Artikel ini membahas kondisi ekonomi Indonesia yang terburuk dalam 32 tahun terakhir pada saat artikel ini ditulis. Krisis ekonomi yang terjadi sangat parah, dan berbagai kebijakan ekonomi yang dibuat oleh Kabinet Pembangunan VII maupun Kabinet Habibie tidak menunjukkan kemanjuran. Artikel ini menekankan bahwa penyelesaian masalah ekonomi lebih ditentukan oleh legitimasi politis daripada kebija…
Artikel berita ini membahas kekhawatiran bahwa ekonomi Indonesia hanya bisa bertahan tiga bulan pada saat artikel ini ditulis karena tidak memiliki daya dukung yang memadai, dan pemerintah dikhawatirkan tidak mampu membayar gaji PNS dan ABRI. Direktur Econit, Rizal Ramli, menyatakan bahwa penyelesaian masalah politik adalah kunci pemulihan ekonomi, tetapi pemerintah Habibie saat itu tidak memil…
Artikel ini membahas rencana pemerintah Indonesia untuk merevisi kontrak pertambangan bagi perusahaan asing. Revisi yang diusulkan akan memberikan pemerintah hak yang lebih besar untuk menuntut peningkatan ekuitas dan keuntungan dari usaha pertambangan baru. Hal ini telah mengejutkan dan membuat marah para eksekutif pertambangan asing di Jakarta, yang berpendapat bahwa ketentuan kontrak yang di…
Artikel ini membahas mengenai monopoli bisnis pupuk urea tablet oleh perusahaan Ariyo Seto Wijoyo, yang dipimpin oleh anak tertua Presiden Suharto, Sigit Harjojudanto. Monopoli ini merugikan pemerintah Indonesia dan menyebabkan ketidakpuasan di kalangan petani. Artikel ini juga menyoroti kemiripan kasus ini dengan monopoli lain yang melibatkan keluarga Suharto dan kritik terhadap praktik-prakti…
Artikel ini membahas krisis nilai tukar rupiah pada tahun 1997 dan dampaknya terhadap ekonomi Indonesia. Artikel ini menganalisis kebijakan moneter yang diambil oleh pemerintah, termasuk kenaikan suku bunga SBI, dan dampaknya terhadap likuiditas perbankan, pasar modal, dan sektor bisnis. Penulis berpendapat bahwa kebijakan yang diambil bukan merupakan gebrakan, melainkan "bom waktu" yang dapat …
Dokumen ini berisi kumpulan berita dan analisis mengenai keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk membubarkan Consultative Group on Indonesia (CGI) pada tahun 2007. Berita-berita ini membahas berbagai sudut pandang terkait pembubaran CGI, termasuk alasan di balik keputusan tersebut (kemandirian ekonomi, posisi tawar Indonesia yang lemah, intervensi kreditor), tanggapan dari berba…
Artikel ini membahas prediksi Econit (lembaga yang dipimpin Rizal Ramli) tentang krisis ekonomi, khususnya mengenai "tahun gelembung" pada tahun 2008 yang berimbas pada perekonomian nasional. Rizal Ramli mengkritik pemerintah SBY dan menteri-menteri ekonominya (termasuk Boediono dan Sri Mulyani) yang mengabaikan peringatan Econit dan mengambil langkah-langkah yang justru dapat memperburuk krisi…
Artikel ini membahas mengenai keberpihakan pemerintah terhadap petani di Indonesia, terutama terkait harga gabah kering panen yang anjlok jauh di bawah harga dasar. Pemerintah dinilai lebih banyak mengurusi sektor keuangan dan kurang memperhatikan nasib petani. Artikel juga menyoroti kebijakan impor beras yang tidak konsisten dan permasalahan Bulog dalam pembelian gabah petani karena keterbatas…
Dokumen ini berisi beberapa artikel berita dan surat terkait permasalahan penggabungan (merger) antara PT Natour dan PT Hotel Indonesia Internasional (HII) yang dianggap batal demi hukum. Artikel-artikel tersebut menyoroti berbagai pelanggaran peraturan pemerintah dalam proses penggabungan, kerugian yang mungkin terjadi, serta dampaknya terhadap karyawan dan negara. Dokumen ini juga mencakup su…
Artikel ini membahas kegagalan pemerintah SBY-JK dalam memperbaiki kesejahteraan rakyat pada tahun 2007. Pemerintah dituding memanipulasi data kemiskinan dan pengangguran serta memilih kebijakan "lepas tangan" terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok. Kebijakan yang tidak komprehensif, liberalisasi perdagangan dan industri, serta kebijakan fiskal konservatif disebut sebagai penyebab. Pertumbuhan…
Dokumen ini adalah berita yang diterbitkan oleh ANTARA News. Berita ini melaporkan bantahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terhadap tudingan bahwa pemerintahannya menghambat kebebasan berbicara masyarakat. Presiden menyatakan bahwa kebebasan berbicara, pers, dan berkumpul telah berjalan dengan baik selama masa pemerintahannya, dan tidak ada penangkapan tanpa proses hukum. Ia juga menegaskan …
Dokumen ini berisi kliping berita dari berbagai media massa (Kompas, Bisnis Indonesia, Media Indonesia, Republika, Detik.com, Satunet.com, Indonesiamu.com) mengenai hasil rapat monitoring program percepatan pemulihan ekonomi yang dilaksanakan pada Senin, 3 Juli 2000. Topik utama yang dibahas adalah persetujuan Presiden Abdurrahman Wahid terkait kenaikan tarif angkutan umum (darat, laut, sungai,…
Dokumen ini merupakan kliping berita yang merangkum hasil rapat monitoring program percepatan pemulihan ekonomi yang diselenggarakan pada Senin, 31 Juli 2000. Rapat ini membahas beberapa poin penting: Sarana Angkutan Perintis: Kondisi sarana angkutan perintis (laut, darat, udara) dinilai kurang memadai dan membahayakan, terutama angkutan perintis laut. Presiden mendukung usulan Menteri Perhubu…
Artikel ini membahas komentar Rizal Ramli, mantan Menteri Koordinator Ekonomi, mengenai kebijakan pemerintah terkait tingginya harga kedelai dan kelangkaan tahu tempe di pasaran. Rizal Ramli mengkritik solusi pemerintah yang dianggap "ecek-ecek" yaitu hanya menurunkan tarif bea masuk impor kedelai sebesar 10% padahal harga kedelai naik lebih dari 100%. Dia menyarankan pemerintah untuk meningkat…
Dokumen ini berisi beberapa artikel berita yang diterbitkan pada tanggal 24 dan 25 September 2008, membahas tentang gejolak finansial global, dampaknya terhadap perekonomian Indonesia, dan saran kebijakan yang harus diambil pemerintah. Isu-isu utama yang diangkat meliputi kerapuhan ekonomi Indonesia akibat financial bubble dan hot money, perlunya perubahan kebijakan ekonomi dari monetaris/neoli…
Artikel ini berisi imbauan dari Rizal Ramli, bekas menteri perekonomian era Presiden Gus Dur, agar masyarakat tidak memilih SBY-JK pada Pilpres 2009. Rizal beralasan bahwa rakyat Indonesia melarat selama 3 tahun pemerintahan SBY-JK dan tidak ada usaha pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ia juga menuding Indonesia menjadi negara kapitalis yang lebih parah dari Amerika Serikat dan…
Artikel ini membahas pernyataan Rizal Ramli, Ketua Umum Komite Bangkit Indonesia, yang mengkritik rencana pemerintah mengalihkan penggunaan bahan bakar minyak jenis premium ke oktan 90 sebagai kebijakan "ugal-ugalan" dan "tidak cerdas". Menurut Rizal Ramli, kebijakan ini menunjukkan kepanikan pemerintah dan tidak akan memecahkan masalah.
