Govt Criticized for Implementing Neoliberal Policies

Artikel ini membahas kritik terhadap pemerintah Indonesia yang menerapkan kebijakan ekonomi neoliberal, atau "Washington Consensus," yang diklaim Rizal Ramli (mantan menko perekonomian) telah menyebabkan kemiskinan struktural dan peningkatan pengangguran. Pengaruh neoliberal terlihat dalam kebijakan yang mendukung kepentingan pemilik modal asing, seperti dalam UU Minyak dan Gas yang membatasi p…

Rizal Ramli Nilai Presiden Tidak Mampu Angkat Kesejahteraan Rakyat

Dokumen ini merupakan berita dari surat kabar Pelita yang diterbitkan pada 27 Desember 2007. Berita ini menyoroti pandangan Rizal Ramli yang mengkritik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) karena dianggap tidak mampu mengangkat kesejahteraan rakyat. Rizal Ramli membandingkan kondisi ekonomi tahun 1997-1998 dengan tahun 2007, menyatakan bahwa meskipun konglomerat dan profesional telah bangkit…

Pemerintah "On the Right Track" Dibantah

Artikel ini membahas bantahan terhadap pernyataan Presiden SBY bahwa pemerintahannya sudah berjalan di jalur yang benar ("on the right track"). Rizal Ramli, mantan Menko Perekonomian, mengkritik kebijakan ekonomi pemerintah SBY-JK, khususnya terkait penyerahan stabilitas harga komoditas pada mekanisme pasar yang mengakibatkan kenaikan harga bahan pokok dan pelemahan masyarakat. Ia juga menyorot…

Akibat Kebijakan Pro Pasar Ugal-ugalan

Dokumen ini berisi wawancara dengan Rizal Ramli mengenai kritiknya terhadap kebijakan pemerintah yang pro pasar bebas dan menyebabkan kemiskinan petani, kenaikan harga kebutuhan pokok, serta ketergantungan pada impor. Rizal Ramli juga mengkritik kurangnya kemampuan pemerintah dalam mengantisipasi masalah pangan dan solusi yang ditawarkan.

Pejabat Saat Itu Harus Bertanggung Jawab

Artikel ini membahas kasus dugaan penyimpangan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli menyatakan bahwa Lembaga Moneter Internasional (IMF) paling bertanggung jawab karena memaksa penutupan 16 bank pada November 1997 tanpa persiapan memadai, yang menyebabkan penarikan tabungan massal, anjloknya nilai rupiah, dan aliran modal keluar. Rizal juga menyar…

Kelemahan Manajemen Fiskal Terulang Kambali

Artikel ini membahas kelemahan manajemen fiskal Indonesia yang terulang kembali pada tahun 2008, dampak kenaikan harga minyak dan pangan dunia terhadap ekonomi Indonesia, serta kritik terhadap kebijakan pemerintah terkait pertanian, energi, dan program pengentasan kemiskinan. Penulis menyoroti masalah inflasi makanan, percepatan de-industrialisasi, kelambanan pembangunan infrastruktur, dan kega…

Kedaulatan Pangan Di Tahun Balon

Dokumen ini membahas kondisi ekonomi Indonesia pada tahun 2008 yang digambarkan sebagai "Tahun Balon" oleh lembaga riset Econit. Artikel ini menyoroti tiga gelombang krisis ekonomi ("tsunami ekonomi") yang melanda Indonesia: krisis harga BBM, krisis karbohidrat (beras, terigu, gula), dan krisis protein (kedelai, minyak goreng). Dijelaskan bahwa harga sembako melambung tinggi, dan kasus-kasus se…

Econit: 2008, Tahun Balon

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

RR.EKO

Econit Peringatkan Besarnya Aliran Modal Spekulatif Waspadai Financial Bubble

Artikel ini membahas prediksi Econit mengenai perekonomian Indonesia pada tahun 2008 yang akan menghadapi guncangan akibat derasnya aliran modal spekulatif (hot money), ancaman harga pangan, dan gejala kredit macet. Direktur Utama Econit, Rizal Ramli, menyatakan tahun 2008 sebagai "tahun balon" karena telah terbentuk dan diperkirakan akan semakin menggelembungnya "financial bubble" sejak 2007, …

Econit menilai Indonesia Rentan Krisis

Artikel ini membahas kekhawatiran Econit Advisory Group tentang perekonomian Indonesia pada tahun 2008 yang digambarkan seperti "balon finansial" yang rentan kempis atau meledak. Ketua Econit, Rizal Ramli, menjelaskan bahwa penggelembungan ini tidak didukung oleh produktivitas, daya saing, dan investasi sektor riil. Ia memperingatkan risiko terulangnya krisis ekonomi 1997-1998 jika balon terseb…

