Artikel ini berpendapat bahwa target infrastruktur pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak realistis dan persiapannya tidak memadai. Enam bulan setelah acara "Infrastructure Summit" pada Januari 2005, belum ada satu pun proyek infrastruktur yang dilaksanakan. Tim Ekonomi kabinet dinilai gagal memahami masalah riil dalam pembangunan infrastruktur. Penulis mengkritik target pembangunan …
Dokumen ini berpendapat bahwa pemulihan krisis ekonomi di Indonesia pasca-Soeharto membutuhkan pemimpin yang kredibel dan dipercaya, baik di dalam maupun luar negeri. Pemerintah Habibie dinilai sebagai "merek baru dengan barang lama" karena tim ekonominya berasal dari era Soeharto, sehingga tidak ada terobosan baru yang inovatif. Krisis ekonomi saat itu semakin memburuk, dibuktikan dengan kurs …
Artikel ini adalah wawancara dengan Rizal Ramli, Ketua KBI, mengenai tuduhan bahwa ia akan ditangkap karena diduga mendalangi demonstrasi menolak kenaikan BBM. Rizal Ramli menilai proses pemeriksaan tersebut bermuatan politik dan merupakan upaya pembunuhan karakter. Menanggapi isu ini, ia melakukan 'Safari Demokrasi' dengan mengunjungi tokoh-tokoh nasional seperti Taufik Kiemas, Amien Rais, dan…
Artikel ini membahas kinerja PT Merpati Nusantara Airlines yang dinilai buruk dan tidak profesional oleh beberapa pihak. Rizal Ramli, Managing Director Econit Advisory Group, menduga adanya komisi dalam pembelian atau leasing pesawat dan kurangnya fokus pada manajemen profesional. Anggota Komisi VII DPR, Usman Ermulan, juga menyoroti seringnya penundaan penerbangan Merpati. Namun, Direktur Utam…
Artikel ini melaporkan bahwa data Badan Pusat Statistik (BPS) tentang penurunan pengangguran dinilai janggal oleh Tim Indonesia Bangkit (TIB). TIB berpendapat bahwa penurunan tingkat pengangguran terbuka yang diumumkan BPS tidak mencerminkan kondisi riil masyarakat. Kejanggalan ini, menurut TIB, disebabkan oleh peningkatan drastis pada rasio penciptaan lapangan kerja, peningkatan jumlah pekerja…
Artikel ini melaporkan desakan dari Tim Indonesia Bangkit (TIB) yang menunjuk beberapa angka indikator makro dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai menyesatkan dan syarat intervensi dari kepentingan pemerintah. TIB, yang diwakili oleh ekonom seperti Hendri Saparini, mempertanyakan kredibilitas dan independensi BPS, terutama setelah adanya Peraturan Presiden (PP) No. 11 tahun 2005 yang menghar…
Artikel ini melaporkan bahwa Komisi XI DPR RI akan membentuk panitia kerja (panja) untuk membahas Badan Pusat Statistik (BPS). Pembentukan panja ini didasari oleh tuntutan dari Tim Indonesia Bangkit (TIB) agar data BPS lebih akurat dan institusinya lebih independen. Panja akan berfokus pada sistem, instrumen, dan asumsi yang digunakan BPS. Menteri PPN/Kepala Bappenas, Paskah Suzetta, berpendapa…
DPR menolak permintaan Tim Indonesia Bangkit (TIB) untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang akan menyelidiki kredibilitas dan independensi Badan Pusat Statistik (BPS). Ketua Komisi XI DPR, Awal Kusumah, menyatakan bahwa pembentukan pansus tersebut belum mendesak. Meskipun demikian, Komisi XI DPR menyetujui perlunya perbaikan kualitas data BPS. TIB berpendapat bahwa Peraturan Presiden No 11/…
Artikel ini berisi laporan bahwa Tim Indonesia Bangkit (TIB) mendesak DPR untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna mengkaji kredibilitas dan independensi Badan Pusat Statistik (BPS). TIB berpendapat bahwa data yang disajikan oleh BPS jauh dari fakta di lapangan dan cenderung bisa diintervensi oleh pemerintah. Kepala BPS, Rusman Heriawan, menanggapi bahwa data BPS bersifat objektif dan terbu…