Artikel ini membahas penolakan Rizal Ramli terhadap rencana pemerintah mengalihkan subsidi BBM (Premium) ke Pertamax. Rizal Ramli menilai kebijakan tersebut sebagai kebijakan yang aneh, coba-coba, ugal-ugalan, dan tidak cerdas, serta menunjukkan kepanikan pemerintah. Ia juga memperingatkan bahwa kebijakan ini berpotensi menimbulkan kekacauan. Komite Bangkit Indonesia pimpinan Rizal Ramli berjan…
Artikel ini membahas peringatan dari Komite Bangkit Indonesia (KBI) mengenai potensi kerusuhan akibat program pembatasan premium. Rizal Ramli menyebut kebijakan ini tidak cerdas dan akan menimbulkan keributan. Ia juga menawarkan beberapa solusi untuk menutupi defisit akibat kenaikan harga minyak dunia, seperti mengawasi manipulasi hasil produksi Migas, menghapus peran broker, membeli minyak men…
Artikel ini membahas kritik Rizal Ramli, Ketua Umum Komite Bangkit Indonesia, terhadap kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang terlalu fokus pada sektor keuangan dan mengabaikan sektor riil. Rizal Ramli menyatakan bahwa hal ini menyebabkan kemerosotan industri manufaktur, penurunan daya beli masyarakat, dan peningkatan jumlah rakyat miskin serta pengangguran. Ia ju…
Artikel ini membahas kiprah Rizal Ramli sebagai Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya yang baru. Rizal Ramli dikenal dengan gaya kritiknya yang blak-blakan atau disebut "Jurus Rajawali Ngepret" sebagai upaya shock therapy untuk memecah kebuntuan dan mempercepat perubahan. Artikel ini merinci kritik Rizal Ramli terhadap beberapa rencana pemerintah, seperti pembelian pesawat Airbus A…
Artikel ini membahas mengenai kegelisahan Dr. Rizal Ramli terhadap kondisi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla setelah tiga tahun menjabat. Rizal Ramli menawarkan konsep "Jalan Baru" sebagai solusi untuk membawa Indonesia keluar dari krisis dan kemiskinan, yang dideklarasikan melalui Komite Bangkit Indonesia. "Jalan Baru" diartikan sebagai jalan anti-neokolonialisme dan kemandiria…
Dokumen ini membahas peran Indonesia dalam G20, sebuah forum yang terdiri dari para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral dari 19 negara dan Uni Eropa. G20 dibentuk pada tahun 1999 dan para Kepala Negara/Pemerintahan G20 pertama kali bertemu pada tahun 2008 sebagai respons terhadap krisis keuangan 2008 dan pergeseran kekuatan ekonomi ke Asia. Dokumen ini menyoroti bahwa G20 adalah organisa…
Artikel ini membahas kinerja makroekonomi Indonesia pada tahun 2007 yang dianggap lumayan baik, terutama karena peningkatan ekspor dan aliran modal spekulatif. Namun, penulis menyoroti pembentukan "balon finansial" yang diperkirakan akan semakin membesar pada tahun 2008, dengan kesenjangan yang melebar antara sektor finansial dan sektor riil. Artikel ini juga membahas kemungkinan resesi di Amer…
Dokumen ini adalah siaran pers tentang Proyek Percepatan dan Diversifikasi Listrik (PPD-Listrik) yang diluncurkan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli, menyatakan bahwa target pembangunan 35.000 MW tidak realistis dan dapat membahayakan keuangan PLN karena akan ada surplus kapasitas sebesar 21.331 MW yang harus dibayar ol…
Artikel ini membahas tiga tantangan utama yang dihadapi Indonesia setelah era Orde Baru: transisi menuju demokrasi, pemulihan ekonomi, dan implementasi desentralisasi. Dokumen ini menyoroti bahwa meskipun ekonomi menunjukkan tanda-tanda pemulihan pada tahun 2000, masih ada kelemahan yang perlu ditangani, terutama nilai tukar rupiah yang lemah dan kenaikan suku bunga. Rizal Ramli berpendapat bah…
Artikel ini berisi pandangan Rizal Ramli mengenai kondisi ekonomi Indonesia. Ia memperkirakan bahwa ekonomi Indonesia akan mengalami titik balik kebangkitan pada semester pertama 2006, namun ternyata prediksinya meleset. Ia mengkritik tim ekonomi pemerintahan yang dinilainya terlalu fokus pada indikator finansial dan mengabaikan sektor riil. Akibatnya, terjadi kelumpuhan pemerintahan (governmen…
Dokumen ini merupakan studi kasus mengenai rancangan kebijakan ekonomi internasional untuk negara berkembang, dengan fokus pada Kolombia. Studi ini menganalisis permasalahan ekonomi Kolombia seperti penurunan pertumbuhan PDB, kesulitan impor, kapasitas berlebih, pengangguran tinggi, dan masalah neraca pembayaran. Tim studi mengembangkan kebijakan promosi ekspor dengan menganalisis sektor-sektor…
Paper yang menjadi Kata Pengantar untuk buku "Globalisasi Menghempas Indonesia" (LP3ES, 2006). Pada Kata Pengantar ini penulis memaparkan berbagai mitos dan kegagalan program IMF di Indonesia. Mitos bahwa IMF sebagai dewa penyelamat ekonomi, ternyata adalah dewa amputasi ekonomi di mana biaya amputasinya itu dibebankan kepada negara yang menjadi pasien IMF.
Paper yang berisi tentang evaluasi terhadap paket-paket kebijakan ekonomiyang dikeluarkan oleh Menko Budiono. Dari evaluasi yang mendalam, maka dapat disebutkan bahwa paket-paket kebijakan ekonomi tersebut nyaring bunyinya, tetapi kosong isinya. Dari berbagai evaluasi tersebut di atas, menjadi sangat jelas kemudian, mengapa janji dan program ekonomi SBY-JK yang ambisius, tetapi achievable, tern…