Artikel ini melaporkan bahwa data Badan Pusat Statistik (BPS) tentang penurunan pengangguran dinilai janggal oleh Tim Indonesia Bangkit (TIB). TIB berpendapat bahwa penurunan tingkat pengangguran terbuka yang diumumkan BPS tidak mencerminkan kondisi riil masyarakat. Kejanggalan ini, menurut TIB, disebabkan oleh peningkatan drastis pada rasio penciptaan lapangan kerja, peningkatan jumlah pekerja…
Artikel ini melaporkan desakan dari Tim Indonesia Bangkit (TIB) yang menunjuk beberapa angka indikator makro dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai menyesatkan dan syarat intervensi dari kepentingan pemerintah. TIB, yang diwakili oleh ekonom seperti Hendri Saparini, mempertanyakan kredibilitas dan independensi BPS, terutama setelah adanya Peraturan Presiden (PP) No. 11 tahun 2005 yang menghar…
Artikel ini melaporkan bahwa Komisi XI DPR RI akan membentuk panitia kerja (panja) untuk membahas Badan Pusat Statistik (BPS). Pembentukan panja ini didasari oleh tuntutan dari Tim Indonesia Bangkit (TIB) agar data BPS lebih akurat dan institusinya lebih independen. Panja akan berfokus pada sistem, instrumen, dan asumsi yang digunakan BPS. Menteri PPN/Kepala Bappenas, Paskah Suzetta, berpendapa…
DPR menolak permintaan Tim Indonesia Bangkit (TIB) untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang akan menyelidiki kredibilitas dan independensi Badan Pusat Statistik (BPS). Ketua Komisi XI DPR, Awal Kusumah, menyatakan bahwa pembentukan pansus tersebut belum mendesak. Meskipun demikian, Komisi XI DPR menyetujui perlunya perbaikan kualitas data BPS. TIB berpendapat bahwa Peraturan Presiden No 11/…
Artikel ini berisi laporan bahwa Tim Indonesia Bangkit (TIB) mendesak DPR untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna mengkaji kredibilitas dan independensi Badan Pusat Statistik (BPS). TIB berpendapat bahwa data yang disajikan oleh BPS jauh dari fakta di lapangan dan cenderung bisa diintervensi oleh pemerintah. Kepala BPS, Rusman Heriawan, menanggapi bahwa data BPS bersifat objektif dan terbu…
Artikel ini membahas keraguan terhadap independensi dan kredibilitas Badan Pusat Statistik (BPS) setelah lembaga tersebut mengumumkan penurunan angka pengangguran dan inflasi. Tim Indonesia Bangkit (TIB) meminta DPR untuk menyelidiki kredibilitas BPS karena data yang dirilis dianggap tidak sesuai dengan kenaikan harga kebutuhan pokok di lapangan, terutama beras. TIB menyoroti bahwa metode pengh…
Artikel ini membahas keraguan yang diungkapkan oleh Tim Indonesia Bangkit mengenai independensi Badan Pusat Statistik (BPS). Juru bicara tim, Hendri Saparini, menyatakan bahwa posisi BPS di bawah Bappenas membuka peluang intervensi pemerintah, yang dibuktikan dengan adanya beberapa data yang dianggap tidak akurat, seperti data inflasi. Di sisi lain, Kepala BPS, Rusman Heriawan, membantah adanya…
Artikel ini membahas mengenai Peraturan Pemerintah (PP) No. 11/2005 tentang koordinasi Badan Pusat Statistik (BPS) dengan Bappenas yang dianggap Tim Indonesia Bangkit (TIB) membuat BPS tidak independen. TIB mendesak DPR untuk mencabut PP tersebut agar BPS lebih kredibel dan independen. Mereka juga menyarankan pembenahan metodologi survei BPS dengan melibatkan akademisi untuk akses database dan …
Menuntut Kredibilitas dan Independensi BPS adalah sebuah paper yang ditulis oleh Tim Indonesia Bangkit. Paper ini membahas tentang kredibilitas dan independesi BPS sebagai sebuah lembaga yang menjadi sumber data akurat dan vital terhadap kehidupan seluruh rakyat Indonesia. Data BPS merupakan sumber data bagi pemerintah dalam mengambil sebuah kebijakan. Jika kredibilitas dan independensi BPS dir…