Artikel ini membahas perjalanan dan pandangan Rizal Ramli, terutama terkait kritiknya terhadap kebijakan ekonomi Indonesia yang dianggap neoliberal dan subordinasi kepentingan internasional. Penulis menyoroti alasan Rizal Ramli tidak masuk kabinet pada tahun 2004 (meskipun sempat dikabarkan akan menduduki posisi Menteri Keuangan atau Perekonomian), yang menurut beberapa ekonom, disebabkan oleh …
Artikel ini membahas penunjukan Rizal Ramli sebagai Komisaris Utama Bank BNI 46 dan rekam jejaknya yang gemilang dalam mengatasi berbagai masalah ekonomi di Indonesia, baik di tingkat makro maupun mikro. Dokumen ini juga menyoroti kebijakan-kebijakan terobosan Rizal Ramli saat menjabat di berbagai posisi strategis, seperti Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Kepala Bulog,…
Artikel ini berisi imbauan dari Rizal Ramli, bekas menteri perekonomian era Presiden Gus Dur, agar masyarakat tidak memilih SBY-JK pada Pilpres 2009. Rizal beralasan bahwa rakyat Indonesia melarat selama 3 tahun pemerintahan SBY-JK dan tidak ada usaha pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ia juga menuding Indonesia menjadi negara kapitalis yang lebih parah dari Amerika Serikat dan…
Dokumen ini berisi berita tentang kunjungan Rizal Ramli, Ketua Komite Bangkit Indonesia, ke kantor Waspada di Medan. Dalam kunjungan tersebut, Rizal Ramli memprediksi bahwa krisis ekonomi di Indonesia saat ini baru tahap awal dan akan semakin parah jika pemerintah tidak tanggap. Dia juga mengungkapkan keseriusannya untuk maju sebagai calon presiden di Pemilu 2009 dengan mengusung Partai Pengusa…
Dokumen ini membahas gagasan Rizal Ramli (saat itu Menko Perekonomian) tentang penghapusan kepemilikan silang (cross ownership) dan manajemen silang (cross management) antara PT Telkom dan PT Indosat di puluhan anak perusahaan. Awalnya ide ini ditentang ribuan karyawan PT Telkom, namun setelah pertemuan antara Rizal Ramli, Menteri Perhubungan Agum Gumelar, dan direksi kedua BUMN, serta mediasi …
Berita ini mengulas desakan agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mundur karena dianggap tidak mampu mengangkat kesejahteraan rakyat. Desakan ini disampaikan oleh Tim Indonesia Bangkit Rizal Ramly. Artikel ini juga membandingkan kondisi ekonomi tahun 1997-1998 dengan tahun 2007, menyoroti bahwa pada tahun 2007 kesulitan ekonomi dirasakan lebih parah oleh masyarakat kecil. Penyebabnya ada…
Artikel ini membahas pernyataan Rizal Ramli, Ketua Umum Komite Bangkit Indonesia, yang mengkritik rencana pemerintah mengalihkan penggunaan bahan bakar minyak jenis premium ke oktan 90 sebagai kebijakan "ugal-ugalan" dan "tidak cerdas". Menurut Rizal Ramli, kebijakan ini menunjukkan kepanikan pemerintah dan tidak akan memecahkan masalah.
