Dokumen ini adalah kumpulan kliping berita dan artikel dari berbagai media massa Indonesia (Harian Terbit, Suara Pembaruan, Kompas, Bisnis Indonesia, Media Indonesia, Republika, Jayakarta, Indonesian Observer, Harian Ekonomi Neraca) yang membahas kunjungan Presiden Bank Dunia James D. Wolfensohn ke Indonesia pada Februari dan Agustus 1998, serta pandangan kritis dari para tokoh ekonomi dan LSM …
Dokumen ini merupakan kumpulan kliping berita dari berbagai media cetak yang diterbitkan pada hari Kamis, 14 September 2000. Kliping ini disusun oleh Bagian Hubungan Masyarakat & Protokol Kantor Menko Perekonomian. Isu-isu utama yang dibahas meliputi: Pencairan Pinjaman IMF: Pinjaman IMF tahap berikutnya sebesar 400 juta dollar AS diharapkan cair pekan depan, menyusul pembahasan LoI terbaru ol…
Laporan ini merinci korupsi skala besar-besaran di Indonesia, di mana diperkirakan lebih dari 20 persen dana proyek-proyek Bank Dunia untuk Indonesia digelapkan oleh para pejabat pemerintah Indonesia. Laporan yang disiapkan pada bulan Agustus 1997 ini mengaitkan korupsi dengan krisis ekonomi dan gejolak politik di Indonesia. Dokumen ini juga mengakui lemahnya kontrol internal di Bank Dunia. Kor…
Dokumen ini berisi korespondensi dari pejabat Bank Dunia mengenai isu korupsi di Indonesia dan krisis ekonomi Asia pada tahun 1998, serta respons dari masyarakat sipil Indonesia. Surat pertama (22 September 1998) dari Jean-Michel Severino kepada Dr. Rizal Ramli menanggapi kekhawatiran Ramli tentang korupsi di Indonesia, khususnya dalam proyek-proyek Bank Dunia. Severino menyatakan bahwa Bank…
Dokumen ini adalah kumpulan kliping berita dan wawancara dari berbagai surat kabar (Republika, Merdeka, Bisnis Indonesia, Suara Pembaruan, Kompas, The Observer, The Jakarta Post, Media Indonesia) yang terbit pada tahun 2000, berfokus pada sepak terjang Rizal Ramli sebagai Menteri Koordinator Perekonomian, tim ekonomi kabinet baru, kebijakan ekonomi Indonesia, hubungan dengan IMF, restrukturisas…
Artikel-artikel ini membahas tentang uji materiil UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Mahkamah Konstitusi. Rizal Ramli dan Surya Candra berpendapat bahwa beberapa undang-undang di Indonesia, termasuk UU Kepailitan, lebih mengamankan kepentingan pemodal asing dan kreditor daripada hak-hak warga negara, khususnya buruh. Disoroti perbedaan penangana…
Artikel ini membahas mengenai keinginan Bank Dunia agar proses privatisasi BUMN dilakukan secara transparan, kompetitif, dan melibatkan masyarakat luas dalam pengambilan keputusan. Bank Dunia tidak sepakat dengan proses dua tahap dalam privatisasi PT Krakatau Steel (KS) yang dilakukan Menteri Pendayagunaan BUMN (P-BUMN) dengan Ispat International NV. Ispat International NV kemudian membatalkan …