Dokumen ini mengusulkan "Skenario Indonesia bangkit" yang berisi 15 langkah strategis untuk pemulihan ekonomi, terdiri dari 7 langkah jangka pendek dan 8 langkah jangka panjang. Langkah pertama yang disarankan adalah mengakhiri program Dana Moneter Internasional (IMF) karena dampaknya yang negatif terhadap kebangkrutan usaha, perbankan nasional, dan peningkatan utang. Dokumen ini juga mengusulk…
Pemerintah berencana mengizinkan SPBU swasta (asing) untuk menjual Premium RON 90, yang tidak akan disubsidi. Rencana ini dikritik karena dianggap sebuah kemunduran dan hanya memudahkan SPBU swasta. Anggota Komite Indonesia Bangkit (KIP) Iman Sugema menyarankan agar pemerintah mengubah mekanisme subsidi bahan bakar daripada membatasi penggunaan premium, sementara Rizal Ramli menyarankan pemerin…
Artikel ini melaporkan tentang dugaan keterlibatan Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi dalam kasus kematian Munir, yang berawal dari tersebarnya Berita Acara Pemeriksaan (BAP) seorang agen BIN bernama Kolonel (Purn) Budi Santoso. Sudi Silalahi membantah tuduhan tersebut dan menganggapnya sebagai fitnah. Meskipun demikian, ia membenarkan bahwa ia adalah teman lama Muchdi PR, mantan Deputi V BIN yan…
Artikel ini membahas tiga tantangan utama yang dihadapi Indonesia setelah era Orde Baru: transisi menuju demokrasi, pemulihan ekonomi, dan implementasi desentralisasi. Dokumen ini menyoroti bahwa meskipun ekonomi menunjukkan tanda-tanda pemulihan pada tahun 2000, masih ada kelemahan yang perlu ditangani, terutama nilai tukar rupiah yang lemah dan kenaikan suku bunga. Rizal Ramli berpendapat bah…
Dokumen ini menyajikan perbandingan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Rancangan Perubahan APBN untuk tahun anggaran 1998/1999. Dokumen ini memuat detail penerimaan dan pengeluaran, termasuk penerimaan dalam negeri (migas dan non-migas) serta pengeluaran rutin dan pembangunan, yang dibagi berdasarkan sektor dan subsektor.
Artikel ini membahas merosotnya nilai tukar rupiah dan kebijakan moneter yang dinilai tidak efektif dan berpotensi menjadi "bom waktu" bagi ekonomi masyarakat. Krisis likuiditas yang terjadi menyebabkan bank-bank kesulitan dan bunga pinjaman melonjak tajam. Krisis ini juga dipicu oleh kebijakan yang terkesan panik dari otoritas moneter.
Artikel ini melaporkan pernyataan Juru Bicara Presiden, Andi Malaranggeng, yang membantah adanya politisasi terhadap kasus hukum yang menjerat Ketua Komite Bangkit Indonesia (KBI), Rizal Ramli. Rizal Ramli, yang akan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus demonstrasi menolak kenaikan BBM, sebelumnya menemui Taufik Kiemas dan mengaku dizalimi oleh pemerintah. Andi Malaranggeng menanggapi bahwa…
Artikel ini melaporkan pernyataan calon tunggal Kapolri, Komjen Polisi Bambang Hendarso Danuri (BHD), yang membantah bahwa institusi Polri telah menjadi alat kekuasaan. Pernyataan ini disampaikan saat ia menjawab pertanyaan anggota DPR terkait penangkapan Sekjen Komite Bangkit Indonesia (KBI), Ferry Yuliantono. BHD menjelaskan bahwa penangkapan tersebut dilakukan murni dalam konteks penegakan h…
Dokumen ini berisi desakan dari Komite Bangkit Indonesia (KBI) agar pemerintah membatalkan rencana pengalihan premium oktan 88 ke oktan 90. Rizal Ramli, Ketua Umum KBI, berpendapat bahwa pemerintah seharusnya menindak tegas para "mafia minyak" atau broker yang mengambil untung dari impor minyak, serta menegosiasi ulang utang-utang yang tidak seharusnya dibayar. Selain itu, pengamat ekonomi Iman…
Artikel ini melaporkan pertemuan antara politikus senior PDIP Taufik Kiemas dan Ketua Umum Komite Bangkit Indonesia (KBI) Rizal Ramli di sebuah pom bensin. Mereka berbicara tentang pentingnya demokrasi dan kebebasan berpendapat. Rizal Ramli mengklaim dirinya "dizalimi" oleh pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan akan dijadikan tersangka dalam kasus unjuk rasa. Ia juga membantah bahwa per…