Artikel ini membahas deklarasi Rizal Ramli sebagai pemimpin masa depan Indonesia, di mana ia menawarkan diri untuk memimpin perubahan struktural dan kehidupan yang lebih baik. Ia mengkritik tatanan perekonomian nasional yang tidak sehat dan kepemimpinan SBY-JK yang dianggapnya menggunakan pola Orde Baru. Jeffrey Winters, guru besar dari Northwestern University, menilai Rizal Ramli memiliki pote…
Artikel ini membahas kritik Rizal Ramli, Ketua Umum Komite Bangkit Indonesia, terhadap kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang terlalu fokus pada sektor keuangan dan mengabaikan sektor riil. Rizal Ramli menyatakan bahwa hal ini menyebabkan kemerosotan industri manufaktur, penurunan daya beli masyarakat, dan peningkatan jumlah rakyat miskin serta pengangguran. Ia ju…
rtikel ini berisi wawancara dengan Direktur ECONIT Rizal Ramli, mantan Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan di era kepemimpinan Gus Dur. Ia berpendapat bahwa ekonomi Indonesia terpuruk akibat pemerintah tidak punya visi, yang ditandai dengan peningkatan pengangguran akibat deindustrialisasi. Rizal Ramli mengkritik klaim pemerintah Megawati bahwa kondisi ekonomi membaik, karena perbaikan yang…
Artikel ini membahas kiprah Rizal Ramli sebagai Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya yang baru. Rizal Ramli dikenal dengan gaya kritiknya yang blak-blakan atau disebut "Jurus Rajawali Ngepret" sebagai upaya shock therapy untuk memecah kebuntuan dan mempercepat perubahan. Artikel ini merinci kritik Rizal Ramli terhadap beberapa rencana pemerintah, seperti pembelian pesawat Airbus A…
Artikel ini membahas mengenai kegelisahan Dr. Rizal Ramli terhadap kondisi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla setelah tiga tahun menjabat. Rizal Ramli menawarkan konsep "Jalan Baru" sebagai solusi untuk membawa Indonesia keluar dari krisis dan kemiskinan, yang dideklarasikan melalui Komite Bangkit Indonesia. "Jalan Baru" diartikan sebagai jalan anti-neokolonialisme dan kemandiria…
Dokumen ini membahas peran Indonesia dalam G20, sebuah forum yang terdiri dari para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral dari 19 negara dan Uni Eropa. G20 dibentuk pada tahun 1999 dan para Kepala Negara/Pemerintahan G20 pertama kali bertemu pada tahun 2008 sebagai respons terhadap krisis keuangan 2008 dan pergeseran kekuatan ekonomi ke Asia. Dokumen ini menyoroti bahwa G20 adalah organisa…
Artikel ini membahas kegagalan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla (JK) dalam mencapai delapan target di bidang ekonomi sepanjang tahun 2007, menurut Tim Indonesia Bangkit (TIB) dan Rizal Ramli. Kegagalan tersebut mencakup penggunaan APBN sebagai stimulus ekonomi, penurunan produksi minyak, kesejahteraan rakyat, kenaikan harga kebutuhan pokok, deindustrialisasi, janji se…
Artikel ini membahas kinerja makroekonomi Indonesia pada tahun 2007 yang dianggap lumayan baik, terutama karena peningkatan ekspor dan aliran modal spekulatif. Namun, penulis menyoroti pembentukan "balon finansial" yang diperkirakan akan semakin membesar pada tahun 2008, dengan kesenjangan yang melebar antara sektor finansial dan sektor riil. Artikel ini juga membahas kemungkinan resesi di Amer…
Artikel ini membahas dugaan kesulitan yang dihadapi sejumlah pengusaha besar dalam memperpanjang utang luar negeri mereka, terutama setelah kemerosotan nilai tukar rupiah dan krisis valuta asing. Beban ini sangat dirasakan oleh peminjam yang tidak melakukan hedging. Penjadwalan kembali utang menjadi pilihan utama, namun tergantung pada kesediaan pemberi pinjaman. Artikel ini juga menyoroti kekh…
Artikel ini membahas analisis dan proyeksi ekonomi Indonesia tahun 1996 oleh ECONIT Advisory Group. Mereka meramalkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,3%, namun dengan "awan mendung" berupa defisit transaksi berjalan yang tinggi dan inflasi. Artikel ini juga menyoroti bahaya "angin Taifun" (gejolak finansial global) dan pentingnya pengelolaan ekonomi yang konservatif. Pembahasan juga menyentuh kon…
Dokumen ini mengusulkan "Skenario Indonesia bangkit" yang berisi 15 langkah strategis untuk pemulihan ekonomi, terdiri dari 7 langkah jangka pendek dan 8 langkah jangka panjang. Langkah pertama yang disarankan adalah mengakhiri program Dana Moneter Internasional (IMF) karena dampaknya yang negatif terhadap kebangkrutan usaha, perbankan nasional, dan peningkatan utang. Dokumen ini juga mengusulk…
Artikel ini membahas tiga tantangan utama yang dihadapi Indonesia setelah era Orde Baru: transisi menuju demokrasi, pemulihan ekonomi, dan implementasi desentralisasi. Dokumen ini menyoroti bahwa meskipun ekonomi menunjukkan tanda-tanda pemulihan pada tahun 2000, masih ada kelemahan yang perlu ditangani, terutama nilai tukar rupiah yang lemah dan kenaikan suku bunga. Rizal Ramli berpendapat bah…
Dokumen ini menyajikan perbandingan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Rancangan Perubahan APBN untuk tahun anggaran 1998/1999. Dokumen ini memuat detail penerimaan dan pengeluaran, termasuk penerimaan dalam negeri (migas dan non-migas) serta pengeluaran rutin dan pembangunan, yang dibagi berdasarkan sektor dan subsektor.
Artikel ini membahas merosotnya nilai tukar rupiah dan kebijakan moneter yang dinilai tidak efektif dan berpotensi menjadi "bom waktu" bagi ekonomi masyarakat. Krisis likuiditas yang terjadi menyebabkan bank-bank kesulitan dan bunga pinjaman melonjak tajam. Krisis ini juga dipicu oleh kebijakan yang terkesan panik dari otoritas moneter.
Jajak pendapat ini menunjukkan bahwa setelah 18 bulan pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, publik semakin tidak puas dengan kinerjanya. Ketidakpuasan ini dominan dalam mengatasi masalah ekonomi, politik, dan penegakan hukum. Secara spesifik, 93 persen responden tidak puas dengan penanganan kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Sementara itu, 90 persen responden tidak puas dengan …
Artikel ini melaporkan pembentukan Komite Bangkit Indonesia (KBI) di Jawa Timur, yang dipimpin oleh Rizal Ramli. Tujuannya adalah untuk menyadarkan masyarakat akan kegagalan pembangunan selama 40 tahun terakhir dan pentingnya menemukan jalan baru menuju kemakmuran. Rizal Ramli juga menyerukan pentingnya memilih pemimpin yang peduli dengan rakyat dan mengkritik karakter pemimpin yang masih feoda…
Artikel ini membahas sosok Rizal Ramli, yang meskipun populer di dalam negeri, masih dinilai keliru oleh sebagian elite ekonomi sebagai figur anti-pasar dan inward looking. Dokumen ini membuktikan sebaliknya dengan menunjukkan partisipasinya dalam The United Nation's Second Advisory Panel Meeting di New York dan Washington DC pada Juni 2012, di mana ia akan memaparkan enam makalah. Sebagai pena…
Artikel ini berisi pandangan Rizal Ramli mengenai kondisi ekonomi Indonesia. Ia memperkirakan bahwa ekonomi Indonesia akan mengalami titik balik kebangkitan pada semester pertama 2006, namun ternyata prediksinya meleset. Ia mengkritik tim ekonomi pemerintahan yang dinilainya terlalu fokus pada indikator finansial dan mengabaikan sektor riil. Akibatnya, terjadi kelumpuhan pemerintahan (governmen…
Artikel ini berpendapat bahwa target infrastruktur pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak realistis dan persiapannya tidak memadai. Enam bulan setelah acara "Infrastructure Summit" pada Januari 2005, belum ada satu pun proyek infrastruktur yang dilaksanakan. Tim Ekonomi kabinet dinilai gagal memahami masalah riil dalam pembangunan infrastruktur. Penulis mengkritik target pembangunan …
Dokumen ini berpendapat bahwa pemulihan krisis ekonomi di Indonesia pasca-Soeharto membutuhkan pemimpin yang kredibel dan dipercaya, baik di dalam maupun luar negeri. Pemerintah Habibie dinilai sebagai "merek baru dengan barang lama" karena tim ekonominya berasal dari era Soeharto, sehingga tidak ada terobosan baru yang inovatif. Krisis ekonomi saat itu semakin memburuk, dibuktikan dengan kurs …
Artikel ini melaporkan bahwa data Badan Pusat Statistik (BPS) tentang penurunan pengangguran dinilai janggal oleh Tim Indonesia Bangkit (TIB). TIB berpendapat bahwa penurunan tingkat pengangguran terbuka yang diumumkan BPS tidak mencerminkan kondisi riil masyarakat. Kejanggalan ini, menurut TIB, disebabkan oleh peningkatan drastis pada rasio penciptaan lapangan kerja, peningkatan jumlah pekerja…
Dokumen ini berisi lampiran-lampiran terkait pemulihan PT PLN, termasuk opsi-opsi pemulihan (restrukturisasi utang dan/atau revaluasi aset), surat undangan rapat terbatas dari Sekretariat Wakil Presiden mengenai kebijakan pemulihan PT PLN, surat Menteri Keuangan tentang restrukturisasi utang SLA PT (Persero) PLN, laporan Tim Keppres 133/2000 tentang perkembangan hasil renegosiasi kontrak khusus…
Dokumen ini merupakan studi kasus mengenai rancangan kebijakan ekonomi internasional untuk negara berkembang, dengan fokus pada Kolombia. Studi ini menganalisis permasalahan ekonomi Kolombia seperti penurunan pertumbuhan PDB, kesulitan impor, kapasitas berlebih, pengangguran tinggi, dan masalah neraca pembayaran. Tim studi mengembangkan kebijakan promosi ekspor dengan menganalisis sektor-sektor…