Artikel ini membahas dugaan adanya komisi dan mark up dalam pembelian pesawat tempur Sukhoi dari Rusia. Dugaan ini mengarah pada keterlibatan sejumlah pihak swasta sebagai pialang. Salah satu nama yang disebut adalah Happy Hapsoro, menantu Presiden Megawati. Artikel ini juga menyoroti pembentukan Panitia Kerja (Panja) Sukhoi di DPR untuk mengusut kasus ini, serta tantangan yang dihadapi, sepert…
Artikel ini adalah laporan investigasi mengenai hubungan antara keluarga Riady dari Indonesia dengan Bill Clinton dan Gedung Putih. Laporan ini mengungkap bagaimana keluarga Riady memiliki pengaruh yang tidak biasa terhadap administrasi Clinton, yang dimulai dari koneksi bisnis mereka di Little Rock pada tahun 1980-an. Artikel ini juga membahas skandal di Worthen Bank and Trust yang hampir meru…
Artikel ini melaporkan protes dari Komite Bangkit Indonesia (KBI) terhadap rencana pemerintah untuk membatasi konsumsi premium (RON 88) dan mengalihkannya ke RON 90. KBI berpendapat bahwa rencana ini menunjukkan kepanikan dan ketidakmampuan tim ekonomi pemerintah dalam mencari solusi cerdas. Mereka menilai bahwa rencana tersebut hanyalah bentuk lain dari kenaikan harga BBM. Rizal Ramli, Ketua U…
Jajak pendapat ini menunjukkan bahwa setelah 18 bulan pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, publik semakin tidak puas dengan kinerjanya. Ketidakpuasan ini dominan dalam mengatasi masalah ekonomi, politik, dan penegakan hukum. Secara spesifik, 93 persen responden tidak puas dengan penanganan kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Sementara itu, 90 persen responden tidak puas dengan …
Artikel ini melaporkan pembentukan Komite Bangkit Indonesia (KBI) di Jawa Timur, yang dipimpin oleh Rizal Ramli. Tujuannya adalah untuk menyadarkan masyarakat akan kegagalan pembangunan selama 40 tahun terakhir dan pentingnya menemukan jalan baru menuju kemakmuran. Rizal Ramli juga menyerukan pentingnya memilih pemimpin yang peduli dengan rakyat dan mengkritik karakter pemimpin yang masih feoda…
Artikel ini membahas sosok Rizal Ramli, yang meskipun populer di dalam negeri, masih dinilai keliru oleh sebagian elite ekonomi sebagai figur anti-pasar dan inward looking. Dokumen ini membuktikan sebaliknya dengan menunjukkan partisipasinya dalam The United Nation's Second Advisory Panel Meeting di New York dan Washington DC pada Juni 2012, di mana ia akan memaparkan enam makalah. Sebagai pena…
Artikel ini melaporkan pernyataan Ketua Umum Komite Bangkit Indonesia (KBI), Rizal Ramli, yang menolak rencana pembatasan premium dan mendesak pemerintah untuk menindak tegas "mafia perminyakan". Ia berpendapat bahwa keterpurukan industri migas Indonesia disebabkan oleh tata niaga yang tidak tepat, yang memunculkan peran broker pemburu rente. Artikel ini juga menyinggung rencana pemerintah untu…
Artikel ini melaporkan skandal keuangan di PT Astra International. William Soeryadjaya, pendiri Astra, melaporkan keponakannya yang juga menjabat Presiden Direktur Astra, Theodore Permadi Rachmat, atas tuduhan penggelapan uang keluarga sebesar US$4 juta. Dokumen ini juga mengungkap transaksi gelap lain, seperti pinjaman ratusan miliar rupiah dari anak perusahaan Astra kepada salah satu pemegang…
Artikel ini melaporkan peluncuran buku "Trilogi Dosa Politik SBY-JK" karya pengamat politik Boni Hargens di Galeri Kafe, Taman Ismail Marzuki. Acara tersebut juga diisi dengan deklarasi yang menyerukan penolakan terhadap "politik janji," "politik citra," dan "politisi gagal" dari rezim SBY-JK. Pengamat politik Fadjroel Rachman berpendapat bahwa kebijakan pemerintah SBY-JK yang pro-Barat tidak b…
Artikel ini berisi pandangan Rizal Ramli mengenai kondisi ekonomi Indonesia. Ia memperkirakan bahwa ekonomi Indonesia akan mengalami titik balik kebangkitan pada semester pertama 2006, namun ternyata prediksinya meleset. Ia mengkritik tim ekonomi pemerintahan yang dinilainya terlalu fokus pada indikator finansial dan mengabaikan sektor riil. Akibatnya, terjadi kelumpuhan pemerintahan (governmen…
