Dokumen ini merupakan kumpulan kliping berita dari tahun 1999-2003 yang membahas peran IMF (International Monetary Fund) di Indonesia, khususnya terkait dengan kritik terhadap kebijakan IMF yang dinilai merugikan perekonomian Indonesia, isu utang, dan saran untuk mengakhiri kerja sama dengan IMF. Beberapa tokoh yang disebut dalam kliping ini antara lain Rizal Ramli, Jesus Estanisiao, Olam Chaip…
Dokumen ini adalah "WARTA ISEI" edisi September - Oktober 1995, sebuah forum komunikasi intern keluarga besar ISEI. Edisi ini menyoroti masalah peningkatan daya saing dan efisiensi dengan menampilkan Keynote Address Gubernur Bank Indonesia Prof. Dr. J. Soedradjad Djiwandono pada Sidang Pleno ISEI ke-8 di Manado. Dokumen ini juga memuat ringkasan makalah yang dipresentasikan pada sidang pleno te…
Artikel ini membahas kritik Komite Bangkit Indonesia (KBI) terhadap tim ekonomi pemerintah yang dinilai "mistis dan asal bapak senang (ABS)" dalam mengantisipasi harga minyak hingga US$100 per barel. Kritik ini didasarkan pada sembilan langkah fiskal yang disiapkan pemerintah. Rizal Ramli, Ketua Umum KBI, berpendapat bahwa sembilan langkah tersebut tidak cerdas dan lebih mengedepankan sikap ABS…
Artikel ini membahas mengenai format privatisasi BUMN yang tepat agar tidak merugikan negara. Penulis menganalisis beberapa kasus privatisasi BUMN di Indonesia, seperti BNI, PGN, Semen Gresik, BCA, dan Indosat, yang dinilai tidak optimal hasilnya. Penulis juga mengemukakan problem-problem privatisasi BUMN di Indonesia, antara lain ketergantungan pada keputusan politik DPR dan kaitannya dengan p…
Rizal Ramli, Ketua Komite Bangkit Indonesia (KIB), mengkritik kebijakan ekonomi pemerintah. Ia menyatakan bahwa Indonesia kaya sumber daya alam, namun pemimpinnya bermental inlander, sehingga "cawan emas" digunakan untuk "ngemis uang pinjaman recehan". Sebagai contoh, ia menyebut utang ke Bank Dunia sebesar 300 juta dolar AS dengan syarat perubahan UU Migas, yang salah satu pasalnya membatasi…
Artikel ini membahas kritik terhadap pemerintah Indonesia yang menerapkan kebijakan ekonomi neoliberal, atau "Washington Consensus," yang diklaim Rizal Ramli (mantan menko perekonomian) telah menyebabkan kemiskinan struktural dan peningkatan pengangguran. Pengaruh neoliberal terlihat dalam kebijakan yang mendukung kepentingan pemilik modal asing, seperti dalam UU Minyak dan Gas yang membatasi p…
Artikel ini membahas bantahan terhadap pernyataan Presiden SBY bahwa pemerintahannya sudah berjalan di jalur yang benar ("on the right track"). Rizal Ramli, mantan Menko Perekonomian, mengkritik kebijakan ekonomi pemerintah SBY-JK, khususnya terkait penyerahan stabilitas harga komoditas pada mekanisme pasar yang mengakibatkan kenaikan harga bahan pokok dan pelemahan masyarakat. Ia juga menyorot…
Dokumen ini berisi wawancara dengan Rizal Ramli mengenai kritiknya terhadap kebijakan pemerintah yang pro pasar bebas dan menyebabkan kemiskinan petani, kenaikan harga kebutuhan pokok, serta ketergantungan pada impor. Rizal Ramli juga mengkritik kurangnya kemampuan pemerintah dalam mengantisipasi masalah pangan dan solusi yang ditawarkan.
