Dokumen ini berisi wawancara khusus dengan Dr. Rizal Ramli, Menko Perekonomian saat itu, mengenai kondisi ekonomi Indonesia yang menurutnya sudah mencapai titik balik dan memasuki tahap pemulihan, meskipun banyak pengamat melontarkan opini negatif tanpa fakta. Rizal Ramli menjelaskan perbedaan antara real economy dan virtual economy, serta memberikan data-data fundamental ekonomi yang menunjukk…
Dokumen ini membahas bisnis seluler di Indonesia, dengan fokus pada Telkomsel, Satelindo, dan IM3. Dokumen ini mencakup komposisi kepemilikan saham, sorotan keuangan, dan perkiraan nilai bisnis seluler untuk perusahaan-perusahaan tersebut.
Dokumen ini membahas tekanan IMF terhadap Indonesia, khususnya terkait dengan tidak dicairkannya bantuan $400 juta. Penulis berpendapat bahwa sikap keras IMF ini tidak beralasan, mengingat Indonesia telah memenuhi sebagian besar persyaratan Letter of Intent. Artikel ini menyoroti permasalahan audit Bank Indonesia yang menunjukkan hilangnya lebih dari $9 miliar, dan bahwa pemerintah Indonesia me…
Artikel ini membahas kegagalan reformasi di Indonesia lima tahun setelah kejatuhan Suharto. Elite politik, birokrat, militer, dan pengusaha dianggap bertanggung jawab atas stagnasi negara dengan memprioritaskan kepentingan pribadi di atas kepentingan nasional, korupsi yang meluas, dan sistem peradilan yang tidak adil. Artikel ini juga menyoroti kesulitan dalam menegakkan hukum dan kurangnya kem…
Dokumen ini membahas penurunan nilai Dolar AS di awal tahun 2003, yang mencapai level terendah dalam 18 bulan terhadap Euro. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap penurunan ini meliputi kekhawatiran perang dengan Irak, perjuangan melawan terorisme, meningkatnya ketegangan antara Korea Utara dan AS, defisit neraca pembayaran AS, dan tingkat suku bunga rendah untuk Dolar AS. Dokumen ini juga …
Artikel ini membahas pilihan-pilihan atau opsi-opsi mengenai cara mengakhiri program bantuan darurat IMF (Extended Fund Facility/EFF), terutama apakah Indonesia harus tetap dimandori oleh IMF atau tidak. Penulis, Kwik Kian Gie, berpendapat bahwa Indonesia seharusnya melunasi seluruh utangnya kepada IMF agar terbebas dari pemandoran, karena utang tersebut tidak bisa digunakan sebelum cadangan de…
Artikel ini membahas tentang diagnosis krisis ekonomi Indonesia oleh Dana Moneter Internasional (IMF) yang dinilai keliru, serta pengakuan pejabat senior IMF bahwa lembaga tersebut tidak menguasai masalah mikro ekonomi di Indonesia. Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli, ekonom Frans Seda, Arief R. Karseno, dan Putu Ary Suta memberikan pandangan kritis terhadap rekomendasi kebijakan IMF yang di…
Komisi XI DPR merespons positif tuntutan Tim Indonesia Bangkit (TIB) untuk menyelidiki kredibilitas dan independensi Badan Pusat Statistik (BPS). Komisi XI setuju adanya evaluasi terhadap payung hukum BPS agar lebih independen, khususnya Peraturan Presiden (Perpres) No 11 Tahun 2005 yang menyebutkan bahwa BPS dikoordinasikan oleh menteri negara perencanaan pembangunan nasional, padahal menurut …
Artikel ini membahas mengenai perlunya pengawasan ketat DPR terhadap kinerja Badan Pusat Statistik (BPS) karena hasil kerjanya menjadi acuan pemerintah, khususnya terkait data statistik ekonomi. Ismed Hasan Putro, Ketua Masyarakat Profesional Madani, menyoroti objektivitas dan kredibilitas BPS, menekankan bahwa BPS harus dibenahi secara mendasar jika terindikasi manipulasi data. Ia juga menging…
Artikel ini membahas pentingnya Badan Pusat Statistik (BPS) menjaga integritas data statistik, terutama mengenai kemiskinan dan pengangguran, agar tidak dimanipulasi untuk mendongkrak citra pemerintah. Tokoh nasional seperti Hidayat Nur Wahid, Akbar Tandjung, dan Tjahjo Kumolo menyoroti perlunya BPS bekerja profesional, netral, dan objektif sebagai rujukan kebijakan pemerintah.
