Dokumen ini adalah kumpulan kliping berita yang berkaitan dengan BULOG dari tanggal 17 hingga 19 Juni 2000. Topik yang dibahas meliputi: Peran BULOG yang perlu dikembalikan sebagai stabilisator pangan dan menjadi BUMN plus. Isu penjualan beras OPK ke penggilingan dan pengoplosan dengan gabah petani di Bandung. Keterlambatan pembayaran ribuan ton beras milik KKT di Karesidenan Surakarta oleh …
Dokumen ini membahas kasus hukum yang melibatkan mantan Menteri Keuangan Rizal Ramli dan mantan Direktur Utama PT Jasa Asuransi Indonesia (Jasindo), Amirrudin Riayat. Rizal Ramli memenangkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait pemberhentian lima direksi Jasindo, termasuk Amirrudin. Namun, Rizal Ramli kemudian diperiksa atas tuduhan pencemaran nama baik Amirrudin terka…
Dokumen ini berisi kliping berita dari beberapa media cetak pada tanggal 31 Mei 2001, yang fokus pada isu ekonomi dan politik di Indonesia. Topik utama meliputi kritik terhadap IMF oleh PM Mahathir Muhammad dan para pemimpin G-15, upaya Indonesia untuk melakukan imbal dagang dengan beberapa negara, kemunculan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai kekuatan politik, tudingan IMF memaksakan masukan tim…
Dokumen ini berisi kumpulan berita dari berbagai surat kabar (Investor Daily, Koran Tempo, Media Indonesia, Indopos, Warta Kota, Kompas, Republika, Rakyat Merdeka, Jakarta Post, Sindo, Jawa Pos) yang terbit pada Senin, 24 Agustus 2015. Topik utama yang dibahas adalah upaya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli dalam mengatasi masalah dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok, termas…
Dokumen ini merupakan kumpulan kliping berita dari berbagai media cetak yang diterbitkan pada bulan Juni 2000, berfokus pada topik-topik seputar Badan Urusan Logistik (Bulog). Topik utama yang dibahas meliputi: Dana non-budgeter Bulog, termasuk penghapusannya, jumlah akumulasi, dan dugaan penyalahgunaannya untuk keluarga Cendana dan pihak lain. Kasus Buloggate yang melibatkan penyelewengan da…
Dokumen ini berisi kumpulan berita dari berbagai media cetak pada tanggal 28 Mei 2000 yang membahas kasus penyelewengan dana Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bulog (Yanatera) sebesar Rp 35 miliar, yang sering disebut sebagai "Buloggate". Berita-berita tersebut antara lain melaporkan pernyataan mantan Kabulog Jusuf Kalla yang siap memberikan keterangan, pemeriksaan terhadap Jusuf Kalla dan bendaha…
Dokumen ini adalah kliping berita dari harian Kompas yang membahas kasus dugaan penyelewengan dana Yayasan Bina Sejahtera (Yanatera) Bulog sebesar Rp 35 miliar. Artikel utama mengulas kronologi pencairan dana, keterlibatan berbagai pihak seperti Sapuan (Wakil Kepala Bulog), Soewondo, Suko Sudarso, dan lainnya, serta bantahan Suko Sudarso terkait keterlibatannya. Ada juga tabel daftar penerima d…
Dokumen ini berisi kumpulan artikel berita mengenai perombakan (reshuffle) Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo yang terjadi pada Agustus 2015. Artikel-artikel tersebut membahas latar belakang perombakan, nama-nama menteri yang diganti dan dilantik, tanggapan berbagai pihak (politisi, ekonom, pengusaha, masyarakat) terhadap perombakan, serta tantangan dan program kerja para menteri baru. Beberapa…
Artikel ini membahas wawancara dengan Dr. Rizal Ramli, 61, yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya. Beliau berbagi wawasan tentang karirnya yang panjang dan portofolio jabatannya saat ini. Wawancara tersebut mencakup topik-topik seperti pentingnya sektor maritim bagi Indonesia, upaya pemerintah untuk mengatasi penangkapan ikan ilegal, kebutuhan untuk meningk…
