document online (PDF)

Kliping BBM 1997-1998

Dokumen ini merupakan kumpulan kliping berita dari berbagai media massa (Bisnis, Kompas, Media Indonesia, Umum, Suara Pembaruan, Republika) antara tahun 1997-1998 yang membahas isu-isu terkait Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Tarif Dasar Listrik (TDL) di Indonesia, terutama kenaikan harga, subsidi, inefisiensi Pertamina dan PLN, serta keterlibatan IMF. Topik yang dibahas meliputi:
Usulan bantuan IMF untuk mengatasi utang Indonesia dan kritik dari Econit.
Kenaikan harga BBM dan TDL tertinggi selama Orde Baru pada Mei 1998, serta revisi penurunan harga BBM dan TDL pada Mei 1998.
Inefisiensi Pertamina dan PLN, termasuk monopoli impor minyak mentah dan BBM, mark-up proyek kilang Balongan, serta kontrak pembelian listrik swasta dan gas yang merugikan.
Dampak kenaikan harga BBM terhadap ekspor, inflasi, daya beli masyarakat, dan tarif angkutan.
Sikap DPR, YLKI, pengusaha, dan ekonom terkait kebijakan kenaikan harga BBM dan TDL.
Penggunaan utang luar negeri untuk menutupi subsidi BBM.
Pembentukan unit usaha strategis Pertamina untuk menghilangkan subsidi pengolahan BBM.

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

RR.EKO

Penerbit

: ECONIT Advisory Group., 1998

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

IMF
Subsidi BBM
BBM

Info Detail Spesifik

Dokumen ini merupakan kumpulan kliping berita dari berbagai media massa (Bisnis, Kompas, Media Indonesia, Umum, Suara Pembaruan, Republika) antara tahun 1997-1998 yang membahas isu-isu terkait Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Tarif Dasar Listrik (TDL) di Indonesia, terutama kenaikan harga, subsidi, inefisiensi Pertamina dan PLN, serta keterlibatan IMF. Topik yang dibahas meliputi: Usulan bantuan IMF untuk mengatasi utang Indonesia dan kritik dari Econit. Kenaikan harga BBM dan TDL tertinggi selama Orde Baru pada Mei 1998, serta revisi penurunan harga BBM dan TDL pada Mei 1998. Inefisiensi Pertamina dan PLN, termasuk monopoli impor minyak mentah dan BBM, mark-up proyek kilang Balongan, serta kontrak pembelian listrik swasta dan gas yang merugikan. Dampak kenaikan harga BBM terhadap ekspor, inflasi, daya beli masyarakat, dan tarif angkutan. Sikap DPR, YLKI, pengusaha, dan ekonom terkait kebijakan kenaikan harga BBM dan TDL. Penggunaan utang luar negeri untuk menutupi subsidi BBM. Pembentukan unit usaha strategis Pertamina untuk menghilangkan subsidi pengolahan BBM.

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar