Dokumen ini berisi kumpulan kliping berita dari beberapa surat kabar (KOMPAS, Rakyat Merdeka, Investor Daily) yang meliput demonstrasi terkait isu-isu seperti korupsi, impor pangan, kebijakan pro-rakyat, dan desakan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pada bulan Oktober 2011. Demonstrasi dilakukan oleh berbagai kelompok seperti Gerakan Indonesia Be…
Dokumen ini merupakan kumpulan kliping berita tentang Badan Urusan Logistik (BULOG) yang terbit pada tanggal 25 dan 26 Mei 2000. Topik utama yang dibahas meliputi penangkapan Wakil Kepala Bulog Sapuan terkait dana Yayasan Karyawan Bulog sebesar Rp 35 milyar, kemacetan pengembalian dana Operasi Pasar Khusus (OPK) di Tangerang, usulan harga gula dari petani tebu, dan kondisi industri gula nasiona…
Dokumen ini merupakan kliping berita-berita terkait kasus Bulog (Buloggate) yang diterbitkan pada tanggal 9 Juni 2000 oleh beberapa media massa di Jakarta. Isu-isu utama yang dibahas meliputi pengembalian dana Yayasan Yanatera Bulog sebesar Rp 35 miliar yang digelapkan oleh Suwondo, pencarian Suwondo dan Leo Purnomo, keterlibatan pihak-pihak lain seperti Siti Farika dan Aris Junaedi, serta pemb…
Laporan ini merinci korupsi skala besar-besaran di Indonesia, di mana diperkirakan lebih dari 20 persen dana proyek-proyek Bank Dunia untuk Indonesia digelapkan oleh para pejabat pemerintah Indonesia. Laporan yang disiapkan pada bulan Agustus 1997 ini mengaitkan korupsi dengan krisis ekonomi dan gejolak politik di Indonesia. Dokumen ini juga mengakui lemahnya kontrol internal di Bank Dunia. Kor…
Dokumen ini berisi korespondensi dari pejabat Bank Dunia mengenai isu korupsi di Indonesia dan krisis ekonomi Asia pada tahun 1998, serta respons dari masyarakat sipil Indonesia. Surat pertama (22 September 1998) dari Jean-Michel Severino kepada Dr. Rizal Ramli menanggapi kekhawatiran Ramli tentang korupsi di Indonesia, khususnya dalam proyek-proyek Bank Dunia. Severino menyatakan bahwa Bank…
Dokumen ini berisi kumpulan kliping berita yang sebagian besar berfokus pada diskusi bertema "Bisakah Memutus Politik Uang Dalam Pilkada?" yang diadakan pada Jumat, 11 Oktober 2013. Pembicara utama dalam diskusi tersebut adalah Farouk Muhammad (Ketua Panitia Akuntabilitas Publik DPD RI), Rizal Ramli (mantan Menko Perekonomian), dan Noviantika Nasution (pengamat politik/politisi PAN). Kliping-kl…
Artikel ini membahas mengenai situasi politik yang melibatkan Partai Demokrat pada awal tahun 2012. Penulis, Adhie M Massardi, Koordinator Gerakan Indonesia Bersih, menyoroti pernyataan Presiden Yudhoyono tentang menjaga stabilitas politik, namun di sisi lain menyoroti kegaduhan politik yang justru dipicu oleh politisi Partai Demokrat sendiri. Artikel ini membahas skandal Bank Century, rencana …
Dokumen ini berisi kumpulan kliping berita dari beberapa koran nasional dan regional di Indonesia, sebagian besar diterbitkan sekitar bulan Oktober 2013, dan beberapa pada Juni 2013. Topik utama yang dibahas adalah sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur, dugaan suap Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar, desakan agar hakim MK mengundurkan diri, kritik terhadap putusan MK, s…
Dokumen ini berisi kliping berita dari beberapa surat kabar yang terbit pada tanggal 30 Mei 2000, berfokus pada skandal dana Yayasan Bina Sejahtera Badan Urusan Logistik (Bulog) sebesar Rp 35 miliar, yang dikenal juga sebagai "Buloggate". Berita-berita ini meliputi pengunduran diri Bondan Gunawan sebagai pejabat sementara Sekretaris Negara, bantahan Menlu Alwi Shihab terkait keterlibatannya, se…
Dokumen ini merupakan kumpulan kliping berita dari beberapa media cetak (Republika, Bisnis Indonesia, The Asian Wall Street Journal) yang membahas skandal "Buloggate" atau kasus dugaan korupsi di Bulog senilai Rp 35 miliar (atau $4.1 juta). Berita-berita tersebut diterbitkan antara tanggal 28 dan 29 Mei 2000. Kliping ini menyoroti berbagai aspek kasus, termasuk desakan dari anggota DPR (Syamsul…
Dokumen ini adalah kliping berita dari harian Kompas yang membahas kasus dugaan penyelewengan dana Yayasan Bina Sejahtera (Yanatera) Bulog sebesar Rp 35 miliar. Artikel utama mengulas kronologi pencairan dana, keterlibatan berbagai pihak seperti Sapuan (Wakil Kepala Bulog), Soewondo, Suko Sudarso, dan lainnya, serta bantahan Suko Sudarso terkait keterlibatannya. Ada juga tabel daftar penerima d…
Dokumen ini berisi kliping berita dari berbagai surat kabar (Suara Pembaruan, Berita Buana, Republika, Kompas, Jurnal Indonesia, Neraca, Rakyat Merdeka, Jakarta Post, Bisnis Indonesia) pada bulan Mei-Juni 2000 mengenai kasus penyelewengan dana Yayasan Kesejahteraan Karyawan (Yanatera) Bulog sebesar Rp 35 miliar (dikenal sebagai "Buloggate"). Berita-berita tersebut meliputi penetapan Sap (Wakil …
Dokumen ini merupakan kumpulan kliping berita yang berfokus pada pernyataan Jeffrey A. Winters, seorang pakar ekonomi dari Northwestern University, yang mengklaim bahwa sepertiga pinjaman Bank Dunia kepada Indonesia "bocor" atau hilang ke birokrasi pemerintahan karena korupsi dan kolusi. Dokumen ini juga memuat tanggapan dari Bank Dunia (melalui Jean-Michel Severino, Dennis De Tray, Michael Wal…
Kliping ini berisi kumpulan berita yang berkaitan dengan Badan Urusan Logistik (BULOG) dan isu-isu ekonomi serta politik di Indonesia pada awal Juli 2000. Topik-topik utama meliputi: Kenaikan harga kebutuhan pokok (sembako) akibat melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS. Penggantian Kepala Sub Dolog Solo menyusul tuntutan petani Sukoharjo terkait pembagian kuota pengadaan pangan yang …
Dokumen ini merupakan kumpulan kliping berita mengenai BULOG (Badan Urusan Logistik) tertanggal 13 Juni 2000. Berita-berita tersebut membahas beberapa isu utama, antara lain: Dana Nonbudgeter BULOG: BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) sedang melacak semua dana nonbudgeter di instansi pemerintah, termasuk di BULOG yang diasumsikan mencapai Rp 2,7 triliun. BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembanguna…
Dokumen ini merupakan kliping media cetak yang berisi berbagai berita terkait BULOG pada tanggal 23 Juni 2000. Topik utama yang dibahas meliputi: Indikasi upaya mempetieskan kasus penyelewengan dana Yayasan Bina Sejahtera (Yanatera) Bulog senilai Rp 35 miliar, termasuk peran Soewondo dan Leo Purnomo. Perbedaan pendapat antara BPKP dan Kepala Bulog Rizal Ramli mengenai saldo dana non-budgeter.…
Dokumen ini merupakan artikel opini dan laporan utama dari Majalah Tempo yang membahas mengenai kasus korupsi di Bulog. Artikel ini menyoroti bagaimana Bulog kerap menjadi lumbung dana bagi partai politik dan pejabat, serta detail kasus-kasus korupsi yang melibatkan pimpinan Bulog, termasuk Widjanarko Puspoyo dalam kasus sapi impor fiktif dan dugaan suap beras Vietnam. Dokumen ini juga mengulas…