Artikel ini membahas tentang Rizal Ramli yang merasa menjadi korban janji politik SBY. Diceritakan bahwa Rizal Ramli awalnya dijanjikan posisi Menko Perekonomian atau Menteri Keuangan dalam Kabinet Indonesia Bersatu, namun ditolak oleh kelompok ekonomi pasar. Setelah penolakan tersebut, SBY menawarkan jabatan Menteri Negara BUMN dan Menteri Perindustrian, yang keduanya juga ditolak oleh Rizal R…
Artikel ini membahas kelemahan manajemen fiskal Indonesia yang terulang kembali pada tahun 2008, dampak kenaikan harga minyak dan pangan dunia terhadap ekonomi Indonesia, serta kritik terhadap kebijakan pemerintah terkait pertanian, energi, dan program pengentasan kemiskinan. Penulis menyoroti masalah inflasi makanan, percepatan de-industrialisasi, kelambanan pembangunan infrastruktur, dan kega…
Dokumen ini membahas kondisi ekonomi Indonesia pada tahun 2008 yang digambarkan sebagai "Tahun Balon" oleh lembaga riset Econit. Artikel ini menyoroti tiga gelombang krisis ekonomi ("tsunami ekonomi") yang melanda Indonesia: krisis harga BBM, krisis karbohidrat (beras, terigu, gula), dan krisis protein (kedelai, minyak goreng). Dijelaskan bahwa harga sembako melambung tinggi, dan kasus-kasus se…
Artikel ini membahas kekhawatiran Econit Advisory Group tentang perekonomian Indonesia pada tahun 2008 yang digambarkan seperti "balon finansial" yang rentan kempis atau meledak. Ketua Econit, Rizal Ramli, menjelaskan bahwa penggelembungan ini tidak didukung oleh produktivitas, daya saing, dan investasi sektor riil. Ia memperingatkan risiko terulangnya krisis ekonomi 1997-1998 jika balon terseb…
Artikel ini membahas prediksi Econit Advisory Group mengenai guncangan ekonomi Indonesia di tahun 2008 akibat derasnya aliran hot money, ancaman kenaikan harga pangan, dan meningkatnya gejala subprime lending. Direktur Utama Econit, Rizal Ramli, membandingkan situasi ini dengan krisis moneter 1997-1998. Kenaikan nilai aset finansial juga memperlambat perkembangan sektor riil. Direktur Pelaksana…
Artikel ini membahas potensi gejolak ekonomi di Indonesia pada tahun 2008, yang dikhawatirkan dapat menyebabkan "hard landing" seperti krisis 1997-1998. Penyebab utamanya adalah gelembung finansial yang membesar sejak 2007 akibat aliran hot money dan missing link antara makroekonomi dan sektor riil. Selain itu, kelangkaan dan kenaikan harga pangan juga menjadi ancaman serius yang dapat memicu m…
Dokumen ini membahas mengenai ancaman kemiskinan dan pengangguran di Indonesia pada tahun 2008, serta upaya pemerintah dalam menanganinya. Artikel ini menyoroti pro-kontra terkait data statistik kemiskinan dan pengangguran, dampak kenaikan harga BBM dan bencana alam, korelasi pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan, skenario pengangguran, serta program-program pemerintah.
Dokumen ini membahas perkembangan ekonomi melalui pergeseran alokasi angkatan kerja, membandingkan karakteristik ekonomi agraris, industri, dan ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge economy). Dokumen ini juga menjelaskan karakteristik kunci dari empat masyarakat dasar: prasejarah, agraris, industri, dan masyarakat berbasis pengetahuan, dengan membandingkan aspek teknologi, ekonomi, sistem sos…
Dokumen ini berisi wawancara khusus dengan Dr. Rizal Ramli, Menko Perekonomian saat itu, mengenai kondisi ekonomi Indonesia yang menurutnya sudah mencapai titik balik dan memasuki tahap pemulihan, meskipun banyak pengamat melontarkan opini negatif tanpa fakta. Rizal Ramli menjelaskan perbedaan antara real economy dan virtual economy, serta memberikan data-data fundamental ekonomi yang menunjukk…
Artikel ini membahas tentang diagnosis krisis ekonomi Indonesia oleh Dana Moneter Internasional (IMF) yang dinilai keliru, serta pengakuan pejabat senior IMF bahwa lembaga tersebut tidak menguasai masalah mikro ekonomi di Indonesia. Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli, ekonom Frans Seda, Arief R. Karseno, dan Putu Ary Suta memberikan pandangan kritis terhadap rekomendasi kebijakan IMF yang di…
Artikel ini membahas bagaimana kelompok ekonom yang dikenal sebagai "Mafia Berkeley" telah menentukan strategi dan kebijakan ekonomi Indonesia selama hampir 40 tahun (1966-2006). Artikel ini mengkritik dampak kebijakan kelompok tersebut yang menyebabkan Indonesia tertinggal dibandingkan negara-negara Asia lainnya, ketimpangan pendapatan, utang besar, dan kerapuhan struktural ekonomi. Artikel in…
Artikel ini membahas bagaimana atas nama pemulihan ekonomi dan menarik investor asing, pemerintah Indonesia terus menjual aset-aset bagus di BPPN dan BUMN. Penulis berpendapat bahwa jika saran IMF terus diikuti, Indonesia akan kembali dijajah oleh bangsa asing dalam 10 tahun mendatang. Artikel ini menyoroti kasus-kasus seperti penjualan UD Tambak Udang Berdikari kepada pengusaha Kanada, dan aku…
Dokumen ini adalah wawancara dengan Joseph E. Stiglitz, seorang ekonom penerima Nobel dan kritikus IMF. Stiglitz membahas pandangannya tentang peran IMF, kritik terhadap kebijakan IMF, terutama selama krisis Asia, dan isu-isu terkait liberalisasi pasar modal. Dia juga berbicara tentang perlunya keseimbangan antara peran pasar dan pemerintah, serta eksplorasi kontrol modal.