Artikel ini membahas dugaan adanya komisi dan mark up dalam pembelian pesawat tempur Sukhoi dari Rusia. Dugaan ini mengarah pada keterlibatan sejumlah pihak swasta sebagai pialang. Salah satu nama yang disebut adalah Happy Hapsoro, menantu Presiden Megawati. Artikel ini juga menyoroti pembentukan Panitia Kerja (Panja) Sukhoi di DPR untuk mengusut kasus ini, serta tantangan yang dihadapi, sepert…
Artikel ini adalah laporan investigasi mengenai hubungan antara keluarga Riady dari Indonesia dengan Bill Clinton dan Gedung Putih. Laporan ini mengungkap bagaimana keluarga Riady memiliki pengaruh yang tidak biasa terhadap administrasi Clinton, yang dimulai dari koneksi bisnis mereka di Little Rock pada tahun 1980-an. Artikel ini juga membahas skandal di Worthen Bank and Trust yang hampir meru…
Artikel ini melaporkan protes dari Komite Bangkit Indonesia (KBI) terhadap rencana pemerintah untuk membatasi konsumsi premium (RON 88) dan mengalihkannya ke RON 90. KBI berpendapat bahwa rencana ini menunjukkan kepanikan dan ketidakmampuan tim ekonomi pemerintah dalam mencari solusi cerdas. Mereka menilai bahwa rencana tersebut hanyalah bentuk lain dari kenaikan harga BBM. Rizal Ramli, Ketua U…
Jajak pendapat ini menunjukkan bahwa setelah 18 bulan pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, publik semakin tidak puas dengan kinerjanya. Ketidakpuasan ini dominan dalam mengatasi masalah ekonomi, politik, dan penegakan hukum. Secara spesifik, 93 persen responden tidak puas dengan penanganan kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Sementara itu, 90 persen responden tidak puas dengan …
Artikel ini melaporkan pembentukan Komite Bangkit Indonesia (KBI) di Jawa Timur, yang dipimpin oleh Rizal Ramli. Tujuannya adalah untuk menyadarkan masyarakat akan kegagalan pembangunan selama 40 tahun terakhir dan pentingnya menemukan jalan baru menuju kemakmuran. Rizal Ramli juga menyerukan pentingnya memilih pemimpin yang peduli dengan rakyat dan mengkritik karakter pemimpin yang masih feoda…
Artikel ini membahas sosok Rizal Ramli, yang meskipun populer di dalam negeri, masih dinilai keliru oleh sebagian elite ekonomi sebagai figur anti-pasar dan inward looking. Dokumen ini membuktikan sebaliknya dengan menunjukkan partisipasinya dalam The United Nation's Second Advisory Panel Meeting di New York dan Washington DC pada Juni 2012, di mana ia akan memaparkan enam makalah. Sebagai pena…
Artikel ini melaporkan pernyataan Ketua Umum Komite Bangkit Indonesia (KBI), Rizal Ramli, yang menolak rencana pembatasan premium dan mendesak pemerintah untuk menindak tegas "mafia perminyakan". Ia berpendapat bahwa keterpurukan industri migas Indonesia disebabkan oleh tata niaga yang tidak tepat, yang memunculkan peran broker pemburu rente. Artikel ini juga menyinggung rencana pemerintah untu…
Artikel ini melaporkan skandal keuangan di PT Astra International. William Soeryadjaya, pendiri Astra, melaporkan keponakannya yang juga menjabat Presiden Direktur Astra, Theodore Permadi Rachmat, atas tuduhan penggelapan uang keluarga sebesar US$4 juta. Dokumen ini juga mengungkap transaksi gelap lain, seperti pinjaman ratusan miliar rupiah dari anak perusahaan Astra kepada salah satu pemegang…
Artikel ini melaporkan peluncuran buku "Trilogi Dosa Politik SBY-JK" karya pengamat politik Boni Hargens di Galeri Kafe, Taman Ismail Marzuki. Acara tersebut juga diisi dengan deklarasi yang menyerukan penolakan terhadap "politik janji," "politik citra," dan "politisi gagal" dari rezim SBY-JK. Pengamat politik Fadjroel Rachman berpendapat bahwa kebijakan pemerintah SBY-JK yang pro-Barat tidak b…
Artikel ini berisi pandangan Rizal Ramli mengenai kondisi ekonomi Indonesia. Ia memperkirakan bahwa ekonomi Indonesia akan mengalami titik balik kebangkitan pada semester pertama 2006, namun ternyata prediksinya meleset. Ia mengkritik tim ekonomi pemerintahan yang dinilainya terlalu fokus pada indikator finansial dan mengabaikan sektor riil. Akibatnya, terjadi kelumpuhan pemerintahan (governmen…
Artikel ini berpendapat bahwa target infrastruktur pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak realistis dan persiapannya tidak memadai. Enam bulan setelah acara "Infrastructure Summit" pada Januari 2005, belum ada satu pun proyek infrastruktur yang dilaksanakan. Tim Ekonomi kabinet dinilai gagal memahami masalah riil dalam pembangunan infrastruktur. Penulis mengkritik target pembangunan …
Dokumen ini berpendapat bahwa pemulihan krisis ekonomi di Indonesia pasca-Soeharto membutuhkan pemimpin yang kredibel dan dipercaya, baik di dalam maupun luar negeri. Pemerintah Habibie dinilai sebagai "merek baru dengan barang lama" karena tim ekonominya berasal dari era Soeharto, sehingga tidak ada terobosan baru yang inovatif. Krisis ekonomi saat itu semakin memburuk, dibuktikan dengan kurs …
Artikel ini adalah wawancara dengan Rizal Ramli, Ketua KBI, mengenai tuduhan bahwa ia akan ditangkap karena diduga mendalangi demonstrasi menolak kenaikan BBM. Rizal Ramli menilai proses pemeriksaan tersebut bermuatan politik dan merupakan upaya pembunuhan karakter. Menanggapi isu ini, ia melakukan 'Safari Demokrasi' dengan mengunjungi tokoh-tokoh nasional seperti Taufik Kiemas, Amien Rais, dan…
Artikel ini membahas kinerja PT Merpati Nusantara Airlines yang dinilai buruk dan tidak profesional oleh beberapa pihak. Rizal Ramli, Managing Director Econit Advisory Group, menduga adanya komisi dalam pembelian atau leasing pesawat dan kurangnya fokus pada manajemen profesional. Anggota Komisi VII DPR, Usman Ermulan, juga menyoroti seringnya penundaan penerbangan Merpati. Namun, Direktur Utam…
Artikel ini melaporkan bahwa data Badan Pusat Statistik (BPS) tentang penurunan pengangguran dinilai janggal oleh Tim Indonesia Bangkit (TIB). TIB berpendapat bahwa penurunan tingkat pengangguran terbuka yang diumumkan BPS tidak mencerminkan kondisi riil masyarakat. Kejanggalan ini, menurut TIB, disebabkan oleh peningkatan drastis pada rasio penciptaan lapangan kerja, peningkatan jumlah pekerja…
Artikel ini melaporkan desakan dari Tim Indonesia Bangkit (TIB) yang menunjuk beberapa angka indikator makro dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai menyesatkan dan syarat intervensi dari kepentingan pemerintah. TIB, yang diwakili oleh ekonom seperti Hendri Saparini, mempertanyakan kredibilitas dan independensi BPS, terutama setelah adanya Peraturan Presiden (PP) No. 11 tahun 2005 yang menghar…
Artikel ini melaporkan bahwa Komisi XI DPR RI akan membentuk panitia kerja (panja) untuk membahas Badan Pusat Statistik (BPS). Pembentukan panja ini didasari oleh tuntutan dari Tim Indonesia Bangkit (TIB) agar data BPS lebih akurat dan institusinya lebih independen. Panja akan berfokus pada sistem, instrumen, dan asumsi yang digunakan BPS. Menteri PPN/Kepala Bappenas, Paskah Suzetta, berpendapa…
DPR menolak permintaan Tim Indonesia Bangkit (TIB) untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang akan menyelidiki kredibilitas dan independensi Badan Pusat Statistik (BPS). Ketua Komisi XI DPR, Awal Kusumah, menyatakan bahwa pembentukan pansus tersebut belum mendesak. Meskipun demikian, Komisi XI DPR menyetujui perlunya perbaikan kualitas data BPS. TIB berpendapat bahwa Peraturan Presiden No 11/…
Artikel ini berisi laporan bahwa Tim Indonesia Bangkit (TIB) mendesak DPR untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna mengkaji kredibilitas dan independensi Badan Pusat Statistik (BPS). TIB berpendapat bahwa data yang disajikan oleh BPS jauh dari fakta di lapangan dan cenderung bisa diintervensi oleh pemerintah. Kepala BPS, Rusman Heriawan, menanggapi bahwa data BPS bersifat objektif dan terbu…
Artikel ini membahas keraguan terhadap independensi dan kredibilitas Badan Pusat Statistik (BPS) setelah lembaga tersebut mengumumkan penurunan angka pengangguran dan inflasi. Tim Indonesia Bangkit (TIB) meminta DPR untuk menyelidiki kredibilitas BPS karena data yang dirilis dianggap tidak sesuai dengan kenaikan harga kebutuhan pokok di lapangan, terutama beras. TIB menyoroti bahwa metode pengh…