Dokumen ini merupakan kliping berita internal BULOG yang diterbitkan khusus pada Kamis, 1 Maret 2001, dengan beberapa artikel dari tanggal 27 dan 28 Februari 2001. Topik-topik yang dibahas meliputi harga dasar gabah, keuntungan petani, kenaikan harga sembako di Kalimantan Tengah, penyelewengan dana KUT, kasus Buloggate, serta isu-isu seputar tata kelola Bulog.
Dokumen ini merupakan kliping berita tentang berbagai isu terkait Bulog (Badan Urusan Logistik) dan perberasan nasional pada periode 31 Maret hingga 16 April 2000. Topik-topik yang dibahas meliputi kesepakatan Bulog-BRI mengenai kredit pangan Rp 500 miliar, kenaikan harga gabah, kebijakan impor beras jalur merah, upaya pemberantasan praktik percukongan, kritik terhadap kinerja Bulog dan KUD, an…
Dokumen ini adalah kliping berita internal BULOG yang diterbitkan khusus pada hari Selasa, 9 Mei 2000. Berisi rangkuman berita utama terkait Bulog dan isu-isu pangan pada tanggal tersebut, seperti: Meskipun jatah pegawai negeri diganti uang, permintaan beras dianggap wajar. Harga beras lokal bergerak naik. Penurunan pasokan beras ke DKI Jakarta tidak memengaruhi harga. Penyangkalan bahwa Bu…
Dokumen ini merupakan kumpulan kliping berita dari berbagai media cetak (Kompas, Bisnis Indonesia, Media Indonesia, Harian Ekonomi Neraca, Pikiran Rakyat, Indonesian Observer, The Jakarta Post, Rakyat Merdeka, Suara Merdeka, Jurnal Indonesia, Suara Pembaruan, Suara Karya, Republika) yang diterbitkan sekitar tanggal 21-27 Maret 2000. Kliping-kliping ini membahas analisis dan rekomendasi dari Eco…
Dokumen ini berisi kumpulan artikel berita yang membahas masalah anjloknya harga gabah petani di Indonesia pada awal tahun 2000. Artikel-artikel tersebut menyoroti dampak negatif dari penurunan harga ini terhadap kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional. Econit Advisory Group secara konsisten memberikan analisis dan rekomendasi kepada pemerintah, termasuk perlunya pembelian gabah seca…
Paper yang membahas tentang tuntutan Partai Kebangkitan Bangsa agak pemerintah segera mencabut kebijakan penghapusan subsidi pupuk.