Dokumen ini berisi siaran pers dari Bre-X Minerals Ltd. tertanggal 4 Mei 1997, yang mengumumkan penerimaan laporan interim dari Strathcona Mineral Services Limited. Laporan ini merupakan audit teknis independen mengenai proyek Busang. Bre-X menyatakan keterkejutannya karena analisis Strathcona tidak mengkonfirmasi hasil analisis Bre-X sebelumnya, dan mengindikasikan bahwa keyakinan perusahaan t…
Artikel ini membahas rencana pemerintah Indonesia untuk merevisi kontrak pertambangan bagi perusahaan asing. Revisi yang diusulkan akan memberikan pemerintah hak yang lebih besar untuk menuntut peningkatan ekuitas dan keuntungan dari usaha pertambangan baru. Hal ini telah mengejutkan dan membuat marah para eksekutif pertambangan asing di Jakarta, yang berpendapat bahwa ketentuan kontrak yang di…
Artikel ini membahas mengenai monopoli bisnis pupuk urea tablet oleh perusahaan Ariyo Seto Wijoyo, yang dipimpin oleh anak tertua Presiden Suharto, Sigit Harjojudanto. Monopoli ini merugikan pemerintah Indonesia dan menyebabkan ketidakpuasan di kalangan petani. Artikel ini juga menyoroti kemiripan kasus ini dengan monopoli lain yang melibatkan keluarga Suharto dan kritik terhadap praktik-prakti…
Dokumen ini membahas krisis ekonomi dan politik yang dihadapi Indonesia secara bersamaan. Penulis berpendapat bahwa Presiden Suharto, yang telah berkuasa selama 33 tahun, kini menjadi masalah utama bagi Indonesia. Dokumen ini juga menganalisis dampak krisis mata uang, kelemahan struktural ekonomi Indonesia, dan peran IMF dalam situasi tersebut, termasuk kritik terhadap kebijakan IMF yang diangg…
Artikel ini membahas mengenai keinginan Bank Dunia agar proses privatisasi BUMN dilakukan secara transparan, kompetitif, dan melibatkan masyarakat luas dalam pengambilan keputusan. Bank Dunia tidak sepakat dengan proses dua tahap dalam privatisasi PT Krakatau Steel (KS) yang dilakukan Menteri Pendayagunaan BUMN (P-BUMN) dengan Ispat International NV. Ispat International NV kemudian membatalkan …
Artikel ini membahas mengenai pro dan kontra bantuan IMF untuk Indonesia pada tahun 1997. Probosutedjo, seorang pengusaha, berpendapat bahwa persyaratan IMF terlalu mendikte dan Indonesia seharusnya bisa mengatasi masalah ekonomi dengan mengoptimalkan sumber daya alam dan pendapatan dari dalam negeri. Ia menyoroti masalah utang luar negeri yang semakin besar dan kesenjangan ekonomi yang tidak a…
Dokumen ini membahas gaya kepemimpinan populis Presiden B.J. Habibie di bulan pertamanya menjabat, yang ditandai dengan janji-janji subsidi untuk berbagai sektor seperti pendidikan, pupuk, dan kredit usaha kecil. Para kritikus khawatir hal ini akan menyebabkan hiperinflasi, pembengkakan anggaran negara, dan terus berlanjutnya keresahan sosial. Meskipun Habibie mendapat dukungan dari oposisi yan…
Artikel ini membahas mengenai pentingnya agenda konkret program stabilisasi atau pemulihan ekonomi nasional di tengah gelombang reformasi tahun 1998. Persoalan ini mengemuka dalam Seminar Nasional Sehari "Prospek Pelaksanaan Reformasi dan Pemulihan Ekonomi & Keuangan, Pasca kesepakatan IMF III" yang diselenggarakan oleh DPP-HIPPI. Pembicara dalam seminar tersebut antara lain Dr. Rizal Ramli, Th…
Artikel ini membahas mengenai pentingnya tindakan konkret setelah dukungan psikologis dari IMF untuk menguatkan rupiah. Rijanto Sastroatmojo menekankan agar syarat-syarat IMF diperhatikan betul, seperti pembatasan proyek dana besar dan penghilangan unsur monopoli/oligopoli. Ia juga menyebutkan bahwa keberhasilan misi IMF akan menentukan pulihnya kondisi moneter. Rizal Ramli memahami langkah pem…
Dokumen ini membahas perpindahan kerja (job-hopping) di Asia: Artikel ini menyoroti fenomena karyawan, khususnya manajer menengah, yang sering berpindah pekerjaan untuk mendapatkan gaji yang lebih tinggi dan promosi cepat. Ditekankan bahwa hal ini dapat berdampak pada ekonomi dan masyarakat karena manajer mungkin dipromosikan sebelum mereka siap. Dibahas juga upaya perusahaan untuk mempertahank…
Dokumen ini membahas tentang krisis moneter yang terjadi di Thailand pada tahun 1997 dan dampaknya, serta perbandingannya dengan kondisi di Indonesia. Dokumen ini juga menyoroti peran IMF dalam penanganan krisis tersebut.
Artikel ini membahas krisis nilai tukar rupiah pada tahun 1997 dan dampaknya terhadap ekonomi Indonesia. Artikel ini menganalisis kebijakan moneter yang diambil oleh pemerintah, termasuk kenaikan suku bunga SBI, dan dampaknya terhadap likuiditas perbankan, pasar modal, dan sektor bisnis. Penulis berpendapat bahwa kebijakan yang diambil bukan merupakan gebrakan, melainkan "bom waktu" yang dapat …
Dokumen ini membahas tentang dugaan konspirasi bisnis-politik di Indonesia, khususnya terkait krisis moneter dan pergantian kabinet pada tahun 1997. Artikel ini menyoroti persaingan antara kelompok teknokrat dan teknologi dalam pemerintahan, serta peran IMF dalam mengatasi krisis. Dokumen ini juga membahas isu kolusi dan kredibilitas Bank Indonesia.
Dokumen ini berisi kumpulan berita dan analisis mengenai keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk membubarkan Consultative Group on Indonesia (CGI) pada tahun 2007. Berita-berita ini membahas berbagai sudut pandang terkait pembubaran CGI, termasuk alasan di balik keputusan tersebut (kemandirian ekonomi, posisi tawar Indonesia yang lemah, intervensi kreditor), tanggapan dari berba…
Artikel ini membahas bantahan terhadap pernyataan Presiden SBY bahwa pemerintahannya sudah "on the right track". Rizal Ramli, mantan Menko Perekonomian, mengkritik kebijakan ekonomi pemerintah SBY-JK yang menyerahkan stabilitas harga komoditas pada mekanisme pasar, menyebabkan harga bahan pokok naik dan masyarakat lemah. Ia juga menyoroti rekayasa statistik kemiskinan dan pengangguran. Direktur…
Artikel ini membahas prediksi Econit (lembaga yang dipimpin Rizal Ramli) tentang krisis ekonomi, khususnya mengenai "tahun gelembung" pada tahun 2008 yang berimbas pada perekonomian nasional. Rizal Ramli mengkritik pemerintah SBY dan menteri-menteri ekonominya (termasuk Boediono dan Sri Mulyani) yang mengabaikan peringatan Econit dan mengambil langkah-langkah yang justru dapat memperburuk krisi…
Artikel ini membahas mengenai keberpihakan pemerintah terhadap petani di Indonesia, terutama terkait harga gabah kering panen yang anjlok jauh di bawah harga dasar. Pemerintah dinilai lebih banyak mengurusi sektor keuangan dan kurang memperhatikan nasib petani. Artikel juga menyoroti kebijakan impor beras yang tidak konsisten dan permasalahan Bulog dalam pembelian gabah petani karena keterbatas…
Artikel ini membahas kondisi perekonomian nasional Indonesia yang memburuk, terutama akibat terpuruknya nilai tukar rupiah yang menyebabkan defisit anggaran. Para pengamat ekonomi, seperti Dr. Rizal Ramli dan Faisal Basri, menyoroti bahwa pemerintah mungkin tidak mampu membayar gaji pegawai negeri dan ABRI jika nilai tukar rupiah terus melemah. Krisis ekonomi diperkirakan akan memasuki masa kri…
Artikel ini membahas tiga tantangan besar yang dihadapi Indonesia: transisi dari sistem otoriter ke demokratis, upaya pemulihan ekonomi, dan pelaksanaan desentralisasi. Fokus utama adalah pemulihan ekonomi Indonesia yang paling dalam dibanding negara Asia lain, serta kinerja ekonomi tahun 2000 dan perkembangannya di tahun 2001. Artikel ini juga menyoroti masalah yang timbul akibat melemahnya ni…
Artikel ini membahas pernyataan Mantan Menteri Keuangan Rizal Ramli yang mengatakan bahwa penempatan personel Badan Intelijen Negara (BIN) di BUMN atas permintaan lembaga tersebut adalah hal yang lazim. Rizal Ramli memberikan keterangan ini sebagai saksi meringankan bagi terdakwa pembunuhan berencana Munir, Indra Setiawan. Ia menjelaskan bahwa BIN sering meminta bantuan untuk menempatkan person…
Artikel ini membahas tentang kerugian yang ditimbulkan oleh penerbitan obligasi global senilai USD 2 miliar oleh pemerintah Indonesia pada awal Januari 2008. Mantan Menteri Perekonomian RI, Rizal Ramli, menyatakan bahwa yield yang ditawarkan terlalu tinggi (6,59% dan 6,95% untuk jangka waktu 10 tahun), yang akan membebani anggaran negara dan menjadi benchmark bagi obligasi korporasi. Kondisi in…
