Dokumen ini berisi kumpulan kliping berita dari surat kabar Bisnis Indonesia dan Media Indonesia pada Februari-Maret 2003. Artikel-artikel tersebut membahas mengenai skenario "Indonesia Bangkit" yang digagas oleh sekitar 35 ekonom, dikoordinasi oleh Rizal Ramli, untuk mengakhiri program Dana Moneter Internasional (IMF). Skenario ini mencakup 15 langkah strategis (7 jangka pendek dan 8 jangka pa…
Dokumen ini adalah kumpulan kliping berita dari tahun 2001 yang sebagian besar berfokus pada pernyataan dan kebijakan Rizal Ramli sebagai Menko Perekonomian. Berita-berita tersebut mencakup berbagai topik ekonomi seperti: Usulan pembubaran Tim Koordinasi Telematika Indonesia (TKTI) dan pembentukan Komisi Pengembangan Industri Informatika dan Telekomunikasi Indonesia (PIITI). Strategi pemerint…
Artikel ini membahas tentang Dr. Rizal Ramli, seorang ekonom terkemuka Indonesia, yang memiliki kecintaan terhadap musik, khususnya jazz dan klasik. Artikel ini menyoroti bagaimana musik menjadi sumber kreativitas baginya dan meningkatkan perasaan, emosi, dan empati terhadap orang lain dan lingkungan. Dijelaskan juga kisah cintanya dengan mendiang istrinya yang seorang pianis, serta pandanganny…
Artikel ini adalah wawancara dengan Rizal Ramli, mantan Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan di era Gus Dur, mengenai kondisi ekonomi Indonesia di bawah pemerintahan Megawati Soekarnoputri. Rizal Ramli berpendapat bahwa pemerintah saat itu tidak kredibel dan tidak memiliki visi ekonomi, yang ditandai dengan peningkatan pengangguran, deindustrialisasi, dan "pesta" di sektor finansial yang tid…
Artikel ini membahas ketidakjelasan tuntutan Dana Moneter Internasional (IMF) terhadap Indonesia, lambannya pencairan dana bantuan, serta dampak ekonomi dan sosial yang terjadi. Artikel ini juga menyoroti pro-kontra penerapan currency board system (CBS) di Indonesia dan sikap IMF yang mengancam akan membekukan bantuan jika CBS diterapkan tanpa konsultasi. Beberapa pakar ekonomi dan pejabat peme…
Dokumen ini merupakan kumpulan kliping berita dari tahun 1999-2003 yang membahas peran IMF (International Monetary Fund) di Indonesia, khususnya terkait dengan kritik terhadap kebijakan IMF yang dinilai merugikan perekonomian Indonesia, isu utang, dan saran untuk mengakhiri kerja sama dengan IMF. Beberapa tokoh yang disebut dalam kliping ini antara lain Rizal Ramli, Jesus Estanisiao, Olam Chaip…
Artikel ini membahas mengenai format privatisasi BUMN yang tepat agar tidak merugikan negara. Penulis menganalisis beberapa kasus privatisasi BUMN di Indonesia, seperti BNI, PGN, Semen Gresik, BCA, dan Indosat, yang dinilai tidak optimal hasilnya. Penulis juga mengemukakan problem-problem privatisasi BUMN di Indonesia, antara lain ketergantungan pada keputusan politik DPR dan kaitannya dengan p…
Artikel ini membahas kelemahan manajemen fiskal Indonesia yang terulang kembali pada tahun 2008, dampak kenaikan harga minyak dan pangan dunia terhadap ekonomi Indonesia, serta kritik terhadap kebijakan pemerintah terkait pertanian, energi, dan program pengentasan kemiskinan. Penulis menyoroti masalah inflasi makanan, percepatan de-industrialisasi, kelambanan pembangunan infrastruktur, dan kega…
Artikel ini membahas prediksi Econit Advisory Group mengenai guncangan ekonomi Indonesia di tahun 2008 akibat derasnya aliran hot money, ancaman kenaikan harga pangan, dan meningkatnya gejala subprime lending. Direktur Utama Econit, Rizal Ramli, membandingkan situasi ini dengan krisis moneter 1997-1998. Kenaikan nilai aset finansial juga memperlambat perkembangan sektor riil. Direktur Pelaksana…
Artikel ini membahas potensi gejolak ekonomi di Indonesia pada tahun 2008, yang dikhawatirkan dapat menyebabkan "hard landing" seperti krisis 1997-1998. Penyebab utamanya adalah gelembung finansial yang membesar sejak 2007 akibat aliran hot money dan missing link antara makroekonomi dan sektor riil. Selain itu, kelangkaan dan kenaikan harga pangan juga menjadi ancaman serius yang dapat memicu m…
Dokumen ini membahas mengenai ancaman kemiskinan dan pengangguran di Indonesia pada tahun 2008, serta upaya pemerintah dalam menanganinya. Artikel ini menyoroti pro-kontra terkait data statistik kemiskinan dan pengangguran, dampak kenaikan harga BBM dan bencana alam, korelasi pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan, skenario pengangguran, serta program-program pemerintah.