Artikel ini membahas bagaimana kelompok ekonom yang dikenal sebagai "Mafia Berkeley" telah menentukan strategi dan kebijakan ekonomi Indonesia selama hampir 40 tahun (1966-2006). Artikel ini mengkritik dampak kebijakan kelompok tersebut yang menyebabkan Indonesia tertinggal dibandingkan negara-negara Asia lainnya, ketimpangan pendapatan, utang besar, dan kerapuhan struktural ekonomi. Artikel in…
Artikel ini membahas bagaimana atas nama pemulihan ekonomi dan menarik investor asing, pemerintah Indonesia terus menjual aset-aset bagus di BPPN dan BUMN. Penulis berpendapat bahwa jika saran IMF terus diikuti, Indonesia akan kembali dijajah oleh bangsa asing dalam 10 tahun mendatang. Artikel ini menyoroti kasus-kasus seperti penjualan UD Tambak Udang Berdikari kepada pengusaha Kanada, dan aku…
Dokumen ini adalah wawancara dengan Joseph E. Stiglitz, seorang ekonom penerima Nobel dan kritikus IMF. Stiglitz membahas pandangannya tentang peran IMF, kritik terhadap kebijakan IMF, terutama selama krisis Asia, dan isu-isu terkait liberalisasi pasar modal. Dia juga berbicara tentang perlunya keseimbangan antara peran pasar dan pemerintah, serta eksplorasi kontrol modal.
Artikel ini membahas kritik Rizal Ramli terhadap kebijakan-kebijakan International Monetary Fund (IMF) di Indonesia sejak krisis ekonomi tahun 1997. Ramli berpendapat bahwa kebijakan IMF justru memperburuk krisis ekonomi Indonesia dan menciptakan jebakan utang. Artikel ini juga membongkar mitos-mitos seputar peran IMF di Indonesia.
Artikel ini membahas dampak ekonomi yang merugikan dari perang dengan Irak. Penulis membantah gagasan bahwa perang selalu membawa keuntungan ekonomi, dengan mengacu pada resesi setelah Perang Teluk 1991. Perang dengan Irak diprediksi akan memiliki dampak yang jauh lebih buruk, karena biaya yang dikeluarkan akan menggeser investasi di sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, penelitian, dan…
Artikel ini membandingkan kinerja tiga menteri koordinator (menko) bidang ekonomi pada kabinet Presiden Abdurrahman Wahid: Kwik Kian Gie, Rizal Ramli, dan Burhanuddin Abdullah. Artikel ini membahas latar belakang, konteks politik, serta persiapan, penyampaian, dan pelaksanaan kebijakan ekonomi masing-masing menko, serta dampaknya terhadap perekonomian Indonesia. Disertai juga wawancara dengan R…
Dokumen ini adalah siaran pers yang dikeluarkan oleh Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) pada tanggal 29 April 2011. Isi siaran pers ini mengumumkan rencana aksi May Day 2011 oleh KAJS yang akan melibatkan lebih dari 50 ribu anggota dan simpatisan di berbagai provinsi. Tujuan utama aksi ini adalah mendesak DPR dan Pemerintah untuk segera mengesahkan RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), …
Artikel ini membahas kesiapan DPR untuk merevisi undang-undang (UU) yang diduga disusupi kepentingan asing. DPR meminta Badan Intelijen Negara (BIN) menyampaikan data resmi terkait UU tersebut. Muncul juga desakan agar pansus, panja DPR, dan wakil pemerintah yang terlibat dalam penggodokan UU bertanggung jawab. Artikel ini merangkum pendapat dari berbagai tokoh, termasuk Wakil Ketua DPR RI Priy…
Dokumen ini membahas isu penggulingan kekuasaan, yang dikaitkan dengan makar dan kekuatan militer. Dokumen ini menyebutkan bahwa isu tersebut sengaja dilansir oleh HR, Tifat..., dan elite demokrat untuk meningkatkan posisi tawar, menghindari reshuffle, dan mencari muka. Dokumen ini juga menyoroti dua isu utama: ekonomi neoliberal dan liberalisasi ugal-ugalan yang bertentangan dengan Ekonomi Kon…
Dokumen ini adalah kumpulan artikel dari berbagai media massa, baik domestik maupun internasional, yang secara eksplisit menyebutkan pihak-pihak yang terlibat dalam Kontrak Karya Freeport di Indonesia. Artikel-artikel tersebut mencakup periode sebelum pernyataan Jeffrey Winters pada 12 Oktober 1998. Beberapa poin penting dari ringkasan artikel ini meliputi: Pihak Terlibat: Freeport-McMoRan …