Ekonomi Indonesia 2008 akan Hadapi Hambatan Berat

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

RR.EKO

Kedelai Dalam Negeri Makin Hancur Akibat Kebijakan Baru Pemerintah

Artikel berita ini membahas kebijakan pemerintah yang menurunkan tarif bea masuk kacang kedelai dari 10% menjadi 0%. Para pengamat, seperti Rizal Ramli dan HS Dillon, mengecam kebijakan ini karena dinilai tidak efektif dan justru dapat menghancurkan produksi kedelai dalam negeri. Mereka berpendapat bahwa persoalan utama terletak pada rendahnya kapasitas produksi nasional dan menyarankan pemerin…

Ekonomi akan Alami Guncangan

Artikel ini membahas prediksi Econit Advisory Group mengenai guncangan ekonomi Indonesia di tahun 2008 akibat derasnya aliran hot money, ancaman kenaikan harga pangan, dan meningkatnya gejala subprime lending. Direktur Utama Econit, Rizal Ramli, membandingkan situasi ini dengan krisis moneter 1997-1998. Kenaikan nilai aset finansial juga memperlambat perkembangan sektor riil. Direktur Pelaksana…

Obligasi Global Bebani Anggaran

Artikel ini membahas langkah pemerintah Indonesia menerbitkan obligasi internasional senilai USD2 miliar yang dinilai membebani anggaran negara karena memiliki imbal hasil (yield) yang sangat tinggi dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya dalam 10 tahun terakhir. Rizal Ramli dari Econit Advisory mengkritik yield obligasi yang terlalu tinggi dan bertentangan dengan tren penurunan suku b…

Ekonomi 2008 Suram

Artikel ini membahas potensi gejolak ekonomi di Indonesia pada tahun 2008, yang dikhawatirkan dapat menyebabkan "hard landing" seperti krisis 1997-1998. Penyebab utamanya adalah gelembung finansial yang membesar sejak 2007 akibat aliran hot money dan missing link antara makroekonomi dan sektor riil. Selain itu, kelangkaan dan kenaikan harga pangan juga menjadi ancaman serius yang dapat memicu m…

Outlook 2008 Momok itu Bernama Kemiskinan

Dokumen ini membahas mengenai ancaman kemiskinan dan pengangguran di Indonesia pada tahun 2008, serta upaya pemerintah dalam menanganinya. Artikel ini menyoroti pro-kontra terkait data statistik kemiskinan dan pengangguran, dampak kenaikan harga BBM dan bencana alam, korelasi pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan, skenario pengangguran, serta program-program pemerintah.

Pentingnya Gas Reform

Dokumen ini membahas pentingnya reformasi di sektor gas, dengan poin-poin utama yaitu Rendahnya utilisasi gas dalam negeri (hanya 55%) karena keterlambatan pembangunan infrastruktur. PGN kehilangan fokus bisnis dengan menggarap hulu tanpa didukung kompetensi SDM, menyebabkan kerugian di tahun 2015. Disarankan PGN kembali fokus sebagai perusahaan infrastruktur gas. Harga gas yang mahal akibat in…

BI Proyeksi Defisit Transaksi Berjalan Tahun Ini Membengkak jadi US$ 25 Miliar

Bank Indonesia (BI) memproyeksikan defisit transaksi berjalan (CAD) tahun 2018 sebesar US$ 25 miliar, lebih besar dari tahun 2017 yang US$ 17,53 miliar. Deputi Gubernur Senior BI, Mirza Adityaswara, menyatakan bahwa CAD ini masih aman di bawah 3% dari PDB. Untuk membiayai CAD, dibutuhkan modal masuk, terutama ke portofolio. BI mereaktivasi Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang dapat dibeli asing…

Buldozer Rizal Ramli Beraksi: Cerita di balik pergeseran besar-besaran di Depkeu

Dokumen ini membahas pergeseran besar-besaran di Departemen Keuangan oleh Menteri Keuangan Rizal Ramli, termasuk pencopotan Ketua BPPN Edwin Gerungan. Artikel ini juga menyoroti alasan di balik pergantian pejabat seperti Dirjen Lembaga Keuangan dan Dirjen Bea & Cukai, serta membahas restrukturisasi utang Texmaco dan Chandra Asri. Selain itu, ada bagian tentang Bursa Efek Surabaya yang akan memp…

Awasi akuisisi Pertamina-Medco!

