Dokumen ini adalah kliping berita dari beberapa media massa (Rakyat Merdeka, Bisnis Indonesia, Media Indonesia, Koran Tempo, The Jakarta Post) yang terbit pada tahun 2002. Artikel-artikel ini berfokus pada pandangan dan kritik Rizal Ramli, mantan Menko Perekonomian, terhadap IMF dan kebijakan ekonomi pemerintah Indonesia terkait IMF. Rizal Ramli secara konsisten menyuarakan penolakan terhadap p…
Dokumen ini berisi kumpulan kliping berita dari surat kabar Bisnis Indonesia dan Media Indonesia pada Februari-Maret 2003. Artikel-artikel tersebut membahas mengenai skenario "Indonesia Bangkit" yang digagas oleh sekitar 35 ekonom, dikoordinasi oleh Rizal Ramli, untuk mengakhiri program Dana Moneter Internasional (IMF). Skenario ini mencakup 15 langkah strategis (7 jangka pendek dan 8 jangka pa…
Artikel ini membahas ketidakjelasan tuntutan Dana Moneter Internasional (IMF) terhadap Indonesia, lambannya pencairan dana bantuan, serta dampak ekonomi dan sosial yang terjadi. Artikel ini juga menyoroti pro-kontra penerapan currency board system (CBS) di Indonesia dan sikap IMF yang mengancam akan membekukan bantuan jika CBS diterapkan tanpa konsultasi. Beberapa pakar ekonomi dan pejabat peme…
Dokumen ini merupakan kumpulan kliping berita dari tahun 1999-2003 yang membahas peran IMF (International Monetary Fund) di Indonesia, khususnya terkait dengan kritik terhadap kebijakan IMF yang dinilai merugikan perekonomian Indonesia, isu utang, dan saran untuk mengakhiri kerja sama dengan IMF. Beberapa tokoh yang disebut dalam kliping ini antara lain Rizal Ramli, Jesus Estanisiao, Olam Chaip…
Artikel-artikel ini membahas tentang uji materiil UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Mahkamah Konstitusi. Rizal Ramli dan Surya Candra berpendapat bahwa beberapa undang-undang di Indonesia, termasuk UU Kepailitan, lebih mengamankan kepentingan pemodal asing dan kreditor daripada hak-hak warga negara, khususnya buruh. Disoroti perbedaan penangana…
Artikel ini membahas pandangan Rizal Ramli mengenai kebijakan uang ketat yang diterapkan pemerintah untuk mengatasi krisis finansial. Menurutnya, kebijakan tersebut keliru dan menyarankan pemerintah untuk menurunkan suku bunga bank agar sektor riil bisa berjalan, serta tidak hanya menuruti kemauan IMF. Ia juga menyoroti bahwa kenaikan inflasi bukan hanya akibat kebijakan tersebut, melainkan kar…
Artikel ini membahas kasus dugaan penyimpangan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli menyatakan bahwa Lembaga Moneter Internasional (IMF) paling bertanggung jawab karena memaksa penutupan 16 bank pada November 1997 tanpa persiapan memadai, yang menyebabkan penarikan tabungan massal, anjloknya nilai rupiah, dan aliran modal keluar. Rizal juga menyar…
Dokumen ini membahas tekanan IMF terhadap Indonesia, khususnya terkait dengan tidak dicairkannya bantuan $400 juta. Penulis berpendapat bahwa sikap keras IMF ini tidak beralasan, mengingat Indonesia telah memenuhi sebagian besar persyaratan Letter of Intent. Artikel ini menyoroti permasalahan audit Bank Indonesia yang menunjukkan hilangnya lebih dari $9 miliar, dan bahwa pemerintah Indonesia me…
Artikel ini membahas pilihan-pilihan atau opsi-opsi mengenai cara mengakhiri program bantuan darurat IMF (Extended Fund Facility/EFF), terutama apakah Indonesia harus tetap dimandori oleh IMF atau tidak. Penulis, Kwik Kian Gie, berpendapat bahwa Indonesia seharusnya melunasi seluruh utangnya kepada IMF agar terbebas dari pemandoran, karena utang tersebut tidak bisa digunakan sebelum cadangan de…
