Artikel ini membahas bagaimana kelompok ekonom yang dikenal sebagai "Mafia Berkeley" telah menentukan strategi dan kebijakan ekonomi Indonesia selama hampir 40 tahun (1966-2006). Artikel ini mengkritik dampak kebijakan kelompok tersebut yang menyebabkan Indonesia tertinggal dibandingkan negara-negara Asia lainnya, ketimpangan pendapatan, utang besar, dan kerapuhan struktural ekonomi. Artikel in…
Artikel ini membahas bagaimana atas nama pemulihan ekonomi dan menarik investor asing, pemerintah Indonesia terus menjual aset-aset bagus di BPPN dan BUMN. Penulis berpendapat bahwa jika saran IMF terus diikuti, Indonesia akan kembali dijajah oleh bangsa asing dalam 10 tahun mendatang. Artikel ini menyoroti kasus-kasus seperti penjualan UD Tambak Udang Berdikari kepada pengusaha Kanada, dan aku…
Dokumen ini adalah wawancara dengan Joseph E. Stiglitz, seorang ekonom penerima Nobel dan kritikus IMF. Stiglitz membahas pandangannya tentang peran IMF, kritik terhadap kebijakan IMF, terutama selama krisis Asia, dan isu-isu terkait liberalisasi pasar modal. Dia juga berbicara tentang perlunya keseimbangan antara peran pasar dan pemerintah, serta eksplorasi kontrol modal.
Artikel ini membahas kritik Rizal Ramli terhadap kebijakan-kebijakan International Monetary Fund (IMF) di Indonesia sejak krisis ekonomi tahun 1997. Ramli berpendapat bahwa kebijakan IMF justru memperburuk krisis ekonomi Indonesia dan menciptakan jebakan utang. Artikel ini juga membongkar mitos-mitos seputar peran IMF di Indonesia.
Dokumen ini membahas isu penggulingan kekuasaan, yang dikaitkan dengan makar dan kekuatan militer. Dokumen ini menyebutkan bahwa isu tersebut sengaja dilansir oleh HR, Tifat..., dan elite demokrat untuk meningkatkan posisi tawar, menghindari reshuffle, dan mencari muka. Dokumen ini juga menyoroti dua isu utama: ekonomi neoliberal dan liberalisasi ugal-ugalan yang bertentangan dengan Ekonomi Kon…
Artikel ini membahas pandangan sejumlah pengamat dan pakar ekonomi mengenai kondisi ekonomi Indonesia. Mereka berkumpul di Hotel Regent dalam acara yang digelar Universitas Paramadina Mulya. Pembahasan mencakup perkiraan masa jabatan Presiden BJ Habibie, usulan untuk memblokir rekening pemegang paspor Indonesia di luar negeri (Hartojo Wignjowijoto memperkirakan sekitar 160 miliar dolar AS), ser…
Artikel ini membahas kondisi ekonomi Indonesia yang terburuk dalam 32 tahun terakhir pada saat artikel ini ditulis. Krisis ekonomi yang terjadi sangat parah, dan berbagai kebijakan ekonomi yang dibuat oleh Kabinet Pembangunan VII maupun Kabinet Habibie tidak menunjukkan kemanjuran. Artikel ini menekankan bahwa penyelesaian masalah ekonomi lebih ditentukan oleh legitimasi politis daripada kebija…
Artikel ini membahas mengapa pemerintah BJ Habibie dan kabinetnya dianggap tidak memiliki legitimasi dan kredibilitas untuk memulihkan ekonomi Indonesia yang semakin parah pada tahun 1998. Penulis artikel berpendapat bahwa Sidang Umum Istimewa (SI) MPR RI untuk memilih presiden dan wakil presiden baru perlu dipercepat. Artikel ini juga menyoroti masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang…
Artikel ini membahas pernyataan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN (P-BUMN) Tanri Abeng mengenai penjualan saham PT Krakatau Steel (KS) sebagai strategi bisnis yang harus dilakukan secara adil. Jika tidak, Indonesia akan "ditembak" di dunia internasional dan investor tidak akan tertarik. Ia juga menjelaskan bahwa proses ini baru tahap awal, masih ada kesempatan bagi pihak lain untuk melakukan st…
Artikel berita ini membahas kekhawatiran bahwa ekonomi Indonesia hanya bisa bertahan tiga bulan pada saat artikel ini ditulis karena tidak memiliki daya dukung yang memadai, dan pemerintah dikhawatirkan tidak mampu membayar gaji PNS dan ABRI. Direktur Econit, Rizal Ramli, menyatakan bahwa penyelesaian masalah politik adalah kunci pemulihan ekonomi, tetapi pemerintah Habibie saat itu tidak memil…
Dokumen ini membahas analisis ECONIT Advisory Group mengenai kondisi ekonomi Indonesia pada tahun 1998, yang menunjukkan potensi kebangkrutan keuangan negara akibat cadangan devisa yang sangat rendah, defisit anggaran, dan berbagai tindakan pemerintah seperti penjaminan dana nasabah perbankan, dana talangan bank bermasalah, serta subsidi pangan dan obat-obatan. Artikel ini juga menyoroti penuru…
Artikel ini membahas prediksi defisit anggaran pemerintah Indonesia tahun 1998/1999 jika nilai tukar rupiah berada di sekitar Rp 8.000 per dollar AS. Pengeluaran rutin diperkirakan membengkak menjadi Rp 125 triliun, sementara penerimaan hanya Rp 114 triliun. Artikel juga menyoroti kondisi ekonomi Indonesia yang memburuk, ketidakstabilan kurs rupiah, dan masalah legitimasi Presiden Habibie. Eksp…
Artikel ini membahas mengenai monopoli bisnis pupuk urea tablet oleh perusahaan Ariyo Seto Wijoyo, yang dipimpin oleh anak tertua Presiden Suharto, Sigit Harjojudanto. Monopoli ini merugikan pemerintah Indonesia dan menyebabkan ketidakpuasan di kalangan petani. Artikel ini juga menyoroti kemiripan kasus ini dengan monopoli lain yang melibatkan keluarga Suharto dan kritik terhadap praktik-prakti…
Dokumen ini membahas krisis ekonomi dan politik yang dihadapi Indonesia secara bersamaan. Penulis berpendapat bahwa Presiden Suharto, yang telah berkuasa selama 33 tahun, kini menjadi masalah utama bagi Indonesia. Dokumen ini juga menganalisis dampak krisis mata uang, kelemahan struktural ekonomi Indonesia, dan peran IMF dalam situasi tersebut, termasuk kritik terhadap kebijakan IMF yang diangg…
Artikel ini membahas mengenai keinginan Bank Dunia agar proses privatisasi BUMN dilakukan secara transparan, kompetitif, dan melibatkan masyarakat luas dalam pengambilan keputusan. Bank Dunia tidak sepakat dengan proses dua tahap dalam privatisasi PT Krakatau Steel (KS) yang dilakukan Menteri Pendayagunaan BUMN (P-BUMN) dengan Ispat International NV. Ispat International NV kemudian membatalkan …
Artikel ini membahas mengenai pro dan kontra bantuan IMF untuk Indonesia pada tahun 1997. Probosutedjo, seorang pengusaha, berpendapat bahwa persyaratan IMF terlalu mendikte dan Indonesia seharusnya bisa mengatasi masalah ekonomi dengan mengoptimalkan sumber daya alam dan pendapatan dari dalam negeri. Ia menyoroti masalah utang luar negeri yang semakin besar dan kesenjangan ekonomi yang tidak a…
Dokumen ini membahas gaya kepemimpinan populis Presiden B.J. Habibie di bulan pertamanya menjabat, yang ditandai dengan janji-janji subsidi untuk berbagai sektor seperti pendidikan, pupuk, dan kredit usaha kecil. Para kritikus khawatir hal ini akan menyebabkan hiperinflasi, pembengkakan anggaran negara, dan terus berlanjutnya keresahan sosial. Meskipun Habibie mendapat dukungan dari oposisi yan…
Artikel ini membahas mengenai pentingnya agenda konkret program stabilisasi atau pemulihan ekonomi nasional di tengah gelombang reformasi tahun 1998. Persoalan ini mengemuka dalam Seminar Nasional Sehari "Prospek Pelaksanaan Reformasi dan Pemulihan Ekonomi & Keuangan, Pasca kesepakatan IMF III" yang diselenggarakan oleh DPP-HIPPI. Pembicara dalam seminar tersebut antara lain Dr. Rizal Ramli, Th…
Artikel ini membahas mengenai pentingnya tindakan konkret setelah dukungan psikologis dari IMF untuk menguatkan rupiah. Rijanto Sastroatmojo menekankan agar syarat-syarat IMF diperhatikan betul, seperti pembatasan proyek dana besar dan penghilangan unsur monopoli/oligopoli. Ia juga menyebutkan bahwa keberhasilan misi IMF akan menentukan pulihnya kondisi moneter. Rizal Ramli memahami langkah pem…
Dokumen ini membahas tentang krisis moneter yang terjadi di Thailand pada tahun 1997 dan dampaknya, serta perbandingannya dengan kondisi di Indonesia. Dokumen ini juga menyoroti peran IMF dalam penanganan krisis tersebut.
Artikel ini membahas krisis nilai tukar rupiah pada tahun 1997 dan dampaknya terhadap ekonomi Indonesia. Artikel ini menganalisis kebijakan moneter yang diambil oleh pemerintah, termasuk kenaikan suku bunga SBI, dan dampaknya terhadap likuiditas perbankan, pasar modal, dan sektor bisnis. Penulis berpendapat bahwa kebijakan yang diambil bukan merupakan gebrakan, melainkan "bom waktu" yang dapat …
Dokumen ini membahas tentang dugaan konspirasi bisnis-politik di Indonesia, khususnya terkait krisis moneter dan pergantian kabinet pada tahun 1997. Artikel ini menyoroti persaingan antara kelompok teknokrat dan teknologi dalam pemerintahan, serta peran IMF dalam mengatasi krisis. Dokumen ini juga membahas isu kolusi dan kredibilitas Bank Indonesia.
Dokumen ini berisi kumpulan berita dan analisis mengenai keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk membubarkan Consultative Group on Indonesia (CGI) pada tahun 2007. Berita-berita ini membahas berbagai sudut pandang terkait pembubaran CGI, termasuk alasan di balik keputusan tersebut (kemandirian ekonomi, posisi tawar Indonesia yang lemah, intervensi kreditor), tanggapan dari berba…
Artikel ini membahas kondisi perekonomian nasional Indonesia yang memburuk, terutama akibat terpuruknya nilai tukar rupiah yang menyebabkan defisit anggaran. Para pengamat ekonomi, seperti Dr. Rizal Ramli dan Faisal Basri, menyoroti bahwa pemerintah mungkin tidak mampu membayar gaji pegawai negeri dan ABRI jika nilai tukar rupiah terus melemah. Krisis ekonomi diperkirakan akan memasuki masa kri…
Artikel ini membahas tiga tantangan besar yang dihadapi Indonesia: transisi dari sistem otoriter ke demokratis, upaya pemulihan ekonomi, dan pelaksanaan desentralisasi. Fokus utama adalah pemulihan ekonomi Indonesia yang paling dalam dibanding negara Asia lain, serta kinerja ekonomi tahun 2000 dan perkembangannya di tahun 2001. Artikel ini juga menyoroti masalah yang timbul akibat melemahnya ni…
Artikel ini membahas kegagalan pemerintah SBY-JK dalam memperbaiki kesejahteraan rakyat pada tahun 2007. Pemerintah dituding memanipulasi data kemiskinan dan pengangguran serta memilih kebijakan "lepas tangan" terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok. Kebijakan yang tidak komprehensif, liberalisasi perdagangan dan industri, serta kebijakan fiskal konservatif disebut sebagai penyebab. Pertumbuhan…
Artikel ini membahas pentingnya percepatan pelunasan utang Indonesia kepada IMF karena pinjaman tersebut hanya berfungsi sebagai cadangan devisa dan tidak bisa digunakan untuk pembangunan. Penulis, Rizal Ramli, memaparkan bagaimana utang tersebut membebani Indonesia dengan bunga yang signifikan dan mengkritik keterlibatan IMF yang justru memperparah krisis ekonomi di Indonesia. Artikel ini juga…
Artikel ini membahas keraguan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terhadap target pertumbuhan ekonomi pemerintah tahun 2008 yang dinilai tidak realistis. PKS menyoroti sektor perbankan yang dianggap tidak mampu menopang investasi sesuai target, serta masalah institusional di tubuh pemerintah dan kontrol pusat terhadap daerah yang menghambat penyerapan anggaran. Selain itu, artikel ini juga mengangk…
Dokumen ini berisi kliping berita dari berbagai media massa (Kompas, Bisnis Indonesia, Media Indonesia, Republika, Detik.com, Satunet.com, Indonesiamu.com) mengenai hasil rapat monitoring program percepatan pemulihan ekonomi yang dilaksanakan pada Senin, 3 Juli 2000. Topik utama yang dibahas adalah persetujuan Presiden Abdurrahman Wahid terkait kenaikan tarif angkutan umum (darat, laut, sungai,…
Dokumen ini merupakan kliping berita yang merangkum hasil rapat monitoring program percepatan pemulihan ekonomi yang diselenggarakan pada Senin, 31 Juli 2000. Rapat ini membahas beberapa poin penting: Sarana Angkutan Perintis: Kondisi sarana angkutan perintis (laut, darat, udara) dinilai kurang memadai dan membahayakan, terutama angkutan perintis laut. Presiden mendukung usulan Menteri Perhubu…