Artikel ini membahas dugaan adanya permainan di balik nilai IPO saham PT Krakatau Steel (KS) yang rendah, dan menyoroti kekhawatiran serupa terkait rencana akuisisi atau merger PT Pertamina (Persero) terhadap PT Medco Energi Internasional Tbk (MEI). Penulis menyerukan pengawasan ketat dari publik dan DPR untuk memastikan akuntabilitas transaksi ini, mengingat Pertamina adalah BUMN yang menerima…

How the Knowledge Economy Develops Through Shifting the Allocation of the Lab…

Dokumen ini membahas perkembangan ekonomi melalui pergeseran alokasi angkatan kerja, membandingkan karakteristik ekonomi agraris, industri, dan ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge economy). Dokumen ini juga menjelaskan karakteristik kunci dari empat masyarakat dasar: prasejarah, agraris, industri, dan masyarakat berbasis pengetahuan, dengan membandingkan aspek teknologi, ekonomi, sistem sos…

Banyak Opini Tanpa Fakta

Dokumen ini berisi wawancara khusus dengan Dr. Rizal Ramli, Menko Perekonomian saat itu, mengenai kondisi ekonomi Indonesia yang menurutnya sudah mencapai titik balik dan memasuki tahap pemulihan, meskipun banyak pengamat melontarkan opini negatif tanpa fakta. Rizal Ramli menjelaskan perbedaan antara real economy dan virtual economy, serta memberikan data-data fundamental ekonomi yang menunjukk…

Indonesian Cellular Business

Dokumen ini membahas bisnis seluler di Indonesia, dengan fokus pada Telkomsel, Satelindo, dan IM3. Dokumen ini mencakup komposisi kepemilikan saham, sorotan keuangan, dan perkiraan nilai bisnis seluler untuk perusahaan-perusahaan tersebut.

IMF's Pressure on Indonesia Unjustified

Dokumen ini membahas tekanan IMF terhadap Indonesia, khususnya terkait dengan tidak dicairkannya bantuan $400 juta. Penulis berpendapat bahwa sikap keras IMF ini tidak beralasan, mengingat Indonesia telah memenuhi sebagian besar persyaratan Letter of Intent. Artikel ini menyoroti permasalahan audit Bank Indonesia yang menunjukkan hilangnya lebih dari $9 miliar, dan bahwa pemerintah Indonesia me…

An Unhappy New Start for the US Dollar in 2003

Dokumen ini membahas penurunan nilai Dolar AS di awal tahun 2003, yang mencapai level terendah dalam 18 bulan terhadap Euro. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap penurunan ini meliputi kekhawatiran perang dengan Irak, perjuangan melawan terorisme, meningkatnya ketegangan antara Korea Utara dan AS, defisit neraca pembayaran AS, dan tingkat suku bunga rendah untuk Dolar AS. Dokumen ini juga …

Bentuk Pengakhiran Bantuan IMF

Artikel ini membahas pilihan-pilihan atau opsi-opsi mengenai cara mengakhiri program bantuan darurat IMF (Extended Fund Facility/EFF), terutama apakah Indonesia harus tetap dimandori oleh IMF atau tidak. Penulis, Kwik Kian Gie, berpendapat bahwa Indonesia seharusnya melunasi seluruh utangnya kepada IMF agar terbebas dari pemandoran, karena utang tersebut tidak bisa digunakan sebelum cadangan de…

IMF Akui tak Kuasai Masalah Mikro

Artikel ini membahas tentang diagnosis krisis ekonomi Indonesia oleh Dana Moneter Internasional (IMF) yang dinilai keliru, serta pengakuan pejabat senior IMF bahwa lembaga tersebut tidak menguasai masalah mikro ekonomi di Indonesia. Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli, ekonom Frans Seda, Arief R. Karseno, dan Putu Ary Suta memberikan pandangan kritis terhadap rekomendasi kebijakan IMF yang di…

BPS Perlu Lebih Independen

Komisi XI DPR merespons positif tuntutan Tim Indonesia Bangkit (TIB) untuk menyelidiki kredibilitas dan independensi Badan Pusat Statistik (BPS). Komisi XI setuju adanya evaluasi terhadap payung hukum BPS agar lebih independen, khususnya Peraturan Presiden (Perpres) No 11 Tahun 2005 yang menyebutkan bahwa BPS dikoordinasikan oleh menteri negara perencanaan pembangunan nasional, padahal menurut …

DPR Harus Awasi Ketat Kinerja BPS

Artikel ini membahas mengenai perlunya pengawasan ketat DPR terhadap kinerja Badan Pusat Statistik (BPS) karena hasil kerjanya menjadi acuan pemerintah, khususnya terkait data statistik ekonomi. Ismed Hasan Putro, Ketua Masyarakat Profesional Madani, menyoroti objektivitas dan kredibilitas BPS, menekankan bahwa BPS harus dibenahi secara mendasar jika terindikasi manipulasi data. Ia juga menging…

JANGAN REKAYASA DATA BPS Harus Jaga Integritas

Artikel ini membahas pentingnya Badan Pusat Statistik (BPS) menjaga integritas data statistik, terutama mengenai kemiskinan dan pengangguran, agar tidak dimanipulasi untuk mendongkrak citra pemerintah. Tokoh nasional seperti Hidayat Nur Wahid, Akbar Tandjung, dan Tjahjo Kumolo menyoroti perlunya BPS bekerja profesional, netral, dan objektif sebagai rujukan kebijakan pemerintah.