Artikel ini membahas mengenai perlunya pengawasan ketat DPR terhadap kinerja Badan Pusat Statistik (BPS) karena hasil kerjanya menjadi acuan pemerintah, khususnya terkait data statistik ekonomi. Ismed Hasan Putro, Ketua Masyarakat Profesional Madani, menyoroti objektivitas dan kredibilitas BPS, menekankan bahwa BPS harus dibenahi secara mendasar jika terindikasi manipulasi data. Ia juga menging…
Artikel ini membahas mengenai Peraturan Pemerintah (PP) No. 11/2005 tentang koordinasi Badan Pusat Statistik (BPS) dengan Bappenas yang dianggap Tim Indonesia Bangkit (TIB) membuat BPS tidak independen. TIB mendesak DPR untuk mencabut PP tersebut agar BPS lebih kredibel dan independen. Mereka juga menyarankan pembenahan metodologi survei BPS dengan melibatkan akademisi untuk akses database dan …