Kliping IMF 2002

Dokumen ini adalah kliping berita dari beberapa media massa (Rakyat Merdeka, Bisnis Indonesia, Media Indonesia, Koran Tempo, The Jakarta Post) yang terbit pada tahun 2002. Artikel-artikel ini berfokus pada pandangan dan kritik Rizal Ramli, mantan Menko Perekonomian, terhadap IMF dan kebijakan ekonomi pemerintah Indonesia terkait IMF. Rizal Ramli secara konsisten menyuarakan penolakan terhadap p…

Kliping Berita Tahun 2001

Dokumen ini adalah kumpulan kliping berita dari tahun 2001 yang sebagian besar berfokus pada pernyataan dan kebijakan Rizal Ramli sebagai Menko Perekonomian. Berita-berita tersebut mencakup berbagai topik ekonomi seperti: Usulan pembubaran Tim Koordinasi Telematika Indonesia (TKTI) dan pembentukan Komisi Pengembangan Industri Informatika dan Telekomunikasi Indonesia (PIITI). Strategi pemerint…

Kliping BLBI

Dokumen ini merupakan kliping berita tahun 2001 yang membahas mengenai hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan jaminan aset Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Poin-poin utama yang disoroti adalah nilai komersial jaminan BLBI yang sangat rendah (hanya sekitar 8,54% atau Rp 12,35 triliun dari total Rp 144,5 …

KIB: Rombak Kebijakan Pertanian!

Artikel ini membahas desakan Komite Bangkit Indonesia (KIB) agar pemerintah merombak total kebijakan pertanian nasional yang dinilai pro-pasar dan menyebabkan pemiskinan struktural. DR. Rizal Ramli menyoroti dampak negatif kebijakan impor, ekspor pupuk, dan ekspor rotan mentah, serta sikap pemerintah yang alergi subsidi. Ia juga menyarankan kebijakan yang lebih berpihak pada kesejahteraan petan…

Indra: Polly Atur Pertemuan dengan BIN

Dokumen ini berisi kumpulan berita dari media massa Suara Karya, Kompas, dan The Jakarta Post yang terbit pada 19 Januari 2008. Berita-berita tersebut membahas kelanjutan sidang kasus kematian Munir, di mana mantan Dirut Garuda Indonesia Indra Setiawan bersaksi bahwa ia yakin Pollycarpus adalah orang BIN. Indra Setiawan juga menceritakan bagaimana Pollycarpus mengatur pertemuannya dengan peting…

Kabinet Kerja Dirombak

Dokumen ini berisi kumpulan artikel berita mengenai perombakan (reshuffle) Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo yang terjadi pada Agustus 2015. Artikel-artikel tersebut membahas latar belakang perombakan, nama-nama menteri yang diganti dan dilantik, tanggapan berbagai pihak (politisi, ekonom, pengusaha, masyarakat) terhadap perombakan, serta tantangan dan program kerja para menteri baru. Beberapa…

Kliping Laporan khusus Skandal Bulog

Dokumen ini berisi empat laporan khusus dari Detik.com yang diterbitkan pada Jumat, 26 Mei 2000, mengenai skandal pembobolan dana Yayasan Bina Sejahtera Warga Bulog (Yanatera Bulog) sebesar Rp 35 miliar. Laporan Khusus (1) Skandal Rp 35 M di Gudang Bulog: Membahas awal mula terungkapnya kasus ini dengan pengakuan Wakil Kepala Bulog Sapuan yang mengeluarkan cek senilai Rp 35 miliar atas permint…

Anjloknya Harga Gabah Petani Padi

Dokumen ini berisi kumpulan artikel berita yang membahas masalah anjloknya harga gabah petani di Indonesia pada awal tahun 2000. Artikel-artikel tersebut menyoroti dampak negatif dari penurunan harga ini terhadap kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional. Econit Advisory Group secara konsisten memberikan analisis dan rekomendasi kepada pemerintah, termasuk perlunya pembelian gabah seca…

Akbar Ragu-ragu Ikut Konvensi PBR

Artikel ini membahas mengenai konvensi calon presiden yang diadakan oleh Partai Bintang Reformasi (PBR). Beberapa tokoh nasional disebut-sebut akan menjadi peserta konvensi ini, di antaranya Akbar Tandjung, Yuddy Chrisnandi, Rizal Ramli, Rizal Mallarangeng, dan Ratna Sarumpaet. Akbar Tandjung masih ragu untuk ikut karena ingin memantau rekrutmen capres di partainya (Golkar). Yuddy Chrisnandi me…

Konvensi Capres PBR, Bakal Sia-Sia

Dokumen ini adalah artikel berita dari surat kabar Rakyat Merdeka yang membahas tentang konvensi calon presiden (capres) yang akan digelar oleh Partai Bintang Reformasi (PBR) pada tahun 2008. Artikel ini menyajikan pandangan dua analis politik, Profesor Iberamsjah dari Universitas Indonesia dan Bima Aria dari Universitas Paramadina, mengenai peluang keberhasilan konvensi tersebut. Iberamsjah be…

“Ngemis Recehan, Gadaikan Peraturan ke Asing"

Rizal Ramli, Ketua Komite Bangkit Indonesia (KIB), mengkritik kebijakan ekonomi pemerintah. Ia menyatakan bahwa Indonesia kaya sumber daya alam, namun pemimpinnya bermental inlander, sehingga "cawan emas" digunakan untuk "ngemis uang pinjaman recehan". Sebagai contoh, ia menyebut utang ke Bank Dunia sebesar 300 juta dolar AS dengan syarat perubahan UU Migas, yang salah satu pasalnya membatasi…

Govt Criticized for Implementing Neoliberal Policies

Artikel ini membahas kritik terhadap pemerintah Indonesia yang menerapkan kebijakan ekonomi neoliberal, atau "Washington Consensus," yang diklaim Rizal Ramli (mantan menko perekonomian) telah menyebabkan kemiskinan struktural dan peningkatan pengangguran. Pengaruh neoliberal terlihat dalam kebijakan yang mendukung kepentingan pemilik modal asing, seperti dalam UU Minyak dan Gas yang membatasi p…

Akibat Kebijakan Pro Pasar Ugal-ugalan

Dokumen ini berisi wawancara dengan Rizal Ramli mengenai kritiknya terhadap kebijakan pemerintah yang pro pasar bebas dan menyebabkan kemiskinan petani, kenaikan harga kebutuhan pokok, serta ketergantungan pada impor. Rizal Ramli juga mengkritik kurangnya kemampuan pemerintah dalam mengantisipasi masalah pangan dan solusi yang ditawarkan.

KBI Tuding BIN Intervensi Polri

Dokumen ini adalah sebuah berita dari Inilah.com yang melaporkan tudingan Komite Bangkit Indonesia (KBI) terhadap Badan Intelijen Negara (BIN) yang dituduh mengintervensi dan menekan Polri untuk menangkapi pengurus KBI, termasuk Rizal Ramli, terkait kasus demo rusuh 24 Juni 2008. KBI mempertanyakan motif di balik pemanggilan Rizal Ramli, mengaitkannya dengan pernyataan Rizal Ramli yang siap mem…

Pejabat Saat Itu Harus Bertanggung Jawab

Artikel ini membahas kasus dugaan penyimpangan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli menyatakan bahwa Lembaga Moneter Internasional (IMF) paling bertanggung jawab karena memaksa penutupan 16 bank pada November 1997 tanpa persiapan memadai, yang menyebabkan penarikan tabungan massal, anjloknya nilai rupiah, dan aliran modal keluar. Rizal juga menyar…

Mereka yang Mengaku Korban Janji Politik SBY (4-SELESAI) - Harapan Sirna Sete…

Artikel ini membahas tentang Rizal Ramli yang merasa menjadi korban janji politik SBY. Diceritakan bahwa Rizal Ramli awalnya dijanjikan posisi Menko Perekonomian atau Menteri Keuangan dalam Kabinet Indonesia Bersatu, namun ditolak oleh kelompok ekonomi pasar. Setelah penolakan tersebut, SBY menawarkan jabatan Menteri Negara BUMN dan Menteri Perindustrian, yang keduanya juga ditolak oleh Rizal R…

Econit: 2008, Tahun Balon

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

RR.EKO

Kedelai Dalam Negeri Makin Hancur Akibat Kebijakan Baru Pemerintah

Artikel berita ini membahas kebijakan pemerintah yang menurunkan tarif bea masuk kacang kedelai dari 10% menjadi 0%. Para pengamat, seperti Rizal Ramli dan HS Dillon, mengecam kebijakan ini karena dinilai tidak efektif dan justru dapat menghancurkan produksi kedelai dalam negeri. Mereka berpendapat bahwa persoalan utama terletak pada rendahnya kapasitas produksi nasional dan menyarankan pemerin…

Ekonomi akan Alami Guncangan

Artikel ini membahas prediksi Econit Advisory Group mengenai guncangan ekonomi Indonesia di tahun 2008 akibat derasnya aliran hot money, ancaman kenaikan harga pangan, dan meningkatnya gejala subprime lending. Direktur Utama Econit, Rizal Ramli, membandingkan situasi ini dengan krisis moneter 1997-1998. Kenaikan nilai aset finansial juga memperlambat perkembangan sektor riil. Direktur Pelaksana…

BI Proyeksi Defisit Transaksi Berjalan Tahun Ini Membengkak jadi US$ 25 Miliar

Bank Indonesia (BI) memproyeksikan defisit transaksi berjalan (CAD) tahun 2018 sebesar US$ 25 miliar, lebih besar dari tahun 2017 yang US$ 17,53 miliar. Deputi Gubernur Senior BI, Mirza Adityaswara, menyatakan bahwa CAD ini masih aman di bawah 3% dari PDB. Untuk membiayai CAD, dibutuhkan modal masuk, terutama ke portofolio. BI mereaktivasi Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang dapat dibeli asing…

Delivering Results "Coordinating Minister for Maritime and Resources Rizal Ra…

Artikel ini membahas wawancara dengan Dr. Rizal Ramli, 61, yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya. Beliau berbagi wawasan tentang karirnya yang panjang dan portofolio jabatannya saat ini. Wawancara tersebut mencakup topik-topik seperti pentingnya sektor maritim bagi Indonesia, upaya pemerintah untuk mengatasi penangkapan ikan ilegal, kebutuhan untuk meningk…

Indonesian Cellular Business

Dokumen ini membahas bisnis seluler di Indonesia, dengan fokus pada Telkomsel, Satelindo, dan IM3. Dokumen ini mencakup komposisi kepemilikan saham, sorotan keuangan, dan perkiraan nilai bisnis seluler untuk perusahaan-perusahaan tersebut.

IMF's Pressure on Indonesia Unjustified

Dokumen ini membahas tekanan IMF terhadap Indonesia, khususnya terkait dengan tidak dicairkannya bantuan $400 juta. Penulis berpendapat bahwa sikap keras IMF ini tidak beralasan, mengingat Indonesia telah memenuhi sebagian besar persyaratan Letter of Intent. Artikel ini menyoroti permasalahan audit Bank Indonesia yang menunjukkan hilangnya lebih dari $9 miliar, dan bahwa pemerintah Indonesia me…

IMF Akui tak Kuasai Masalah Mikro

Artikel ini membahas tentang diagnosis krisis ekonomi Indonesia oleh Dana Moneter Internasional (IMF) yang dinilai keliru, serta pengakuan pejabat senior IMF bahwa lembaga tersebut tidak menguasai masalah mikro ekonomi di Indonesia. Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli, ekonom Frans Seda, Arief R. Karseno, dan Putu Ary Suta memberikan pandangan kritis terhadap rekomendasi kebijakan IMF yang di…

JANGAN REKAYASA DATA BPS Harus Jaga Integritas

Artikel ini membahas pentingnya Badan Pusat Statistik (BPS) menjaga integritas data statistik, terutama mengenai kemiskinan dan pengangguran, agar tidak dimanipulasi untuk mendongkrak citra pemerintah. Tokoh nasional seperti Hidayat Nur Wahid, Akbar Tandjung, dan Tjahjo Kumolo menyoroti perlunya BPS bekerja profesional, netral, dan objektif sebagai rujukan kebijakan pemerintah.

Membongkar Mafia Berkeley

Artikel ini membahas bagaimana kelompok ekonom yang dikenal sebagai "Mafia Berkeley" telah menentukan strategi dan kebijakan ekonomi Indonesia selama hampir 40 tahun (1966-2006). Artikel ini mengkritik dampak kebijakan kelompok tersebut yang menyebabkan Indonesia tertinggal dibandingkan negara-negara Asia lainnya, ketimpangan pendapatan, utang besar, dan kerapuhan struktural ekonomi. Artikel in…

Newsmaker Q&A: Nobel Laureate, IMF Protester Economist Joseph Stiglitz says t…

Dokumen ini adalah wawancara dengan Joseph E. Stiglitz, seorang ekonom penerima Nobel dan kritikus IMF. Stiglitz membahas pandangannya tentang peran IMF, kritik terhadap kebijakan IMF, terutama selama krisis Asia, dan isu-isu terkait liberalisasi pasar modal. Dia juga berbicara tentang perlunya keseimbangan antara peran pasar dan pemerintah, serta eksplorasi kontrol modal.

IMF Malpractice

Artikel ini membahas kritik Rizal Ramli terhadap kebijakan-kebijakan International Monetary Fund (IMF) di Indonesia sejak krisis ekonomi tahun 1997. Ramli berpendapat bahwa kebijakan IMF justru memperburuk krisis ekonomi Indonesia dan menciptakan jebakan utang. Artikel ini juga membongkar mitos-mitos seputar peran IMF di Indonesia.

Economic repercussions of war with Iraq

Artikel ini membahas dampak ekonomi yang merugikan dari perang dengan Irak. Penulis membantah gagasan bahwa perang selalu membawa keuntungan ekonomi, dengan mengacu pada resesi setelah Perang Teluk 1991. Perang dengan Irak diprediksi akan memiliki dampak yang jauh lebih buruk, karena biaya yang dikeluarkan akan menggeser investasi di sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, penelitian, dan…

KOMITE AKSI JAMINAN SOSIAL UNTUK RAKYAT DAN BURUH INDONESIA

Dokumen ini adalah siaran pers yang dikeluarkan oleh Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) pada tanggal 29 April 2011. Isi siaran pers ini mengumumkan rencana aksi May Day 2011 oleh KAJS yang akan melibatkan lebih dari 50 ribu anggota dan simpatisan di berbagai provinsi. Tujuan utama aksi ini adalah mendesak DPR dan Pemerintah untuk segera mengesahkan RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), …