Artikel ini berpendapat bahwa target infrastruktur pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak realistis dan persiapannya tidak memadai. Enam bulan setelah acara "Infrastructure Summit" pada Januari 2005, belum ada satu pun proyek infrastruktur yang dilaksanakan. Tim Ekonomi kabinet dinilai gagal memahami masalah riil dalam pembangunan infrastruktur. Penulis mengkritik target pembangunan …
Dokumen ini berpendapat bahwa pemulihan krisis ekonomi di Indonesia pasca-Soeharto membutuhkan pemimpin yang kredibel dan dipercaya, baik di dalam maupun luar negeri. Pemerintah Habibie dinilai sebagai "merek baru dengan barang lama" karena tim ekonominya berasal dari era Soeharto, sehingga tidak ada terobosan baru yang inovatif. Krisis ekonomi saat itu semakin memburuk, dibuktikan dengan kurs …
Artikel ini adalah wawancara dengan Rizal Ramli, Ketua KBI, mengenai tuduhan bahwa ia akan ditangkap karena diduga mendalangi demonstrasi menolak kenaikan BBM. Rizal Ramli menilai proses pemeriksaan tersebut bermuatan politik dan merupakan upaya pembunuhan karakter. Menanggapi isu ini, ia melakukan 'Safari Demokrasi' dengan mengunjungi tokoh-tokoh nasional seperti Taufik Kiemas, Amien Rais, dan…
Artikel ini membahas kinerja PT Merpati Nusantara Airlines yang dinilai buruk dan tidak profesional oleh beberapa pihak. Rizal Ramli, Managing Director Econit Advisory Group, menduga adanya komisi dalam pembelian atau leasing pesawat dan kurangnya fokus pada manajemen profesional. Anggota Komisi VII DPR, Usman Ermulan, juga menyoroti seringnya penundaan penerbangan Merpati. Namun, Direktur Utam…
Artikel ini melaporkan bahwa data Badan Pusat Statistik (BPS) tentang penurunan pengangguran dinilai janggal oleh Tim Indonesia Bangkit (TIB). TIB berpendapat bahwa penurunan tingkat pengangguran terbuka yang diumumkan BPS tidak mencerminkan kondisi riil masyarakat. Kejanggalan ini, menurut TIB, disebabkan oleh peningkatan drastis pada rasio penciptaan lapangan kerja, peningkatan jumlah pekerja…
Artikel ini melaporkan desakan dari Tim Indonesia Bangkit (TIB) yang menunjuk beberapa angka indikator makro dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai menyesatkan dan syarat intervensi dari kepentingan pemerintah. TIB, yang diwakili oleh ekonom seperti Hendri Saparini, mempertanyakan kredibilitas dan independensi BPS, terutama setelah adanya Peraturan Presiden (PP) No. 11 tahun 2005 yang menghar…
Artikel ini melaporkan bahwa Komisi XI DPR RI akan membentuk panitia kerja (panja) untuk membahas Badan Pusat Statistik (BPS). Pembentukan panja ini didasari oleh tuntutan dari Tim Indonesia Bangkit (TIB) agar data BPS lebih akurat dan institusinya lebih independen. Panja akan berfokus pada sistem, instrumen, dan asumsi yang digunakan BPS. Menteri PPN/Kepala Bappenas, Paskah Suzetta, berpendapa…
DPR menolak permintaan Tim Indonesia Bangkit (TIB) untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang akan menyelidiki kredibilitas dan independensi Badan Pusat Statistik (BPS). Ketua Komisi XI DPR, Awal Kusumah, menyatakan bahwa pembentukan pansus tersebut belum mendesak. Meskipun demikian, Komisi XI DPR menyetujui perlunya perbaikan kualitas data BPS. TIB berpendapat bahwa Peraturan Presiden No 11/…
Artikel ini berisi laporan bahwa Tim Indonesia Bangkit (TIB) mendesak DPR untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna mengkaji kredibilitas dan independensi Badan Pusat Statistik (BPS). TIB berpendapat bahwa data yang disajikan oleh BPS jauh dari fakta di lapangan dan cenderung bisa diintervensi oleh pemerintah. Kepala BPS, Rusman Heriawan, menanggapi bahwa data BPS bersifat objektif dan terbu…
Artikel ini membahas keraguan terhadap independensi dan kredibilitas Badan Pusat Statistik (BPS) setelah lembaga tersebut mengumumkan penurunan angka pengangguran dan inflasi. Tim Indonesia Bangkit (TIB) meminta DPR untuk menyelidiki kredibilitas BPS karena data yang dirilis dianggap tidak sesuai dengan kenaikan harga kebutuhan pokok di lapangan, terutama beras. TIB menyoroti bahwa metode pengh…
Artikel ini membahas keraguan yang diungkapkan oleh Tim Indonesia Bangkit mengenai independensi Badan Pusat Statistik (BPS). Juru bicara tim, Hendri Saparini, menyatakan bahwa posisi BPS di bawah Bappenas membuka peluang intervensi pemerintah, yang dibuktikan dengan adanya beberapa data yang dianggap tidak akurat, seperti data inflasi. Di sisi lain, Kepala BPS, Rusman Heriawan, membantah adanya…
Dokumen ini berisi transkrip pidato Dr. Rizal Ramli yang disampaikan pada acara KONSOLIDASI NASIONAL PEMUDA, MAHASISWA DAN AKTIVIS PERGERAKAN di Wisma PKBI, Jakarta Selatan, pada 24 April 2008. Pidato ini kemudian menjadi dasar bagi pemanggilan Dr. Rizal Ramli sebagai TERSANGKA oleh Direktur Keamanan & Trans Nasional Mabes Polri Brigadir Jenderal Polisi Drs Badrodin Haiti pada 5 Januari 2009. D…
Dokumen ini menganalisis program Inpres Desa di Indonesia, dengan fokus pada ekonomi "Swadaya" (partisipasi masyarakat dalam bentuk kontribusi tenaga kerja atau material). Penulis membahas tujuan program Inpres Desa untuk mengembangkan infrastruktur desa dan meningkatkan kemandirian desa melalui gotong royong. Dokumen ini juga menganalisis variasi kinerja regional dalam implementasi program ini…
Dokumen ini adalah "Buku Putih Perjuangan Mahasiswa 1978" yang disusun oleh Dewan Mahasiswa Institut Teknologi Bandung (DM ITB). Buku ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran kepada masyarakat luas mengenai alasan dan tujuan perjuangan mahasiswa pada tahun 1978. Dokumen ini menguraikan berbagai kepincangan dalam kepemimpinan nasional dan sistem pemerintahan di Indonesia pada saat itu, mencakup…
Dokumen ini adalah sebuah Curriculum Vitae (CV) atau resume dari Hera R. Ramli. Isinya mencakup informasi tentang pendidikan (gelar M.L.A. dari Harvard Graduate School of Design tahun 1988 dan gelar arsitektur dari Institut Teknologi Bandung tahun 1983), pengalaman kerja di beberapa perusahaan arsitektur dan lansekap di Boston, MA, Watertown, MA, dan Jakarta, Indonesia, serta proyek-proyek yang…
Artikel ini membahas mengenai Peraturan Pemerintah (PP) No. 11/2005 tentang koordinasi Badan Pusat Statistik (BPS) dengan Bappenas yang dianggap Tim Indonesia Bangkit (TIB) membuat BPS tidak independen. TIB mendesak DPR untuk mencabut PP tersebut agar BPS lebih kredibel dan independen. Mereka juga menyarankan pembenahan metodologi survei BPS dengan melibatkan akademisi untuk akses database dan …
Dokumen ini berisi lampiran-lampiran terkait pemulihan PT PLN, termasuk opsi-opsi pemulihan (restrukturisasi utang dan/atau revaluasi aset), surat undangan rapat terbatas dari Sekretariat Wakil Presiden mengenai kebijakan pemulihan PT PLN, surat Menteri Keuangan tentang restrukturisasi utang SLA PT (Persero) PLN, laporan Tim Keppres 133/2000 tentang perkembangan hasil renegosiasi kontrak khusus…
Dokumen ini merupakan wawancara dengan Dr. Rizal Ramli, Capres Dewan Integritas Bangsa dan Mantan Menteri Koordinator Perekonomian RI, yang diterbitkan di harian Rakyat Merdeka. Dalam wawancara ini, Rizal Ramli menyatakan bahwa setelah 63 tahun merdeka, mimpi mayoritas rakyat Indonesia belum terwujud dan sebagian besar masih kesulitan. Ia tertarik mengikuti konvensi DIB karena integritas tokoh-…
Dokumen ini merupakan studi kasus mengenai rancangan kebijakan ekonomi internasional untuk negara berkembang, dengan fokus pada Kolombia. Studi ini menganalisis permasalahan ekonomi Kolombia seperti penurunan pertumbuhan PDB, kesulitan impor, kapasitas berlebih, pengangguran tinggi, dan masalah neraca pembayaran. Tim studi mengembangkan kebijakan promosi ekspor dengan menganalisis sektor-sektor…
Dokumen ini adalah komik yang mengisahkan perjalanan hidup dan perjuangan Dr. Rizal Ramli, mulai dari masa kecilnya, kiprahnya sebagai mahasiswa ITB dan aktivis yang menentang kebijakan Orde Baru, karirnya di bidang ekonomi, perannya dalam pemerintahan (termasuk sebagai Kepala Bulog, Menko Perekonomian, dan Menteri Keuangan), inovasi serta terobosan yang dilakukannya, hingga pandangan dan perju…