Artikel ini membahas keraguan terhadap independensi dan kredibilitas Badan Pusat Statistik (BPS) setelah lembaga tersebut mengumumkan penurunan angka pengangguran dan inflasi. Tim Indonesia Bangkit (TIB) meminta DPR untuk menyelidiki kredibilitas BPS karena data yang dirilis dianggap tidak sesuai dengan kenaikan harga kebutuhan pokok di lapangan, terutama beras. TIB menyoroti bahwa metode pengh…
Artikel ini membahas keraguan yang diungkapkan oleh Tim Indonesia Bangkit mengenai independensi Badan Pusat Statistik (BPS). Juru bicara tim, Hendri Saparini, menyatakan bahwa posisi BPS di bawah Bappenas membuka peluang intervensi pemerintah, yang dibuktikan dengan adanya beberapa data yang dianggap tidak akurat, seperti data inflasi. Di sisi lain, Kepala BPS, Rusman Heriawan, membantah adanya…
Dokumen ini berisi transkrip pidato Dr. Rizal Ramli yang disampaikan pada acara KONSOLIDASI NASIONAL PEMUDA, MAHASISWA DAN AKTIVIS PERGERAKAN di Wisma PKBI, Jakarta Selatan, pada 24 April 2008. Pidato ini kemudian menjadi dasar bagi pemanggilan Dr. Rizal Ramli sebagai TERSANGKA oleh Direktur Keamanan & Trans Nasional Mabes Polri Brigadir Jenderal Polisi Drs Badrodin Haiti pada 5 Januari 2009. D…
Dokumen ini menganalisis program Inpres Desa di Indonesia, dengan fokus pada ekonomi "Swadaya" (partisipasi masyarakat dalam bentuk kontribusi tenaga kerja atau material). Penulis membahas tujuan program Inpres Desa untuk mengembangkan infrastruktur desa dan meningkatkan kemandirian desa melalui gotong royong. Dokumen ini juga menganalisis variasi kinerja regional dalam implementasi program ini…
Dokumen ini adalah "Buku Putih Perjuangan Mahasiswa 1978" yang disusun oleh Dewan Mahasiswa Institut Teknologi Bandung (DM ITB). Buku ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran kepada masyarakat luas mengenai alasan dan tujuan perjuangan mahasiswa pada tahun 1978. Dokumen ini menguraikan berbagai kepincangan dalam kepemimpinan nasional dan sistem pemerintahan di Indonesia pada saat itu, mencakup…
Dokumen ini adalah sebuah Curriculum Vitae (CV) atau resume dari Hera R. Ramli. Isinya mencakup informasi tentang pendidikan (gelar M.L.A. dari Harvard Graduate School of Design tahun 1988 dan gelar arsitektur dari Institut Teknologi Bandung tahun 1983), pengalaman kerja di beberapa perusahaan arsitektur dan lansekap di Boston, MA, Watertown, MA, dan Jakarta, Indonesia, serta proyek-proyek yang…
Artikel ini membahas mengenai Peraturan Pemerintah (PP) No. 11/2005 tentang koordinasi Badan Pusat Statistik (BPS) dengan Bappenas yang dianggap Tim Indonesia Bangkit (TIB) membuat BPS tidak independen. TIB mendesak DPR untuk mencabut PP tersebut agar BPS lebih kredibel dan independen. Mereka juga menyarankan pembenahan metodologi survei BPS dengan melibatkan akademisi untuk akses database dan …
Dokumen ini berisi lampiran-lampiran terkait pemulihan PT PLN, termasuk opsi-opsi pemulihan (restrukturisasi utang dan/atau revaluasi aset), surat undangan rapat terbatas dari Sekretariat Wakil Presiden mengenai kebijakan pemulihan PT PLN, surat Menteri Keuangan tentang restrukturisasi utang SLA PT (Persero) PLN, laporan Tim Keppres 133/2000 tentang perkembangan hasil renegosiasi kontrak khusus…
Dokumen ini merupakan wawancara dengan Dr. Rizal Ramli, Capres Dewan Integritas Bangsa dan Mantan Menteri Koordinator Perekonomian RI, yang diterbitkan di harian Rakyat Merdeka. Dalam wawancara ini, Rizal Ramli menyatakan bahwa setelah 63 tahun merdeka, mimpi mayoritas rakyat Indonesia belum terwujud dan sebagian besar masih kesulitan. Ia tertarik mengikuti konvensi DIB karena integritas tokoh-…