Artikel ini membahas kritik Rizal Ramli terhadap kebijakan-kebijakan International Monetary Fund (IMF) di Indonesia sejak krisis ekonomi tahun 1997. Ramli berpendapat bahwa kebijakan IMF justru memperburuk krisis ekonomi Indonesia dan menciptakan jebakan utang. Artikel ini juga membongkar mitos-mitos seputar peran IMF di Indonesia.
Dokumen ini membahas isu penggulingan kekuasaan, yang dikaitkan dengan makar dan kekuatan militer. Dokumen ini menyebutkan bahwa isu tersebut sengaja dilansir oleh HR, Tifat..., dan elite demokrat untuk meningkatkan posisi tawar, menghindari reshuffle, dan mencari muka. Dokumen ini juga menyoroti dua isu utama: ekonomi neoliberal dan liberalisasi ugal-ugalan yang bertentangan dengan Ekonomi Kon…
Artikel ini membahas pandangan sejumlah pengamat dan pakar ekonomi mengenai kondisi ekonomi Indonesia. Mereka berkumpul di Hotel Regent dalam acara yang digelar Universitas Paramadina Mulya. Pembahasan mencakup perkiraan masa jabatan Presiden BJ Habibie, usulan untuk memblokir rekening pemegang paspor Indonesia di luar negeri (Hartojo Wignjowijoto memperkirakan sekitar 160 miliar dolar AS), ser…
Artikel ini membahas kondisi ekonomi Indonesia yang terburuk dalam 32 tahun terakhir pada saat artikel ini ditulis. Krisis ekonomi yang terjadi sangat parah, dan berbagai kebijakan ekonomi yang dibuat oleh Kabinet Pembangunan VII maupun Kabinet Habibie tidak menunjukkan kemanjuran. Artikel ini menekankan bahwa penyelesaian masalah ekonomi lebih ditentukan oleh legitimasi politis daripada kebija…
Artikel ini membahas mengapa pemerintah BJ Habibie dan kabinetnya dianggap tidak memiliki legitimasi dan kredibilitas untuk memulihkan ekonomi Indonesia yang semakin parah pada tahun 1998. Penulis artikel berpendapat bahwa Sidang Umum Istimewa (SI) MPR RI untuk memilih presiden dan wakil presiden baru perlu dipercepat. Artikel ini juga menyoroti masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang…
Artikel ini membahas pernyataan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN (P-BUMN) Tanri Abeng mengenai penjualan saham PT Krakatau Steel (KS) sebagai strategi bisnis yang harus dilakukan secara adil. Jika tidak, Indonesia akan "ditembak" di dunia internasional dan investor tidak akan tertarik. Ia juga menjelaskan bahwa proses ini baru tahap awal, masih ada kesempatan bagi pihak lain untuk melakukan st…
Artikel berita ini membahas kekhawatiran bahwa ekonomi Indonesia hanya bisa bertahan tiga bulan pada saat artikel ini ditulis karena tidak memiliki daya dukung yang memadai, dan pemerintah dikhawatirkan tidak mampu membayar gaji PNS dan ABRI. Direktur Econit, Rizal Ramli, menyatakan bahwa penyelesaian masalah politik adalah kunci pemulihan ekonomi, tetapi pemerintah Habibie saat itu tidak memil…