Dokumen ini merupakan kumpulan kliping berita dari berbagai media cetak (Kompas, Bisnis Indonesia, Media Indonesia, Harian Ekonomi Neraca, Pikiran Rakyat, Indonesian Observer, The Jakarta Post, Rakyat Merdeka, Suara Merdeka, Jurnal Indonesia, Suara Pembaruan, Suara Karya, Republika) yang diterbitkan sekitar tanggal 21-27 Maret 2000. Kliping-kliping ini membahas analisis dan rekomendasi dari Eco…
Artikel ini membahas kritik Komite Bangkit Indonesia (KBI) terhadap tim ekonomi pemerintah yang dinilai "mistis dan asal bapak senang (ABS)" dalam mengantisipasi harga minyak hingga US$100 per barel. Kritik ini didasarkan pada sembilan langkah fiskal yang disiapkan pemerintah. Rizal Ramli, Ketua Umum KBI, berpendapat bahwa sembilan langkah tersebut tidak cerdas dan lebih mengedepankan sikap ABS…
Artikel ini membahas dugaan rekayasa data kemiskinan dan pengangguran oleh pemerintah SBY-Kalla pada tahun 2007. Rizal Ramli, Ketua Tim Indonesia Bangkit (TIB) dan bekas Menko Ekuin, menyatakan bahwa data kemiskinan dihitung sebelum kenaikan BBM, sehingga seolah-olah tingkat kemiskinan menurun. Ia menuding rekayasa metodologi ini dibantu oleh staf Bank Dunia. Adhie M Massardi menambahkan bahwa …
Artikel berita ini membahas kebijakan pemerintah yang menurunkan tarif bea masuk kacang kedelai dari 10% menjadi 0%. Para pengamat, seperti Rizal Ramli dan HS Dillon, mengecam kebijakan ini karena dinilai tidak efektif dan justru dapat menghancurkan produksi kedelai dalam negeri. Mereka berpendapat bahwa persoalan utama terletak pada rendahnya kapasitas produksi nasional dan menyarankan pemerin…
Artikel ini membahas pentingnya Badan Pusat Statistik (BPS) menjaga integritas data statistik, terutama mengenai kemiskinan dan pengangguran, agar tidak dimanipulasi untuk mendongkrak citra pemerintah. Tokoh nasional seperti Hidayat Nur Wahid, Akbar Tandjung, dan Tjahjo Kumolo menyoroti perlunya BPS bekerja profesional, netral, dan objektif sebagai rujukan kebijakan pemerintah.
Artikel ini membahas rencana pemerintah Indonesia untuk merevisi kontrak pertambangan bagi perusahaan asing. Revisi yang diusulkan akan memberikan pemerintah hak yang lebih besar untuk menuntut peningkatan ekuitas dan keuntungan dari usaha pertambangan baru. Hal ini telah mengejutkan dan membuat marah para eksekutif pertambangan asing di Jakarta, yang berpendapat bahwa ketentuan kontrak yang di…
Artikel ini membahas mengenai monopoli bisnis pupuk urea tablet oleh perusahaan Ariyo Seto Wijoyo, yang dipimpin oleh anak tertua Presiden Suharto, Sigit Harjojudanto. Monopoli ini merugikan pemerintah Indonesia dan menyebabkan ketidakpuasan di kalangan petani. Artikel ini juga menyoroti kemiripan kasus ini dengan monopoli lain yang melibatkan keluarga Suharto dan kritik terhadap praktik-prakti…
Artikel ini membahas bantahan terhadap pernyataan Presiden SBY bahwa pemerintahannya sudah "on the right track". Rizal Ramli, mantan Menko Perekonomian, mengkritik kebijakan ekonomi pemerintah SBY-JK yang menyerahkan stabilitas harga komoditas pada mekanisme pasar, menyebabkan harga bahan pokok naik dan masyarakat lemah. Ia juga menyoroti rekayasa statistik kemiskinan dan pengangguran. Direktur…
Artikel ini membahas tentang kerugian yang ditimbulkan oleh penerbitan obligasi global senilai USD 2 miliar oleh pemerintah Indonesia pada awal Januari 2008. Mantan Menteri Perekonomian RI, Rizal Ramli, menyatakan bahwa yield yang ditawarkan terlalu tinggi (6,59% dan 6,95% untuk jangka waktu 10 tahun), yang akan membebani anggaran negara dan menjadi benchmark bagi obligasi korporasi. Kondisi in…
Dokumen ini adalah artikel berita dari surat kabar KOMPAS yang diterbitkan pada Jumat, 28 Desember 2007. Artikel ini merupakan refleksi akhir tahun yang membahas kritik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Para pembicara dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Gerakan Pemuda Ansor menyoroti ketimpangan ekonomi, kegagalan negara melindungi kebebasan beragama dan berib…
Dokumen ini adalah berita yang diterbitkan oleh ANTARA News. Berita ini melaporkan bantahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terhadap tudingan bahwa pemerintahannya menghambat kebebasan berbicara masyarakat. Presiden menyatakan bahwa kebebasan berbicara, pers, dan berkumpul telah berjalan dengan baik selama masa pemerintahannya, dan tidak ada penangkapan tanpa proses hukum. Ia juga menegaskan …
