Kebijakan Uang Ketat, Keliru

Artikel ini membahas pandangan Rizal Ramli mengenai kebijakan uang ketat yang diterapkan pemerintah untuk mengatasi krisis finansial. Menurutnya, kebijakan tersebut keliru dan menyarankan pemerintah untuk menurunkan suku bunga bank agar sektor riil bisa berjalan, serta tidak hanya menuruti kemauan IMF. Ia juga menyoroti bahwa kenaikan inflasi bukan hanya akibat kebijakan tersebut, melainkan kar…

KBI: Tim Ekonomi Mistis dan ABS

Artikel ini membahas kritik Komite Bangkit Indonesia (KBI) terhadap tim ekonomi pemerintah yang dinilai "mistis dan asal bapak senang (ABS)" dalam mengantisipasi harga minyak hingga US$100 per barel. Kritik ini didasarkan pada sembilan langkah fiskal yang disiapkan pemerintah. Rizal Ramli, Ketua Umum KBI, berpendapat bahwa sembilan langkah tersebut tidak cerdas dan lebih mengedepankan sikap ABS…

BPK Audit Usaha Migas; Ada Indikasi Penyimpangan Pengadaan Minyak

Dokumen ini adalah artikel berita dari harian Kompas yang melaporkan rencana Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memperluas audit di kegiatan usaha hilir migas, khususnya pada perdagangan minyak dan trader minyak, menyusul indikasi adanya penyimpangan dan dominasi perusahaan tertentu dalam pengadaan minyak dan BBM. Ketua BPK Anwar Nasution menyatakan tim akan bekerja setelah Lebaran dan berang…

Limbung Setelah Kongsi Pecah

Dokumen ini berisi beberapa artikel ekonomi dari majalah Tempo, edisi 30 Maret 2008. Topik-topik yang dibahas meliputi: Kolapsnya maskapai Adam Air setelah pecahnya kongsi antara Hary Tanoesoedibjo (PT Bhakti Investama) dan keluarga Suherman. Artikel ini merinci konflik internal, tuduhan ketidaktransparanan, masalah keuangan, dan insiden penerbangan Adam Air. Tantangan pemerintah Indonesia da…

Mencari Format Privatisasi BUMN yang Tepat

Artikel ini membahas mengenai format privatisasi BUMN yang tepat agar tidak merugikan negara. Penulis menganalisis beberapa kasus privatisasi BUMN di Indonesia, seperti BNI, PGN, Semen Gresik, BCA, dan Indosat, yang dinilai tidak optimal hasilnya. Penulis juga mengemukakan problem-problem privatisasi BUMN di Indonesia, antara lain ketergantungan pada keputusan politik DPR dan kaitannya dengan p…

“Ngemis Recehan, Gadaikan Peraturan ke Asing"

Rizal Ramli, Ketua Komite Bangkit Indonesia (KIB), mengkritik kebijakan ekonomi pemerintah. Ia menyatakan bahwa Indonesia kaya sumber daya alam, namun pemimpinnya bermental inlander, sehingga "cawan emas" digunakan untuk "ngemis uang pinjaman recehan". Sebagai contoh, ia menyebut utang ke Bank Dunia sebesar 300 juta dolar AS dengan syarat perubahan UU Migas, yang salah satu pasalnya membatasi…

'Cari solusi di luar pengalihan subsidi BBM'

Dokumen ini membahas mengenai seruan Komite Bangkit Indonesia yang dimotori Rizal Ramli untuk membatalkan kebijakan pengalihan subsidi BBM. Komite ini mendorong penyelesaian masalah BLBI, renegosiasi utang luar negeri, dan konversi BBM ke gas untuk kendaraan umum sebagai solusi menghadapi pembengkakan subsidi akibat lonjakan harga minyak mentah dunia. Iman Sugema dari Komite Indonesia Bangkit j…

Pembatasan BBM Bisa Timbulkan Masalah

Artikel ini membahas rencana pemerintah Indonesia untuk membatasi penggunaan BBM jenis Premium bersubsidi (oktan 88) dan mengalihkannya ke Pertamax (oktan 90). Komite Bangkit Indonesia (KBI), diwakili oleh Ketua Umum Rizal Ramli, menolak rencana ini karena dinilai berpotensi menimbulkan masalah bahkan kerusuhan, serta menunjukkan kepanikan pemerintah. Ekonom Indef Iman Sugema, pengamat ekonomi …

Pembatasan Premium Picu Masalah Baru

Artikel ini membahas penolakan Komite Bangkit Indonesia (KBI) terhadap rencana pemerintah membatasi konsumsi premium bersubsidi dan mengalihkannya ke premium beroktan 90 dan Pertamax. KBI berpendapat bahwa kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan masalah baru seperti kepanikan dan penyelundupan. Ketua Umum KBI Rizal Ramli mengemukakan alternatif lain seperti negosiasi ulang utang luar negeri, …

