Dokumen ini membahas tentang krisis moneter yang terjadi di Thailand pada tahun 1997 dan dampaknya, serta perbandingannya dengan kondisi di Indonesia. Dokumen ini juga menyoroti peran IMF dalam penanganan krisis tersebut.
Artikel ini membahas krisis nilai tukar rupiah pada tahun 1997 dan dampaknya terhadap ekonomi Indonesia. Artikel ini menganalisis kebijakan moneter yang diambil oleh pemerintah, termasuk kenaikan suku bunga SBI, dan dampaknya terhadap likuiditas perbankan, pasar modal, dan sektor bisnis. Penulis berpendapat bahwa kebijakan yang diambil bukan merupakan gebrakan, melainkan "bom waktu" yang dapat …
Dokumen ini membahas tentang dugaan konspirasi bisnis-politik di Indonesia, khususnya terkait krisis moneter dan pergantian kabinet pada tahun 1997. Artikel ini menyoroti persaingan antara kelompok teknokrat dan teknologi dalam pemerintahan, serta peran IMF dalam mengatasi krisis. Dokumen ini juga membahas isu kolusi dan kredibilitas Bank Indonesia.
Dokumen ini berisi kumpulan berita dan analisis mengenai keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk membubarkan Consultative Group on Indonesia (CGI) pada tahun 2007. Berita-berita ini membahas berbagai sudut pandang terkait pembubaran CGI, termasuk alasan di balik keputusan tersebut (kemandirian ekonomi, posisi tawar Indonesia yang lemah, intervensi kreditor), tanggapan dari berba…
Artikel ini membahas bantahan terhadap pernyataan Presiden SBY bahwa pemerintahannya sudah "on the right track". Rizal Ramli, mantan Menko Perekonomian, mengkritik kebijakan ekonomi pemerintah SBY-JK yang menyerahkan stabilitas harga komoditas pada mekanisme pasar, menyebabkan harga bahan pokok naik dan masyarakat lemah. Ia juga menyoroti rekayasa statistik kemiskinan dan pengangguran. Direktur…
Artikel ini membahas prediksi Econit (lembaga yang dipimpin Rizal Ramli) tentang krisis ekonomi, khususnya mengenai "tahun gelembung" pada tahun 2008 yang berimbas pada perekonomian nasional. Rizal Ramli mengkritik pemerintah SBY dan menteri-menteri ekonominya (termasuk Boediono dan Sri Mulyani) yang mengabaikan peringatan Econit dan mengambil langkah-langkah yang justru dapat memperburuk krisi…
Artikel ini membahas mengenai keberpihakan pemerintah terhadap petani di Indonesia, terutama terkait harga gabah kering panen yang anjlok jauh di bawah harga dasar. Pemerintah dinilai lebih banyak mengurusi sektor keuangan dan kurang memperhatikan nasib petani. Artikel juga menyoroti kebijakan impor beras yang tidak konsisten dan permasalahan Bulog dalam pembelian gabah petani karena keterbatas…
Artikel ini membahas kondisi perekonomian nasional Indonesia yang memburuk, terutama akibat terpuruknya nilai tukar rupiah yang menyebabkan defisit anggaran. Para pengamat ekonomi, seperti Dr. Rizal Ramli dan Faisal Basri, menyoroti bahwa pemerintah mungkin tidak mampu membayar gaji pegawai negeri dan ABRI jika nilai tukar rupiah terus melemah. Krisis ekonomi diperkirakan akan memasuki masa kri…
Artikel ini membahas tiga tantangan besar yang dihadapi Indonesia: transisi dari sistem otoriter ke demokratis, upaya pemulihan ekonomi, dan pelaksanaan desentralisasi. Fokus utama adalah pemulihan ekonomi Indonesia yang paling dalam dibanding negara Asia lain, serta kinerja ekonomi tahun 2000 dan perkembangannya di tahun 2001. Artikel ini juga menyoroti masalah yang timbul akibat melemahnya ni…
Artikel ini membahas pernyataan Mantan Menteri Keuangan Rizal Ramli yang mengatakan bahwa penempatan personel Badan Intelijen Negara (BIN) di BUMN atas permintaan lembaga tersebut adalah hal yang lazim. Rizal Ramli memberikan keterangan ini sebagai saksi meringankan bagi terdakwa pembunuhan berencana Munir, Indra Setiawan. Ia menjelaskan bahwa BIN sering meminta bantuan untuk menempatkan person…
Artikel ini membahas tentang kerugian yang ditimbulkan oleh penerbitan obligasi global senilai USD 2 miliar oleh pemerintah Indonesia pada awal Januari 2008. Mantan Menteri Perekonomian RI, Rizal Ramli, menyatakan bahwa yield yang ditawarkan terlalu tinggi (6,59% dan 6,95% untuk jangka waktu 10 tahun), yang akan membebani anggaran negara dan menjadi benchmark bagi obligasi korporasi. Kondisi in…
Dokumen ini berisi beberapa artikel berita dan surat terkait permasalahan penggabungan (merger) antara PT Natour dan PT Hotel Indonesia Internasional (HII) yang dianggap batal demi hukum. Artikel-artikel tersebut menyoroti berbagai pelanggaran peraturan pemerintah dalam proses penggabungan, kerugian yang mungkin terjadi, serta dampaknya terhadap karyawan dan negara. Dokumen ini juga mencakup su…
Berita ini melaporkan tentang Ketua Umum Komite Bangkit Indonesia (KBI) DR Rizal Ramli dan Juru Bicara KBI, Adhie Massardi, yang memenuhi panggilan di Mabes Polri Jakarta pada Selasa (19/8). Rizal Ramli datang ke Bareskrim untuk memberikan keterangan sebagai saksi terkait aksi unjuk rasa menentang kenaikan harga BBM pada 24 Juni lalu.