Dokumen ini berisi empat laporan khusus dari Detik.com yang diterbitkan pada Jumat, 26 Mei 2000, mengenai skandal pembobolan dana Yayasan Bina Sejahtera Warga Bulog (Yanatera Bulog) sebesar Rp 35 miliar. Laporan Khusus (1) Skandal Rp 35 M di Gudang Bulog: Membahas awal mula terungkapnya kasus ini dengan pengakuan Wakil Kepala Bulog Sapuan yang mengeluarkan cek senilai Rp 35 miliar atas permint…
Dokumen ini membahas skandal pembelian pesawat Sukhoi dan helikopter militer dari Rusia, yang disebut "Sukhoi Gate" atau "Bulogate III". Pembelian ini diduga melanggar berbagai undang-undang, kewenangan antar menteri, prosedur anggaran, penyalahgunaan dana stabilisasi pangan oleh BULOG, pemborosan uang negara, dan potensi KKN. Dokumen ini juga menyoroti kebutuhan mendesak DPR untuk membentuk Pa…
Dokumen ini berisi kliping artikel opini yang ditulis oleh Rizal Ramli di The Jakarta Post pada tahun 2011 dan 2012. Artikel-artikel tersebut membahas berbagai isu seperti anggaran negara, korupsi, hak asasi manusia (kasus Rohingya), tata kelola pemerintahan, demokrasi, dan kebijakan ekonomi. Rizal Ramli seringkali mengkritik kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan kebijakan-kebijaka…
Artikel ini membahas delapan solusi yang disodorkan oleh ekonom senior DR. Rizal Ramli untuk mengatasi korupsi di Indonesia. Solusi tersebut meliputi kontrol ketat terhadap anggaran, KPK fokus pada kasus korupsi besar, peningkatan standar etika pejabat publik (termasuk pemecatan menteri yang terindikasi korupsi), peningkatan standar etika pers, menghentikan politik uang, reformasi pembiayaan pa…
Artikel ini membahas kegagalan reformasi di Indonesia lima tahun setelah kejatuhan Suharto. Elite politik, birokrat, militer, dan pengusaha dianggap bertanggung jawab atas stagnasi negara dengan memprioritaskan kepentingan pribadi di atas kepentingan nasional, korupsi yang meluas, dan sistem peradilan yang tidak adil. Artikel ini juga menyoroti kesulitan dalam menegakkan hukum dan kurangnya kem…
Artikel ini membahas penyelidikan penggunaan dana non-budgeter Bulog sebesar Rp 90 miliar oleh Partai Golkar. Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW) Teten Masduki berpandangan bahwa Polri perlu segera meminta keterangan dari Menko Perekonomian/Kabulog Rizal Ramli dan mantan Kabulog Rahardi Ramelan serta menyita dokumen penting di Bulog. Teten juga mengusulkan agar kasus ini diselidiki ol…
Artikel ini membahas kejahatan kerah putih yang dianggap lebih besar daripada kejahatan korupsi biasa. Motif pelaku kejahatan kerah putih bukan uang, melainkan kekuasaan. Rizal Ramli mencontohkan kasus-kasus seperti Bank Bali, Bank Century, dan peran Boediono serta Sri Mulyani dalam skandal tersebut. Ia juga menyoroti kondisi politik dan ekonomi Indonesia pada tahun 2011 dan 2012, termasuk krit…
Makalah untuk pertemuan tokoh-tokoh agama dan masyarakat KWI, Jakarta, 8 Desember 2010. Makalah ini membahas peran penting organisasi keagamaan dalam merekatkan kesatuaan dan persatuan nasional, mengembalikan kekuatan idealisme, berani menyatakan kebenaran untuk melawan praktik ketidakadilan, korupsi, dan pelanggaran HAM berat.
Paper yang membahas tentang perlakuan pemerintahan baru terhadap KKN di kalangan konglomerasi di era Orde Baru. Selama tiga bulan pemerintahan baru, sangat banyak statement dan pembahasan tentang KKN konglomerat selama Orde Baru. Sementara penjelasan tentang solusi dan strategi membawa Indonesia keluar dari krisis ekonomi nyaris tidak ada. Tim ekonomi terlalu banyak memberikan perhatian kepa…