Soal Kemiskinan dan Pengangguran Berkurang Metodologi Data Orang Miskin Direk…

Artikel ini membahas dugaan rekayasa data kemiskinan dan pengangguran oleh pemerintah SBY-Kalla pada tahun 2007. Rizal Ramli, Ketua Tim Indonesia Bangkit (TIB) dan bekas Menko Ekuin, menyatakan bahwa data kemiskinan dihitung sebelum kenaikan BBM, sehingga seolah-olah tingkat kemiskinan menurun. Ia menuding rekayasa metodologi ini dibantu oleh staf Bank Dunia. Adhie M Massardi menambahkan bahwa …

Govt Criticized for Implementing Neoliberal Policies

Artikel ini membahas kritik terhadap pemerintah Indonesia yang menerapkan kebijakan ekonomi neoliberal, atau "Washington Consensus," yang diklaim Rizal Ramli (mantan menko perekonomian) telah menyebabkan kemiskinan struktural dan peningkatan pengangguran. Pengaruh neoliberal terlihat dalam kebijakan yang mendukung kepentingan pemilik modal asing, seperti dalam UU Minyak dan Gas yang membatasi p…

Rizal Ramli Nilai Presiden Tidak Mampu Angkat Kesejahteraan Rakyat

Dokumen ini merupakan berita dari surat kabar Pelita yang diterbitkan pada 27 Desember 2007. Berita ini menyoroti pandangan Rizal Ramli yang mengkritik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) karena dianggap tidak mampu mengangkat kesejahteraan rakyat. Rizal Ramli membandingkan kondisi ekonomi tahun 1997-1998 dengan tahun 2007, menyatakan bahwa meskipun konglomerat dan profesional telah bangkit…

Pemerintah "On the Right Track" Dibantah

Artikel ini membahas bantahan terhadap pernyataan Presiden SBY bahwa pemerintahannya sudah berjalan di jalur yang benar ("on the right track"). Rizal Ramli, mantan Menko Perekonomian, mengkritik kebijakan ekonomi pemerintah SBY-JK, khususnya terkait penyerahan stabilitas harga komoditas pada mekanisme pasar yang mengakibatkan kenaikan harga bahan pokok dan pelemahan masyarakat. Ia juga menyorot…

Akibat Kebijakan Pro Pasar Ugal-ugalan

Dokumen ini berisi wawancara dengan Rizal Ramli mengenai kritiknya terhadap kebijakan pemerintah yang pro pasar bebas dan menyebabkan kemiskinan petani, kenaikan harga kebutuhan pokok, serta ketergantungan pada impor. Rizal Ramli juga mengkritik kurangnya kemampuan pemerintah dalam mengantisipasi masalah pangan dan solusi yang ditawarkan.

Pejabat Saat Itu Harus Bertanggung Jawab

Artikel ini membahas kasus dugaan penyimpangan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli menyatakan bahwa Lembaga Moneter Internasional (IMF) paling bertanggung jawab karena memaksa penutupan 16 bank pada November 1997 tanpa persiapan memadai, yang menyebabkan penarikan tabungan massal, anjloknya nilai rupiah, dan aliran modal keluar. Rizal juga menyar…

Kelemahan Manajemen Fiskal Terulang Kambali

Artikel ini membahas kelemahan manajemen fiskal Indonesia yang terulang kembali pada tahun 2008, dampak kenaikan harga minyak dan pangan dunia terhadap ekonomi Indonesia, serta kritik terhadap kebijakan pemerintah terkait pertanian, energi, dan program pengentasan kemiskinan. Penulis menyoroti masalah inflasi makanan, percepatan de-industrialisasi, kelambanan pembangunan infrastruktur, dan kega…

Kedaulatan Pangan Di Tahun Balon

Dokumen ini membahas kondisi ekonomi Indonesia pada tahun 2008 yang digambarkan sebagai "Tahun Balon" oleh lembaga riset Econit. Artikel ini menyoroti tiga gelombang krisis ekonomi ("tsunami ekonomi") yang melanda Indonesia: krisis harga BBM, krisis karbohidrat (beras, terigu, gula), dan krisis protein (kedelai, minyak goreng). Dijelaskan bahwa harga sembako melambung tinggi, dan kasus-kasus se…

Econit: 2008, Tahun Balon

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

RR.EKO

Econit Peringatkan Besarnya Aliran Modal Spekulatif Waspadai Financial Bubble

Artikel ini membahas prediksi Econit mengenai perekonomian Indonesia pada tahun 2008 yang akan menghadapi guncangan akibat derasnya aliran modal spekulatif (hot money), ancaman harga pangan, dan gejala kredit macet. Direktur Utama Econit, Rizal Ramli, menyatakan tahun 2008 sebagai "tahun balon" karena telah terbentuk dan diperkirakan akan semakin menggelembungnya "financial bubble" sejak 2007, …

Econit menilai Indonesia Rentan Krisis

Artikel ini membahas kekhawatiran Econit Advisory Group tentang perekonomian Indonesia pada tahun 2008 yang digambarkan seperti "balon finansial" yang rentan kempis atau meledak. Ketua Econit, Rizal Ramli, menjelaskan bahwa penggelembungan ini tidak didukung oleh produktivitas, daya saing, dan investasi sektor riil. Ia memperingatkan risiko terulangnya krisis ekonomi 1997-1998 jika balon terseb…

