Dokumen ini berisi kumpulan kliping berita dari berbagai media massa Indonesia (Bisnis Indonesia, Kompas, Media Indonesia, Republika, The Jakarta Post) yang terbit antara tanggal 1 Desember 2000 hingga 21 Desember 2000. Topik utama yang dibahas meliputi restrukturisasi utang PT Chandra Asri Petrochemical Center (CAPC) yang melibatkan Prajogo Pangestu dan Marubeni, penjualan aset-aset BPPN (term…
Dokumen ini berisi kumpulan artikel berita yang membahas berbagai isu ekonomi dan kebijakan publik di Indonesia pada periode 24 September 2000 hingga 7 Januari 2001, dengan fokus pada peran Rizal Ramli sebagai Menteri Koordinator Perekonomian. Topik-topik yang dibahas antara lain restrukturisasi utang obligor (MSAA dan MRA), Bank Indonesia (BI), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pa…
Dokumen ini merupakan kliping berita dari berbagai media di tahun 2001 yang membahas kebijakan Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) terkait restrukturisasi utang properti. Kebijakan utama adalah pemberian diskon hingga 50% untuk utang pokok sektor properti, khususnya untuk Rumah Sederhana/Sangat Sederhana (RS/RSS). Ada tiga opsi penyelesaian utang properti: cash settlement (tunai), restruktu…
Dokumen ini berisi kliping berita dari tahun 1999/2000 yang membahas restrukturisasi utang PT Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) dan PT Timor Putra Nasional (TPN) oleh Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK). Juga dibahas restrukturisasi PT Chandra Asri Petrochemical (CAPC) dan divestasi saham PT Indomaret. Berita-berita ini bersumber dari media seperti NERACA dan Kompas.
Dokumen ini berisi kliping berita dari berbagai surat kabar dan media massa yang terbit pada Mei 2001, fokus pada proyek Jakarta Outer Ring Road (JORR) dan restrukturisasi utang swasta oleh Prakarsa Jakarta. Berita-berita tersebut mencakup perkembangan tender ulang proyek JORR, partisipasi investor asing dan lokal, serta isu-isu terkait utang dan keberatan dari beberapa bank.
Dokumen ini membahas tentang pengkajian ulang fungsi Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) oleh Tim Gabungan yang akan mengembalikan fungsi KKSK sebagai pengarah, bukan eksekutor. Sebelumnya, banyak keputusan restrukturisasi yang seharusnya diambil Menkeu justru diputuskan oleh KKSK. Dokumen ini juga menyoroti persetujuan KKSK atas restrukturisasi utang perusahaan senilai Rp189,7 triliun sela…
Paper yang menganalisis dan mengkritisi hasil Sidang Paris Club yang diikuti oleh Tim Ekonomi pemerintahan Megawati Soekarnoputri. Hasil sidang tersebut dinilai tidak menguntungkan Indonesia dan penulis mempertanyakan kemampuan negosiasi dari Tim Ekonomi Indonesia. Penulis
Paper yang membahas tentang utang luar negeri swasta Indonesia yang kompleks. Paper ini membahas lebih dalam tentang acuan bersama (common framework) yang dapat digunakan untuk melakukan restrukturisasi utang luar negeri swasta Indonesia.