Artikel ini membahas merosotnya nilai tukar rupiah dan kebijakan moneter yang dinilai tidak efektif dan berpotensi menjadi "bom waktu" bagi ekonomi masyarakat. Krisis likuiditas yang terjadi menyebabkan bank-bank kesulitan dan bunga pinjaman melonjak tajam. Krisis ini juga dipicu oleh kebijakan yang terkesan panik dari otoritas moneter.
Dokumen ini berpendapat bahwa pemulihan krisis ekonomi di Indonesia pasca-Soeharto membutuhkan pemimpin yang kredibel dan dipercaya, baik di dalam maupun luar negeri. Pemerintah Habibie dinilai sebagai "merek baru dengan barang lama" karena tim ekonominya berasal dari era Soeharto, sehingga tidak ada terobosan baru yang inovatif. Krisis ekonomi saat itu semakin memburuk, dibuktikan dengan kurs …
Paper yang membahas masalah-masalah fundamental di sektor pertambangan nonmigas. Permasalahan fundamental dalam sektor pertambangan nonmigas adalah adanya kevakuman dalam peraturan perundang-undangan — khususnya yang menyangkut pengelolaan sumber daya alam nonmigas — dan kelemahan dari kontrak karya yang berlaku selama ini. Kasus-kasus semacam itu seharusnya tidak terjadi jika sudah ada p…
Evaluasi dan rekomendasi dari ECONIT Advisory Group terhadap Kasus Busang
Kajian konfrehensif ECONIT's Advisory Group tentang masalah kelangkaan pupuk di Indonesia pada tahun 1996. Kajian ini didukung oleh data-data dari banyak interview, cross-checking data-data sekunder, dan mengirim Tim Peneliti ke Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk melakukan assesment lapangan dan wawancara langsung dengan petani.
Pada paper ini dipaparkan bagaimana langkah-langkah Indonesia dalam mengantisipasi Kesepakatan GATT dalam bidang jasa (Konsultasi dan Konstruksi).
Paper yang memuat beberapa pokok pikiran ECONIT Advlsory Group sebagai sumbangan pemikiran untuk pengelolaan pertambangan non-migas di Indonesia. Pokok pikiran ini bertujuan untuk menghindari penjelasan yang membingungkan di kalangan masyarakat. Paper inimenjelaskan secara sistematis pokok permasalahan fundamental pengelolaan pertambangan di Indonesia.
Paper tentang bagaimana kesejahteraan petani terkait dengan kebijakan harga gabah.