Artikel ini membahas potensi gejolak ekonomi di Indonesia pada tahun 2008, yang dikhawatirkan dapat menyebabkan "hard landing" seperti krisis 1997-1998. Penyebab utamanya adalah gelembung finansial yang membesar sejak 2007 akibat aliran hot money dan missing link antara makroekonomi dan sektor riil. Selain itu, kelangkaan dan kenaikan harga pangan juga menjadi ancaman serius yang dapat memicu m…
Dokumen ini membahas mengenai ancaman kemiskinan dan pengangguran di Indonesia pada tahun 2008, serta upaya pemerintah dalam menanganinya. Artikel ini menyoroti pro-kontra terkait data statistik kemiskinan dan pengangguran, dampak kenaikan harga BBM dan bencana alam, korelasi pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan, skenario pengangguran, serta program-program pemerintah.
Dokumen ini berisi wawancara khusus dengan Dr. Rizal Ramli, Menko Perekonomian saat itu, mengenai kondisi ekonomi Indonesia yang menurutnya sudah mencapai titik balik dan memasuki tahap pemulihan, meskipun banyak pengamat melontarkan opini negatif tanpa fakta. Rizal Ramli menjelaskan perbedaan antara real economy dan virtual economy, serta memberikan data-data fundamental ekonomi yang menunjukk…
Artikel ini membahas kondisi ekonomi Indonesia yang terburuk dalam 32 tahun terakhir pada saat artikel ini ditulis. Krisis ekonomi yang terjadi sangat parah, dan berbagai kebijakan ekonomi yang dibuat oleh Kabinet Pembangunan VII maupun Kabinet Habibie tidak menunjukkan kemanjuran. Artikel ini menekankan bahwa penyelesaian masalah ekonomi lebih ditentukan oleh legitimasi politis daripada kebija…
Artikel ini membahas mengapa pemerintah BJ Habibie dan kabinetnya dianggap tidak memiliki legitimasi dan kredibilitas untuk memulihkan ekonomi Indonesia yang semakin parah pada tahun 1998. Penulis artikel berpendapat bahwa Sidang Umum Istimewa (SI) MPR RI untuk memilih presiden dan wakil presiden baru perlu dipercepat. Artikel ini juga menyoroti masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang…
Artikel ini membahas pernyataan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN (P-BUMN) Tanri Abeng mengenai penjualan saham PT Krakatau Steel (KS) sebagai strategi bisnis yang harus dilakukan secara adil. Jika tidak, Indonesia akan "ditembak" di dunia internasional dan investor tidak akan tertarik. Ia juga menjelaskan bahwa proses ini baru tahap awal, masih ada kesempatan bagi pihak lain untuk melakukan st…
Artikel berita ini membahas kekhawatiran bahwa ekonomi Indonesia hanya bisa bertahan tiga bulan pada saat artikel ini ditulis karena tidak memiliki daya dukung yang memadai, dan pemerintah dikhawatirkan tidak mampu membayar gaji PNS dan ABRI. Direktur Econit, Rizal Ramli, menyatakan bahwa penyelesaian masalah politik adalah kunci pemulihan ekonomi, tetapi pemerintah Habibie saat itu tidak memil…
Artikel ini membahas prediksi defisit anggaran pemerintah Indonesia tahun 1998/1999 jika nilai tukar rupiah berada di sekitar Rp 8.000 per dollar AS. Pengeluaran rutin diperkirakan membengkak menjadi Rp 125 triliun, sementara penerimaan hanya Rp 114 triliun. Artikel juga menyoroti kondisi ekonomi Indonesia yang memburuk, ketidakstabilan kurs rupiah, dan masalah legitimasi Presiden Habibie. Eksp…
Artikel ini membahas mengenai monopoli bisnis pupuk urea tablet oleh perusahaan Ariyo Seto Wijoyo, yang dipimpin oleh anak tertua Presiden Suharto, Sigit Harjojudanto. Monopoli ini merugikan pemerintah Indonesia dan menyebabkan ketidakpuasan di kalangan petani. Artikel ini juga menyoroti kemiripan kasus ini dengan monopoli lain yang melibatkan keluarga Suharto dan kritik terhadap praktik-prakti…
Artikel ini membahas mengenai keinginan Bank Dunia agar proses privatisasi BUMN dilakukan secara transparan, kompetitif, dan melibatkan masyarakat luas dalam pengambilan keputusan. Bank Dunia tidak sepakat dengan proses dua tahap dalam privatisasi PT Krakatau Steel (KS) yang dilakukan Menteri Pendayagunaan BUMN (P-BUMN) dengan Ispat International NV. Ispat International NV kemudian membatalkan …
