Artikel-artikel ini membahas tentang uji materiil UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Mahkamah Konstitusi. Rizal Ramli dan Surya Candra berpendapat bahwa beberapa undang-undang di Indonesia, termasuk UU Kepailitan, lebih mengamankan kepentingan pemodal asing dan kreditor daripada hak-hak warga negara, khususnya buruh. Disoroti perbedaan penangana…
Bank Indonesia (BI) memproyeksikan defisit transaksi berjalan (CAD) tahun 2018 sebesar US$ 25 miliar, lebih besar dari tahun 2017 yang US$ 17,53 miliar. Deputi Gubernur Senior BI, Mirza Adityaswara, menyatakan bahwa CAD ini masih aman di bawah 3% dari PDB. Untuk membiayai CAD, dibutuhkan modal masuk, terutama ke portofolio. BI mereaktivasi Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang dapat dibeli asing…
Dokumen ini membahas pergeseran besar-besaran di Departemen Keuangan oleh Menteri Keuangan Rizal Ramli, termasuk pencopotan Ketua BPPN Edwin Gerungan. Artikel ini juga menyoroti alasan di balik pergantian pejabat seperti Dirjen Lembaga Keuangan dan Dirjen Bea & Cukai, serta membahas restrukturisasi utang Texmaco dan Chandra Asri. Selain itu, ada bagian tentang Bursa Efek Surabaya yang akan memp…
Dokumen ini membahas tekanan IMF terhadap Indonesia, khususnya terkait dengan tidak dicairkannya bantuan $400 juta. Penulis berpendapat bahwa sikap keras IMF ini tidak beralasan, mengingat Indonesia telah memenuhi sebagian besar persyaratan Letter of Intent. Artikel ini menyoroti permasalahan audit Bank Indonesia yang menunjukkan hilangnya lebih dari $9 miliar, dan bahwa pemerintah Indonesia me…
Dokumen ini adalah wawancara dengan Joseph E. Stiglitz, seorang ekonom penerima Nobel dan kritikus IMF. Stiglitz membahas pandangannya tentang peran IMF, kritik terhadap kebijakan IMF, terutama selama krisis Asia, dan isu-isu terkait liberalisasi pasar modal. Dia juga berbicara tentang perlunya keseimbangan antara peran pasar dan pemerintah, serta eksplorasi kontrol modal.
Artikel ini membahas mengenai keinginan Bank Dunia agar proses privatisasi BUMN dilakukan secara transparan, kompetitif, dan melibatkan masyarakat luas dalam pengambilan keputusan. Bank Dunia tidak sepakat dengan proses dua tahap dalam privatisasi PT Krakatau Steel (KS) yang dilakukan Menteri Pendayagunaan BUMN (P-BUMN) dengan Ispat International NV. Ispat International NV kemudian membatalkan …
Dokumen ini membahas tentang dugaan konspirasi bisnis-politik di Indonesia, khususnya terkait krisis moneter dan pergantian kabinet pada tahun 1997. Artikel ini menyoroti persaingan antara kelompok teknokrat dan teknologi dalam pemerintahan, serta peran IMF dalam mengatasi krisis. Dokumen ini juga membahas isu kolusi dan kredibilitas Bank Indonesia.
Artikel ini membahas mengenai pertumbuhan sektor perbankan di Indonesia pada tahun 2007 yang dinilai semu oleh pengamat ekonomi Rizal Ramli karena tidak diiringi pertumbuhan kredit yang menopang sektor riil, serta tingginya net interest margin (NIM). Aviliani, pengamat perbankan, membantah pandangan tersebut dengan menunjukkan pertumbuhan kredit UMKM yang signifikan di BRI. Artikel ini juga men…
Artikel ini membahas keraguan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terhadap target pertumbuhan ekonomi pemerintah tahun 2008 yang dinilai tidak realistis. PKS menyoroti sektor perbankan yang dianggap tidak mampu menopang investasi sesuai target, serta masalah institusional di tubuh pemerintah dan kontrol pusat terhadap daerah yang menghambat penyerapan anggaran. Selain itu, artikel ini juga mengangk…
Paper diskusi internal Econit yang membahas Pat-Pong's Thailand Effect terhadap rupiah. :
Paper yang membahas tentang Program Penjualan Portofolio Pinjaman Ritel Hipotek Bank. Pada paper ini dibahas kekurangan dan kelebihan program tersebut. Selanjutnya juga dijelaskan proses pelaksanaan program ini serta aspek-aspek penting yang harus diperhatikan untuk menjalankan program ini.
