Artikel ini membahas kiprah Rizal Ramli sebagai Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya yang baru. Rizal Ramli dikenal dengan gaya kritiknya yang blak-blakan atau disebut "Jurus Rajawali Ngepret" sebagai upaya shock therapy untuk memecah kebuntuan dan mempercepat perubahan. Artikel ini merinci kritik Rizal Ramli terhadap beberapa rencana pemerintah, seperti pembelian pesawat Airbus A…
Artikel ini membahas mengenai kegelisahan Dr. Rizal Ramli terhadap kondisi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla setelah tiga tahun menjabat. Rizal Ramli menawarkan konsep "Jalan Baru" sebagai solusi untuk membawa Indonesia keluar dari krisis dan kemiskinan, yang dideklarasikan melalui Komite Bangkit Indonesia. "Jalan Baru" diartikan sebagai jalan anti-neokolonialisme dan kemandiria…
Artikel ini membahas kegagalan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla (JK) dalam mencapai delapan target di bidang ekonomi sepanjang tahun 2007, menurut Tim Indonesia Bangkit (TIB) dan Rizal Ramli. Kegagalan tersebut mencakup penggunaan APBN sebagai stimulus ekonomi, penurunan produksi minyak, kesejahteraan rakyat, kenaikan harga kebutuhan pokok, deindustrialisasi, janji se…
Artikel ini membahas kinerja makroekonomi Indonesia pada tahun 2007 yang dianggap lumayan baik, terutama karena peningkatan ekspor dan aliran modal spekulatif. Namun, penulis menyoroti pembentukan "balon finansial" yang diperkirakan akan semakin membesar pada tahun 2008, dengan kesenjangan yang melebar antara sektor finansial dan sektor riil. Artikel ini juga membahas kemungkinan resesi di Amer…
Artikel ini membahas dugaan kesulitan yang dihadapi sejumlah pengusaha besar dalam memperpanjang utang luar negeri mereka, terutama setelah kemerosotan nilai tukar rupiah dan krisis valuta asing. Beban ini sangat dirasakan oleh peminjam yang tidak melakukan hedging. Penjadwalan kembali utang menjadi pilihan utama, namun tergantung pada kesediaan pemberi pinjaman. Artikel ini juga menyoroti kekh…
Artikel ini membahas analisis dan proyeksi ekonomi Indonesia tahun 1996 oleh ECONIT Advisory Group. Mereka meramalkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,3%, namun dengan "awan mendung" berupa defisit transaksi berjalan yang tinggi dan inflasi. Artikel ini juga menyoroti bahaya "angin Taifun" (gejolak finansial global) dan pentingnya pengelolaan ekonomi yang konservatif. Pembahasan juga menyentuh kon…
Dokumen ini mengusulkan "Skenario Indonesia bangkit" yang berisi 15 langkah strategis untuk pemulihan ekonomi, terdiri dari 7 langkah jangka pendek dan 8 langkah jangka panjang. Langkah pertama yang disarankan adalah mengakhiri program Dana Moneter Internasional (IMF) karena dampaknya yang negatif terhadap kebangkrutan usaha, perbankan nasional, dan peningkatan utang. Dokumen ini juga mengusulk…
Pemerintah berencana mengizinkan SPBU swasta (asing) untuk menjual Premium RON 90, yang tidak akan disubsidi. Rencana ini dikritik karena dianggap sebuah kemunduran dan hanya memudahkan SPBU swasta. Anggota Komite Indonesia Bangkit (KIP) Iman Sugema menyarankan agar pemerintah mengubah mekanisme subsidi bahan bakar daripada membatasi penggunaan premium, sementara Rizal Ramli menyarankan pemerin…
Artikel ini membahas tiga tantangan utama yang dihadapi Indonesia setelah era Orde Baru: transisi menuju demokrasi, pemulihan ekonomi, dan implementasi desentralisasi. Dokumen ini menyoroti bahwa meskipun ekonomi menunjukkan tanda-tanda pemulihan pada tahun 2000, masih ada kelemahan yang perlu ditangani, terutama nilai tukar rupiah yang lemah dan kenaikan suku bunga. Rizal Ramli berpendapat bah…
Dokumen ini menyajikan perbandingan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Rancangan Perubahan APBN untuk tahun anggaran 1998/1999. Dokumen ini memuat detail penerimaan dan pengeluaran, termasuk penerimaan dalam negeri (migas dan non-migas) serta pengeluaran rutin dan pembangunan, yang dibagi berdasarkan sektor dan subsektor.
Artikel ini membahas merosotnya nilai tukar rupiah dan kebijakan moneter yang dinilai tidak efektif dan berpotensi menjadi "bom waktu" bagi ekonomi masyarakat. Krisis likuiditas yang terjadi menyebabkan bank-bank kesulitan dan bunga pinjaman melonjak tajam. Krisis ini juga dipicu oleh kebijakan yang terkesan panik dari otoritas moneter.
Dokumen ini berisi desakan dari Komite Bangkit Indonesia (KBI) agar pemerintah membatalkan rencana pengalihan premium oktan 88 ke oktan 90. Rizal Ramli, Ketua Umum KBI, berpendapat bahwa pemerintah seharusnya menindak tegas para "mafia minyak" atau broker yang mengambil untung dari impor minyak, serta menegosiasi ulang utang-utang yang tidak seharusnya dibayar. Selain itu, pengamat ekonomi Iman…
Artikel ini melaporkan protes dari Komite Bangkit Indonesia (KBI) terhadap rencana pemerintah untuk membatasi konsumsi premium (RON 88) dan mengalihkannya ke RON 90. KBI berpendapat bahwa rencana ini menunjukkan kepanikan dan ketidakmampuan tim ekonomi pemerintah dalam mencari solusi cerdas. Mereka menilai bahwa rencana tersebut hanyalah bentuk lain dari kenaikan harga BBM. Rizal Ramli, Ketua U…
Artikel ini membahas sosok Rizal Ramli, yang meskipun populer di dalam negeri, masih dinilai keliru oleh sebagian elite ekonomi sebagai figur anti-pasar dan inward looking. Dokumen ini membuktikan sebaliknya dengan menunjukkan partisipasinya dalam The United Nation's Second Advisory Panel Meeting di New York dan Washington DC pada Juni 2012, di mana ia akan memaparkan enam makalah. Sebagai pena…
Artikel ini melaporkan pernyataan Ketua Umum Komite Bangkit Indonesia (KBI), Rizal Ramli, yang menolak rencana pembatasan premium dan mendesak pemerintah untuk menindak tegas "mafia perminyakan". Ia berpendapat bahwa keterpurukan industri migas Indonesia disebabkan oleh tata niaga yang tidak tepat, yang memunculkan peran broker pemburu rente. Artikel ini juga menyinggung rencana pemerintah untu…
Artikel ini melaporkan skandal keuangan di PT Astra International. William Soeryadjaya, pendiri Astra, melaporkan keponakannya yang juga menjabat Presiden Direktur Astra, Theodore Permadi Rachmat, atas tuduhan penggelapan uang keluarga sebesar US$4 juta. Dokumen ini juga mengungkap transaksi gelap lain, seperti pinjaman ratusan miliar rupiah dari anak perusahaan Astra kepada salah satu pemegang…
Artikel ini berisi pandangan Rizal Ramli mengenai kondisi ekonomi Indonesia. Ia memperkirakan bahwa ekonomi Indonesia akan mengalami titik balik kebangkitan pada semester pertama 2006, namun ternyata prediksinya meleset. Ia mengkritik tim ekonomi pemerintahan yang dinilainya terlalu fokus pada indikator finansial dan mengabaikan sektor riil. Akibatnya, terjadi kelumpuhan pemerintahan (governmen…
Artikel ini berpendapat bahwa target infrastruktur pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak realistis dan persiapannya tidak memadai. Enam bulan setelah acara "Infrastructure Summit" pada Januari 2005, belum ada satu pun proyek infrastruktur yang dilaksanakan. Tim Ekonomi kabinet dinilai gagal memahami masalah riil dalam pembangunan infrastruktur. Penulis mengkritik target pembangunan …
Dokumen ini berpendapat bahwa pemulihan krisis ekonomi di Indonesia pasca-Soeharto membutuhkan pemimpin yang kredibel dan dipercaya, baik di dalam maupun luar negeri. Pemerintah Habibie dinilai sebagai "merek baru dengan barang lama" karena tim ekonominya berasal dari era Soeharto, sehingga tidak ada terobosan baru yang inovatif. Krisis ekonomi saat itu semakin memburuk, dibuktikan dengan kurs …
Artikel ini membahas kinerja PT Merpati Nusantara Airlines yang dinilai buruk dan tidak profesional oleh beberapa pihak. Rizal Ramli, Managing Director Econit Advisory Group, menduga adanya komisi dalam pembelian atau leasing pesawat dan kurangnya fokus pada manajemen profesional. Anggota Komisi VII DPR, Usman Ermulan, juga menyoroti seringnya penundaan penerbangan Merpati. Namun, Direktur Utam…