Ekonomi Indonesia 2008 akan Hadapi Hambatan Berat

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

RR.EKO

Kedelai Dalam Negeri Makin Hancur Akibat Kebijakan Baru Pemerintah

Artikel berita ini membahas kebijakan pemerintah yang menurunkan tarif bea masuk kacang kedelai dari 10% menjadi 0%. Para pengamat, seperti Rizal Ramli dan HS Dillon, mengecam kebijakan ini karena dinilai tidak efektif dan justru dapat menghancurkan produksi kedelai dalam negeri. Mereka berpendapat bahwa persoalan utama terletak pada rendahnya kapasitas produksi nasional dan menyarankan pemerin…

Ekonomi akan Alami Guncangan

Artikel ini membahas prediksi Econit Advisory Group mengenai guncangan ekonomi Indonesia di tahun 2008 akibat derasnya aliran hot money, ancaman kenaikan harga pangan, dan meningkatnya gejala subprime lending. Direktur Utama Econit, Rizal Ramli, membandingkan situasi ini dengan krisis moneter 1997-1998. Kenaikan nilai aset finansial juga memperlambat perkembangan sektor riil. Direktur Pelaksana…

Obligasi Global Bebani Anggaran

Artikel ini membahas langkah pemerintah Indonesia menerbitkan obligasi internasional senilai USD2 miliar yang dinilai membebani anggaran negara karena memiliki imbal hasil (yield) yang sangat tinggi dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya dalam 10 tahun terakhir. Rizal Ramli dari Econit Advisory mengkritik yield obligasi yang terlalu tinggi dan bertentangan dengan tren penurunan suku b…

Ekonomi 2008 Suram

Artikel ini membahas potensi gejolak ekonomi di Indonesia pada tahun 2008, yang dikhawatirkan dapat menyebabkan "hard landing" seperti krisis 1997-1998. Penyebab utamanya adalah gelembung finansial yang membesar sejak 2007 akibat aliran hot money dan missing link antara makroekonomi dan sektor riil. Selain itu, kelangkaan dan kenaikan harga pangan juga menjadi ancaman serius yang dapat memicu m…

Outlook 2008 Momok itu Bernama Kemiskinan

Dokumen ini membahas mengenai ancaman kemiskinan dan pengangguran di Indonesia pada tahun 2008, serta upaya pemerintah dalam menanganinya. Artikel ini menyoroti pro-kontra terkait data statistik kemiskinan dan pengangguran, dampak kenaikan harga BBM dan bencana alam, korelasi pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan, skenario pengangguran, serta program-program pemerintah.

Pentingnya Gas Reform

Dokumen ini membahas pentingnya reformasi di sektor gas, dengan poin-poin utama yaitu Rendahnya utilisasi gas dalam negeri (hanya 55%) karena keterlambatan pembangunan infrastruktur. PGN kehilangan fokus bisnis dengan menggarap hulu tanpa didukung kompetensi SDM, menyebabkan kerugian di tahun 2015. Disarankan PGN kembali fokus sebagai perusahaan infrastruktur gas. Harga gas yang mahal akibat in…

BI Proyeksi Defisit Transaksi Berjalan Tahun Ini Membengkak jadi US$ 25 Miliar

Bank Indonesia (BI) memproyeksikan defisit transaksi berjalan (CAD) tahun 2018 sebesar US$ 25 miliar, lebih besar dari tahun 2017 yang US$ 17,53 miliar. Deputi Gubernur Senior BI, Mirza Adityaswara, menyatakan bahwa CAD ini masih aman di bawah 3% dari PDB. Untuk membiayai CAD, dibutuhkan modal masuk, terutama ke portofolio. BI mereaktivasi Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang dapat dibeli asing…

Buldozer Rizal Ramli Beraksi: Cerita di balik pergeseran besar-besaran di Depkeu

Dokumen ini membahas pergeseran besar-besaran di Departemen Keuangan oleh Menteri Keuangan Rizal Ramli, termasuk pencopotan Ketua BPPN Edwin Gerungan. Artikel ini juga menyoroti alasan di balik pergantian pejabat seperti Dirjen Lembaga Keuangan dan Dirjen Bea & Cukai, serta membahas restrukturisasi utang Texmaco dan Chandra Asri. Selain itu, ada bagian tentang Bursa Efek Surabaya yang akan memp…

Awasi akuisisi Pertamina-Medco!

Artikel ini membahas dugaan adanya permainan di balik nilai IPO saham PT Krakatau Steel (KS) yang rendah, dan menyoroti kekhawatiran serupa terkait rencana akuisisi atau merger PT Pertamina (Persero) terhadap PT Medco Energi Internasional Tbk (MEI). Penulis menyerukan pengawasan ketat dari publik dan DPR untuk memastikan akuntabilitas transaksi ini, mengingat Pertamina adalah BUMN yang menerima…