Artikel ini membahas tentang perombakan pejabat eselon I di Departemen Keuangan dan direksi sejumlah BUMN yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Rizal Ramli. Penggantian ini termasuk Ketua BPPN Edwin Gerungan oleh I Putu Gde Ary Suta, dan Sekretaris Jenderal Depkeu Noor Fuad oleh Widjanarko. Artikel juga menyebutkan rencana penggantian Dirjen Anggaran Anshari Ritonga, Dirjen Bea Cukai Permana Agu…
Dokumen ini membahas perjalanan Rizal Ramli, seorang ekonom profesional yang beberapa kali menolak tawaran jabatan dari Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), hingga akhirnya menerima posisi Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) dengan syarat. Dokumen ini juga menyoroti kebijakan ekonomi Gus Dur dan peran Rizal Ramli dalam kabinetnya, termasuk restrukturisasi BUMN dan kebijakan yang berpihak pada…
Dokumen ini berisi pokok-pokok penjelasan Kepala BULOG dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR RI pada tanggal 2 November 2000, mengenai Pembicaraan RAPBN Tahun 2001. Materi penjelasan mencakup visi dan misi BULOG, strategi dalam menjaga stabilitas harga pangan, gambaran anggaran rutin dan fasilitas kredit yang dimanfaatkan, evaluasi pengadaan dan penyaluran gabah/beras, upaya pengend…
Dokumen ini berisi kumpulan artikel dari beberapa media massa (Kompas, Suara Karya, Pelita, Seputar Indonesia, Rakyat Merdeka, Investor Daily) yang membahas mengenai reformasi birokrasi, khususnya terkait rencana kenaikan gaji pejabat negara pada tahun 2007. Artikel-artikel ini mengkritik kebijakan kenaikan gaji tersebut sebagai tindakan yang salah kaprah, diskriminatif, dan tidak menunjukkan e…
Dokumen ini berisi dua berita dari detikcom mengenai pemeriksaan Rizal Ramli sebagai tersangka kasus penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap mantan Dirut PT Jasindo, Amiruddin Riayat. Berita pertama berjudul "Soal Penghinaan & Pencemaran Nama Baik Rizal: Keterangan Saya Resmi" yang menjelaskan pembelaan Rizal Ramli bahwa pernyataannya mengenai kinerja keuangan PT Jasindo disampaikan dalam …
Dokumen ini adalah siaran pers tentang Proyek Percepatan dan Diversifikasi Listrik (PPD-Listrik) yang diluncurkan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli, menyatakan bahwa target pembangunan 35.000 MW tidak realistis dan dapat membahayakan keuangan PLN karena akan ada surplus kapasitas sebesar 21.331 MW yang harus dibayar ol…
Jajak pendapat ini menunjukkan bahwa setelah 18 bulan pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, publik semakin tidak puas dengan kinerjanya. Ketidakpuasan ini dominan dalam mengatasi masalah ekonomi, politik, dan penegakan hukum. Secara spesifik, 93 persen responden tidak puas dengan penanganan kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Sementara itu, 90 persen responden tidak puas dengan …
Artikel ini melaporkan bahwa Komisi XI DPR RI akan membentuk panitia kerja (panja) untuk membahas Badan Pusat Statistik (BPS). Pembentukan panja ini didasari oleh tuntutan dari Tim Indonesia Bangkit (TIB) agar data BPS lebih akurat dan institusinya lebih independen. Panja akan berfokus pada sistem, instrumen, dan asumsi yang digunakan BPS. Menteri PPN/Kepala Bappenas, Paskah Suzetta, berpendapa…
Dokumen ini berisi lampiran-lampiran terkait pemulihan PT PLN, termasuk opsi-opsi pemulihan (restrukturisasi utang dan/atau revaluasi aset), surat undangan rapat terbatas dari Sekretariat Wakil Presiden mengenai kebijakan pemulihan PT PLN, surat Menteri Keuangan tentang restrukturisasi utang SLA PT (Persero) PLN, laporan Tim Keppres 133/2000 tentang perkembangan hasil renegosiasi kontrak khusus…
Dokumen ini merinci perjalanan dan kebijakan Rizal Ramli selama menjabat di pemerintahan Indonesia dari tahun 2000 hingga 2001, meliputi posisinya sebagai Kepala Bulog, Sekretaris Tim Monitoring Program Percepatan Pemulihan Ekonomi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK), dan Ketua Tim Keppres 133, hingga Menteri Keuangan. Dokumen ini menyoroti be…