Artikel ini melaporkan bahwa data Badan Pusat Statistik (BPS) tentang penurunan pengangguran dinilai janggal oleh Tim Indonesia Bangkit (TIB). TIB berpendapat bahwa penurunan tingkat pengangguran terbuka yang diumumkan BPS tidak mencerminkan kondisi riil masyarakat. Kejanggalan ini, menurut TIB, disebabkan oleh peningkatan drastis pada rasio penciptaan lapangan kerja, peningkatan jumlah pekerja…
Artikel ini melaporkan desakan dari Tim Indonesia Bangkit (TIB) yang menunjuk beberapa angka indikator makro dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai menyesatkan dan syarat intervensi dari kepentingan pemerintah. TIB, yang diwakili oleh ekonom seperti Hendri Saparini, mempertanyakan kredibilitas dan independensi BPS, terutama setelah adanya Peraturan Presiden (PP) No. 11 tahun 2005 yang menghar…
Artikel ini berisi laporan bahwa Tim Indonesia Bangkit (TIB) mendesak DPR untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna mengkaji kredibilitas dan independensi Badan Pusat Statistik (BPS). TIB berpendapat bahwa data yang disajikan oleh BPS jauh dari fakta di lapangan dan cenderung bisa diintervensi oleh pemerintah. Kepala BPS, Rusman Heriawan, menanggapi bahwa data BPS bersifat objektif dan terbu…
Artikel ini membahas keraguan terhadap independensi dan kredibilitas Badan Pusat Statistik (BPS) setelah lembaga tersebut mengumumkan penurunan angka pengangguran dan inflasi. Tim Indonesia Bangkit (TIB) meminta DPR untuk menyelidiki kredibilitas BPS karena data yang dirilis dianggap tidak sesuai dengan kenaikan harga kebutuhan pokok di lapangan, terutama beras. TIB menyoroti bahwa metode pengh…
Artikel ini membahas keraguan yang diungkapkan oleh Tim Indonesia Bangkit mengenai independensi Badan Pusat Statistik (BPS). Juru bicara tim, Hendri Saparini, menyatakan bahwa posisi BPS di bawah Bappenas membuka peluang intervensi pemerintah, yang dibuktikan dengan adanya beberapa data yang dianggap tidak akurat, seperti data inflasi. Di sisi lain, Kepala BPS, Rusman Heriawan, membantah adanya…
Dokumen ini menganalisis program Inpres Desa di Indonesia, dengan fokus pada ekonomi "Swadaya" (partisipasi masyarakat dalam bentuk kontribusi tenaga kerja atau material). Penulis membahas tujuan program Inpres Desa untuk mengembangkan infrastruktur desa dan meningkatkan kemandirian desa melalui gotong royong. Dokumen ini juga menganalisis variasi kinerja regional dalam implementasi program ini…
Artikel ini membahas mengenai Peraturan Pemerintah (PP) No. 11/2005 tentang koordinasi Badan Pusat Statistik (BPS) dengan Bappenas yang dianggap Tim Indonesia Bangkit (TIB) membuat BPS tidak independen. TIB mendesak DPR untuk mencabut PP tersebut agar BPS lebih kredibel dan independen. Mereka juga menyarankan pembenahan metodologi survei BPS dengan melibatkan akademisi untuk akses database dan …
Dokumen ini merupakan studi kasus mengenai rancangan kebijakan ekonomi internasional untuk negara berkembang, dengan fokus pada Kolombia. Studi ini menganalisis permasalahan ekonomi Kolombia seperti penurunan pertumbuhan PDB, kesulitan impor, kapasitas berlebih, pengangguran tinggi, dan masalah neraca pembayaran. Tim studi mengembangkan kebijakan promosi ekspor dengan menganalisis sektor-sektor…
Artikel ini merupakan rubrik "Pro Kontra" yang menampilkan pandangan dari dua orang: Bismar Siregar (saat itu Hakim Agung RI) vs R. Ramli (saat itu Group Managing Director, Econit Advisory Group). Dokumen ini membahas polemik seputar status hukum dua pejabat tinggi, Sudomo dan J.B. Sumarlin, dalam kasus skandal kredit Bapindo yang melibatkan Eddy Tansil senilai Rp1,3 triliun. Artikel ini menyaj…