Artikel ini membahas kesiapan DPR untuk merevisi undang-undang (UU) yang diduga disusupi kepentingan asing. DPR meminta Badan Intelijen Negara (BIN) menyampaikan data resmi terkait UU tersebut. Muncul juga desakan agar pansus, panja DPR, dan wakil pemerintah yang terlibat dalam penggodokan UU bertanggung jawab. Artikel ini merangkum pendapat dari berbagai tokoh, termasuk Wakil Ketua DPR RI Priy…
Artikel ini membahas pandangan sejumlah pengamat dan pakar ekonomi mengenai kondisi ekonomi Indonesia. Mereka berkumpul di Hotel Regent dalam acara yang digelar Universitas Paramadina Mulya. Pembahasan mencakup perkiraan masa jabatan Presiden BJ Habibie, usulan untuk memblokir rekening pemegang paspor Indonesia di luar negeri (Hartojo Wignjowijoto memperkirakan sekitar 160 miliar dolar AS), ser…
Artikel ini membahas kondisi ekonomi Indonesia yang terburuk dalam 32 tahun terakhir pada saat artikel ini ditulis. Krisis ekonomi yang terjadi sangat parah, dan berbagai kebijakan ekonomi yang dibuat oleh Kabinet Pembangunan VII maupun Kabinet Habibie tidak menunjukkan kemanjuran. Artikel ini menekankan bahwa penyelesaian masalah ekonomi lebih ditentukan oleh legitimasi politis daripada kebija…
Artikel ini membahas mengapa pemerintah BJ Habibie dan kabinetnya dianggap tidak memiliki legitimasi dan kredibilitas untuk memulihkan ekonomi Indonesia yang semakin parah pada tahun 1998. Penulis artikel berpendapat bahwa Sidang Umum Istimewa (SI) MPR RI untuk memilih presiden dan wakil presiden baru perlu dipercepat. Artikel ini juga menyoroti masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang…
Artikel berita ini membahas kekhawatiran bahwa ekonomi Indonesia hanya bisa bertahan tiga bulan pada saat artikel ini ditulis karena tidak memiliki daya dukung yang memadai, dan pemerintah dikhawatirkan tidak mampu membayar gaji PNS dan ABRI. Direktur Econit, Rizal Ramli, menyatakan bahwa penyelesaian masalah politik adalah kunci pemulihan ekonomi, tetapi pemerintah Habibie saat itu tidak memil…
Artikel ini membahas rencana pemerintah Indonesia untuk merevisi kontrak pertambangan bagi perusahaan asing. Revisi yang diusulkan akan memberikan pemerintah hak yang lebih besar untuk menuntut peningkatan ekuitas dan keuntungan dari usaha pertambangan baru. Hal ini telah mengejutkan dan membuat marah para eksekutif pertambangan asing di Jakarta, yang berpendapat bahwa ketentuan kontrak yang di…
Artikel ini membahas mengenai monopoli bisnis pupuk urea tablet oleh perusahaan Ariyo Seto Wijoyo, yang dipimpin oleh anak tertua Presiden Suharto, Sigit Harjojudanto. Monopoli ini merugikan pemerintah Indonesia dan menyebabkan ketidakpuasan di kalangan petani. Artikel ini juga menyoroti kemiripan kasus ini dengan monopoli lain yang melibatkan keluarga Suharto dan kritik terhadap praktik-prakti…
Dokumen ini membahas gaya kepemimpinan populis Presiden B.J. Habibie di bulan pertamanya menjabat, yang ditandai dengan janji-janji subsidi untuk berbagai sektor seperti pendidikan, pupuk, dan kredit usaha kecil. Para kritikus khawatir hal ini akan menyebabkan hiperinflasi, pembengkakan anggaran negara, dan terus berlanjutnya keresahan sosial. Meskipun Habibie mendapat dukungan dari oposisi yan…
Artikel ini membahas mengenai pentingnya agenda konkret program stabilisasi atau pemulihan ekonomi nasional di tengah gelombang reformasi tahun 1998. Persoalan ini mengemuka dalam Seminar Nasional Sehari "Prospek Pelaksanaan Reformasi dan Pemulihan Ekonomi & Keuangan, Pasca kesepakatan IMF III" yang diselenggarakan oleh DPP-HIPPI. Pembicara dalam seminar tersebut antara lain Dr. Rizal Ramli, Th…
Artikel ini membahas krisis nilai tukar rupiah pada tahun 1997 dan dampaknya terhadap ekonomi Indonesia. Artikel ini menganalisis kebijakan moneter yang diambil oleh pemerintah, termasuk kenaikan suku bunga SBI, dan dampaknya terhadap likuiditas perbankan, pasar modal, dan sektor bisnis. Penulis berpendapat bahwa kebijakan yang diambil bukan merupakan gebrakan, melainkan "bom waktu" yang dapat …
