Dokumen ini membahas mengenai ancaman kemiskinan dan pengangguran di Indonesia pada tahun 2008, serta upaya pemerintah dalam menanganinya. Artikel ini menyoroti pro-kontra terkait data statistik kemiskinan dan pengangguran, dampak kenaikan harga BBM dan bencana alam, korelasi pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan, skenario pengangguran, serta program-program pemerintah.
Dokumen ini berisi kumpulan berita dari berbagai media cetak (Investor Daily, Kompas, Indopos, Jawa Pos, Media Indonesia, Republika, Neraca, Koran Jakarta, Merdeka, Bisnis Indonesia, Berita Kota, Seputar Indonesia) yang memberitakan deklarasi "Blok Perubahan" oleh 12 partai politik peserta Pemilu 2009. Blok ini bertujuan untuk mendorong perubahan politik secara demokratis dan memberdayakan raky…
Artikel ini membahas delapan solusi yang disodorkan oleh ekonom senior DR. Rizal Ramli untuk mengatasi korupsi di Indonesia. Solusi tersebut meliputi kontrol ketat terhadap anggaran, KPK fokus pada kasus korupsi besar, peningkatan standar etika pejabat publik (termasuk pemecatan menteri yang terindikasi korupsi), peningkatan standar etika pers, menghentikan politik uang, reformasi pembiayaan pa…
Dokumen ini membahas pentingnya reformasi di sektor gas, dengan poin-poin utama yaitu Rendahnya utilisasi gas dalam negeri (hanya 55%) karena keterlambatan pembangunan infrastruktur. PGN kehilangan fokus bisnis dengan menggarap hulu tanpa didukung kompetensi SDM, menyebabkan kerugian di tahun 2015. Disarankan PGN kembali fokus sebagai perusahaan infrastruktur gas. Harga gas yang mahal akibat in…
Bank Indonesia (BI) memproyeksikan defisit transaksi berjalan (CAD) tahun 2018 sebesar US$ 25 miliar, lebih besar dari tahun 2017 yang US$ 17,53 miliar. Deputi Gubernur Senior BI, Mirza Adityaswara, menyatakan bahwa CAD ini masih aman di bawah 3% dari PDB. Untuk membiayai CAD, dibutuhkan modal masuk, terutama ke portofolio. BI mereaktivasi Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang dapat dibeli asing…
Dokumen ini membahas pergeseran besar-besaran di Departemen Keuangan oleh Menteri Keuangan Rizal Ramli, termasuk pencopotan Ketua BPPN Edwin Gerungan. Artikel ini juga menyoroti alasan di balik pergantian pejabat seperti Dirjen Lembaga Keuangan dan Dirjen Bea & Cukai, serta membahas restrukturisasi utang Texmaco dan Chandra Asri. Selain itu, ada bagian tentang Bursa Efek Surabaya yang akan memp…
Artikel ini membahas wawancara dengan Dr. Rizal Ramli, 61, yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya. Beliau berbagi wawasan tentang karirnya yang panjang dan portofolio jabatannya saat ini. Wawancara tersebut mencakup topik-topik seperti pentingnya sektor maritim bagi Indonesia, upaya pemerintah untuk mengatasi penangkapan ikan ilegal, kebutuhan untuk meningk…
Artikel ini membahas dugaan adanya permainan di balik nilai IPO saham PT Krakatau Steel (KS) yang rendah, dan menyoroti kekhawatiran serupa terkait rencana akuisisi atau merger PT Pertamina (Persero) terhadap PT Medco Energi Internasional Tbk (MEI). Penulis menyerukan pengawasan ketat dari publik dan DPR untuk memastikan akuntabilitas transaksi ini, mengingat Pertamina adalah BUMN yang menerima…
Artikel ini membahas tentang perombakan pejabat eselon I di Departemen Keuangan dan direksi sejumlah BUMN yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Rizal Ramli. Penggantian ini termasuk Ketua BPPN Edwin Gerungan oleh I Putu Gde Ary Suta, dan Sekretaris Jenderal Depkeu Noor Fuad oleh Widjanarko. Artikel juga menyebutkan rencana penggantian Dirjen Anggaran Anshari Ritonga, Dirjen Bea Cukai Permana Agu…
Dokumen ini membahas perkembangan ekonomi melalui pergeseran alokasi angkatan kerja, membandingkan karakteristik ekonomi agraris, industri, dan ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge economy). Dokumen ini juga menjelaskan karakteristik kunci dari empat masyarakat dasar: prasejarah, agraris, industri, dan masyarakat berbasis pengetahuan, dengan membandingkan aspek teknologi, ekonomi, sistem sos…
Dokumen ini berisi wawancara khusus dengan Dr. Rizal Ramli, Menko Perekonomian saat itu, mengenai kondisi ekonomi Indonesia yang menurutnya sudah mencapai titik balik dan memasuki tahap pemulihan, meskipun banyak pengamat melontarkan opini negatif tanpa fakta. Rizal Ramli menjelaskan perbedaan antara real economy dan virtual economy, serta memberikan data-data fundamental ekonomi yang menunjukk…
Dokumen ini membahas bisnis seluler di Indonesia, dengan fokus pada Telkomsel, Satelindo, dan IM3. Dokumen ini mencakup komposisi kepemilikan saham, sorotan keuangan, dan perkiraan nilai bisnis seluler untuk perusahaan-perusahaan tersebut.
