Dokumen ini adalah kliping berita dari beberapa media massa (Rakyat Merdeka, Bisnis Indonesia, Media Indonesia, Koran Tempo, The Jakarta Post) yang terbit pada tahun 2002. Artikel-artikel ini berfokus pada pandangan dan kritik Rizal Ramli, mantan Menko Perekonomian, terhadap IMF dan kebijakan ekonomi pemerintah Indonesia terkait IMF. Rizal Ramli secara konsisten menyuarakan penolakan terhadap p…
Dokumen ini adalah kumpulan kliping berita dari tahun 2001 yang sebagian besar berfokus pada pernyataan dan kebijakan Rizal Ramli sebagai Menko Perekonomian. Berita-berita tersebut mencakup berbagai topik ekonomi seperti: Usulan pembubaran Tim Koordinasi Telematika Indonesia (TKTI) dan pembentukan Komisi Pengembangan Industri Informatika dan Telekomunikasi Indonesia (PIITI). Strategi pemerint…
Rizal Ramli, Ketua Komite Bangkit Indonesia (KIB), mengkritik kebijakan ekonomi pemerintah. Ia menyatakan bahwa Indonesia kaya sumber daya alam, namun pemimpinnya bermental inlander, sehingga "cawan emas" digunakan untuk "ngemis uang pinjaman recehan". Sebagai contoh, ia menyebut utang ke Bank Dunia sebesar 300 juta dolar AS dengan syarat perubahan UU Migas, yang salah satu pasalnya membatasi…
Artikel ini membahas kritik terhadap pemerintah Indonesia yang menerapkan kebijakan ekonomi neoliberal, atau "Washington Consensus," yang diklaim Rizal Ramli (mantan menko perekonomian) telah menyebabkan kemiskinan struktural dan peningkatan pengangguran. Pengaruh neoliberal terlihat dalam kebijakan yang mendukung kepentingan pemilik modal asing, seperti dalam UU Minyak dan Gas yang membatasi p…
Dokumen ini berisi wawancara dengan Rizal Ramli mengenai kritiknya terhadap kebijakan pemerintah yang pro pasar bebas dan menyebabkan kemiskinan petani, kenaikan harga kebutuhan pokok, serta ketergantungan pada impor. Rizal Ramli juga mengkritik kurangnya kemampuan pemerintah dalam mengantisipasi masalah pangan dan solusi yang ditawarkan.
Artikel ini membahas bagaimana kelompok ekonom yang dikenal sebagai "Mafia Berkeley" telah menentukan strategi dan kebijakan ekonomi Indonesia selama hampir 40 tahun (1966-2006). Artikel ini mengkritik dampak kebijakan kelompok tersebut yang menyebabkan Indonesia tertinggal dibandingkan negara-negara Asia lainnya, ketimpangan pendapatan, utang besar, dan kerapuhan struktural ekonomi. Artikel in…
Dokumen ini adalah wawancara dengan Joseph E. Stiglitz, seorang ekonom penerima Nobel dan kritikus IMF. Stiglitz membahas pandangannya tentang peran IMF, kritik terhadap kebijakan IMF, terutama selama krisis Asia, dan isu-isu terkait liberalisasi pasar modal. Dia juga berbicara tentang perlunya keseimbangan antara peran pasar dan pemerintah, serta eksplorasi kontrol modal.
