Dokumen ini adalah kumpulan kliping berita dari beberapa media massa (Bisnis Indonesia, Investor Daily, Media Indonesia, Republika, detikFinance, Rakyat Merdeka, Kompas) yang diterbitkan pada bulan April 2005. Kliping ini berisi kritik tajam dari Tim Indonesia Bangkit terhadap Kabinet Indonesia Bersatu, khususnya tim ekonomi. Tim ini menyoroti 11 kebijakan yang dianggap tidak pro-rakyat dan leb…
Dokumen ini merupakan kumpulan kliping berita dari berbagai media cetak yang diterbitkan pada hari Senin, 23 Oktober 2000, yang disusun oleh Bagian Hubungan Masyarakat & Protokol Kantor Menko Perekonomian. Isu-isu utama yang dibahas meliputi: Hasil Sidang CGI dan Utang Luar Negeri: Sidang Consultative Group on Indonesia (CGI) di Tokyo telah menyetujui komitmen pinjaman sebesar US$4,8 miliar da…
Dokumen ini merupakan kumpulan kliping berita dari berbagai media cetak yang diterbitkan pada hari Kamis, 14 September 2000. Kliping ini disusun oleh Bagian Hubungan Masyarakat & Protokol Kantor Menko Perekonomian. Isu-isu utama yang dibahas meliputi: Pencairan Pinjaman IMF: Pinjaman IMF tahap berikutnya sebesar 400 juta dollar AS diharapkan cair pekan depan, menyusul pembahasan LoI terbaru ol…
Dokumen ini merupakan kumpulan kliping berita dari berbagai media cetak pada tanggal 9 Juli 2001, yang disusun oleh Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan. Berita-berita utama menyoroti beberapa isu penting, antara lain: Keinginan Ketua BPSP (Badan Penyelesaian Sengketa Pajak) agar Badan Peradilan Pajak berdiri sendiri, tidak di bawah PTUN. Bank Indonesia …
Dokumen ini merupakan kliping berita dari berbagai media cetak pada hari Senin, 4 September 2000, yang disusun oleh Bagian Hubungan Masyarakat & Protokol Kantor Menko Perekonomian. Berita-berita utama membahas penandatanganan Letter of Intent (LoI) baru antara Indonesia dan IMF yang dijadwalkan pada Kamis, 7 September 2000. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Rizal Ramli, menyatakan bahwa …
Dokumen ini merupakan kompilasi artikel berita dari berbagai surat kabar (Bisnis Indonesia, Kompas, Suara Pembaruan, Seputar Indonesia, Republika, Sinar Harapan, Suara Karya, Pikiran Rakyat, Pelita, Investor Daily, Jurnal Nasional, Koran Tempo, Media Indonesia, The Point, Rakyat Merdeka, The Jakarta Post) yang terbit antara tanggal 12 Juni 2007 hingga 15 Juni 2007. Artikel-artikel ini membahas …
Artikel ini membahas tentang pertemuan ekonomi mingguan yang dipimpin oleh Presiden Abdurrahman Wahid setiap hari Senin. Pertemuan ini diharapkan dapat meningkatkan koordinasi antar menteri ekonomi dan membantu menyelesaikan masalah ekonomi di Indonesia, seperti utang luar negeri perusahaan, program restrukturisasi bank, iklim investasi, desentralisasi, dan implementasi reformasi yang disepakat…
Dokumen ini merupakan kliping berita yang membahas Paket Kebijakan Ekonomi Tahap V yang diluncurkan pemerintah pada Oktober 2015. Kebijakan utama dalam paket ini meliputi insentif pajak revaluasi aset perusahaan (BUMN dan swasta), penghapusan pajak berganda untuk Dana Investasi Real Estate (DIRE)/REITs, dan relaksasi aturan perbankan syariah. Tujuannya adalah mendongkrak pertumbuhan ekonomi hin…
Dokumen ini berisi kliping berita dari beberapa media cetak pada bulan Desember 2008, yang membahas berbagai isu ekonomi di Indonesia. Beberapa topik utama yang dibahas meliputi: Kritik terhadap kebijakan ekonomi neoliberal pemerintah SBY, khususnya terkait kenaikan harga BBM dan ketergantungan utang luar negeri, yang disampaikan oleh Rizal Ramli dan Revrisond Baswir. Diskusi mengenai krisis …
Dokumen ini adalah kliping berita dari beberapa media massa (Rakyat Merdeka, Bisnis Indonesia, Media Indonesia, Koran Tempo, The Jakarta Post) yang terbit pada tahun 2002. Artikel-artikel ini berfokus pada pandangan dan kritik Rizal Ramli, mantan Menko Perekonomian, terhadap IMF dan kebijakan ekonomi pemerintah Indonesia terkait IMF. Rizal Ramli secara konsisten menyuarakan penolakan terhadap p…
Dokumen ini adalah kumpulan kliping berita dari tahun 2001 yang sebagian besar berfokus pada pernyataan dan kebijakan Rizal Ramli sebagai Menko Perekonomian. Berita-berita tersebut mencakup berbagai topik ekonomi seperti: Usulan pembubaran Tim Koordinasi Telematika Indonesia (TKTI) dan pembentukan Komisi Pengembangan Industri Informatika dan Telekomunikasi Indonesia (PIITI). Strategi pemerint…
Rizal Ramli, Ketua Komite Bangkit Indonesia (KIB), mengkritik kebijakan ekonomi pemerintah. Ia menyatakan bahwa Indonesia kaya sumber daya alam, namun pemimpinnya bermental inlander, sehingga "cawan emas" digunakan untuk "ngemis uang pinjaman recehan". Sebagai contoh, ia menyebut utang ke Bank Dunia sebesar 300 juta dolar AS dengan syarat perubahan UU Migas, yang salah satu pasalnya membatasi…
Artikel ini membahas kritik terhadap pemerintah Indonesia yang menerapkan kebijakan ekonomi neoliberal, atau "Washington Consensus," yang diklaim Rizal Ramli (mantan menko perekonomian) telah menyebabkan kemiskinan struktural dan peningkatan pengangguran. Pengaruh neoliberal terlihat dalam kebijakan yang mendukung kepentingan pemilik modal asing, seperti dalam UU Minyak dan Gas yang membatasi p…
Dokumen ini berisi wawancara dengan Rizal Ramli mengenai kritiknya terhadap kebijakan pemerintah yang pro pasar bebas dan menyebabkan kemiskinan petani, kenaikan harga kebutuhan pokok, serta ketergantungan pada impor. Rizal Ramli juga mengkritik kurangnya kemampuan pemerintah dalam mengantisipasi masalah pangan dan solusi yang ditawarkan.
Artikel ini membahas bagaimana kelompok ekonom yang dikenal sebagai "Mafia Berkeley" telah menentukan strategi dan kebijakan ekonomi Indonesia selama hampir 40 tahun (1966-2006). Artikel ini mengkritik dampak kebijakan kelompok tersebut yang menyebabkan Indonesia tertinggal dibandingkan negara-negara Asia lainnya, ketimpangan pendapatan, utang besar, dan kerapuhan struktural ekonomi. Artikel in…
Dokumen ini adalah wawancara dengan Joseph E. Stiglitz, seorang ekonom penerima Nobel dan kritikus IMF. Stiglitz membahas pandangannya tentang peran IMF, kritik terhadap kebijakan IMF, terutama selama krisis Asia, dan isu-isu terkait liberalisasi pasar modal. Dia juga berbicara tentang perlunya keseimbangan antara peran pasar dan pemerintah, serta eksplorasi kontrol modal.
Artikel berita ini membahas kekhawatiran bahwa ekonomi Indonesia hanya bisa bertahan tiga bulan pada saat artikel ini ditulis karena tidak memiliki daya dukung yang memadai, dan pemerintah dikhawatirkan tidak mampu membayar gaji PNS dan ABRI. Direktur Econit, Rizal Ramli, menyatakan bahwa penyelesaian masalah politik adalah kunci pemulihan ekonomi, tetapi pemerintah Habibie saat itu tidak memil…
Dokumen ini berisi kumpulan berita dan analisis mengenai keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk membubarkan Consultative Group on Indonesia (CGI) pada tahun 2007. Berita-berita ini membahas berbagai sudut pandang terkait pembubaran CGI, termasuk alasan di balik keputusan tersebut (kemandirian ekonomi, posisi tawar Indonesia yang lemah, intervensi kreditor), tanggapan dari berba…
Artikel ini membahas kegagalan pemerintah SBY-JK dalam memperbaiki kesejahteraan rakyat pada tahun 2007. Pemerintah dituding memanipulasi data kemiskinan dan pengangguran serta memilih kebijakan "lepas tangan" terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok. Kebijakan yang tidak komprehensif, liberalisasi perdagangan dan industri, serta kebijakan fiskal konservatif disebut sebagai penyebab. Pertumbuhan…
