Dokumen ini merupakan kompilasi berita dari beberapa media massa (Investor Daily, Bisnis Indonesia, Republika, Koran Tempo, Jurnal Nasional, Suara Karya, Seputar Indonesia, Harian Terbit) yang diterbitkan pada tanggal 2 Juli 2007. Berita-berita ini secara umum membahas tentang perkiraan peningkatan angka kemiskinan di Indonesia pada tahun 2007 menurut Tim Indonesia Bangkit (TIB). Alasan utama p…
Dokumen ini adalah kliping biografi Rizal Ramli bagian kedua, yang mencakup periode 31 Agustus 1991 hingga 18 Mei 1998. Kliping ini berisi berbagai artikel dari media cetak yang membahas pandangan, analisis, dan kegiatan Rizal Ramli sebagai ekonom dan tokoh publik, terutama terkait kebijakan ekonomi di Indonesia pada masa tersebut. Topik yang dibahas meliputi harga listrik, kenaikan tarif, dere…
Dokumen ini merupakan kumpulan kliping berita dari berbagai media massa (Kompas, Bisnis Indonesia, The Jakarta Post, Rakyat Merdeka, Koran Tempo, Media Indonesia) yang terbit pada bulan Juni dan Juli 2003. Topik utama kliping ini adalah pembahasan seputar Dana Moneter Internasional (IMF) dan strategi Indonesia setelah berakhirnya program IMF pada akhir tahun 2003. Berbagai aspek yang dibahas me…
Dokumen ini berisi kumpulan kliping berita dan artikel dari berbagai media cetak yang diterbitkan antara Januari hingga Agustus 1997. Topik yang dibahas sangat beragam, mencakup industri (terutama industri barang modal, tekstil, pesawat terbang, perkapalan, semen, dll.), ekonomi (kebijakan deregulasi, utang luar negeri, efisiensi dan daya saing, kesenjangan ekonomi, krisis moneter, Bank Indones…
Dokumen ini berisi kumpulan kliping berita terkait BULOG dan permasalahan beras di Indonesia pada periode 11-20 April 2000. Isu-isu yang diangkat antara lain harga gabah yang rendah di Mojokerto, upaya Dolog untuk memantau harga gabah petani, tuduhan "show of force" oleh Dolog Jatim, kebijakan pertanian yang dinilai tidak konsisten, penundaan pengapalan beras impor, pembongkaran beras impor MV …
Artikel ini membahas tentang pertemuan ekonomi mingguan yang dipimpin oleh Presiden Abdurrahman Wahid setiap hari Senin. Pertemuan ini diharapkan dapat meningkatkan koordinasi antar menteri ekonomi dan membantu menyelesaikan masalah ekonomi di Indonesia, seperti utang luar negeri perusahaan, program restrukturisasi bank, iklim investasi, desentralisasi, dan implementasi reformasi yang disepakat…
Dokumen ini merupakan kliping berita yang membahas Paket Kebijakan Ekonomi Tahap V yang diluncurkan pemerintah pada Oktober 2015. Kebijakan utama dalam paket ini meliputi insentif pajak revaluasi aset perusahaan (BUMN dan swasta), penghapusan pajak berganda untuk Dana Investasi Real Estate (DIRE)/REITs, dan relaksasi aturan perbankan syariah. Tujuannya adalah mendongkrak pertumbuhan ekonomi hin…
Dokumen ini berisi kumpulan kliping berita dan opini mengenai pengelolaan gas nasional di Indonesia pada tahun 2014-2015. Topik utama yang dibahas meliputi pentingnya pengelolaan gas sebagai modal pembangunan berkelanjutan, masalah alokasi gas, liberalisasi industri gas dan dampaknya, urgensi pembangunan infrastruktur gas, peran BUMN (Pertamina dan PGN) sebagai agregator dan pengelola monopoli …
Dokumen ini berisi kliping berita dari beberapa media cetak pada bulan Desember 2008, yang membahas berbagai isu ekonomi di Indonesia. Beberapa topik utama yang dibahas meliputi: Kritik terhadap kebijakan ekonomi neoliberal pemerintah SBY, khususnya terkait kenaikan harga BBM dan ketergantungan utang luar negeri, yang disampaikan oleh Rizal Ramli dan Revrisond Baswir. Diskusi mengenai krisis …
Dokumen ini adalah kliping berita dari beberapa media massa (Rakyat Merdeka, Bisnis Indonesia, Media Indonesia, Koran Tempo, The Jakarta Post) yang terbit pada tahun 2002. Artikel-artikel ini berfokus pada pandangan dan kritik Rizal Ramli, mantan Menko Perekonomian, terhadap IMF dan kebijakan ekonomi pemerintah Indonesia terkait IMF. Rizal Ramli secara konsisten menyuarakan penolakan terhadap p…
Dokumen ini adalah kumpulan kliping berita dari tahun 2001 yang sebagian besar berfokus pada pernyataan dan kebijakan Rizal Ramli sebagai Menko Perekonomian. Berita-berita tersebut mencakup berbagai topik ekonomi seperti: Usulan pembubaran Tim Koordinasi Telematika Indonesia (TKTI) dan pembentukan Komisi Pengembangan Industri Informatika dan Telekomunikasi Indonesia (PIITI). Strategi pemerint…