Dokumen ini merupakan kliping berita yang merangkum hasil rapat monitoring program percepatan pemulihan ekonomi yang diselenggarakan pada Senin, 31 Juli 2000. Rapat ini membahas beberapa poin penting: Sarana Angkutan Perintis: Kondisi sarana angkutan perintis (laut, darat, udara) dinilai kurang memadai dan membahayakan, terutama angkutan perintis laut. Presiden mendukung usulan Menteri Perhubu…
Artikel ini membahas komentar Rizal Ramli, mantan Menteri Koordinator Ekonomi, mengenai kebijakan pemerintah terkait tingginya harga kedelai dan kelangkaan tahu tempe di pasaran. Rizal Ramli mengkritik solusi pemerintah yang dianggap "ecek-ecek" yaitu hanya menurunkan tarif bea masuk impor kedelai sebesar 10% padahal harga kedelai naik lebih dari 100%. Dia menyarankan pemerintah untuk meningkat…
Artikel ini berisi imbauan dari Rizal Ramli, bekas menteri perekonomian era Presiden Gus Dur, agar masyarakat tidak memilih SBY-JK pada Pilpres 2009. Rizal beralasan bahwa rakyat Indonesia melarat selama 3 tahun pemerintahan SBY-JK dan tidak ada usaha pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ia juga menuding Indonesia menjadi negara kapitalis yang lebih parah dari Amerika Serikat dan…
Artikel ini membahas pernyataan Rizal Ramli, Ketua Umum Komite Bangkit Indonesia, yang mengkritik rencana pemerintah mengalihkan penggunaan bahan bakar minyak jenis premium ke oktan 90 sebagai kebijakan "ugal-ugalan" dan "tidak cerdas". Menurut Rizal Ramli, kebijakan ini menunjukkan kepanikan pemerintah dan tidak akan memecahkan masalah.
Artikel ini membahas tudingan Rizal Ramli, mantan Menteri Perekonomian dan Ketua Komite Bangkit Indonesia (KBI), tentang adanya upaya sistematis untuk membungkam demokrasi di Indonesia dengan cara yang tidak elegan. Ia mengeluh dituduh merongrong dan mengganggu pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan mendanai aksi unjuk rasa. Taufiq Kiemas, Ketua Dewan Pertimbangan Pusat DPP PDI P…
Artikel ini membahas penolakan Rizal Ramli terhadap rencana pemerintah mengalihkan subsidi BBM (Premium) ke Pertamax. Rizal Ramli menilai kebijakan tersebut sebagai kebijakan yang aneh, coba-coba, ugal-ugalan, dan tidak cerdas, serta menunjukkan kepanikan pemerintah. Ia juga memperingatkan bahwa kebijakan ini berpotensi menimbulkan kekacauan. Komite Bangkit Indonesia pimpinan Rizal Ramli berjan…
Artikel ini membahas peringatan dari Komite Bangkit Indonesia (KBI) mengenai potensi kerusuhan akibat program pembatasan premium. Rizal Ramli menyebut kebijakan ini tidak cerdas dan akan menimbulkan keributan. Ia juga menawarkan beberapa solusi untuk menutupi defisit akibat kenaikan harga minyak dunia, seperti mengawasi manipulasi hasil produksi Migas, menghapus peran broker, membeli minyak men…
Artikel ini membahas kiprah Rizal Ramli sebagai Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya yang baru. Rizal Ramli dikenal dengan gaya kritiknya yang blak-blakan atau disebut "Jurus Rajawali Ngepret" sebagai upaya shock therapy untuk memecah kebuntuan dan mempercepat perubahan. Artikel ini merinci kritik Rizal Ramli terhadap beberapa rencana pemerintah, seperti pembelian pesawat Airbus A…
Artikel ini membahas kesediaan Rizal Ramli untuk bertemu Presiden SBY, yang diinisiasi oleh Adnan Buyung Nasution. Rizal Ramli juga menegaskan tidak akan berhenti mengkritisi pemerintah dan membantah bahwa pertemuannya dengan beberapa tokoh nasional (Taufik Kiemas, Amien Rais, Abdurrahman Wahid) adalah karena takut terhadap ancaman hukum terkait tuduhan menggerakkan unjuk rasa kenaikan BBM pada…
Jajak pendapat ini menunjukkan bahwa setelah 18 bulan pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, publik semakin tidak puas dengan kinerjanya. Ketidakpuasan ini dominan dalam mengatasi masalah ekonomi, politik, dan penegakan hukum. Secara spesifik, 93 persen responden tidak puas dengan penanganan kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Sementara itu, 90 persen responden tidak puas dengan …
Paper yang membahas kiprah Dr. Rizal Ramli dalam peranan beliau sebagai ekonom dan pejabat negara. Sebagai seorang ekonom, RR memberikan kritik terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah terkait masalah-masalah ekonomi negara. Kritikan yang diikuti dengan solusi konkret yang masuk akal. Di sisi lain, juga dibahas tentang kebijakan yang diambil RR ketika menjabat sebagai pejabat negara. …
Matrik tentang "Policy Performance" dan langkah-langkah ke depannya
Pointer 10 Program Percepatan Pemulihan Ekonomi Pemerintahan Republik Indonesia 2000