Kliping IMF 2002

Dokumen ini adalah kliping berita dari beberapa media massa (Rakyat Merdeka, Bisnis Indonesia, Media Indonesia, Koran Tempo, The Jakarta Post) yang terbit pada tahun 2002. Artikel-artikel ini berfokus pada pandangan dan kritik Rizal Ramli, mantan Menko Perekonomian, terhadap IMF dan kebijakan ekonomi pemerintah Indonesia terkait IMF. Rizal Ramli secara konsisten menyuarakan penolakan terhadap p…

Kliping Berita Tahun 2001

Dokumen ini adalah kumpulan kliping berita dari tahun 2001 yang sebagian besar berfokus pada pernyataan dan kebijakan Rizal Ramli sebagai Menko Perekonomian. Berita-berita tersebut mencakup berbagai topik ekonomi seperti: Usulan pembubaran Tim Koordinasi Telematika Indonesia (TKTI) dan pembentukan Komisi Pengembangan Industri Informatika dan Telekomunikasi Indonesia (PIITI). Strategi pemerint…

KIB: Rombak Kebijakan Pertanian!

Artikel ini membahas desakan Komite Bangkit Indonesia (KIB) agar pemerintah merombak total kebijakan pertanian nasional yang dinilai pro-pasar dan menyebabkan pemiskinan struktural. DR. Rizal Ramli menyoroti dampak negatif kebijakan impor, ekspor pupuk, dan ekspor rotan mentah, serta sikap pemerintah yang alergi subsidi. Ia juga menyarankan kebijakan yang lebih berpihak pada kesejahteraan petan…

Anjloknya Harga Gabah Petani Padi

Dokumen ini berisi kumpulan artikel berita yang membahas masalah anjloknya harga gabah petani di Indonesia pada awal tahun 2000. Artikel-artikel tersebut menyoroti dampak negatif dari penurunan harga ini terhadap kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional. Econit Advisory Group secara konsisten memberikan analisis dan rekomendasi kepada pemerintah, termasuk perlunya pembelian gabah seca…

“Ngemis Recehan, Gadaikan Peraturan ke Asing"

Rizal Ramli, Ketua Komite Bangkit Indonesia (KIB), mengkritik kebijakan ekonomi pemerintah. Ia menyatakan bahwa Indonesia kaya sumber daya alam, namun pemimpinnya bermental inlander, sehingga "cawan emas" digunakan untuk "ngemis uang pinjaman recehan". Sebagai contoh, ia menyebut utang ke Bank Dunia sebesar 300 juta dolar AS dengan syarat perubahan UU Migas, yang salah satu pasalnya membatasi…

Govt Criticized for Implementing Neoliberal Policies

Artikel ini membahas kritik terhadap pemerintah Indonesia yang menerapkan kebijakan ekonomi neoliberal, atau "Washington Consensus," yang diklaim Rizal Ramli (mantan menko perekonomian) telah menyebabkan kemiskinan struktural dan peningkatan pengangguran. Pengaruh neoliberal terlihat dalam kebijakan yang mendukung kepentingan pemilik modal asing, seperti dalam UU Minyak dan Gas yang membatasi p…

Akibat Kebijakan Pro Pasar Ugal-ugalan

Dokumen ini berisi wawancara dengan Rizal Ramli mengenai kritiknya terhadap kebijakan pemerintah yang pro pasar bebas dan menyebabkan kemiskinan petani, kenaikan harga kebutuhan pokok, serta ketergantungan pada impor. Rizal Ramli juga mengkritik kurangnya kemampuan pemerintah dalam mengantisipasi masalah pangan dan solusi yang ditawarkan.

Econit: 2008, Tahun Balon

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

RR.EKO

Kedelai Dalam Negeri Makin Hancur Akibat Kebijakan Baru Pemerintah

Artikel berita ini membahas kebijakan pemerintah yang menurunkan tarif bea masuk kacang kedelai dari 10% menjadi 0%. Para pengamat, seperti Rizal Ramli dan HS Dillon, mengecam kebijakan ini karena dinilai tidak efektif dan justru dapat menghancurkan produksi kedelai dalam negeri. Mereka berpendapat bahwa persoalan utama terletak pada rendahnya kapasitas produksi nasional dan menyarankan pemerin…

Ekonomi akan Alami Guncangan

Artikel ini membahas prediksi Econit Advisory Group mengenai guncangan ekonomi Indonesia di tahun 2008 akibat derasnya aliran hot money, ancaman kenaikan harga pangan, dan meningkatnya gejala subprime lending. Direktur Utama Econit, Rizal Ramli, membandingkan situasi ini dengan krisis moneter 1997-1998. Kenaikan nilai aset finansial juga memperlambat perkembangan sektor riil. Direktur Pelaksana…

Delivering Results "Coordinating Minister for Maritime and Resources Rizal Ra…

Artikel ini membahas wawancara dengan Dr. Rizal Ramli, 61, yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya. Beliau berbagi wawasan tentang karirnya yang panjang dan portofolio jabatannya saat ini. Wawancara tersebut mencakup topik-topik seperti pentingnya sektor maritim bagi Indonesia, upaya pemerintah untuk mengatasi penangkapan ikan ilegal, kebutuhan untuk meningk…

