Artikel ini membahas pandangan sejumlah pengamat dan pakar ekonomi mengenai kondisi ekonomi Indonesia. Mereka berkumpul di Hotel Regent dalam acara yang digelar Universitas Paramadina Mulya. Pembahasan mencakup perkiraan masa jabatan Presiden BJ Habibie, usulan untuk memblokir rekening pemegang paspor Indonesia di luar negeri (Hartojo Wignjowijoto memperkirakan sekitar 160 miliar dolar AS), ser…
Artikel ini membahas mengapa pemerintah BJ Habibie dan kabinetnya dianggap tidak memiliki legitimasi dan kredibilitas untuk memulihkan ekonomi Indonesia yang semakin parah pada tahun 1998. Penulis artikel berpendapat bahwa Sidang Umum Istimewa (SI) MPR RI untuk memilih presiden dan wakil presiden baru perlu dipercepat. Artikel ini juga menyoroti masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang…
Dokumen ini membahas gaya kepemimpinan populis Presiden B.J. Habibie di bulan pertamanya menjabat, yang ditandai dengan janji-janji subsidi untuk berbagai sektor seperti pendidikan, pupuk, dan kredit usaha kecil. Para kritikus khawatir hal ini akan menyebabkan hiperinflasi, pembengkakan anggaran negara, dan terus berlanjutnya keresahan sosial. Meskipun Habibie mendapat dukungan dari oposisi yan…
Paper yang membahas keretakan yang terjadi di tubuh politik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). ABRI seolah terbagi menjadi tiga kubu, yakni Merdeka Barat (Hankam), Merdeka Utara (Mabes AD), dan Cilangkap (Mabes ABRI). Terbentuknya kubu-kubu ini membuat rusaknya wibawa politik ABRI.
Petikan wawancara Toriq Hadad dan Ali Nur Yasin dari TEMPO Interaktif dengan ekonom kritis dan terkenal vokal, Dr. Rizal Ramli, tentang perkembangan ekonomi Indonesia pasca dua bulan jalannya pemerintahan baru di bawah Presiden B.J. Habibie.