Dokumen ini berisi kumpulan berita dan analisis mengenai keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk membubarkan Consultative Group on Indonesia (CGI) pada tahun 2007. Berita-berita ini membahas berbagai sudut pandang terkait pembubaran CGI, termasuk alasan di balik keputusan tersebut (kemandirian ekonomi, posisi tawar Indonesia yang lemah, intervensi kreditor), tanggapan dari berba…
Artikel ini membahas prediksi Econit (lembaga yang dipimpin Rizal Ramli) tentang krisis ekonomi, khususnya mengenai "tahun gelembung" pada tahun 2008 yang berimbas pada perekonomian nasional. Rizal Ramli mengkritik pemerintah SBY dan menteri-menteri ekonominya (termasuk Boediono dan Sri Mulyani) yang mengabaikan peringatan Econit dan mengambil langkah-langkah yang justru dapat memperburuk krisi…
Artikel ini membahas mengenai keberpihakan pemerintah terhadap petani di Indonesia, terutama terkait harga gabah kering panen yang anjlok jauh di bawah harga dasar. Pemerintah dinilai lebih banyak mengurusi sektor keuangan dan kurang memperhatikan nasib petani. Artikel juga menyoroti kebijakan impor beras yang tidak konsisten dan permasalahan Bulog dalam pembelian gabah petani karena keterbatas…
Dokumen ini berisi beberapa artikel berita dan surat terkait permasalahan penggabungan (merger) antara PT Natour dan PT Hotel Indonesia Internasional (HII) yang dianggap batal demi hukum. Artikel-artikel tersebut menyoroti berbagai pelanggaran peraturan pemerintah dalam proses penggabungan, kerugian yang mungkin terjadi, serta dampaknya terhadap karyawan dan negara. Dokumen ini juga mencakup su…
Artikel ini membahas kegagalan pemerintah SBY-JK dalam memperbaiki kesejahteraan rakyat pada tahun 2007. Pemerintah dituding memanipulasi data kemiskinan dan pengangguran serta memilih kebijakan "lepas tangan" terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok. Kebijakan yang tidak komprehensif, liberalisasi perdagangan dan industri, serta kebijakan fiskal konservatif disebut sebagai penyebab. Pertumbuhan…
Dokumen ini adalah berita yang diterbitkan oleh ANTARA News. Berita ini melaporkan bantahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terhadap tudingan bahwa pemerintahannya menghambat kebebasan berbicara masyarakat. Presiden menyatakan bahwa kebebasan berbicara, pers, dan berkumpul telah berjalan dengan baik selama masa pemerintahannya, dan tidak ada penangkapan tanpa proses hukum. Ia juga menegaskan …
Dokumen ini berisi kliping berita dari berbagai media massa (Kompas, Bisnis Indonesia, Media Indonesia, Republika, Detik.com, Satunet.com, Indonesiamu.com) mengenai hasil rapat monitoring program percepatan pemulihan ekonomi yang dilaksanakan pada Senin, 3 Juli 2000. Topik utama yang dibahas adalah persetujuan Presiden Abdurrahman Wahid terkait kenaikan tarif angkutan umum (darat, laut, sungai,…
Dokumen ini merupakan kliping berita yang merangkum hasil rapat monitoring program percepatan pemulihan ekonomi yang diselenggarakan pada Senin, 31 Juli 2000. Rapat ini membahas beberapa poin penting: Sarana Angkutan Perintis: Kondisi sarana angkutan perintis (laut, darat, udara) dinilai kurang memadai dan membahayakan, terutama angkutan perintis laut. Presiden mendukung usulan Menteri Perhubu…
Artikel ini membahas komentar Rizal Ramli, mantan Menteri Koordinator Ekonomi, mengenai kebijakan pemerintah terkait tingginya harga kedelai dan kelangkaan tahu tempe di pasaran. Rizal Ramli mengkritik solusi pemerintah yang dianggap "ecek-ecek" yaitu hanya menurunkan tarif bea masuk impor kedelai sebesar 10% padahal harga kedelai naik lebih dari 100%. Dia menyarankan pemerintah untuk meningkat…
Dokumen ini berisi beberapa artikel berita yang diterbitkan pada tanggal 24 dan 25 September 2008, membahas tentang gejolak finansial global, dampaknya terhadap perekonomian Indonesia, dan saran kebijakan yang harus diambil pemerintah. Isu-isu utama yang diangkat meliputi kerapuhan ekonomi Indonesia akibat financial bubble dan hot money, perlunya perubahan kebijakan ekonomi dari monetaris/neoli…