IMF's Pressure on Indonesia Unjustified

Dokumen ini membahas tekanan IMF terhadap Indonesia, khususnya terkait dengan tidak dicairkannya bantuan $400 juta. Penulis berpendapat bahwa sikap keras IMF ini tidak beralasan, mengingat Indonesia telah memenuhi sebagian besar persyaratan Letter of Intent. Artikel ini menyoroti permasalahan audit Bank Indonesia yang menunjukkan hilangnya lebih dari $9 miliar, dan bahwa pemerintah Indonesia me…

IMF Akui tak Kuasai Masalah Mikro

Artikel ini membahas tentang diagnosis krisis ekonomi Indonesia oleh Dana Moneter Internasional (IMF) yang dinilai keliru, serta pengakuan pejabat senior IMF bahwa lembaga tersebut tidak menguasai masalah mikro ekonomi di Indonesia. Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli, ekonom Frans Seda, Arief R. Karseno, dan Putu Ary Suta memberikan pandangan kritis terhadap rekomendasi kebijakan IMF yang di…

JANGAN REKAYASA DATA BPS Harus Jaga Integritas

Artikel ini membahas pentingnya Badan Pusat Statistik (BPS) menjaga integritas data statistik, terutama mengenai kemiskinan dan pengangguran, agar tidak dimanipulasi untuk mendongkrak citra pemerintah. Tokoh nasional seperti Hidayat Nur Wahid, Akbar Tandjung, dan Tjahjo Kumolo menyoroti perlunya BPS bekerja profesional, netral, dan objektif sebagai rujukan kebijakan pemerintah.

Membongkar Mafia Berkeley

Artikel ini membahas bagaimana kelompok ekonom yang dikenal sebagai "Mafia Berkeley" telah menentukan strategi dan kebijakan ekonomi Indonesia selama hampir 40 tahun (1966-2006). Artikel ini mengkritik dampak kebijakan kelompok tersebut yang menyebabkan Indonesia tertinggal dibandingkan negara-negara Asia lainnya, ketimpangan pendapatan, utang besar, dan kerapuhan struktural ekonomi. Artikel in…

Newsmaker Q&A: Nobel Laureate, IMF Protester Economist Joseph Stiglitz says t…

Dokumen ini adalah wawancara dengan Joseph E. Stiglitz, seorang ekonom penerima Nobel dan kritikus IMF. Stiglitz membahas pandangannya tentang peran IMF, kritik terhadap kebijakan IMF, terutama selama krisis Asia, dan isu-isu terkait liberalisasi pasar modal. Dia juga berbicara tentang perlunya keseimbangan antara peran pasar dan pemerintah, serta eksplorasi kontrol modal.

IMF Malpractice

Artikel ini membahas kritik Rizal Ramli terhadap kebijakan-kebijakan International Monetary Fund (IMF) di Indonesia sejak krisis ekonomi tahun 1997. Ramli berpendapat bahwa kebijakan IMF justru memperburuk krisis ekonomi Indonesia dan menciptakan jebakan utang. Artikel ini juga membongkar mitos-mitos seputar peran IMF di Indonesia.

Economic repercussions of war with Iraq

Artikel ini membahas dampak ekonomi yang merugikan dari perang dengan Irak. Penulis membantah gagasan bahwa perang selalu membawa keuntungan ekonomi, dengan mengacu pada resesi setelah Perang Teluk 1991. Perang dengan Irak diprediksi akan memiliki dampak yang jauh lebih buruk, karena biaya yang dikeluarkan akan menggeser investasi di sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, penelitian, dan…

KOMITE AKSI JAMINAN SOSIAL UNTUK RAKYAT DAN BURUH INDONESIA

Dokumen ini adalah siaran pers yang dikeluarkan oleh Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) pada tanggal 29 April 2011. Isi siaran pers ini mengumumkan rencana aksi May Day 2011 oleh KAJS yang akan melibatkan lebih dari 50 ribu anggota dan simpatisan di berbagai provinsi. Tujuan utama aksi ini adalah mendesak DPR dan Pemerintah untuk segera mengesahkan RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), …

DPR Siap Revisi Undang-Undang yang Disusupi Kepentingan Asing

Artikel ini membahas kesiapan DPR untuk merevisi undang-undang (UU) yang diduga disusupi kepentingan asing. DPR meminta Badan Intelijen Negara (BIN) menyampaikan data resmi terkait UU tersebut. Muncul juga desakan agar pansus, panja DPR, dan wakil pemerintah yang terlibat dalam penggodokan UU bertanggung jawab. Artikel ini merangkum pendapat dari berbagai tokoh, termasuk Wakil Ketua DPR RI Priy…