Dokumen ini berisi beberapa artikel berita dan surat terkait permasalahan penggabungan (merger) antara PT Natour dan PT Hotel Indonesia Internasional (HII) yang dianggap batal demi hukum. Artikel-artikel tersebut menyoroti berbagai pelanggaran peraturan pemerintah dalam proses penggabungan, kerugian yang mungkin terjadi, serta dampaknya terhadap karyawan dan negara. Dokumen ini juga mencakup su…
Berita ini melaporkan tentang Ketua Umum Komite Bangkit Indonesia (KBI) DR Rizal Ramli dan Juru Bicara KBI, Adhie Massardi, yang memenuhi panggilan di Mabes Polri Jakarta pada Selasa (19/8). Rizal Ramli datang ke Bareskrim untuk memberikan keterangan sebagai saksi terkait aksi unjuk rasa menentang kenaikan harga BBM pada 24 Juni lalu.
Artikel ini membahas kegagalan pemerintah SBY-JK dalam memperbaiki kesejahteraan rakyat pada tahun 2007. Pemerintah dituding memanipulasi data kemiskinan dan pengangguran serta memilih kebijakan "lepas tangan" terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok. Kebijakan yang tidak komprehensif, liberalisasi perdagangan dan industri, serta kebijakan fiskal konservatif disebut sebagai penyebab. Pertumbuhan…
Artikel ini membahas pentingnya percepatan pelunasan utang Indonesia kepada IMF karena pinjaman tersebut hanya berfungsi sebagai cadangan devisa dan tidak bisa digunakan untuk pembangunan. Penulis, Rizal Ramli, memaparkan bagaimana utang tersebut membebani Indonesia dengan bunga yang signifikan dan mengkritik keterlibatan IMF yang justru memperparah krisis ekonomi di Indonesia. Artikel ini juga…
Artikel ini membahas kasus yang menimpa Rizal Ramli, Ketua Umum Komite Bangkit Indonesia (KIB), yang dinilai bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga politik oleh Koordinator Kontras Usman Hamid. Rizal Ramli juga bertemu dengan tokoh-tokoh muda dari Gerakan Kaum Muda Indonesia. Artikel ini menyoroti penggunaan standar ganda oleh kepolisian dalam kasus Rizal Ramli dan kekhawatiran akan munculnya…
Artikel ini membahas mengenai pertumbuhan sektor perbankan di Indonesia pada tahun 2007 yang dinilai semu oleh pengamat ekonomi Rizal Ramli karena tidak diiringi pertumbuhan kredit yang menopang sektor riil, serta tingginya net interest margin (NIM). Aviliani, pengamat perbankan, membantah pandangan tersebut dengan menunjukkan pertumbuhan kredit UMKM yang signifikan di BRI. Artikel ini juga men…
Artikel ini membahas wawancara dengan Rizal Ramli, Ketua Umum Komite Bangkit Indonesia (KBI), mengenai alasan didirikannya KBI dan pandangannya tentang pemimpin transformatif yang dibutuhkan Indonesia untuk lepas dari "Jerat Washington" (model ekonomi Washington Consensus). Dokumen juga memberikan informasi mengenai Rizal Ramli yang dijuluki "Mr. Breakthrough" dan karirnya di pemerintahan.
Artikel ini membahas keraguan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terhadap target pertumbuhan ekonomi pemerintah tahun 2008 yang dinilai tidak realistis. PKS menyoroti sektor perbankan yang dianggap tidak mampu menopang investasi sesuai target, serta masalah institusional di tubuh pemerintah dan kontrol pusat terhadap daerah yang menghambat penyerapan anggaran. Selain itu, artikel ini juga mengangk…
Dokumen ini berisi pokok-pokok penjelasan Kepala BULOG dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR RI pada tanggal 2 November 2000, mengenai Pembicaraan RAPBN Tahun 2001. Materi penjelasan mencakup visi dan misi BULOG, strategi dalam menjaga stabilitas harga pangan, gambaran anggaran rutin dan fasilitas kredit yang dimanfaatkan, evaluasi pengadaan dan penyaluran gabah/beras, upaya pengend…