Dokumen ini berisi dua berita dari detikcom mengenai pemeriksaan Rizal Ramli sebagai tersangka kasus penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap mantan Dirut PT Jasindo, Amiruddin Riayat. Berita pertama berjudul "Soal Penghinaan & Pencemaran Nama Baik Rizal: Keterangan Saya Resmi" yang menjelaskan pembelaan Rizal Ramli bahwa pernyataannya mengenai kinerja keuangan PT Jasindo disampaikan dalam …
Dokumen ini adalah siaran pers tentang Proyek Percepatan dan Diversifikasi Listrik (PPD-Listrik) yang diluncurkan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli, menyatakan bahwa target pembangunan 35.000 MW tidak realistis dan dapat membahayakan keuangan PLN karena akan ada surplus kapasitas sebesar 21.331 MW yang harus dibayar ol…
Jajak pendapat ini menunjukkan bahwa setelah 18 bulan pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, publik semakin tidak puas dengan kinerjanya. Ketidakpuasan ini dominan dalam mengatasi masalah ekonomi, politik, dan penegakan hukum. Secara spesifik, 93 persen responden tidak puas dengan penanganan kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Sementara itu, 90 persen responden tidak puas dengan …
Artikel ini melaporkan bahwa Komisi XI DPR RI akan membentuk panitia kerja (panja) untuk membahas Badan Pusat Statistik (BPS). Pembentukan panja ini didasari oleh tuntutan dari Tim Indonesia Bangkit (TIB) agar data BPS lebih akurat dan institusinya lebih independen. Panja akan berfokus pada sistem, instrumen, dan asumsi yang digunakan BPS. Menteri PPN/Kepala Bappenas, Paskah Suzetta, berpendapa…
Dokumen ini berisi lampiran-lampiran terkait pemulihan PT PLN, termasuk opsi-opsi pemulihan (restrukturisasi utang dan/atau revaluasi aset), surat undangan rapat terbatas dari Sekretariat Wakil Presiden mengenai kebijakan pemulihan PT PLN, surat Menteri Keuangan tentang restrukturisasi utang SLA PT (Persero) PLN, laporan Tim Keppres 133/2000 tentang perkembangan hasil renegosiasi kontrak khusus…
Dokumen ini merinci perjalanan dan kebijakan Rizal Ramli selama menjabat di pemerintahan Indonesia dari tahun 2000 hingga 2001, meliputi posisinya sebagai Kepala Bulog, Sekretaris Tim Monitoring Program Percepatan Pemulihan Ekonomi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK), dan Ketua Tim Keppres 133, hingga Menteri Keuangan. Dokumen ini menyoroti be…