Dokumen ini berisi wawancara khusus dengan Dr. Rizal Ramli, Menko Perekonomian saat itu, mengenai kondisi ekonomi Indonesia yang menurutnya sudah mencapai titik balik dan memasuki tahap pemulihan, meskipun banyak pengamat melontarkan opini negatif tanpa fakta. Rizal Ramli menjelaskan perbedaan antara real economy dan virtual economy, serta memberikan data-data fundamental ekonomi yang menunjukk…
Artikel ini membahas kondisi ekonomi Indonesia yang terburuk dalam 32 tahun terakhir pada saat artikel ini ditulis. Krisis ekonomi yang terjadi sangat parah, dan berbagai kebijakan ekonomi yang dibuat oleh Kabinet Pembangunan VII maupun Kabinet Habibie tidak menunjukkan kemanjuran. Artikel ini menekankan bahwa penyelesaian masalah ekonomi lebih ditentukan oleh legitimasi politis daripada kebija…
Artikel ini membahas mengapa pemerintah BJ Habibie dan kabinetnya dianggap tidak memiliki legitimasi dan kredibilitas untuk memulihkan ekonomi Indonesia yang semakin parah pada tahun 1998. Penulis artikel berpendapat bahwa Sidang Umum Istimewa (SI) MPR RI untuk memilih presiden dan wakil presiden baru perlu dipercepat. Artikel ini juga menyoroti masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang…
Artikel ini membahas pernyataan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN (P-BUMN) Tanri Abeng mengenai penjualan saham PT Krakatau Steel (KS) sebagai strategi bisnis yang harus dilakukan secara adil. Jika tidak, Indonesia akan "ditembak" di dunia internasional dan investor tidak akan tertarik. Ia juga menjelaskan bahwa proses ini baru tahap awal, masih ada kesempatan bagi pihak lain untuk melakukan st…
Artikel berita ini membahas kekhawatiran bahwa ekonomi Indonesia hanya bisa bertahan tiga bulan pada saat artikel ini ditulis karena tidak memiliki daya dukung yang memadai, dan pemerintah dikhawatirkan tidak mampu membayar gaji PNS dan ABRI. Direktur Econit, Rizal Ramli, menyatakan bahwa penyelesaian masalah politik adalah kunci pemulihan ekonomi, tetapi pemerintah Habibie saat itu tidak memil…
Artikel ini membahas prediksi defisit anggaran pemerintah Indonesia tahun 1998/1999 jika nilai tukar rupiah berada di sekitar Rp 8.000 per dollar AS. Pengeluaran rutin diperkirakan membengkak menjadi Rp 125 triliun, sementara penerimaan hanya Rp 114 triliun. Artikel juga menyoroti kondisi ekonomi Indonesia yang memburuk, ketidakstabilan kurs rupiah, dan masalah legitimasi Presiden Habibie. Eksp…
Artikel ini membahas mengenai monopoli bisnis pupuk urea tablet oleh perusahaan Ariyo Seto Wijoyo, yang dipimpin oleh anak tertua Presiden Suharto, Sigit Harjojudanto. Monopoli ini merugikan pemerintah Indonesia dan menyebabkan ketidakpuasan di kalangan petani. Artikel ini juga menyoroti kemiripan kasus ini dengan monopoli lain yang melibatkan keluarga Suharto dan kritik terhadap praktik-prakti…
Artikel ini membahas mengenai keinginan Bank Dunia agar proses privatisasi BUMN dilakukan secara transparan, kompetitif, dan melibatkan masyarakat luas dalam pengambilan keputusan. Bank Dunia tidak sepakat dengan proses dua tahap dalam privatisasi PT Krakatau Steel (KS) yang dilakukan Menteri Pendayagunaan BUMN (P-BUMN) dengan Ispat International NV. Ispat International NV kemudian membatalkan …
Artikel ini membahas mengenai pro dan kontra bantuan IMF untuk Indonesia pada tahun 1997. Probosutedjo, seorang pengusaha, berpendapat bahwa persyaratan IMF terlalu mendikte dan Indonesia seharusnya bisa mengatasi masalah ekonomi dengan mengoptimalkan sumber daya alam dan pendapatan dari dalam negeri. Ia menyoroti masalah utang luar negeri yang semakin besar dan kesenjangan ekonomi yang tidak a…
Dokumen ini membahas gaya kepemimpinan populis Presiden B.J. Habibie di bulan pertamanya menjabat, yang ditandai dengan janji-janji subsidi untuk berbagai sektor seperti pendidikan, pupuk, dan kredit usaha kecil. Para kritikus khawatir hal ini akan menyebabkan hiperinflasi, pembengkakan anggaran negara, dan terus berlanjutnya keresahan sosial. Meskipun Habibie mendapat dukungan dari oposisi yan…
Artikel ini membahas mengenai pentingnya tindakan konkret setelah dukungan psikologis dari IMF untuk menguatkan rupiah. Rijanto Sastroatmojo menekankan agar syarat-syarat IMF diperhatikan betul, seperti pembatasan proyek dana besar dan penghilangan unsur monopoli/oligopoli. Ia juga menyebutkan bahwa keberhasilan misi IMF akan menentukan pulihnya kondisi moneter. Rizal Ramli memahami langkah pem…
Artikel ini membahas krisis nilai tukar rupiah pada tahun 1997 dan dampaknya terhadap ekonomi Indonesia. Artikel ini menganalisis kebijakan moneter yang diambil oleh pemerintah, termasuk kenaikan suku bunga SBI, dan dampaknya terhadap likuiditas perbankan, pasar modal, dan sektor bisnis. Penulis berpendapat bahwa kebijakan yang diambil bukan merupakan gebrakan, melainkan "bom waktu" yang dapat …
Artikel ini membahas keraguan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terhadap target pertumbuhan ekonomi pemerintah tahun 2008 yang dinilai tidak realistis. PKS menyoroti sektor perbankan yang dianggap tidak mampu menopang investasi sesuai target, serta masalah institusional di tubuh pemerintah dan kontrol pusat terhadap daerah yang menghambat penyerapan anggaran. Selain itu, artikel ini juga mengangk…
Dokumen ini berisi kliping berita dari berbagai media massa (Kompas, Bisnis Indonesia, Media Indonesia, Republika, Detik.com, Satunet.com, Indonesiamu.com) mengenai hasil rapat monitoring program percepatan pemulihan ekonomi yang dilaksanakan pada Senin, 3 Juli 2000. Topik utama yang dibahas adalah persetujuan Presiden Abdurrahman Wahid terkait kenaikan tarif angkutan umum (darat, laut, sungai,…
Dokumen ini adalah transkrip wawancara dengan Dr. Rizal Ramli, mantan Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan, mengenai penolakannya terhadap kenaikan harga energi oleh pemerintah. Ia berpendapat bahwa pemerintah menyesatkan publik dengan mengatakan tidak ada alternatif lain untuk mengurangi defisit fiskal tanpa mengurangi subsidi energi, dan menawarkan beberapa alternatif. Ia juga mengkritik a…
Artikel ini membahas komentar Rizal Ramli, mantan Menteri Koordinator Ekonomi, mengenai kebijakan pemerintah terkait tingginya harga kedelai dan kelangkaan tahu tempe di pasaran. Rizal Ramli mengkritik solusi pemerintah yang dianggap "ecek-ecek" yaitu hanya menurunkan tarif bea masuk impor kedelai sebesar 10% padahal harga kedelai naik lebih dari 100%. Dia menyarankan pemerintah untuk meningkat…
Artikel ini membahas keyakinan Rizal Ramli untuk menjadi kandidat presiden dalam pemilihan presiden tahun ini, menantang incumbent Susilo Bambang Yudhoyono. Keyakinannya didasarkan pada respons antusias dari pendukung, diskusi dengan kelompok agama dan elit politik, serta semangat yang dilihatnya pada masyarakat. Rizal Ramli berpendapat bahwa krisis ekonomi akan menciptakan momentum baginya. Di…
Artikel ini membahas penunjukan Rizal Ramli sebagai Komisaris Utama Bank BNI 46 dan rekam jejaknya yang gemilang dalam mengatasi berbagai masalah ekonomi di Indonesia, baik di tingkat makro maupun mikro. Dokumen ini juga menyoroti kebijakan-kebijakan terobosan Rizal Ramli saat menjabat di berbagai posisi strategis, seperti Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Kepala Bulog,…