Untuk Pulih, Perlu Pemimpin yang Dipercaya

Artikel ini membahas kondisi ekonomi Indonesia yang terburuk dalam 32 tahun terakhir pada saat artikel ini ditulis. Krisis ekonomi yang terjadi sangat parah, dan berbagai kebijakan ekonomi yang dibuat oleh Kabinet Pembangunan VII maupun Kabinet Habibie tidak menunjukkan kemanjuran. Artikel ini menekankan bahwa penyelesaian masalah ekonomi lebih ditentukan oleh legitimasi politis daripada kebija…

Ekonomi Hanya Bertahan 3 Bulan

Artikel berita ini membahas kekhawatiran bahwa ekonomi Indonesia hanya bisa bertahan tiga bulan pada saat artikel ini ditulis karena tidak memiliki daya dukung yang memadai, dan pemerintah dikhawatirkan tidak mampu membayar gaji PNS dan ABRI. Direktur Econit, Rizal Ramli, menyatakan bahwa penyelesaian masalah politik adalah kunci pemulihan ekonomi, tetapi pemerintah Habibie saat itu tidak memil…

Jakarta Proposes Sharp Revisions To Contracts for Foreign Miners

Artikel ini membahas rencana pemerintah Indonesia untuk merevisi kontrak pertambangan bagi perusahaan asing. Revisi yang diusulkan akan memberikan pemerintah hak yang lebih besar untuk menuntut peningkatan ekuitas dan keuntungan dari usaha pertambangan baru. Hal ini telah mengejutkan dan membuat marah para eksekutif pertambangan asing di Jakarta, yang berpendapat bahwa ketentuan kontrak yang di…

Barren Business: Fertilizer monopoly goes to seed

Artikel ini membahas mengenai monopoli bisnis pupuk urea tablet oleh perusahaan Ariyo Seto Wijoyo, yang dipimpin oleh anak tertua Presiden Suharto, Sigit Harjojudanto. Monopoli ini merugikan pemerintah Indonesia dan menyebabkan ketidakpuasan di kalangan petani. Artikel ini juga menyoroti kemiripan kasus ini dengan monopoli lain yang melibatkan keluarga Suharto dan kritik terhadap praktik-prakti…

Tak Ada Gebrakan, hanya Bom Waktu

Artikel ini membahas krisis nilai tukar rupiah pada tahun 1997 dan dampaknya terhadap ekonomi Indonesia. Artikel ini menganalisis kebijakan moneter yang diambil oleh pemerintah, termasuk kenaikan suku bunga SBI, dan dampaknya terhadap likuiditas perbankan, pasar modal, dan sektor bisnis. Penulis berpendapat bahwa kebijakan yang diambil bukan merupakan gebrakan, melainkan "bom waktu" yang dapat …

Rizal Ramli: Pembubaran CGI Langkah Berani Tingkatkan Kemandirian

Dokumen ini berisi kumpulan berita dan analisis mengenai keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk membubarkan Consultative Group on Indonesia (CGI) pada tahun 2007. Berita-berita ini membahas berbagai sudut pandang terkait pembubaran CGI, termasuk alasan di balik keputusan tersebut (kemandirian ekonomi, posisi tawar Indonesia yang lemah, intervensi kreditor), tanggapan dari berba…

Pemerintah Kok Tidak Belajar Dari Pengalaman Masa Lalu

Artikel ini membahas prediksi Econit (lembaga yang dipimpin Rizal Ramli) tentang krisis ekonomi, khususnya mengenai "tahun gelembung" pada tahun 2008 yang berimbas pada perekonomian nasional. Rizal Ramli mengkritik pemerintah SBY dan menteri-menteri ekonominya (termasuk Boediono dan Sri Mulyani) yang mengabaikan peringatan Econit dan mengambil langkah-langkah yang justru dapat memperburuk krisi…

Pemerintah Membiarkan Leher Petani Tercekik

Artikel ini membahas mengenai keberpihakan pemerintah terhadap petani di Indonesia, terutama terkait harga gabah kering panen yang anjlok jauh di bawah harga dasar. Pemerintah dinilai lebih banyak mengurusi sektor keuangan dan kurang memperhatikan nasib petani. Artikel juga menyoroti kebijakan impor beras yang tidak konsisten dan permasalahan Bulog dalam pembelian gabah petani karena keterbatas…

Penggabungan Natour ke PT HII Batal demi Hukum

Dokumen ini berisi beberapa artikel berita dan surat terkait permasalahan penggabungan (merger) antara PT Natour dan PT Hotel Indonesia Internasional (HII) yang dianggap batal demi hukum. Artikel-artikel tersebut menyoroti berbagai pelanggaran peraturan pemerintah dalam proses penggabungan, kerugian yang mungkin terjadi, serta dampaknya terhadap karyawan dan negara. Dokumen ini juga mencakup su…

Perbaikan Kesejahteraan Gagal

Artikel ini membahas kegagalan pemerintah SBY-JK dalam memperbaiki kesejahteraan rakyat pada tahun 2007. Pemerintah dituding memanipulasi data kemiskinan dan pengangguran serta memilih kebijakan "lepas tangan" terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok. Kebijakan yang tidak komprehensif, liberalisasi perdagangan dan industri, serta kebijakan fiskal konservatif disebut sebagai penyebab. Pertumbuhan…