Dokumen ini membahas tekanan IMF terhadap Indonesia, khususnya terkait dengan tidak dicairkannya bantuan $400 juta. Penulis berpendapat bahwa sikap keras IMF ini tidak beralasan, mengingat Indonesia telah memenuhi sebagian besar persyaratan Letter of Intent. Artikel ini menyoroti permasalahan audit Bank Indonesia yang menunjukkan hilangnya lebih dari $9 miliar, dan bahwa pemerintah Indonesia me…
Artikel ini membahas kegagalan reformasi di Indonesia lima tahun setelah kejatuhan Suharto. Elite politik, birokrat, militer, dan pengusaha dianggap bertanggung jawab atas stagnasi negara dengan memprioritaskan kepentingan pribadi di atas kepentingan nasional, korupsi yang meluas, dan sistem peradilan yang tidak adil. Artikel ini juga menyoroti kesulitan dalam menegakkan hukum dan kurangnya kem…
Dokumen ini membahas penurunan nilai Dolar AS di awal tahun 2003, yang mencapai level terendah dalam 18 bulan terhadap Euro. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap penurunan ini meliputi kekhawatiran perang dengan Irak, perjuangan melawan terorisme, meningkatnya ketegangan antara Korea Utara dan AS, defisit neraca pembayaran AS, dan tingkat suku bunga rendah untuk Dolar AS. Dokumen ini juga …
Artikel ini membahas pilihan-pilihan atau opsi-opsi mengenai cara mengakhiri program bantuan darurat IMF (Extended Fund Facility/EFF), terutama apakah Indonesia harus tetap dimandori oleh IMF atau tidak. Penulis, Kwik Kian Gie, berpendapat bahwa Indonesia seharusnya melunasi seluruh utangnya kepada IMF agar terbebas dari pemandoran, karena utang tersebut tidak bisa digunakan sebelum cadangan de…
Artikel ini membahas tentang diagnosis krisis ekonomi Indonesia oleh Dana Moneter Internasional (IMF) yang dinilai keliru, serta pengakuan pejabat senior IMF bahwa lembaga tersebut tidak menguasai masalah mikro ekonomi di Indonesia. Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli, ekonom Frans Seda, Arief R. Karseno, dan Putu Ary Suta memberikan pandangan kritis terhadap rekomendasi kebijakan IMF yang di…
Komisi XI DPR merespons positif tuntutan Tim Indonesia Bangkit (TIB) untuk menyelidiki kredibilitas dan independensi Badan Pusat Statistik (BPS). Komisi XI setuju adanya evaluasi terhadap payung hukum BPS agar lebih independen, khususnya Peraturan Presiden (Perpres) No 11 Tahun 2005 yang menyebutkan bahwa BPS dikoordinasikan oleh menteri negara perencanaan pembangunan nasional, padahal menurut …
Artikel ini membahas mengenai perlunya pengawasan ketat DPR terhadap kinerja Badan Pusat Statistik (BPS) karena hasil kerjanya menjadi acuan pemerintah, khususnya terkait data statistik ekonomi. Ismed Hasan Putro, Ketua Masyarakat Profesional Madani, menyoroti objektivitas dan kredibilitas BPS, menekankan bahwa BPS harus dibenahi secara mendasar jika terindikasi manipulasi data. Ia juga menging…
Artikel ini membahas pentingnya Badan Pusat Statistik (BPS) menjaga integritas data statistik, terutama mengenai kemiskinan dan pengangguran, agar tidak dimanipulasi untuk mendongkrak citra pemerintah. Tokoh nasional seperti Hidayat Nur Wahid, Akbar Tandjung, dan Tjahjo Kumolo menyoroti perlunya BPS bekerja profesional, netral, dan objektif sebagai rujukan kebijakan pemerintah.