Paper yang membahas tentang pentingnya moratorium privatisasi BUMN kasus sektor perbankan. Privatisasi BUMN seringkali terjadi karena didorong oleh motif mobilisasi sumber daya untuk kepentingan pribadi dan/atau golongan. Selain itu, penjualan bank dilakukan tanpa terlebih dahulu menyepakati lanskap perbankan yang dituju. Ini dapat menimbulkan berbagai implikasi secara ekonomis, finansial, dan…
Paper yang membahas tentang artikel berseri dari Bank Indonesia yang dimuat di salah satu media nasional. Secara umum, artikel tersebut menunjukkan bahwa fundamental dan kinerja ekonomi Indonesia semakin membaik. Assessment bahwa kondisi makro ekonomi 1997 semakin membaik sebenarnya telah diakui secara ekplisit oleh think-tank maupun pengamat domestik. Patut dipuji bahwa otoritas moneter telah …
Grafik Penyaluran Kredit Berdasarkan Aset Bank, 1993-1995
Paper yang membahas tentang laporan tahunan Bank Dunia 1997 dgn judul "Indonesia: Sustaining High Growth with. Equity". Penulis menilai bahwa Bank Dunia melakukan akrobat diplomatis dalam laporan tersebut karena seolah-olah memberikan jawaban terhadap berbagai kritik terhadap kesenjangan yang terjadi selama ini. Judul tersebut seolah-olah juga membantah anggapan konvensional bahwa terdapat trad…
Paper yang berisi tentang review singkat pelaksanaan KUK setelah program tersebut berjalan lebih dari 5 tahun. Akan dikaji effektivitas program yang ada: apakah cukup efektif untuk membantu pengusaha menengah/kecil dan masalah-masalah dalam penyalurannya. Di samping itu, akan dianalisis faktor-faktor yang memengaruhi kesulitan bank-bank dalam menyalurkan kredit dan saran-saran perbaikan yang da…
Kolom opini yang mengkritisi "jalan pintas" yang diambil pemerintah untuk mengatasi skandal Bapindo. Penulis memaparkan sebab-sebab terjadinya skandal kredit 1,3T ET yang sangat merugikan Bapindo. Dari paparan masalah tersebut, penulis menganalisis "jalan pintas" yang diambil pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut. Dari hasil analisis tersebut, penulis meenemukan risiko-risiko dari jalan p…
Paper yang disampaikan pada seminar yang diorganisir oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) di Gedung YTKI, Jakarta. Paper ini membahas tentang deregulasi sektor perbankan yang dimulai sejak akhir bulan Juni 1983, dan dilanjutkan dengan paket kebijaksanaan deregulasi yang lebih luas pada bulan November 1988 (PAKTO 1988) , mempunyai dampak yang luas terhadap perkembangan dan kompetisi l…
Paper yang membahas tentang kesiapan dan strategi perbankan Indonesia menghadapi liberalisasi ekonomi tahun 2020. Perbankan merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian Indonesia. Peranan sektor perbankan dalam ekonomi Indonesia semakin besar terutama sejak deregulasi keuangan dan perbankan tahun 1988. Perkembangan yang sangat pesat tersebut telah mendorong persaingan antar lembaga pe…
Note yang membahas tentang Rencana Strategis BTN
Analisis objektif penulis tentang pihak-pihak yang harus bertanggung jawab terhadap masalah BLBI
Artikel ini membahas tentang pengawasan perbankan dan makro ekonomi Indonesia. Penulis menegaskan pentingnya pengawasan perbankan untuk meningkatkan kualitas perbankan di Indonesia. Sangat penting untuk melakukan pengawasan perbankan dengan enforcement yang transparan dan koheren.
Kolom opini yang mengkritisi "jalan pintas" yang diambil pemerintah untuk mengatasi skandal Bapindo. Penulis memaparkan sebab-sebab terjadinya skandal kredit 1,3T ET yang sangat merugikan Bapindo. Dari paparan masalah tersebut, penulis menganalisis "jalan pintas" yang diambil pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut. Dari hasil analisis tersebut, penulis meenemukan risiko-risiko dari jalan p…