Dokumen ini membahas perjalanan Rizal Ramli, seorang ekonom profesional yang beberapa kali menolak tawaran jabatan dari Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), hingga akhirnya menerima posisi Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) dengan syarat. Dokumen ini juga menyoroti kebijakan ekonomi Gus Dur dan peran Rizal Ramli dalam kabinetnya, termasuk restrukturisasi BUMN dan kebijakan yang berpihak pada…
Dokumen ini adalah kompilasi gambar dan kutipan terkait dengan berbagai aktivitas dan pernyataan Rizal Ramli, termasuk keterlibatannya dalam Komite Bangkit Indonesia, Gerakan Buku Putih, Reformasi 98, demo kenaikan BBM, gugatan judicial review, hingga pertemuan dengan berbagai tokoh dan masyarakat. Dokumen ini menggambarkan perjalanan dan perjuangan Rizal Ramli dalam isu-isu ekonomi, politik, d…
Artikel ini membahas kasus penipuan cadangan emas di Busang yang melibatkan Bre-X Minerals Ltd. Penulis menyoroti keraguan terhadap hasil studi Stratchona, perlunya pendapat kedua dari konsultan geologi independen, serta implikasi ekonomi dan nasional dari kasus ini. Artikel juga membahas pentingnya revisi Kontrak Karya (KK) dan penyusunan Undang-Undang Pertambangan Non-Migas untuk menjamin man…
Artikel ini membahas pandangan sejumlah pengamat dan pakar ekonomi mengenai kondisi ekonomi Indonesia. Mereka berkumpul di Hotel Regent dalam acara yang digelar Universitas Paramadina Mulya. Pembahasan mencakup perkiraan masa jabatan Presiden BJ Habibie, usulan untuk memblokir rekening pemegang paspor Indonesia di luar negeri (Hartojo Wignjowijoto memperkirakan sekitar 160 miliar dolar AS), ser…
Artikel ini membahas kondisi ekonomi Indonesia yang terburuk dalam 32 tahun terakhir pada saat artikel ini ditulis. Krisis ekonomi yang terjadi sangat parah, dan berbagai kebijakan ekonomi yang dibuat oleh Kabinet Pembangunan VII maupun Kabinet Habibie tidak menunjukkan kemanjuran. Artikel ini menekankan bahwa penyelesaian masalah ekonomi lebih ditentukan oleh legitimasi politis daripada kebija…
Artikel ini membahas mengapa pemerintah BJ Habibie dan kabinetnya dianggap tidak memiliki legitimasi dan kredibilitas untuk memulihkan ekonomi Indonesia yang semakin parah pada tahun 1998. Penulis artikel berpendapat bahwa Sidang Umum Istimewa (SI) MPR RI untuk memilih presiden dan wakil presiden baru perlu dipercepat. Artikel ini juga menyoroti masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang…
Artikel ini membahas pernyataan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN (P-BUMN) Tanri Abeng mengenai penjualan saham PT Krakatau Steel (KS) sebagai strategi bisnis yang harus dilakukan secara adil. Jika tidak, Indonesia akan "ditembak" di dunia internasional dan investor tidak akan tertarik. Ia juga menjelaskan bahwa proses ini baru tahap awal, masih ada kesempatan bagi pihak lain untuk melakukan st…
Artikel berita ini membahas kekhawatiran bahwa ekonomi Indonesia hanya bisa bertahan tiga bulan pada saat artikel ini ditulis karena tidak memiliki daya dukung yang memadai, dan pemerintah dikhawatirkan tidak mampu membayar gaji PNS dan ABRI. Direktur Econit, Rizal Ramli, menyatakan bahwa penyelesaian masalah politik adalah kunci pemulihan ekonomi, tetapi pemerintah Habibie saat itu tidak memil…
Dokumen ini membahas analisis ECONIT Advisory Group mengenai kondisi ekonomi Indonesia pada tahun 1998, yang menunjukkan potensi kebangkrutan keuangan negara akibat cadangan devisa yang sangat rendah, defisit anggaran, dan berbagai tindakan pemerintah seperti penjaminan dana nasabah perbankan, dana talangan bank bermasalah, serta subsidi pangan dan obat-obatan. Artikel ini juga menyoroti penuru…
Artikel ini membahas prediksi defisit anggaran pemerintah Indonesia tahun 1998/1999 jika nilai tukar rupiah berada di sekitar Rp 8.000 per dollar AS. Pengeluaran rutin diperkirakan membengkak menjadi Rp 125 triliun, sementara penerimaan hanya Rp 114 triliun. Artikel juga menyoroti kondisi ekonomi Indonesia yang memburuk, ketidakstabilan kurs rupiah, dan masalah legitimasi Presiden Habibie. Eksp…