Artikel ini membahas kegagalan pemerintah SBY-JK dalam memperbaiki kesejahteraan rakyat pada tahun 2007. Pemerintah dituding memanipulasi data kemiskinan dan pengangguran serta memilih kebijakan "lepas tangan" terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok. Kebijakan yang tidak komprehensif, liberalisasi perdagangan dan industri, serta kebijakan fiskal konservatif disebut sebagai penyebab. Pertumbuhan…
Artikel ini membahas pentingnya percepatan pelunasan utang Indonesia kepada IMF karena pinjaman tersebut hanya berfungsi sebagai cadangan devisa dan tidak bisa digunakan untuk pembangunan. Penulis, Rizal Ramli, memaparkan bagaimana utang tersebut membebani Indonesia dengan bunga yang signifikan dan mengkritik keterlibatan IMF yang justru memperparah krisis ekonomi di Indonesia. Artikel ini juga…
Artikel ini membahas kasus yang menimpa Rizal Ramli, Ketua Umum Komite Bangkit Indonesia (KIB), yang dinilai bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga politik oleh Koordinator Kontras Usman Hamid. Rizal Ramli juga bertemu dengan tokoh-tokoh muda dari Gerakan Kaum Muda Indonesia. Artikel ini menyoroti penggunaan standar ganda oleh kepolisian dalam kasus Rizal Ramli dan kekhawatiran akan munculnya…
Artikel ini membahas mengenai pertumbuhan sektor perbankan di Indonesia pada tahun 2007 yang dinilai semu oleh pengamat ekonomi Rizal Ramli karena tidak diiringi pertumbuhan kredit yang menopang sektor riil, serta tingginya net interest margin (NIM). Aviliani, pengamat perbankan, membantah pandangan tersebut dengan menunjukkan pertumbuhan kredit UMKM yang signifikan di BRI. Artikel ini juga men…
Artikel ini membahas wawancara dengan Rizal Ramli, Ketua Umum Komite Bangkit Indonesia (KBI), mengenai alasan didirikannya KBI dan pandangannya tentang pemimpin transformatif yang dibutuhkan Indonesia untuk lepas dari "Jerat Washington" (model ekonomi Washington Consensus). Dokumen juga memberikan informasi mengenai Rizal Ramli yang dijuluki "Mr. Breakthrough" dan karirnya di pemerintahan.
