Artikel ini membahas wawancara dengan Dr. Rizal Ramli, 61, yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya. Beliau berbagi wawasan tentang karirnya yang panjang dan portofolio jabatannya saat ini. Wawancara tersebut mencakup topik-topik seperti pentingnya sektor maritim bagi Indonesia, upaya pemerintah untuk mengatasi penangkapan ikan ilegal, kebutuhan untuk meningk…
Dokumen ini adalah siaran pers yang dikeluarkan oleh Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) pada tanggal 29 April 2011. Isi siaran pers ini mengumumkan rencana aksi May Day 2011 oleh KAJS yang akan melibatkan lebih dari 50 ribu anggota dan simpatisan di berbagai provinsi. Tujuan utama aksi ini adalah mendesak DPR dan Pemerintah untuk segera mengesahkan RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), …
Artikel ini membahas kesiapan DPR untuk merevisi undang-undang (UU) yang diduga disusupi kepentingan asing. DPR meminta Badan Intelijen Negara (BIN) menyampaikan data resmi terkait UU tersebut. Muncul juga desakan agar pansus, panja DPR, dan wakil pemerintah yang terlibat dalam penggodokan UU bertanggung jawab. Artikel ini merangkum pendapat dari berbagai tokoh, termasuk Wakil Ketua DPR RI Priy…
Dokumen ini berisi beberapa artikel berita dan surat terkait permasalahan penggabungan (merger) antara PT Natour dan PT Hotel Indonesia Internasional (HII) yang dianggap batal demi hukum. Artikel-artikel tersebut menyoroti berbagai pelanggaran peraturan pemerintah dalam proses penggabungan, kerugian yang mungkin terjadi, serta dampaknya terhadap karyawan dan negara. Dokumen ini juga mencakup su…
Dokumen ini berisi kliping berita dari berbagai media massa (Kompas, Bisnis Indonesia, Media Indonesia, Republika, Detik.com, Satunet.com, Indonesiamu.com) mengenai hasil rapat monitoring program percepatan pemulihan ekonomi yang dilaksanakan pada Senin, 3 Juli 2000. Topik utama yang dibahas adalah persetujuan Presiden Abdurrahman Wahid terkait kenaikan tarif angkutan umum (darat, laut, sungai,…
Dokumen ini adalah siaran pers tentang Proyek Percepatan dan Diversifikasi Listrik (PPD-Listrik) yang diluncurkan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli, menyatakan bahwa target pembangunan 35.000 MW tidak realistis dan dapat membahayakan keuangan PLN karena akan ada surplus kapasitas sebesar 21.331 MW yang harus dibayar ol…
Transkrip diskusi Format Politik Baru untuk Menjembatani antara Kepentingan Publik dengan Kebijakan Publik yang dilaksanakan oleh LP3ES