Dokumen ini merupakan kliping berita yang merangkum hasil rapat monitoring program percepatan pemulihan ekonomi yang diselenggarakan pada Senin, 31 Juli 2000. Rapat ini membahas beberapa poin penting: Sarana Angkutan Perintis: Kondisi sarana angkutan perintis (laut, darat, udara) dinilai kurang memadai dan membahayakan, terutama angkutan perintis laut. Presiden mendukung usulan Menteri Perhubu…
Dokumen ini berisi beberapa artikel berita yang diterbitkan pada tanggal 24 dan 25 September 2008, membahas tentang gejolak finansial global, dampaknya terhadap perekonomian Indonesia, dan saran kebijakan yang harus diambil pemerintah. Isu-isu utama yang diangkat meliputi kerapuhan ekonomi Indonesia akibat financial bubble dan hot money, perlunya perubahan kebijakan ekonomi dari monetaris/neoli…
Artikel ini membahas kritik Rizal Ramli, Ketua Umum Komite Bangkit Indonesia, terhadap kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang terlalu fokus pada sektor keuangan dan mengabaikan sektor riil. Rizal Ramli menyatakan bahwa hal ini menyebabkan kemerosotan industri manufaktur, penurunan daya beli masyarakat, dan peningkatan jumlah rakyat miskin serta pengangguran. Ia ju…
Artikel ini membahas mengenai kegelisahan Dr. Rizal Ramli terhadap kondisi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla setelah tiga tahun menjabat. Rizal Ramli menawarkan konsep "Jalan Baru" sebagai solusi untuk membawa Indonesia keluar dari krisis dan kemiskinan, yang dideklarasikan melalui Komite Bangkit Indonesia. "Jalan Baru" diartikan sebagai jalan anti-neokolonialisme dan kemandiria…
Dokumen ini membahas peran Indonesia dalam G20, sebuah forum yang terdiri dari para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral dari 19 negara dan Uni Eropa. G20 dibentuk pada tahun 1999 dan para Kepala Negara/Pemerintahan G20 pertama kali bertemu pada tahun 2008 sebagai respons terhadap krisis keuangan 2008 dan pergeseran kekuatan ekonomi ke Asia. Dokumen ini menyoroti bahwa G20 adalah organisa…
Artikel ini membahas kinerja makroekonomi Indonesia pada tahun 2007 yang dianggap lumayan baik, terutama karena peningkatan ekspor dan aliran modal spekulatif. Namun, penulis menyoroti pembentukan "balon finansial" yang diperkirakan akan semakin membesar pada tahun 2008, dengan kesenjangan yang melebar antara sektor finansial dan sektor riil. Artikel ini juga membahas kemungkinan resesi di Amer…
Artikel ini berisi pandangan Rizal Ramli mengenai kondisi ekonomi Indonesia. Ia memperkirakan bahwa ekonomi Indonesia akan mengalami titik balik kebangkitan pada semester pertama 2006, namun ternyata prediksinya meleset. Ia mengkritik tim ekonomi pemerintahan yang dinilainya terlalu fokus pada indikator finansial dan mengabaikan sektor riil. Akibatnya, terjadi kelumpuhan pemerintahan (governmen…
Dokumen ini merupakan studi kasus mengenai rancangan kebijakan ekonomi internasional untuk negara berkembang, dengan fokus pada Kolombia. Studi ini menganalisis permasalahan ekonomi Kolombia seperti penurunan pertumbuhan PDB, kesulitan impor, kapasitas berlebih, pengangguran tinggi, dan masalah neraca pembayaran. Tim studi mengembangkan kebijakan promosi ekspor dengan menganalisis sektor-sektor…
Paper yang berisi tentang evaluasi terhadap paket-paket kebijakan ekonomiyang dikeluarkan oleh Menko Budiono. Dari evaluasi yang mendalam, maka dapat disebutkan bahwa paket-paket kebijakan ekonomi tersebut nyaring bunyinya, tetapi kosong isinya. Dari berbagai evaluasi tersebut di atas, menjadi sangat jelas kemudian, mengapa janji dan program ekonomi SBY-JK yang ambisius, tetapi achievable, tern…
Notulensi diskusi Kedai Kopi: Dari Seberang Istana, Rabu, 15 November 2017, di Restoran Ajag Ijig Jalan Ir. H. Juanda no. 14, Gambir, Jakarta. Diskusi yang membahas kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dalam diskusi ini pembicara memaparkan tentang prioritas yang harus diambil pemerintah dalam mengambil kebijakan dengan segala konsekuensi logis dari kebijakan tersebut.