Artikel ini membahas keraguan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terhadap target pertumbuhan ekonomi pemerintah tahun 2008 yang dinilai tidak realistis. PKS menyoroti sektor perbankan yang dianggap tidak mampu menopang investasi sesuai target, serta masalah institusional di tubuh pemerintah dan kontrol pusat terhadap daerah yang menghambat penyerapan anggaran. Selain itu, artikel ini juga mengangk…
Dokumen ini berisi pokok-pokok penjelasan Kepala BULOG dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR RI pada tanggal 2 November 2000, mengenai Pembicaraan RAPBN Tahun 2001. Materi penjelasan mencakup visi dan misi BULOG, strategi dalam menjaga stabilitas harga pangan, gambaran anggaran rutin dan fasilitas kredit yang dimanfaatkan, evaluasi pengadaan dan penyaluran gabah/beras, upaya pengend…
Berita ini melaporkan bahwa mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Rizal Ramli, akan ditetapkan sebagai tersangka karena keterlibatannya dalam demonstrasi menentang kenaikan harga bahan bakar pada bulan Juni yang berakhir dengan kekerasan. Polisi mengklaim memiliki cukup bukti, termasuk bukti bahwa Rizal Ramli membayar demonstrasi tersebut, dan akan didakwa dengan Pasal 160 KUHP tentan…
Dokumen ini berisi kumpulan artikel berita dari berbagai media cetak yang meliput pemeriksaan Rizal Ramli oleh Mabes Polri sebagai saksi terkait kasus demo anarkis penolakan kenaikan harga BBM pada Juni 2008. Rizal Ramli adalah Ketua Umum Komite Bangkit Indonesia (KBI), dan Sekjen KBI, Ferry Juliantono, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Berita-berita ini juga membahas bantahan…
Artikel ini membahas penyelidikan penggunaan dana non-budgeter Bulog sebesar Rp 90 miliar oleh Partai Golkar. Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW) Teten Masduki berpandangan bahwa Polri perlu segera meminta keterangan dari Menko Perekonomian/Kabulog Rizal Ramli dan mantan Kabulog Rahardi Ramelan serta menyita dokumen penting di Bulog. Teten juga mengusulkan agar kasus ini diselidiki ol…
Artikel ini membahas desakan agar pemerintah Indonesia melakukan pemotongan utang luar negeri kepada negara kreditor. Tujuannya adalah untuk mengalihkan dana pembayaran utang tersebut guna menutupi pembengkakan subsidi BBM akibat lonjakan harga minyak internasional. Artikel ini juga menyoroti beban APBN 2008 yang membengkak karena pembayaran utang dan subsidi BBM/listrik, serta membandingkan de…
Artikel ini melaporkan bahwa DPW Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) Jawa Timur memperkenalkan Dr. Rizal Ramli sebagai calon presiden RI tahun 2009 dalam sebuah acara di RM Taman Apsari Surabaya pada Selasa, 11 November 2008. PPPI juga mengumumkan kebijakan bahwa caleg yang terbukti korupsi akan segera diganti dan uang yang dikorupsi akan diganti. Rizal Ramli menekankan pentingnya men…
Dokumen ini membahas potensi duet Prabowo-Rizal Ramli (RR) yang dianggap bisa mengalahkan duet Jokowi-Gatot Nurmantyo di Pilpres 2019. Artikel ini juga menyoroti ketimpangan jika Prabowo berduet dengan Agus Yudhoyono karena dianggap belum matang dalam pengalaman intelektual dan sosial. Rizal Ramli dianggap sebagai tokoh nasional yang disegani karena kredibilitas, komitmen, dan keahliannya dalam…
Artikel ini membahas tanggapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terhadap tudingan Rizal Ramli yang menyebutnya sebagai 'bayi' Orde Baru. Presiden menilai tudingan tersebut sebagai lelucon karena demokrasi di Indonesia semakin mekar dan baik, seperti yang dilaporkan oleh majalah Times. Artikel ini juga menyebutkan kebebasan berpendapat, berkumpul, dan pers di Indonesia, serta membaiknya indeks …
Dokumen ini adalah artikel berita dari surat kabar KOMPAS yang diterbitkan pada Jumat, 28 Desember 2007. Artikel ini merupakan refleksi akhir tahun yang membahas kritik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Para pembicara dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Gerakan Pemuda Ansor menyoroti ketimpangan ekonomi, kegagalan negara melindungi kebebasan beragama dan berib…
Dokumen ini adalah berita yang diterbitkan oleh ANTARA News. Berita ini melaporkan bantahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terhadap tudingan bahwa pemerintahannya menghambat kebebasan berbicara masyarakat. Presiden menyatakan bahwa kebebasan berbicara, pers, dan berkumpul telah berjalan dengan baik selama masa pemerintahannya, dan tidak ada penangkapan tanpa proses hukum. Ia juga menegaskan …
Dokumen ini berisi kliping berita dari berbagai media massa (Kompas, Bisnis Indonesia, Media Indonesia, Republika, Detik.com, Satunet.com, Indonesiamu.com) mengenai hasil rapat monitoring program percepatan pemulihan ekonomi yang dilaksanakan pada Senin, 3 Juli 2000. Topik utama yang dibahas adalah persetujuan Presiden Abdurrahman Wahid terkait kenaikan tarif angkutan umum (darat, laut, sungai,…