Artikel ini membahas tentang diagnosis krisis ekonomi Indonesia oleh Dana Moneter Internasional (IMF) yang dinilai keliru, serta pengakuan pejabat senior IMF bahwa lembaga tersebut tidak menguasai masalah mikro ekonomi di Indonesia. Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli, ekonom Frans Seda, Arief R. Karseno, dan Putu Ary Suta memberikan pandangan kritis terhadap rekomendasi kebijakan IMF yang di…
Artikel ini membahas bagaimana kelompok ekonom yang dikenal sebagai "Mafia Berkeley" telah menentukan strategi dan kebijakan ekonomi Indonesia selama hampir 40 tahun (1966-2006). Artikel ini mengkritik dampak kebijakan kelompok tersebut yang menyebabkan Indonesia tertinggal dibandingkan negara-negara Asia lainnya, ketimpangan pendapatan, utang besar, dan kerapuhan struktural ekonomi. Artikel in…
Artikel ini membahas bagaimana atas nama pemulihan ekonomi dan menarik investor asing, pemerintah Indonesia terus menjual aset-aset bagus di BPPN dan BUMN. Penulis berpendapat bahwa jika saran IMF terus diikuti, Indonesia akan kembali dijajah oleh bangsa asing dalam 10 tahun mendatang. Artikel ini menyoroti kasus-kasus seperti penjualan UD Tambak Udang Berdikari kepada pengusaha Kanada, dan aku…
Dokumen ini adalah wawancara dengan Joseph E. Stiglitz, seorang ekonom penerima Nobel dan kritikus IMF. Stiglitz membahas pandangannya tentang peran IMF, kritik terhadap kebijakan IMF, terutama selama krisis Asia, dan isu-isu terkait liberalisasi pasar modal. Dia juga berbicara tentang perlunya keseimbangan antara peran pasar dan pemerintah, serta eksplorasi kontrol modal.
Artikel ini membahas kritik Rizal Ramli terhadap kebijakan-kebijakan International Monetary Fund (IMF) di Indonesia sejak krisis ekonomi tahun 1997. Ramli berpendapat bahwa kebijakan IMF justru memperburuk krisis ekonomi Indonesia dan menciptakan jebakan utang. Artikel ini juga membongkar mitos-mitos seputar peran IMF di Indonesia.
Dokumen ini membahas krisis ekonomi dan politik yang dihadapi Indonesia secara bersamaan. Penulis berpendapat bahwa Presiden Suharto, yang telah berkuasa selama 33 tahun, kini menjadi masalah utama bagi Indonesia. Dokumen ini juga menganalisis dampak krisis mata uang, kelemahan struktural ekonomi Indonesia, dan peran IMF dalam situasi tersebut, termasuk kritik terhadap kebijakan IMF yang diangg…
Artikel ini membahas mengenai pro dan kontra bantuan IMF untuk Indonesia pada tahun 1997. Probosutedjo, seorang pengusaha, berpendapat bahwa persyaratan IMF terlalu mendikte dan Indonesia seharusnya bisa mengatasi masalah ekonomi dengan mengoptimalkan sumber daya alam dan pendapatan dari dalam negeri. Ia menyoroti masalah utang luar negeri yang semakin besar dan kesenjangan ekonomi yang tidak a…
Dokumen ini membahas tentang krisis moneter yang terjadi di Thailand pada tahun 1997 dan dampaknya, serta perbandingannya dengan kondisi di Indonesia. Dokumen ini juga menyoroti peran IMF dalam penanganan krisis tersebut.
Dokumen ini membahas tentang dugaan konspirasi bisnis-politik di Indonesia, khususnya terkait krisis moneter dan pergantian kabinet pada tahun 1997. Artikel ini menyoroti persaingan antara kelompok teknokrat dan teknologi dalam pemerintahan, serta peran IMF dalam mengatasi krisis. Dokumen ini juga membahas isu kolusi dan kredibilitas Bank Indonesia.
Artikel ini membahas prediksi Econit (lembaga yang dipimpin Rizal Ramli) tentang krisis ekonomi, khususnya mengenai "tahun gelembung" pada tahun 2008 yang berimbas pada perekonomian nasional. Rizal Ramli mengkritik pemerintah SBY dan menteri-menteri ekonominya (termasuk Boediono dan Sri Mulyani) yang mengabaikan peringatan Econit dan mengambil langkah-langkah yang justru dapat memperburuk krisi…
Artikel ini membahas pentingnya percepatan pelunasan utang Indonesia kepada IMF karena pinjaman tersebut hanya berfungsi sebagai cadangan devisa dan tidak bisa digunakan untuk pembangunan. Penulis, Rizal Ramli, memaparkan bagaimana utang tersebut membebani Indonesia dengan bunga yang signifikan dan mengkritik keterlibatan IMF yang justru memperparah krisis ekonomi di Indonesia. Artikel ini juga…
Dokumen ini berisi catatan mengenai strategi dan tujuan untuk mereformasi keuangan global, terutama yang berkaitan dengan isu-isu seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO. Dokumen ini juga membahas "Washington Consensus" dan membandingkannya dengan "Bandung Consensus" sebagai alternatif. Selain itu, ada catatan tentang tantangan di Eropa, upaya mendorong pemikiran ekonomi alternatif di Indonesia, dan p…
Artikel ini membahas perjalanan dan pandangan Rizal Ramli, terutama terkait kritiknya terhadap kebijakan ekonomi Indonesia yang dianggap neoliberal dan subordinasi kepentingan internasional. Penulis menyoroti alasan Rizal Ramli tidak masuk kabinet pada tahun 2004 (meskipun sempat dikabarkan akan menduduki posisi Menteri Keuangan atau Perekonomian), yang menurut beberapa ekonom, disebabkan oleh …
rtikel ini berisi wawancara dengan Direktur ECONIT Rizal Ramli, mantan Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan di era kepemimpinan Gus Dur. Ia berpendapat bahwa ekonomi Indonesia terpuruk akibat pemerintah tidak punya visi, yang ditandai dengan peningkatan pengangguran akibat deindustrialisasi. Rizal Ramli mengkritik klaim pemerintah Megawati bahwa kondisi ekonomi membaik, karena perbaikan yang…
Dokumen ini membahas peran Indonesia dalam G20, sebuah forum yang terdiri dari para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral dari 19 negara dan Uni Eropa. G20 dibentuk pada tahun 1999 dan para Kepala Negara/Pemerintahan G20 pertama kali bertemu pada tahun 2008 sebagai respons terhadap krisis keuangan 2008 dan pergeseran kekuatan ekonomi ke Asia. Dokumen ini menyoroti bahwa G20 adalah organisa…
Dokumen ini mengusulkan "Skenario Indonesia bangkit" yang berisi 15 langkah strategis untuk pemulihan ekonomi, terdiri dari 7 langkah jangka pendek dan 8 langkah jangka panjang. Langkah pertama yang disarankan adalah mengakhiri program Dana Moneter Internasional (IMF) karena dampaknya yang negatif terhadap kebangkrutan usaha, perbankan nasional, dan peningkatan utang. Dokumen ini juga mengusulk…
Paper yang merupakan bagian pertama dari rangkaian tulisan yang membahas tentang keterlibatan Dr. Rizal Ramli untuk menjadikan Indonesia lebih baik.
Paper yang menganalisis sejumlah saran yang diungkapkan selama sidang CGI di Paris. Penulis membahas secara detail plus dan minus saran-saran hasil sidang CGI tersebut. Menurut penulis, saran-saran tersebut tidak semuanya benar dalam konteks penerapannya di Indonesia.
Paper yang menganalisis sejumlah saran yang diungkapkan selama sidang CGI di Paris. Penulis membahas secara detail plus dan minus saran-saran hasil sidang CGI tersebut. Menurut penulis, saran-saran tersebut tidak semuanya benar dalam konteks penerapannya di Indonesia.
Paper yang menjadi Kata Pengantar untuk buku "Globalisasi Menghempas Indonesia" (LP3ES, 2006). Pada Kata Pengantar ini penulis memaparkan berbagai mitos dan kegagalan program IMF di Indonesia. Mitos bahwa IMF sebagai dewa penyelamat ekonomi, ternyata adalah dewa amputasi ekonomi di mana biaya amputasinya itu dibebankan kepada negara yang menjadi pasien IMF.
Paper hasil diskusi dan perumusan Indonesia Bangkit pasca-IMF. Pada diskusi ini dirumuskanlah Skenario Indonesia Bangkit pasca-IMF. Berbagai terobosan yang dirumuskan dalam skenario ini merupakan alternatif untuk mengatasi krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia.