Artikel ini berisi imbauan dari Rizal Ramli, bekas menteri perekonomian era Presiden Gus Dur, agar masyarakat tidak memilih SBY-JK pada Pilpres 2009. Rizal beralasan bahwa rakyat Indonesia melarat selama 3 tahun pemerintahan SBY-JK dan tidak ada usaha pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ia juga menuding Indonesia menjadi negara kapitalis yang lebih parah dari Amerika Serikat dan…
Artikel ini membahas pernyataan Rizal Ramli, Ketua Umum Komite Bangkit Indonesia, yang mengkritik rencana pemerintah mengalihkan penggunaan bahan bakar minyak jenis premium ke oktan 90 sebagai kebijakan "ugal-ugalan" dan "tidak cerdas". Menurut Rizal Ramli, kebijakan ini menunjukkan kepanikan pemerintah dan tidak akan memecahkan masalah.
Artikel ini membahas penolakan Rizal Ramli terhadap rencana pemerintah mengalihkan subsidi BBM (Premium) ke Pertamax. Rizal Ramli menilai kebijakan tersebut sebagai kebijakan yang aneh, coba-coba, ugal-ugalan, dan tidak cerdas, serta menunjukkan kepanikan pemerintah. Ia juga memperingatkan bahwa kebijakan ini berpotensi menimbulkan kekacauan. Komite Bangkit Indonesia pimpinan Rizal Ramli berjan…
Artikel ini membahas peringatan dari Komite Bangkit Indonesia (KBI) mengenai potensi kerusuhan akibat program pembatasan premium. Rizal Ramli menyebut kebijakan ini tidak cerdas dan akan menimbulkan keributan. Ia juga menawarkan beberapa solusi untuk menutupi defisit akibat kenaikan harga minyak dunia, seperti mengawasi manipulasi hasil produksi Migas, menghapus peran broker, membeli minyak men…
Artikel ini membahas kritik Rizal Ramli, Ketua Umum Komite Bangkit Indonesia, terhadap kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang terlalu fokus pada sektor keuangan dan mengabaikan sektor riil. Rizal Ramli menyatakan bahwa hal ini menyebabkan kemerosotan industri manufaktur, penurunan daya beli masyarakat, dan peningkatan jumlah rakyat miskin serta pengangguran. Ia ju…
rtikel ini berisi wawancara dengan Direktur ECONIT Rizal Ramli, mantan Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan di era kepemimpinan Gus Dur. Ia berpendapat bahwa ekonomi Indonesia terpuruk akibat pemerintah tidak punya visi, yang ditandai dengan peningkatan pengangguran akibat deindustrialisasi. Rizal Ramli mengkritik klaim pemerintah Megawati bahwa kondisi ekonomi membaik, karena perbaikan yang…
Artikel ini membahas kiprah Rizal Ramli sebagai Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya yang baru. Rizal Ramli dikenal dengan gaya kritiknya yang blak-blakan atau disebut "Jurus Rajawali Ngepret" sebagai upaya shock therapy untuk memecah kebuntuan dan mempercepat perubahan. Artikel ini merinci kritik Rizal Ramli terhadap beberapa rencana pemerintah, seperti pembelian pesawat Airbus A…
Artikel ini membahas mengenai kegelisahan Dr. Rizal Ramli terhadap kondisi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla setelah tiga tahun menjabat. Rizal Ramli menawarkan konsep "Jalan Baru" sebagai solusi untuk membawa Indonesia keluar dari krisis dan kemiskinan, yang dideklarasikan melalui Komite Bangkit Indonesia. "Jalan Baru" diartikan sebagai jalan anti-neokolonialisme dan kemandiria…
Dokumen ini membahas peran Indonesia dalam G20, sebuah forum yang terdiri dari para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral dari 19 negara dan Uni Eropa. G20 dibentuk pada tahun 1999 dan para Kepala Negara/Pemerintahan G20 pertama kali bertemu pada tahun 2008 sebagai respons terhadap krisis keuangan 2008 dan pergeseran kekuatan ekonomi ke Asia. Dokumen ini menyoroti bahwa G20 adalah organisa…
Artikel ini membahas kinerja makroekonomi Indonesia pada tahun 2007 yang dianggap lumayan baik, terutama karena peningkatan ekspor dan aliran modal spekulatif. Namun, penulis menyoroti pembentukan "balon finansial" yang diperkirakan akan semakin membesar pada tahun 2008, dengan kesenjangan yang melebar antara sektor finansial dan sektor riil. Artikel ini juga membahas kemungkinan resesi di Amer…
Dokumen ini adalah siaran pers tentang Proyek Percepatan dan Diversifikasi Listrik (PPD-Listrik) yang diluncurkan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli, menyatakan bahwa target pembangunan 35.000 MW tidak realistis dan dapat membahayakan keuangan PLN karena akan ada surplus kapasitas sebesar 21.331 MW yang harus dibayar ol…
Artikel ini membahas tiga tantangan utama yang dihadapi Indonesia setelah era Orde Baru: transisi menuju demokrasi, pemulihan ekonomi, dan implementasi desentralisasi. Dokumen ini menyoroti bahwa meskipun ekonomi menunjukkan tanda-tanda pemulihan pada tahun 2000, masih ada kelemahan yang perlu ditangani, terutama nilai tukar rupiah yang lemah dan kenaikan suku bunga. Rizal Ramli berpendapat bah…
Artikel ini berisi pandangan Rizal Ramli mengenai kondisi ekonomi Indonesia. Ia memperkirakan bahwa ekonomi Indonesia akan mengalami titik balik kebangkitan pada semester pertama 2006, namun ternyata prediksinya meleset. Ia mengkritik tim ekonomi pemerintahan yang dinilainya terlalu fokus pada indikator finansial dan mengabaikan sektor riil. Akibatnya, terjadi kelumpuhan pemerintahan (governmen…
Dokumen ini berpendapat bahwa pemulihan krisis ekonomi di Indonesia pasca-Soeharto membutuhkan pemimpin yang kredibel dan dipercaya, baik di dalam maupun luar negeri. Pemerintah Habibie dinilai sebagai "merek baru dengan barang lama" karena tim ekonominya berasal dari era Soeharto, sehingga tidak ada terobosan baru yang inovatif. Krisis ekonomi saat itu semakin memburuk, dibuktikan dengan kurs …
Artikel ini melaporkan desakan dari Tim Indonesia Bangkit (TIB) yang menunjuk beberapa angka indikator makro dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai menyesatkan dan syarat intervensi dari kepentingan pemerintah. TIB, yang diwakili oleh ekonom seperti Hendri Saparini, mempertanyakan kredibilitas dan independensi BPS, terutama setelah adanya Peraturan Presiden (PP) No. 11 tahun 2005 yang menghar…
DPR menolak permintaan Tim Indonesia Bangkit (TIB) untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang akan menyelidiki kredibilitas dan independensi Badan Pusat Statistik (BPS). Ketua Komisi XI DPR, Awal Kusumah, menyatakan bahwa pembentukan pansus tersebut belum mendesak. Meskipun demikian, Komisi XI DPR menyetujui perlunya perbaikan kualitas data BPS. TIB berpendapat bahwa Peraturan Presiden No 11/…
Dokumen ini merupakan studi kasus mengenai rancangan kebijakan ekonomi internasional untuk negara berkembang, dengan fokus pada Kolombia. Studi ini menganalisis permasalahan ekonomi Kolombia seperti penurunan pertumbuhan PDB, kesulitan impor, kapasitas berlebih, pengangguran tinggi, dan masalah neraca pembayaran. Tim studi mengembangkan kebijakan promosi ekspor dengan menganalisis sektor-sektor…
Artikel ini adalah sebuah obituari atau tulisan penghormatan untuk Rizal Ramli, yang digambarkan sebagai seorang patriot, ekonom, pembuat kebijakan, dan aktivis politik Indonesia. Tulisan ini mengisahkan perjalanan hidup dan karier Rizal Ramli, mulai dari masa kuliahnya di ITB, aktivitasnya sebagai aktivis mahasiswa yang membuatnya dipenjara pada era Orde Baru, hingga studinya di Jepang dan Bos…
Artikel ini mengulas tentang sosok Rizal Ramli, mulai dari kiprahnya sebagai mahasiswa Fisika ITB yang kritis terhadap Orde Baru hingga jabatannya sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman di era Presiden Jokowi. Dibahas pula pendirian lembaga think tank ECONIT Advisory Group, perannya dalam pemerintahan, serta kritik-kritik pedasnya terhadap kebijakan publik. Artikel juga menyinggung kehidupan p…
Dokumen ini adalah artikel obituari untuk Rizal Ramli (1954-2023) yang berjudul "Kritis di Kampus, Kritis Juga di Pemerintahan". Artikel ini ditulis oleh Jade Sjafrecia Petroceany (SI '02) dan diterbitkan di majalah Alumnia edisi Januari-Maret 2024, pada halaman 39. Buat abstract min 3 kalimat Artikel obituari ini mengenang sosok Rizal Ramli (1954-2023), seorang individu yang dikenal kritis s…
Paper yang menjadi Kata Pengantar untuk buku "Globalisasi Menghempas Indonesia" (LP3ES, 2006). Pada Kata Pengantar ini penulis memaparkan berbagai mitos dan kegagalan program IMF di Indonesia. Mitos bahwa IMF sebagai dewa penyelamat ekonomi, ternyata adalah dewa amputasi ekonomi di mana biaya amputasinya itu dibebankan kepada negara yang menjadi pasien IMF.
Wawancara wartawan "Suara Pembaruan" dengan Dr. Rizal Ramli yang membahas kondisi ekonomi pada masa Kabinet Gotong Royong pimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri.
Paper yang berisi tentang evaluasi terhadap paket-paket kebijakan ekonomiyang dikeluarkan oleh Menko Budiono. Dari evaluasi yang mendalam, maka dapat disebutkan bahwa paket-paket kebijakan ekonomi tersebut nyaring bunyinya, tetapi kosong isinya. Dari berbagai evaluasi tersebut di atas, menjadi sangat jelas kemudian, mengapa janji dan program ekonomi SBY-JK yang ambisius, tetapi achievable, tern…
Paper yang membahas kiprah Dr. Rizal Ramli dalam peranan beliau sebagai ekonom dan pejabat negara. Sebagai seorang ekonom, RR memberikan kritik terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah terkait masalah-masalah ekonomi negara. Kritikan yang diikuti dengan solusi konkret yang masuk akal. Di sisi lain, juga dibahas tentang kebijakan yang diambil RR ketika menjabat sebagai pejabat negara. …
Paper yang membahas tentang pentingnya modernisasi wilayah transmigrasi, baik yang sudah ada maupun yang akan ditempati. Modernisasi ini adalah suatu strategi pembangunan transmigrasi yang dapat diandalkan untuk mencapai berbagai tujuan transmigrasi, secara khusus, dan tujuan-tujuan pembangunan secara umum. Program modernisasi sangat terkait dan konsisten dengan ajas Trilogi Pembangunan; pertum…
Menuntut Kredibilitas dan Independensi BPS adalah sebuah paper yang ditulis oleh Tim Indonesia Bangkit. Paper ini membahas tentang kredibilitas dan independesi BPS sebagai sebuah lembaga yang menjadi sumber data akurat dan vital terhadap kehidupan seluruh rakyat Indonesia. Data BPS merupakan sumber data bagi pemerintah dalam mengambil sebuah kebijakan. Jika kredibilitas dan independensi BPS dir…
Paper yang membahas tentang kegagalan IMF di Indonesia. Sejak dirawat IMF hingga kini, Indonesia tidak menunjukkan tanda-tanda vital kesembuhan ekonomi, malah semakin parah. Bila sudah begini, masih relevankah pertanyaan tentang perpanjangan kontrak dengan IMF dikemukakan? Mumpung bulan November belum tiba.
Paper yang membahas tentang penanti keluarnya Inpres tentang beras yang baru sebagai penyempurnaan Inpres No. 9/2001. Masyarakat luas sedang menanti keluarnya Inpres baru untuk 2003 tentang Penetapan Kebijakan Perberasan, sebagai penyempurnaan Inpres no 9/2001. Keterlambatan ini telah memberi kesan tersendiri terhadap pemerintah sekarang, tampaknya pofitical will untuk pembangunan sektor pertan…
Notulensi diskusi Kedai Kopi: Dari Seberang Istana, Rabu, 15 November 2017, di Restoran Ajag Ijig Jalan Ir. H. Juanda no. 14, Gambir, Jakarta. Diskusi yang membahas kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dalam diskusi ini pembicara memaparkan tentang prioritas yang harus diambil pemerintah dalam mengambil kebijakan dengan segala konsekuensi logis dari kebijakan tersebut.
Laporan final penyelesaian kasus penyimpangan BLBI