Artikel ini membahas mengenai pro dan kontra bantuan IMF untuk Indonesia pada tahun 1997. Probosutedjo, seorang pengusaha, berpendapat bahwa persyaratan IMF terlalu mendikte dan Indonesia seharusnya bisa mengatasi masalah ekonomi dengan mengoptimalkan sumber daya alam dan pendapatan dari dalam negeri. Ia menyoroti masalah utang luar negeri yang semakin besar dan kesenjangan ekonomi yang tidak a…
Dokumen ini membahas gaya kepemimpinan populis Presiden B.J. Habibie di bulan pertamanya menjabat, yang ditandai dengan janji-janji subsidi untuk berbagai sektor seperti pendidikan, pupuk, dan kredit usaha kecil. Para kritikus khawatir hal ini akan menyebabkan hiperinflasi, pembengkakan anggaran negara, dan terus berlanjutnya keresahan sosial. Meskipun Habibie mendapat dukungan dari oposisi yan…
Artikel ini membahas mengenai pentingnya tindakan konkret setelah dukungan psikologis dari IMF untuk menguatkan rupiah. Rijanto Sastroatmojo menekankan agar syarat-syarat IMF diperhatikan betul, seperti pembatasan proyek dana besar dan penghilangan unsur monopoli/oligopoli. Ia juga menyebutkan bahwa keberhasilan misi IMF akan menentukan pulihnya kondisi moneter. Rizal Ramli memahami langkah pem…
Artikel ini membahas krisis nilai tukar rupiah pada tahun 1997 dan dampaknya terhadap ekonomi Indonesia. Artikel ini menganalisis kebijakan moneter yang diambil oleh pemerintah, termasuk kenaikan suku bunga SBI, dan dampaknya terhadap likuiditas perbankan, pasar modal, dan sektor bisnis. Penulis berpendapat bahwa kebijakan yang diambil bukan merupakan gebrakan, melainkan "bom waktu" yang dapat …
Artikel ini membahas keraguan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terhadap target pertumbuhan ekonomi pemerintah tahun 2008 yang dinilai tidak realistis. PKS menyoroti sektor perbankan yang dianggap tidak mampu menopang investasi sesuai target, serta masalah institusional di tubuh pemerintah dan kontrol pusat terhadap daerah yang menghambat penyerapan anggaran. Selain itu, artikel ini juga mengangk…
Dokumen ini berisi kliping berita dari berbagai media massa (Kompas, Bisnis Indonesia, Media Indonesia, Republika, Detik.com, Satunet.com, Indonesiamu.com) mengenai hasil rapat monitoring program percepatan pemulihan ekonomi yang dilaksanakan pada Senin, 3 Juli 2000. Topik utama yang dibahas adalah persetujuan Presiden Abdurrahman Wahid terkait kenaikan tarif angkutan umum (darat, laut, sungai,…
Dokumen ini adalah transkrip wawancara dengan Dr. Rizal Ramli, mantan Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan, mengenai penolakannya terhadap kenaikan harga energi oleh pemerintah. Ia berpendapat bahwa pemerintah menyesatkan publik dengan mengatakan tidak ada alternatif lain untuk mengurangi defisit fiskal tanpa mengurangi subsidi energi, dan menawarkan beberapa alternatif. Ia juga mengkritik a…
Artikel ini membahas komentar Rizal Ramli, mantan Menteri Koordinator Ekonomi, mengenai kebijakan pemerintah terkait tingginya harga kedelai dan kelangkaan tahu tempe di pasaran. Rizal Ramli mengkritik solusi pemerintah yang dianggap "ecek-ecek" yaitu hanya menurunkan tarif bea masuk impor kedelai sebesar 10% padahal harga kedelai naik lebih dari 100%. Dia menyarankan pemerintah untuk meningkat…
Artikel ini membahas keyakinan Rizal Ramli untuk menjadi kandidat presiden dalam pemilihan presiden tahun ini, menantang incumbent Susilo Bambang Yudhoyono. Keyakinannya didasarkan pada respons antusias dari pendukung, diskusi dengan kelompok agama dan elit politik, serta semangat yang dilihatnya pada masyarakat. Rizal Ramli berpendapat bahwa krisis ekonomi akan menciptakan momentum baginya. Di…
Artikel ini membahas penunjukan Rizal Ramli sebagai Komisaris Utama Bank BNI 46 dan rekam jejaknya yang gemilang dalam mengatasi berbagai masalah ekonomi di Indonesia, baik di tingkat makro maupun mikro. Dokumen ini juga menyoroti kebijakan-kebijakan terobosan Rizal Ramli saat menjabat di berbagai posisi strategis, seperti Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Kepala Bulog,…
Artikel ini berisi imbauan dari Rizal Ramli, bekas menteri perekonomian era Presiden Gus Dur, agar masyarakat tidak memilih SBY-JK pada Pilpres 2009. Rizal beralasan bahwa rakyat Indonesia melarat selama 3 tahun pemerintahan SBY-JK dan tidak ada usaha pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ia juga menuding Indonesia menjadi negara kapitalis yang lebih parah dari Amerika Serikat dan…
Dokumen ini membahas gagasan Rizal Ramli (saat itu Menko Perekonomian) tentang penghapusan kepemilikan silang (cross ownership) dan manajemen silang (cross management) antara PT Telkom dan PT Indosat di puluhan anak perusahaan. Awalnya ide ini ditentang ribuan karyawan PT Telkom, namun setelah pertemuan antara Rizal Ramli, Menteri Perhubungan Agum Gumelar, dan direksi kedua BUMN, serta mediasi …
Berita ini mengulas desakan agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mundur karena dianggap tidak mampu mengangkat kesejahteraan rakyat. Desakan ini disampaikan oleh Tim Indonesia Bangkit Rizal Ramly. Artikel ini juga membandingkan kondisi ekonomi tahun 1997-1998 dengan tahun 2007, menyoroti bahwa pada tahun 2007 kesulitan ekonomi dirasakan lebih parah oleh masyarakat kecil. Penyebabnya ada…
Artikel ini membahas deklarasi Rizal Ramli sebagai pemimpin masa depan Indonesia, di mana ia menawarkan diri untuk memimpin perubahan struktural dan kehidupan yang lebih baik. Ia mengkritik tatanan perekonomian nasional yang tidak sehat dan kepemimpinan SBY-JK yang dianggapnya menggunakan pola Orde Baru. Jeffrey Winters, guru besar dari Northwestern University, menilai Rizal Ramli memiliki pote…
rtikel ini berisi wawancara dengan Direktur ECONIT Rizal Ramli, mantan Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan di era kepemimpinan Gus Dur. Ia berpendapat bahwa ekonomi Indonesia terpuruk akibat pemerintah tidak punya visi, yang ditandai dengan peningkatan pengangguran akibat deindustrialisasi. Rizal Ramli mengkritik klaim pemerintah Megawati bahwa kondisi ekonomi membaik, karena perbaikan yang…
Artikel ini membahas kiprah Rizal Ramli sebagai Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya yang baru. Rizal Ramli dikenal dengan gaya kritiknya yang blak-blakan atau disebut "Jurus Rajawali Ngepret" sebagai upaya shock therapy untuk memecah kebuntuan dan mempercepat perubahan. Artikel ini merinci kritik Rizal Ramli terhadap beberapa rencana pemerintah, seperti pembelian pesawat Airbus A…
Artikel ini membahas kegagalan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla (JK) dalam mencapai delapan target di bidang ekonomi sepanjang tahun 2007, menurut Tim Indonesia Bangkit (TIB) dan Rizal Ramli. Kegagalan tersebut mencakup penggunaan APBN sebagai stimulus ekonomi, penurunan produksi minyak, kesejahteraan rakyat, kenaikan harga kebutuhan pokok, deindustrialisasi, janji se…
Artikel ini membahas kinerja makroekonomi Indonesia pada tahun 2007 yang dianggap lumayan baik, terutama karena peningkatan ekspor dan aliran modal spekulatif. Namun, penulis menyoroti pembentukan "balon finansial" yang diperkirakan akan semakin membesar pada tahun 2008, dengan kesenjangan yang melebar antara sektor finansial dan sektor riil. Artikel ini juga membahas kemungkinan resesi di Amer…
Artikel ini membahas analisis dan proyeksi ekonomi Indonesia tahun 1996 oleh ECONIT Advisory Group. Mereka meramalkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,3%, namun dengan "awan mendung" berupa defisit transaksi berjalan yang tinggi dan inflasi. Artikel ini juga menyoroti bahaya "angin Taifun" (gejolak finansial global) dan pentingnya pengelolaan ekonomi yang konservatif. Pembahasan juga menyentuh kon…
Artikel ini membahas tiga tantangan utama yang dihadapi Indonesia setelah era Orde Baru: transisi menuju demokrasi, pemulihan ekonomi, dan implementasi desentralisasi. Dokumen ini menyoroti bahwa meskipun ekonomi menunjukkan tanda-tanda pemulihan pada tahun 2000, masih ada kelemahan yang perlu ditangani, terutama nilai tukar rupiah yang lemah dan kenaikan suku bunga. Rizal Ramli berpendapat bah…