Artikel ini membahas kondisi ekonomi Indonesia yang terburuk dalam 32 tahun terakhir pada saat artikel ini ditulis. Krisis ekonomi yang terjadi sangat parah, dan berbagai kebijakan ekonomi yang dibuat oleh Kabinet Pembangunan VII maupun Kabinet Habibie tidak menunjukkan kemanjuran. Artikel ini menekankan bahwa penyelesaian masalah ekonomi lebih ditentukan oleh legitimasi politis daripada kebija…
Artikel berita ini membahas kekhawatiran bahwa ekonomi Indonesia hanya bisa bertahan tiga bulan pada saat artikel ini ditulis karena tidak memiliki daya dukung yang memadai, dan pemerintah dikhawatirkan tidak mampu membayar gaji PNS dan ABRI. Direktur Econit, Rizal Ramli, menyatakan bahwa penyelesaian masalah politik adalah kunci pemulihan ekonomi, tetapi pemerintah Habibie saat itu tidak memil…
Dokumen ini berisi kumpulan berita dan analisis mengenai keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk membubarkan Consultative Group on Indonesia (CGI) pada tahun 2007. Berita-berita ini membahas berbagai sudut pandang terkait pembubaran CGI, termasuk alasan di balik keputusan tersebut (kemandirian ekonomi, posisi tawar Indonesia yang lemah, intervensi kreditor), tanggapan dari berba…
Artikel ini membahas kegagalan pemerintah SBY-JK dalam memperbaiki kesejahteraan rakyat pada tahun 2007. Pemerintah dituding memanipulasi data kemiskinan dan pengangguran serta memilih kebijakan "lepas tangan" terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok. Kebijakan yang tidak komprehensif, liberalisasi perdagangan dan industri, serta kebijakan fiskal konservatif disebut sebagai penyebab. Pertumbuhan…
Dokumen ini merupakan kliping berita yang merangkum hasil rapat monitoring program percepatan pemulihan ekonomi yang diselenggarakan pada Senin, 31 Juli 2000. Rapat ini membahas beberapa poin penting: Sarana Angkutan Perintis: Kondisi sarana angkutan perintis (laut, darat, udara) dinilai kurang memadai dan membahayakan, terutama angkutan perintis laut. Presiden mendukung usulan Menteri Perhubu…
Dokumen ini berisi beberapa artikel berita yang diterbitkan pada tanggal 24 dan 25 September 2008, membahas tentang gejolak finansial global, dampaknya terhadap perekonomian Indonesia, dan saran kebijakan yang harus diambil pemerintah. Isu-isu utama yang diangkat meliputi kerapuhan ekonomi Indonesia akibat financial bubble dan hot money, perlunya perubahan kebijakan ekonomi dari monetaris/neoli…
Artikel ini membahas kritik Rizal Ramli, Ketua Umum Komite Bangkit Indonesia, terhadap kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang terlalu fokus pada sektor keuangan dan mengabaikan sektor riil. Rizal Ramli menyatakan bahwa hal ini menyebabkan kemerosotan industri manufaktur, penurunan daya beli masyarakat, dan peningkatan jumlah rakyat miskin serta pengangguran. Ia ju…
Artikel ini membahas mengenai kegelisahan Dr. Rizal Ramli terhadap kondisi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla setelah tiga tahun menjabat. Rizal Ramli menawarkan konsep "Jalan Baru" sebagai solusi untuk membawa Indonesia keluar dari krisis dan kemiskinan, yang dideklarasikan melalui Komite Bangkit Indonesia. "Jalan Baru" diartikan sebagai jalan anti-neokolonialisme dan kemandiria…
Dokumen ini membahas peran Indonesia dalam G20, sebuah forum yang terdiri dari para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral dari 19 negara dan Uni Eropa. G20 dibentuk pada tahun 1999 dan para Kepala Negara/Pemerintahan G20 pertama kali bertemu pada tahun 2008 sebagai respons terhadap krisis keuangan 2008 dan pergeseran kekuatan ekonomi ke Asia. Dokumen ini menyoroti bahwa G20 adalah organisa…
Artikel ini membahas kinerja makroekonomi Indonesia pada tahun 2007 yang dianggap lumayan baik, terutama karena peningkatan ekspor dan aliran modal spekulatif. Namun, penulis menyoroti pembentukan "balon finansial" yang diperkirakan akan semakin membesar pada tahun 2008, dengan kesenjangan yang melebar antara sektor finansial dan sektor riil. Artikel ini juga membahas kemungkinan resesi di Amer…