Dokumen ini merupakan studi kasus mengenai rancangan kebijakan ekonomi internasional untuk negara berkembang, dengan fokus pada Kolombia. Studi ini menganalisis permasalahan ekonomi Kolombia seperti penurunan pertumbuhan PDB, kesulitan impor, kapasitas berlebih, pengangguran tinggi, dan masalah neraca pembayaran. Tim studi mengembangkan kebijakan promosi ekspor dengan menganalisis sektor-sektor…
Dokumen ini adalah komik yang mengisahkan perjalanan hidup dan perjuangan Dr. Rizal Ramli, mulai dari masa kecilnya, kiprahnya sebagai mahasiswa ITB dan aktivis yang menentang kebijakan Orde Baru, karirnya di bidang ekonomi, perannya dalam pemerintahan (termasuk sebagai Kepala Bulog, Menko Perekonomian, dan Menteri Keuangan), inovasi serta terobosan yang dilakukannya, hingga pandangan dan perju…
Dokumen ini adalah ringkasan riwayat hidup dan memoar Dr. Rizal Ramli, yang mencakup profil singkat, bidang keahlian (ekonomi makro, keuangan, industri), riwayat pekerjaan, pendidikan, pengalaman organisasi, serta kegiatan dan tulisan ilmiahnya. Dokumen ini juga merinci kiprah Rizal Ramli selama menjabat di pemerintahan dari tahun 2000 hingga 2001, termasuk sebagai Kepala Bulog, Sekretaris Tim …
Dokumen ini merinci perjalanan dan kebijakan Rizal Ramli selama menjabat di pemerintahan Indonesia dari tahun 2000 hingga 2001, meliputi posisinya sebagai Kepala Bulog, Sekretaris Tim Monitoring Program Percepatan Pemulihan Ekonomi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK), dan Ketua Tim Keppres 133, hingga Menteri Keuangan. Dokumen ini menyoroti be…
Dokumen ini berisi transkrip wawancara dengan Rizal Ramli mengenai pengalamannya dalam gerakan mahasiswa tahun 1970-an. Wawancara ini mencakup motivasi awal Rizal Ramli untuk berjuang demi Indonesia yang demokratis, adil, dan sejahtera, perjalanannya berkeliling Jawa untuk memahami kondisi rakyat miskin, inisiatif "Gerakan Anti Kebodohan" yang berujung pada penetapan wajib belajar 6 tahun, dan …
Dokumen ini menjelaskan peran penting Rizal Ramli (RR) dalam pencanangan Program Wajib Belajar 6 tahun di Indonesia pada tahun 1984. Berawal dari pengalamannya mengikuti kuliah di Jepang dan perjalanannya menyusuri pantai utara Jawa, RR menyadari pentingnya pendidikan sebagai salah satu solusi kemiskinan. Ia kemudian memimpin "Gerakan Anti Kebodohan" (1976-1977) bersama mahasiswa lain dan berin…
Dokumen ini adalah sebuah puisi berjudul "Sajak Sebatang Lisong" karya WS Rendra. Puisi ini menggambarkan kritik sosial yang tajam terhadap kondisi Indonesia, menyoroti ketidakadilan, kemiskinan, kesenjangan sosial, dan kegagalan sistem pendidikan dan pemerintahan. Rendra menyuarakan keprihatinan terhadap jutaan anak-anak tanpa pendidikan, sarjana yang menganggur, dan kondisi rakyat yang tertin…
Paper yang merupakan bagian pertama dari rangkaian tulisan yang membahas tentang keterlibatan Dr. Rizal Ramli untuk menjadikan Indonesia lebih baik.
Artikel ini merupakan rubrik "Pro Kontra" yang menampilkan pandangan dari dua orang: Bismar Siregar (saat itu Hakim Agung RI) vs R. Ramli (saat itu Group Managing Director, Econit Advisory Group). Dokumen ini membahas polemik seputar status hukum dua pejabat tinggi, Sudomo dan J.B. Sumarlin, dalam kasus skandal kredit Bapindo yang melibatkan Eddy Tansil senilai Rp1,3 triliun. Artikel ini menyaj…
Artikel ini adalah sebuah obituari atau tulisan penghormatan untuk Rizal Ramli, yang digambarkan sebagai seorang patriot, ekonom, pembuat kebijakan, dan aktivis politik Indonesia. Tulisan ini mengisahkan perjalanan hidup dan karier Rizal Ramli, mulai dari masa kuliahnya di ITB, aktivitasnya sebagai aktivis mahasiswa yang membuatnya dipenjara pada era Orde Baru, hingga studinya di Jepang dan Bos…