Artikel ini membahas desakan Komite Bangkit Indonesia (KIB) agar pemerintah merombak total kebijakan pertanian nasional yang dinilai pro-pasar dan menyebabkan pemiskinan struktural. DR. Rizal Ramli menyoroti dampak negatif kebijakan impor, ekspor pupuk, dan ekspor rotan mentah, serta sikap pemerintah yang alergi subsidi. Ia juga menyarankan kebijakan yang lebih berpihak pada kesejahteraan petan…
Dokumen ini berisi kumpulan artikel berita yang membahas masalah anjloknya harga gabah petani di Indonesia pada awal tahun 2000. Artikel-artikel tersebut menyoroti dampak negatif dari penurunan harga ini terhadap kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional. Econit Advisory Group secara konsisten memberikan analisis dan rekomendasi kepada pemerintah, termasuk perlunya pembelian gabah seca…
Rizal Ramli, Ketua Komite Bangkit Indonesia (KIB), mengkritik kebijakan ekonomi pemerintah. Ia menyatakan bahwa Indonesia kaya sumber daya alam, namun pemimpinnya bermental inlander, sehingga "cawan emas" digunakan untuk "ngemis uang pinjaman recehan". Sebagai contoh, ia menyebut utang ke Bank Dunia sebesar 300 juta dolar AS dengan syarat perubahan UU Migas, yang salah satu pasalnya membatasi…
Artikel ini membahas kritik terhadap pemerintah Indonesia yang menerapkan kebijakan ekonomi neoliberal, atau "Washington Consensus," yang diklaim Rizal Ramli (mantan menko perekonomian) telah menyebabkan kemiskinan struktural dan peningkatan pengangguran. Pengaruh neoliberal terlihat dalam kebijakan yang mendukung kepentingan pemilik modal asing, seperti dalam UU Minyak dan Gas yang membatasi p…
Dokumen ini berisi wawancara dengan Rizal Ramli mengenai kritiknya terhadap kebijakan pemerintah yang pro pasar bebas dan menyebabkan kemiskinan petani, kenaikan harga kebutuhan pokok, serta ketergantungan pada impor. Rizal Ramli juga mengkritik kurangnya kemampuan pemerintah dalam mengantisipasi masalah pangan dan solusi yang ditawarkan.
Artikel berita ini membahas kebijakan pemerintah yang menurunkan tarif bea masuk kacang kedelai dari 10% menjadi 0%. Para pengamat, seperti Rizal Ramli dan HS Dillon, mengecam kebijakan ini karena dinilai tidak efektif dan justru dapat menghancurkan produksi kedelai dalam negeri. Mereka berpendapat bahwa persoalan utama terletak pada rendahnya kapasitas produksi nasional dan menyarankan pemerin…
Artikel ini membahas prediksi Econit Advisory Group mengenai guncangan ekonomi Indonesia di tahun 2008 akibat derasnya aliran hot money, ancaman kenaikan harga pangan, dan meningkatnya gejala subprime lending. Direktur Utama Econit, Rizal Ramli, membandingkan situasi ini dengan krisis moneter 1997-1998. Kenaikan nilai aset finansial juga memperlambat perkembangan sektor riil. Direktur Pelaksana…
Artikel ini membahas wawancara dengan Dr. Rizal Ramli, 61, yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya. Beliau berbagi wawasan tentang karirnya yang panjang dan portofolio jabatannya saat ini. Wawancara tersebut mencakup topik-topik seperti pentingnya sektor maritim bagi Indonesia, upaya pemerintah untuk mengatasi penangkapan ikan ilegal, kebutuhan untuk meningk…
Dokumen ini membahas tekanan IMF terhadap Indonesia, khususnya terkait dengan tidak dicairkannya bantuan $400 juta. Penulis berpendapat bahwa sikap keras IMF ini tidak beralasan, mengingat Indonesia telah memenuhi sebagian besar persyaratan Letter of Intent. Artikel ini menyoroti permasalahan audit Bank Indonesia yang menunjukkan hilangnya lebih dari $9 miliar, dan bahwa pemerintah Indonesia me…
Artikel ini membahas tentang diagnosis krisis ekonomi Indonesia oleh Dana Moneter Internasional (IMF) yang dinilai keliru, serta pengakuan pejabat senior IMF bahwa lembaga tersebut tidak menguasai masalah mikro ekonomi di Indonesia. Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli, ekonom Frans Seda, Arief R. Karseno, dan Putu Ary Suta memberikan pandangan kritis terhadap rekomendasi kebijakan IMF yang di…
Artikel ini membahas pentingnya Badan Pusat Statistik (BPS) menjaga integritas data statistik, terutama mengenai kemiskinan dan pengangguran, agar tidak dimanipulasi untuk mendongkrak citra pemerintah. Tokoh nasional seperti Hidayat Nur Wahid, Akbar Tandjung, dan Tjahjo Kumolo menyoroti perlunya BPS bekerja profesional, netral, dan objektif sebagai rujukan kebijakan pemerintah.