Artikel ini berisi pandangan Rizal Ramli mengenai kondisi ekonomi Indonesia. Ia memperkirakan bahwa ekonomi Indonesia akan mengalami titik balik kebangkitan pada semester pertama 2006, namun ternyata prediksinya meleset. Ia mengkritik tim ekonomi pemerintahan yang dinilainya terlalu fokus pada indikator finansial dan mengabaikan sektor riil. Akibatnya, terjadi kelumpuhan pemerintahan (governmen…
Dokumen ini merupakan studi kasus mengenai rancangan kebijakan ekonomi internasional untuk negara berkembang, dengan fokus pada Kolombia. Studi ini menganalisis permasalahan ekonomi Kolombia seperti penurunan pertumbuhan PDB, kesulitan impor, kapasitas berlebih, pengangguran tinggi, dan masalah neraca pembayaran. Tim studi mengembangkan kebijakan promosi ekspor dengan menganalisis sektor-sektor…
Paper yang berisi tentang evaluasi terhadap paket-paket kebijakan ekonomiyang dikeluarkan oleh Menko Budiono. Dari evaluasi yang mendalam, maka dapat disebutkan bahwa paket-paket kebijakan ekonomi tersebut nyaring bunyinya, tetapi kosong isinya. Dari berbagai evaluasi tersebut di atas, menjadi sangat jelas kemudian, mengapa janji dan program ekonomi SBY-JK yang ambisius, tetapi achievable, tern…
Notulensi diskusi Kedai Kopi: Dari Seberang Istana, Rabu, 15 November 2017, di Restoran Ajag Ijig Jalan Ir. H. Juanda no. 14, Gambir, Jakarta. Diskusi yang membahas kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dalam diskusi ini pembicara memaparkan tentang prioritas yang harus diambil pemerintah dalam mengambil kebijakan dengan segala konsekuensi logis dari kebijakan tersebut.
Paper yang membahas lelemahan kebijakan dan strategi tim ekonomi dalam moratorium penghapusan utang dan Paris Club. Harapan seluruh rakyat untuk dapat mengurangi beban utang datang setelah Indonesia diguncang bencana Tsunami. Tawaran negara-negara kreditor untuk memberikan moratorium utang bagi Indonesia memberi harapan besar bagi rakyat untuk menikmati program pembangunan yang mampu mening…
Paper yang membahas tentang kebijaksanaan ekonomi Kabinet Pembangunan IV.
Makalah yang membahas secara singkat perkembangan perekonomian Indonesia, baik dari segi arah dan perubahan kebijakan perekonomian, serta penilaian terhadap kinerja dan indikator makroekonomi. Kemudian pembahasan akan fokus pada perkembangan pasar modal Indonesia, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan lebih lanjut, dan rekomendasi strategis untuk meningkatkan kinerja Pasar Modal Indonesia.
Makalah yang membahas secara singkat perkembangan perekonomian Indonesia, baik dari segi arah dan perubahan kebijakan perekonomian, serta penilaian terhadap kinerja dan indikator makroekonomi. Kemudian pembahasan akan fokus pada perkembangan pasar modal Indonesia, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan lebih lanjut, dan rekomendasi strategis untuk meningkatkan kinerja Pasar Modal Indonesia.
Artikel pendek yang mengupas dan mengkritisi langkah-langkah yang diambil oleh Kabinet Gotong Royong untuk mengatasi krisis. Penulis memaparkan ketidakjelasan strategi dan program pemerintah untuk memulihkan kondisi perekonomian. Langkah-langkah yang diambil tim ekonomi Kabinet Gotong Royong lebih banyak terjebak pada kegiatan seremonial atau konsolidasi politik dan pendekataan minimalis ala se…
Paper tentang analisis Kebijakan pemerintah setelah pengumuman kenaikan BBM di dalam negeri sesaat setelah pidato Presiden tentang RAPBN 1983/84.. Penulis berpendapat bahwa kebijakan-kebijakan ekonomi pemerintah yang secara eksplisit termuat dalam RAPBN 1983/84 merupakan contoh paket "stabilisasi ekonomi" yang konvensional. Paket "stabilisasi ekonomi" yang konvensional menurut penulis boleh…