Artikel ini membahas bagaimana kelompok ekonom yang dikenal sebagai "Mafia Berkeley" telah menentukan strategi dan kebijakan ekonomi Indonesia selama hampir 40 tahun (1966-2006). Artikel ini mengkritik dampak kebijakan kelompok tersebut yang menyebabkan Indonesia tertinggal dibandingkan negara-negara Asia lainnya, ketimpangan pendapatan, utang besar, dan kerapuhan struktural ekonomi. Artikel in…
Artikel ini membahas bagaimana atas nama pemulihan ekonomi dan menarik investor asing, pemerintah Indonesia terus menjual aset-aset bagus di BPPN dan BUMN. Penulis berpendapat bahwa jika saran IMF terus diikuti, Indonesia akan kembali dijajah oleh bangsa asing dalam 10 tahun mendatang. Artikel ini menyoroti kasus-kasus seperti penjualan UD Tambak Udang Berdikari kepada pengusaha Kanada, dan aku…
Dokumen ini adalah wawancara dengan Joseph E. Stiglitz, seorang ekonom penerima Nobel dan kritikus IMF. Stiglitz membahas pandangannya tentang peran IMF, kritik terhadap kebijakan IMF, terutama selama krisis Asia, dan isu-isu terkait liberalisasi pasar modal. Dia juga berbicara tentang perlunya keseimbangan antara peran pasar dan pemerintah, serta eksplorasi kontrol modal.
Artikel ini membahas kritik Rizal Ramli terhadap kebijakan-kebijakan International Monetary Fund (IMF) di Indonesia sejak krisis ekonomi tahun 1997. Ramli berpendapat bahwa kebijakan IMF justru memperburuk krisis ekonomi Indonesia dan menciptakan jebakan utang. Artikel ini juga membongkar mitos-mitos seputar peran IMF di Indonesia.
Artikel ini membahas dampak ekonomi yang merugikan dari perang dengan Irak. Penulis membantah gagasan bahwa perang selalu membawa keuntungan ekonomi, dengan mengacu pada resesi setelah Perang Teluk 1991. Perang dengan Irak diprediksi akan memiliki dampak yang jauh lebih buruk, karena biaya yang dikeluarkan akan menggeser investasi di sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, penelitian, dan…
Artikel ini membandingkan kinerja tiga menteri koordinator (menko) bidang ekonomi pada kabinet Presiden Abdurrahman Wahid: Kwik Kian Gie, Rizal Ramli, dan Burhanuddin Abdullah. Artikel ini membahas latar belakang, konteks politik, serta persiapan, penyampaian, dan pelaksanaan kebijakan ekonomi masing-masing menko, serta dampaknya terhadap perekonomian Indonesia. Disertai juga wawancara dengan R…
Dokumen ini adalah siaran pers yang dikeluarkan oleh Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) pada tanggal 29 April 2011. Isi siaran pers ini mengumumkan rencana aksi May Day 2011 oleh KAJS yang akan melibatkan lebih dari 50 ribu anggota dan simpatisan di berbagai provinsi. Tujuan utama aksi ini adalah mendesak DPR dan Pemerintah untuk segera mengesahkan RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), …
Artikel ini membahas kesiapan DPR untuk merevisi undang-undang (UU) yang diduga disusupi kepentingan asing. DPR meminta Badan Intelijen Negara (BIN) menyampaikan data resmi terkait UU tersebut. Muncul juga desakan agar pansus, panja DPR, dan wakil pemerintah yang terlibat dalam penggodokan UU bertanggung jawab. Artikel ini merangkum pendapat dari berbagai tokoh, termasuk Wakil Ketua DPR RI Priy…
Dokumen ini membahas isu penggulingan kekuasaan, yang dikaitkan dengan makar dan kekuatan militer. Dokumen ini menyebutkan bahwa isu tersebut sengaja dilansir oleh HR, Tifat..., dan elite demokrat untuk meningkatkan posisi tawar, menghindari reshuffle, dan mencari muka. Dokumen ini juga menyoroti dua isu utama: ekonomi neoliberal dan liberalisasi ugal-ugalan yang bertentangan dengan Ekonomi Kon…
Dokumen ini adalah kumpulan artikel dari berbagai media massa, baik domestik maupun internasional, yang secara eksplisit menyebutkan pihak-pihak yang terlibat dalam Kontrak Karya Freeport di Indonesia. Artikel-artikel tersebut mencakup periode sebelum pernyataan Jeffrey Winters pada 12 Oktober 1998. Beberapa poin penting dari ringkasan artikel ini meliputi: Pihak Terlibat: Freeport-McMoRan …