Dokumen ini berisi kumpulan artikel dari beberapa media massa (Kompas, Suara Karya, Pelita, Seputar Indonesia, Rakyat Merdeka, Investor Daily) yang membahas mengenai reformasi birokrasi, khususnya terkait rencana kenaikan gaji pejabat negara pada tahun 2007. Artikel-artikel ini mengkritik kebijakan kenaikan gaji tersebut sebagai tindakan yang salah kaprah, diskriminatif, dan tidak menunjukkan e…
Artikel berita ini membahas konvensi calon presiden 2009 Partai Bintang Reformasi (PBR) yang dibuka pada 23 September 2008. JRizal Ramli menyatakan kesiapannya untuk mencalonkan diri meskipun ada kemungkinan menjadi tersangka dalam kasus kerusuhan demo tolak kenaikan BBM. Ia mengharapkan tidak ada money politics dalam konvensi PBR. Sementara itu, Effendy Choirie (Gus Choi) membantah akan mencal…
Artikel ini berisi imbauan dari Rizal Ramli, bekas menteri perekonomian era Presiden Gus Dur, agar masyarakat tidak memilih SBY-JK pada Pilpres 2009. Rizal beralasan bahwa rakyat Indonesia melarat selama 3 tahun pemerintahan SBY-JK dan tidak ada usaha pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ia juga menuding Indonesia menjadi negara kapitalis yang lebih parah dari Amerika Serikat dan…
Artikel ini membahas pernyataan Rizal Ramli, Ketua Umum Komite Bangkit Indonesia, yang mengkritik rencana pemerintah mengalihkan penggunaan bahan bakar minyak jenis premium ke oktan 90 sebagai kebijakan "ugal-ugalan" dan "tidak cerdas". Menurut Rizal Ramli, kebijakan ini menunjukkan kepanikan pemerintah dan tidak akan memecahkan masalah.
Artikel ini membahas penolakan Rizal Ramli terhadap rencana pemerintah mengalihkan subsidi BBM (Premium) ke Pertamax. Rizal Ramli menilai kebijakan tersebut sebagai kebijakan yang aneh, coba-coba, ugal-ugalan, dan tidak cerdas, serta menunjukkan kepanikan pemerintah. Ia juga memperingatkan bahwa kebijakan ini berpotensi menimbulkan kekacauan. Komite Bangkit Indonesia pimpinan Rizal Ramli berjan…
Artikel ini membahas peringatan dari Komite Bangkit Indonesia (KBI) mengenai potensi kerusuhan akibat program pembatasan premium. Rizal Ramli menyebut kebijakan ini tidak cerdas dan akan menimbulkan keributan. Ia juga menawarkan beberapa solusi untuk menutupi defisit akibat kenaikan harga minyak dunia, seperti mengawasi manipulasi hasil produksi Migas, menghapus peran broker, membeli minyak men…
Artikel ini membahas kritik Rizal Ramli, Ketua Umum Komite Bangkit Indonesia, terhadap kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang terlalu fokus pada sektor keuangan dan mengabaikan sektor riil. Rizal Ramli menyatakan bahwa hal ini menyebabkan kemerosotan industri manufaktur, penurunan daya beli masyarakat, dan peningkatan jumlah rakyat miskin serta pengangguran. Ia ju…
rtikel ini berisi wawancara dengan Direktur ECONIT Rizal Ramli, mantan Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan di era kepemimpinan Gus Dur. Ia berpendapat bahwa ekonomi Indonesia terpuruk akibat pemerintah tidak punya visi, yang ditandai dengan peningkatan pengangguran akibat deindustrialisasi. Rizal Ramli mengkritik klaim pemerintah Megawati bahwa kondisi ekonomi membaik, karena perbaikan yang…
Artikel ini membahas kiprah Rizal Ramli sebagai Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya yang baru. Rizal Ramli dikenal dengan gaya kritiknya yang blak-blakan atau disebut "Jurus Rajawali Ngepret" sebagai upaya shock therapy untuk memecah kebuntuan dan mempercepat perubahan. Artikel ini merinci kritik Rizal Ramli terhadap beberapa rencana pemerintah, seperti pembelian pesawat Airbus A…
Artikel ini membahas mengenai kegelisahan Dr. Rizal Ramli terhadap kondisi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla setelah tiga tahun menjabat. Rizal Ramli menawarkan konsep "Jalan Baru" sebagai solusi untuk membawa Indonesia keluar dari krisis dan kemiskinan, yang dideklarasikan melalui Komite Bangkit Indonesia. "Jalan Baru" diartikan sebagai jalan anti-neokolonialisme dan kemandiria…