Artikel ini membahas bagaimana kelompok ekonom yang dikenal sebagai "Mafia Berkeley" telah menentukan strategi dan kebijakan ekonomi Indonesia selama hampir 40 tahun (1966-2006). Artikel ini mengkritik dampak kebijakan kelompok tersebut yang menyebabkan Indonesia tertinggal dibandingkan negara-negara Asia lainnya, ketimpangan pendapatan, utang besar, dan kerapuhan struktural ekonomi. Artikel in…
Dokumen ini adalah wawancara dengan Joseph E. Stiglitz, seorang ekonom penerima Nobel dan kritikus IMF. Stiglitz membahas pandangannya tentang peran IMF, kritik terhadap kebijakan IMF, terutama selama krisis Asia, dan isu-isu terkait liberalisasi pasar modal. Dia juga berbicara tentang perlunya keseimbangan antara peran pasar dan pemerintah, serta eksplorasi kontrol modal.
Artikel ini membahas kritik Rizal Ramli terhadap kebijakan-kebijakan International Monetary Fund (IMF) di Indonesia sejak krisis ekonomi tahun 1997. Ramli berpendapat bahwa kebijakan IMF justru memperburuk krisis ekonomi Indonesia dan menciptakan jebakan utang. Artikel ini juga membongkar mitos-mitos seputar peran IMF di Indonesia.
Artikel ini membahas dampak ekonomi yang merugikan dari perang dengan Irak. Penulis membantah gagasan bahwa perang selalu membawa keuntungan ekonomi, dengan mengacu pada resesi setelah Perang Teluk 1991. Perang dengan Irak diprediksi akan memiliki dampak yang jauh lebih buruk, karena biaya yang dikeluarkan akan menggeser investasi di sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, penelitian, dan…
Dokumen ini adalah siaran pers yang dikeluarkan oleh Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) pada tanggal 29 April 2011. Isi siaran pers ini mengumumkan rencana aksi May Day 2011 oleh KAJS yang akan melibatkan lebih dari 50 ribu anggota dan simpatisan di berbagai provinsi. Tujuan utama aksi ini adalah mendesak DPR dan Pemerintah untuk segera mengesahkan RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), …
Artikel ini membahas kesiapan DPR untuk merevisi undang-undang (UU) yang diduga disusupi kepentingan asing. DPR meminta Badan Intelijen Negara (BIN) menyampaikan data resmi terkait UU tersebut. Muncul juga desakan agar pansus, panja DPR, dan wakil pemerintah yang terlibat dalam penggodokan UU bertanggung jawab. Artikel ini merangkum pendapat dari berbagai tokoh, termasuk Wakil Ketua DPR RI Priy…
Artikel berita ini membahas kekhawatiran bahwa ekonomi Indonesia hanya bisa bertahan tiga bulan pada saat artikel ini ditulis karena tidak memiliki daya dukung yang memadai, dan pemerintah dikhawatirkan tidak mampu membayar gaji PNS dan ABRI. Direktur Econit, Rizal Ramli, menyatakan bahwa penyelesaian masalah politik adalah kunci pemulihan ekonomi, tetapi pemerintah Habibie saat itu tidak memil…