Artikel ini membahas mengenai format privatisasi BUMN yang tepat agar tidak merugikan negara. Penulis menganalisis beberapa kasus privatisasi BUMN di Indonesia, seperti BNI, PGN, Semen Gresik, BCA, dan Indosat, yang dinilai tidak optimal hasilnya. Penulis juga mengemukakan problem-problem privatisasi BUMN di Indonesia, antara lain ketergantungan pada keputusan politik DPR dan kaitannya dengan p…
Dokumen ini berisi kliping berita dari Okezone yang diterbitkan pada hari Selasa, 23 September 2008. Berita-berita tersebut fokus pada aktivitas Ketua Komite Bangkit Indonesia (KBI) Rizal Ramli, termasuk pertemuannya dengan Amien Rais untuk membicarakan isu "baby orba" (embrio kembalinya pemerintahan otoriter) dan pencalonannya sebagai presiden pada Pemilu 2009. Dokumen ini juga membahas dukung…
Rizal Ramli, Ketua Komite Bangkit Indonesia (KIB), mengkritik kebijakan ekonomi pemerintah. Ia menyatakan bahwa Indonesia kaya sumber daya alam, namun pemimpinnya bermental inlander, sehingga "cawan emas" digunakan untuk "ngemis uang pinjaman recehan". Sebagai contoh, ia menyebut utang ke Bank Dunia sebesar 300 juta dolar AS dengan syarat perubahan UU Migas, yang salah satu pasalnya membatasi…
Dokumen ini membahas mengenai seruan Komite Bangkit Indonesia yang dimotori Rizal Ramli untuk membatalkan kebijakan pengalihan subsidi BBM. Komite ini mendorong penyelesaian masalah BLBI, renegosiasi utang luar negeri, dan konversi BBM ke gas untuk kendaraan umum sebagai solusi menghadapi pembengkakan subsidi akibat lonjakan harga minyak mentah dunia. Iman Sugema dari Komite Indonesia Bangkit j…
Artikel ini membahas rencana pemerintah Indonesia untuk membatasi penggunaan BBM jenis Premium bersubsidi (oktan 88) dan mengalihkannya ke Pertamax (oktan 90). Komite Bangkit Indonesia (KBI), diwakili oleh Ketua Umum Rizal Ramli, menolak rencana ini karena dinilai berpotensi menimbulkan masalah bahkan kerusuhan, serta menunjukkan kepanikan pemerintah. Ekonom Indef Iman Sugema, pengamat ekonomi …
Artikel ini membahas penolakan Komite Bangkit Indonesia (KBI) terhadap rencana pemerintah membatasi konsumsi premium bersubsidi dan mengalihkannya ke premium beroktan 90 dan Pertamax. KBI berpendapat bahwa kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan masalah baru seperti kepanikan dan penyelundupan. Ketua Umum KBI Rizal Ramli mengemukakan alternatif lain seperti negosiasi ulang utang luar negeri, …
Artikel ini membahas hasil survei Lembaga Riset Indonesia (LRI) yang menyatakan bahwa Indonesia membutuhkan pemimpin yang jujur dan cerdas. Kriteria kejujuran dan kecerdasan menempati urutan teratas dalam karakteristik kepemimpinan. Soekarno mendapat skor tertinggi untuk kejujuran dan keteladanan, sementara BJ Habibie mendapat skor tertinggi untuk kecerdasan. Soeharto unggul dalam kriteria kete…
Artikel ini membahas dugaan rekayasa data kemiskinan dan pengangguran oleh pemerintah SBY-Kalla pada tahun 2007. Rizal Ramli, Ketua Tim Indonesia Bangkit (TIB) dan bekas Menko Ekuin, menyatakan bahwa data kemiskinan dihitung sebelum kenaikan BBM, sehingga seolah-olah tingkat kemiskinan menurun. Ia menuding rekayasa metodologi ini dibantu oleh staf Bank Dunia. Adhie M Massardi menambahkan bahwa …
Artikel ini membahas kritik terhadap pemerintah Indonesia yang menerapkan kebijakan ekonomi neoliberal, atau "Washington Consensus," yang diklaim Rizal Ramli (mantan menko perekonomian) telah menyebabkan kemiskinan struktural dan peningkatan pengangguran. Pengaruh neoliberal terlihat dalam kebijakan yang mendukung kepentingan pemilik modal asing, seperti dalam UU Minyak dan Gas yang membatasi p…
Dokumen ini merupakan berita dari surat kabar Pelita yang diterbitkan pada 27 Desember 2007. Berita ini menyoroti pandangan Rizal Ramli yang mengkritik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) karena dianggap tidak mampu mengangkat kesejahteraan rakyat. Rizal Ramli membandingkan kondisi ekonomi tahun 1997-1998 dengan tahun 2007, menyatakan bahwa meskipun konglomerat dan profesional telah bangkit…
Artikel ini membahas bantahan terhadap pernyataan Presiden SBY bahwa pemerintahannya sudah berjalan di jalur yang benar ("on the right track"). Rizal Ramli, mantan Menko Perekonomian, mengkritik kebijakan ekonomi pemerintah SBY-JK, khususnya terkait penyerahan stabilitas harga komoditas pada mekanisme pasar yang mengakibatkan kenaikan harga bahan pokok dan pelemahan masyarakat. Ia juga menyorot…
Dokumen ini berisi wawancara dengan Rizal Ramli mengenai kritiknya terhadap kebijakan pemerintah yang pro pasar bebas dan menyebabkan kemiskinan petani, kenaikan harga kebutuhan pokok, serta ketergantungan pada impor. Rizal Ramli juga mengkritik kurangnya kemampuan pemerintah dalam mengantisipasi masalah pangan dan solusi yang ditawarkan.
Dokumen ini adalah kumpulan kliping berita yang melaporkan tentang deklarasi pemilu damai oleh para sekjen partai politik, kekhawatiran akan kecurangan pemilu 2009 (terutama terkait DPT fiktif), kesepakatan 14 parpol untuk mengawasi pemilu, serta prediksi dan hasil survei terkait perolehan suara partai pada Pemilu Legislatif 2009. Tokoh-tokoh yang sering disebut antara lain Rizal Ramli, Pramono…
Dokumen ini adalah sebuah berita dari Inilah.com yang melaporkan tudingan Komite Bangkit Indonesia (KBI) terhadap Badan Intelijen Negara (BIN) yang dituduh mengintervensi dan menekan Polri untuk menangkapi pengurus KBI, termasuk Rizal Ramli, terkait kasus demo rusuh 24 Juni 2008. KBI mempertanyakan motif di balik pemanggilan Rizal Ramli, mengaitkannya dengan pernyataan Rizal Ramli yang siap mem…
Artikel ini melaporkan deklarasi Rizal Ramli, Ketua Umum Komite Bangkit Indonesia, yang menyatakan kesiapannya untuk memimpin perubahan demi Indonesia yang lebih baik. Deklarasi ini dihadiri oleh tokoh-tokoh seperti Wiranto, Mohammad AS Hikam, Poppy Dharsono, dan Salahuddin Wahid. Rizal Ramli menegaskan pentingnya perubahan dan kebangkitan bangsa, meskipun ia tidak secara langsung menyatakan ni…
Artikel ini melaporkan pernyataan Rizal Ramli, Ketua Komite Bangkit Indonesia, mengenai pemeriksaan terhadap dirinya oleh polisi terkait demo kenaikan harga bahan bakar minyak di DPR. Rizal Ramli yakin pemeriksaannya adalah sebuah penjegalan dan mengkritik kepolisian yang dinilai otoriter.
Artikel ini melaporkan bahwa ekonom Rizal Ramli akan memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Mabes Polri pada 19 Agustus 2008 pukul 10.00 WIB sebagai saksi dalam kasus kerusuhan demonstrasi menolak kenaikan harga BBM pada 24 Juni. Rizal Ramli mengklaim pemanggilan ini bermuatan politis dan menuduh polisi menjadi alat pemerintah yang represif. Ia juga menyatakan bahwa kerusuhan dijadikan alasan pe…
Artikel ini membahas tentang Kivlan Zein yang mendeklarasikan diri sebagai calon presiden (capres) pada Pemilihan Presiden 2009. Ia menolak disebut capres nekat karena mengklaim sudah didukung tiga partai (meskipun belum tertulis) dan merasa layak maju berbekal pengalaman sebagai Ketua PAM Swakarsa serta sekolah militer di Amerika. Kivlan juga berencana mencari pendanaan dan yakin dapat melunas…
Artikel ini membahas kasus dugaan penyimpangan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli menyatakan bahwa Lembaga Moneter Internasional (IMF) paling bertanggung jawab karena memaksa penutupan 16 bank pada November 1997 tanpa persiapan memadai, yang menyebabkan penarikan tabungan massal, anjloknya nilai rupiah, dan aliran modal keluar. Rizal juga menyar…
Artikel ini membahas tentang Rizal Ramli yang merasa menjadi korban janji politik SBY. Diceritakan bahwa Rizal Ramli awalnya dijanjikan posisi Menko Perekonomian atau Menteri Keuangan dalam Kabinet Indonesia Bersatu, namun ditolak oleh kelompok ekonomi pasar. Setelah penolakan tersebut, SBY menawarkan jabatan Menteri Negara BUMN dan Menteri Perindustrian, yang keduanya juga ditolak oleh Rizal R…
Artikel ini membahas kelemahan manajemen fiskal Indonesia yang terulang kembali pada tahun 2008, dampak kenaikan harga minyak dan pangan dunia terhadap ekonomi Indonesia, serta kritik terhadap kebijakan pemerintah terkait pertanian, energi, dan program pengentasan kemiskinan. Penulis menyoroti masalah inflasi makanan, percepatan de-industrialisasi, kelambanan pembangunan infrastruktur, dan kega…
Dokumen ini membahas kondisi ekonomi Indonesia pada tahun 2008 yang digambarkan sebagai "Tahun Balon" oleh lembaga riset Econit. Artikel ini menyoroti tiga gelombang krisis ekonomi ("tsunami ekonomi") yang melanda Indonesia: krisis harga BBM, krisis karbohidrat (beras, terigu, gula), dan krisis protein (kedelai, minyak goreng). Dijelaskan bahwa harga sembako melambung tinggi, dan kasus-kasus se…
Artikel ini membahas prediksi Econit mengenai perekonomian Indonesia pada tahun 2008 yang akan menghadapi guncangan akibat derasnya aliran modal spekulatif (hot money), ancaman harga pangan, dan gejala kredit macet. Direktur Utama Econit, Rizal Ramli, menyatakan tahun 2008 sebagai "tahun balon" karena telah terbentuk dan diperkirakan akan semakin menggelembungnya "financial bubble" sejak 2007, …
Artikel ini membahas kekhawatiran Econit Advisory Group tentang perekonomian Indonesia pada tahun 2008 yang digambarkan seperti "balon finansial" yang rentan kempis atau meledak. Ketua Econit, Rizal Ramli, menjelaskan bahwa penggelembungan ini tidak didukung oleh produktivitas, daya saing, dan investasi sektor riil. Ia memperingatkan risiko terulangnya krisis ekonomi 1997-1998 jika balon terseb…
Artikel berita ini membahas kebijakan pemerintah yang menurunkan tarif bea masuk kacang kedelai dari 10% menjadi 0%. Para pengamat, seperti Rizal Ramli dan HS Dillon, mengecam kebijakan ini karena dinilai tidak efektif dan justru dapat menghancurkan produksi kedelai dalam negeri. Mereka berpendapat bahwa persoalan utama terletak pada rendahnya kapasitas produksi nasional dan menyarankan pemerin…
Artikel ini membahas prediksi Econit Advisory Group mengenai guncangan ekonomi Indonesia di tahun 2008 akibat derasnya aliran hot money, ancaman kenaikan harga pangan, dan meningkatnya gejala subprime lending. Direktur Utama Econit, Rizal Ramli, membandingkan situasi ini dengan krisis moneter 1997-1998. Kenaikan nilai aset finansial juga memperlambat perkembangan sektor riil. Direktur Pelaksana…
Artikel ini membahas langkah pemerintah Indonesia menerbitkan obligasi internasional senilai USD2 miliar yang dinilai membebani anggaran negara karena memiliki imbal hasil (yield) yang sangat tinggi dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya dalam 10 tahun terakhir. Rizal Ramli dari Econit Advisory mengkritik yield obligasi yang terlalu tinggi dan bertentangan dengan tren penurunan suku b…
Artikel ini membahas potensi gejolak ekonomi di Indonesia pada tahun 2008, yang dikhawatirkan dapat menyebabkan "hard landing" seperti krisis 1997-1998. Penyebab utamanya adalah gelembung finansial yang membesar sejak 2007 akibat aliran hot money dan missing link antara makroekonomi dan sektor riil. Selain itu, kelangkaan dan kenaikan harga pangan juga menjadi ancaman serius yang dapat memicu m…