Artikel ini membahas bagaimana kelompok ekonom yang dikenal sebagai "Mafia Berkeley" telah menentukan strategi dan kebijakan ekonomi Indonesia selama hampir 40 tahun (1966-2006). Artikel ini mengkritik dampak kebijakan kelompok tersebut yang menyebabkan Indonesia tertinggal dibandingkan negara-negara Asia lainnya, ketimpangan pendapatan, utang besar, dan kerapuhan struktural ekonomi. Artikel in…
Artikel ini membahas bagaimana atas nama pemulihan ekonomi dan menarik investor asing, pemerintah Indonesia terus menjual aset-aset bagus di BPPN dan BUMN. Penulis berpendapat bahwa jika saran IMF terus diikuti, Indonesia akan kembali dijajah oleh bangsa asing dalam 10 tahun mendatang. Artikel ini menyoroti kasus-kasus seperti penjualan UD Tambak Udang Berdikari kepada pengusaha Kanada, dan aku…
Dokumen ini adalah wawancara dengan Joseph E. Stiglitz, seorang ekonom penerima Nobel dan kritikus IMF. Stiglitz membahas pandangannya tentang peran IMF, kritik terhadap kebijakan IMF, terutama selama krisis Asia, dan isu-isu terkait liberalisasi pasar modal. Dia juga berbicara tentang perlunya keseimbangan antara peran pasar dan pemerintah, serta eksplorasi kontrol modal.
Artikel ini membahas kritik Rizal Ramli terhadap kebijakan-kebijakan International Monetary Fund (IMF) di Indonesia sejak krisis ekonomi tahun 1997. Ramli berpendapat bahwa kebijakan IMF justru memperburuk krisis ekonomi Indonesia dan menciptakan jebakan utang. Artikel ini juga membongkar mitos-mitos seputar peran IMF di Indonesia.
Artikel ini membahas dampak ekonomi yang merugikan dari perang dengan Irak. Penulis membantah gagasan bahwa perang selalu membawa keuntungan ekonomi, dengan mengacu pada resesi setelah Perang Teluk 1991. Perang dengan Irak diprediksi akan memiliki dampak yang jauh lebih buruk, karena biaya yang dikeluarkan akan menggeser investasi di sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, penelitian, dan…
Artikel ini membandingkan kinerja tiga menteri koordinator (menko) bidang ekonomi pada kabinet Presiden Abdurrahman Wahid: Kwik Kian Gie, Rizal Ramli, dan Burhanuddin Abdullah. Artikel ini membahas latar belakang, konteks politik, serta persiapan, penyampaian, dan pelaksanaan kebijakan ekonomi masing-masing menko, serta dampaknya terhadap perekonomian Indonesia. Disertai juga wawancara dengan R…
Dokumen ini adalah siaran pers yang dikeluarkan oleh Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) pada tanggal 29 April 2011. Isi siaran pers ini mengumumkan rencana aksi May Day 2011 oleh KAJS yang akan melibatkan lebih dari 50 ribu anggota dan simpatisan di berbagai provinsi. Tujuan utama aksi ini adalah mendesak DPR dan Pemerintah untuk segera mengesahkan RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), …
Artikel ini membahas kesiapan DPR untuk merevisi undang-undang (UU) yang diduga disusupi kepentingan asing. DPR meminta Badan Intelijen Negara (BIN) menyampaikan data resmi terkait UU tersebut. Muncul juga desakan agar pansus, panja DPR, dan wakil pemerintah yang terlibat dalam penggodokan UU bertanggung jawab. Artikel ini merangkum pendapat dari berbagai tokoh, termasuk Wakil Ketua DPR RI Priy…
Dokumen ini membahas isu penggulingan kekuasaan, yang dikaitkan dengan makar dan kekuatan militer. Dokumen ini menyebutkan bahwa isu tersebut sengaja dilansir oleh HR, Tifat..., dan elite demokrat untuk meningkatkan posisi tawar, menghindari reshuffle, dan mencari muka. Dokumen ini juga menyoroti dua isu utama: ekonomi neoliberal dan liberalisasi ugal-ugalan yang bertentangan dengan Ekonomi Kon…
Dokumen ini adalah kumpulan artikel dari berbagai media massa, baik domestik maupun internasional, yang secara eksplisit menyebutkan pihak-pihak yang terlibat dalam Kontrak Karya Freeport di Indonesia. Artikel-artikel tersebut mencakup periode sebelum pernyataan Jeffrey Winters pada 12 Oktober 1998. Beberapa poin penting dari ringkasan artikel ini meliputi: Pihak Terlibat: Freeport-McMoRan …
Dokumen ini membahas perjalanan Rizal Ramli, seorang ekonom profesional yang beberapa kali menolak tawaran jabatan dari Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), hingga akhirnya menerima posisi Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) dengan syarat. Dokumen ini juga menyoroti kebijakan ekonomi Gus Dur dan peran Rizal Ramli dalam kabinetnya, termasuk restrukturisasi BUMN dan kebijakan yang berpihak pada…
Dokumen ini adalah kompilasi gambar dan kutipan terkait dengan berbagai aktivitas dan pernyataan Rizal Ramli, termasuk keterlibatannya dalam Komite Bangkit Indonesia, Gerakan Buku Putih, Reformasi 98, demo kenaikan BBM, gugatan judicial review, hingga pertemuan dengan berbagai tokoh dan masyarakat. Dokumen ini menggambarkan perjalanan dan perjuangan Rizal Ramli dalam isu-isu ekonomi, politik, d…
Artikel ini membahas kasus penipuan cadangan emas di Busang yang melibatkan Bre-X Minerals Ltd. Penulis menyoroti keraguan terhadap hasil studi Stratchona, perlunya pendapat kedua dari konsultan geologi independen, serta implikasi ekonomi dan nasional dari kasus ini. Artikel juga membahas pentingnya revisi Kontrak Karya (KK) dan penyusunan Undang-Undang Pertambangan Non-Migas untuk menjamin man…
Artikel ini membahas pandangan sejumlah pengamat dan pakar ekonomi mengenai kondisi ekonomi Indonesia. Mereka berkumpul di Hotel Regent dalam acara yang digelar Universitas Paramadina Mulya. Pembahasan mencakup perkiraan masa jabatan Presiden BJ Habibie, usulan untuk memblokir rekening pemegang paspor Indonesia di luar negeri (Hartojo Wignjowijoto memperkirakan sekitar 160 miliar dolar AS), ser…
Artikel ini membahas kondisi ekonomi Indonesia yang terburuk dalam 32 tahun terakhir pada saat artikel ini ditulis. Krisis ekonomi yang terjadi sangat parah, dan berbagai kebijakan ekonomi yang dibuat oleh Kabinet Pembangunan VII maupun Kabinet Habibie tidak menunjukkan kemanjuran. Artikel ini menekankan bahwa penyelesaian masalah ekonomi lebih ditentukan oleh legitimasi politis daripada kebija…
Artikel ini membahas mengapa pemerintah BJ Habibie dan kabinetnya dianggap tidak memiliki legitimasi dan kredibilitas untuk memulihkan ekonomi Indonesia yang semakin parah pada tahun 1998. Penulis artikel berpendapat bahwa Sidang Umum Istimewa (SI) MPR RI untuk memilih presiden dan wakil presiden baru perlu dipercepat. Artikel ini juga menyoroti masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang…
Artikel ini membahas pernyataan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN (P-BUMN) Tanri Abeng mengenai penjualan saham PT Krakatau Steel (KS) sebagai strategi bisnis yang harus dilakukan secara adil. Jika tidak, Indonesia akan "ditembak" di dunia internasional dan investor tidak akan tertarik. Ia juga menjelaskan bahwa proses ini baru tahap awal, masih ada kesempatan bagi pihak lain untuk melakukan st…
Artikel berita ini membahas kekhawatiran bahwa ekonomi Indonesia hanya bisa bertahan tiga bulan pada saat artikel ini ditulis karena tidak memiliki daya dukung yang memadai, dan pemerintah dikhawatirkan tidak mampu membayar gaji PNS dan ABRI. Direktur Econit, Rizal Ramli, menyatakan bahwa penyelesaian masalah politik adalah kunci pemulihan ekonomi, tetapi pemerintah Habibie saat itu tidak memil…
Dokumen ini membahas analisis ECONIT Advisory Group mengenai kondisi ekonomi Indonesia pada tahun 1998, yang menunjukkan potensi kebangkrutan keuangan negara akibat cadangan devisa yang sangat rendah, defisit anggaran, dan berbagai tindakan pemerintah seperti penjaminan dana nasabah perbankan, dana talangan bank bermasalah, serta subsidi pangan dan obat-obatan. Artikel ini juga menyoroti penuru…
Artikel ini membahas prediksi defisit anggaran pemerintah Indonesia tahun 1998/1999 jika nilai tukar rupiah berada di sekitar Rp 8.000 per dollar AS. Pengeluaran rutin diperkirakan membengkak menjadi Rp 125 triliun, sementara penerimaan hanya Rp 114 triliun. Artikel juga menyoroti kondisi ekonomi Indonesia yang memburuk, ketidakstabilan kurs rupiah, dan masalah legitimasi Presiden Habibie. Eksp…
Dokumen ini berisi siaran pers dari Bre-X Minerals Ltd. tertanggal 4 Mei 1997, yang mengumumkan penerimaan laporan interim dari Strathcona Mineral Services Limited. Laporan ini merupakan audit teknis independen mengenai proyek Busang. Bre-X menyatakan keterkejutannya karena analisis Strathcona tidak mengkonfirmasi hasil analisis Bre-X sebelumnya, dan mengindikasikan bahwa keyakinan perusahaan t…
Artikel ini membahas rencana pemerintah Indonesia untuk merevisi kontrak pertambangan bagi perusahaan asing. Revisi yang diusulkan akan memberikan pemerintah hak yang lebih besar untuk menuntut peningkatan ekuitas dan keuntungan dari usaha pertambangan baru. Hal ini telah mengejutkan dan membuat marah para eksekutif pertambangan asing di Jakarta, yang berpendapat bahwa ketentuan kontrak yang di…
Artikel ini membahas mengenai monopoli bisnis pupuk urea tablet oleh perusahaan Ariyo Seto Wijoyo, yang dipimpin oleh anak tertua Presiden Suharto, Sigit Harjojudanto. Monopoli ini merugikan pemerintah Indonesia dan menyebabkan ketidakpuasan di kalangan petani. Artikel ini juga menyoroti kemiripan kasus ini dengan monopoli lain yang melibatkan keluarga Suharto dan kritik terhadap praktik-prakti…
Dokumen ini membahas krisis ekonomi dan politik yang dihadapi Indonesia secara bersamaan. Penulis berpendapat bahwa Presiden Suharto, yang telah berkuasa selama 33 tahun, kini menjadi masalah utama bagi Indonesia. Dokumen ini juga menganalisis dampak krisis mata uang, kelemahan struktural ekonomi Indonesia, dan peran IMF dalam situasi tersebut, termasuk kritik terhadap kebijakan IMF yang diangg…
Artikel ini membahas mengenai keinginan Bank Dunia agar proses privatisasi BUMN dilakukan secara transparan, kompetitif, dan melibatkan masyarakat luas dalam pengambilan keputusan. Bank Dunia tidak sepakat dengan proses dua tahap dalam privatisasi PT Krakatau Steel (KS) yang dilakukan Menteri Pendayagunaan BUMN (P-BUMN) dengan Ispat International NV. Ispat International NV kemudian membatalkan …
Artikel ini membahas mengenai pro dan kontra bantuan IMF untuk Indonesia pada tahun 1997. Probosutedjo, seorang pengusaha, berpendapat bahwa persyaratan IMF terlalu mendikte dan Indonesia seharusnya bisa mengatasi masalah ekonomi dengan mengoptimalkan sumber daya alam dan pendapatan dari dalam negeri. Ia menyoroti masalah utang luar negeri yang semakin besar dan kesenjangan ekonomi yang tidak a…
Dokumen ini membahas gaya kepemimpinan populis Presiden B.J. Habibie di bulan pertamanya menjabat, yang ditandai dengan janji-janji subsidi untuk berbagai sektor seperti pendidikan, pupuk, dan kredit usaha kecil. Para kritikus khawatir hal ini akan menyebabkan hiperinflasi, pembengkakan anggaran negara, dan terus berlanjutnya keresahan sosial. Meskipun Habibie mendapat dukungan dari oposisi yan…
Artikel ini membahas mengenai pentingnya agenda konkret program stabilisasi atau pemulihan ekonomi nasional di tengah gelombang reformasi tahun 1998. Persoalan ini mengemuka dalam Seminar Nasional Sehari "Prospek Pelaksanaan Reformasi dan Pemulihan Ekonomi & Keuangan, Pasca kesepakatan IMF III" yang diselenggarakan oleh DPP-HIPPI. Pembicara dalam seminar tersebut antara lain Dr. Rizal Ramli, Th…
Artikel ini membahas mengenai pentingnya tindakan konkret setelah dukungan psikologis dari IMF untuk menguatkan rupiah. Rijanto Sastroatmojo menekankan agar syarat-syarat IMF diperhatikan betul, seperti pembatasan proyek dana besar dan penghilangan unsur monopoli/oligopoli. Ia juga menyebutkan bahwa keberhasilan misi IMF akan menentukan pulihnya kondisi moneter. Rizal Ramli memahami langkah pem…
Dokumen ini membahas perpindahan kerja (job-hopping) di Asia: Artikel ini menyoroti fenomena karyawan, khususnya manajer menengah, yang sering berpindah pekerjaan untuk mendapatkan gaji yang lebih tinggi dan promosi cepat. Ditekankan bahwa hal ini dapat berdampak pada ekonomi dan masyarakat karena manajer mungkin dipromosikan sebelum mereka siap. Dibahas juga upaya perusahaan untuk mempertahank…