document online (PDF)

Kliping Media Cetak 23 Oktober 2000

Dokumen ini merupakan kumpulan kliping berita dari berbagai media cetak yang diterbitkan pada hari Senin, 23 Oktober 2000, yang disusun oleh Bagian Hubungan Masyarakat & Protokol Kantor Menko Perekonomian. Isu-isu utama yang dibahas meliputi:
Hasil Sidang CGI dan Utang Luar Negeri: Sidang Consultative Group on Indonesia (CGI) di Tokyo telah menyetujui komitmen pinjaman sebesar US$4,8 miliar dan hibah US$530 juta untuk Indonesia. Rizal Ramli, dalam artikelnya di The Asian Wall Street Journal, memaparkan program pemulihan ekonomi 10 poin yang menjadi fokus tim ekonominya. Namun, ada kritik keras dari beberapa ekonom seperti Revrisond Baswir, M. Dawam Rahardjo, dan Kwik Kian Gie yang menilai utang luar negeri ini sebagai beban berat, bahkan menyebut negara-negara kreditor sebagai "rentenir". Mereka menyoroti tingginya rasio utang terhadap PDB (110%) dan APBN, serta potensi kebocoran akibat korupsi.
Kritik terhadap Kebijakan Ekonomi: Banyak pihak yang meragukan kemampuan pemerintah dalam mengelola utang baru ini. Kekhawatiran tentang terulangnya praktik KKN seperti di era Orde Baru sangat tinggi, terutama dengan tidak adanya terobosan signifikan dalam pemberantasan korupsi.
Kondisi Pasar Modal dan Investor: Komitmen CGI disambut dingin oleh investor yang skeptis terhadap kondisi politik dan keamanan dalam negeri, serta hubungan antara IMF dan pemerintah. Bursa saham terus berfluktuasi negatif akibat pesimisme investor.
Good Governance: Masalah good governance akan dimasukkan kembali dalam review Letter of Intent (LoI) mendatang, dengan fokus pada good public governance dan good corporate governance. Dipo Alam menekankan perlunya pengawasan proaktif dan belajar dari kegagalan MSAA.
Restrukturisasi Pertamina: Rancangan restrukturisasi Pertamina telah rampung, bertujuan meningkatkan efisiensi dan menutup celah KKN dengan pemangkasan unit usaha, jumlah direksi, dan karyawan. Namun, ada kekhawatiran bahwa praktik KKN dan penyelewengan masih terjadi.
Dugaan Mark Up Proyek PLN: Komisi VIII DPR akan memanggil Tim Keppres 133/2000 terkait dugaan mark up US$400 juta pada dua proyek PLN yang menggunakan kredit ekspor III, serta masalah 27 Power Purchasing Agreement (PPA) senilai US$133,5 miliar. Hal ini dinilai merugikan negara dan semakin memperparah kondisi keuangan PLN.
APBN dan Subsidi: Beban utang yang besar menguras anggaran untuk pembayaran bunga dan cicilan, mengurangi alokasi untuk proyek pembangunan dan stimulus ekonomi. Adanya subsidi BBM yang diubah alokasinya juga menjadi sorotan.
Asem III di Seoul: Dokumen juga memuat berita mengenai Asia Europe Meeting III (Asem) di Seoul, Korea Selatan, yang dihadiri Presiden Abdurrahman Wahid, membahas kemitraan untuk kemakmuran dan stabilitas, serta isu-isu seperti rekonsiliasi Korea, kejahatan transnasional, pencucian uang, HAM, demokratisasi, dan lingkungan.

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

RR.EKO

Penerbit

: Humas Kantor Menko Perekonomian., 2000

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Kebijakan Ekonomi
Utang Luar Negeri
CGI

Info Detail Spesifik

Dokumen ini merupakan kumpulan kliping berita dari berbagai media cetak yang diterbitkan pada hari Senin, 23 Oktober 2000, yang disusun oleh Bagian Hubungan Masyarakat & Protokol Kantor Menko Perekonomian. Isu-isu utama yang dibahas meliputi: Hasil Sidang CGI dan Utang Luar Negeri: Sidang Consultative Group on Indonesia (CGI) di Tokyo telah menyetujui komitmen pinjaman sebesar US$4,8 miliar dan hibah US$530 juta untuk Indonesia. Rizal Ramli, dalam artikelnya di The Asian Wall Street Journal, memaparkan program pemulihan ekonomi 10 poin yang menjadi fokus tim ekonominya. Namun, ada kritik keras dari beberapa ekonom seperti Revrisond Baswir, M. Dawam Rahardjo, dan Kwik Kian Gie yang menilai utang luar negeri ini sebagai beban berat, bahkan menyebut negara-negara kreditor sebagai "rentenir". Mereka menyoroti tingginya rasio utang terhadap PDB (110%) dan APBN, serta potensi kebocoran akibat korupsi. Kritik terhadap Kebijakan Ekonomi: Banyak pihak yang meragukan kemampuan pemerintah dalam mengelola utang baru ini. Kekhawatiran tentang terulangnya praktik KKN seperti di era Orde Baru sangat tinggi, terutama dengan tidak adanya terobosan signifikan dalam pemberantasan korupsi. Kondisi Pasar Modal dan Investor: Komitmen CGI disambut dingin oleh investor yang skeptis terhadap kondisi politik dan keamanan dalam negeri, serta hubungan antara IMF dan pemerintah. Bursa saham terus berfluktuasi negatif akibat pesimisme investor. Good Governance: Masalah good governance akan dimasukkan kembali dalam review Letter of Intent (LoI) mendatang, dengan fokus pada good public governance dan good corporate governance. Dipo Alam menekankan perlunya pengawasan proaktif dan belajar dari kegagalan MSAA. Restrukturisasi Pertamina: Rancangan restrukturisasi Pertamina telah rampung, bertujuan meningkatkan efisiensi dan menutup celah KKN dengan pemangkasan unit usaha, jumlah direksi, dan karyawan. Namun, ada kekhawatiran bahwa praktik KKN dan penyelewengan masih terjadi. Dugaan Mark Up Proyek PLN: Komisi VIII DPR akan memanggil Tim Keppres 133/2000 terkait dugaan mark up US$400 juta pada dua proyek PLN yang menggunakan kredit ekspor III, serta masalah 27 Power Purchasing Agreement (PPA) senilai US$133,5 miliar. Hal ini dinilai merugikan negara dan semakin memperparah kondisi keuangan PLN. APBN dan Subsidi: Beban utang yang besar menguras anggaran untuk pembayaran bunga dan cicilan, mengurangi alokasi untuk proyek pembangunan dan stimulus ekonomi. Adanya subsidi BBM yang diubah alokasinya juga menjadi sorotan. Asem III di Seoul: Dokumen juga memuat berita mengenai Asia Europe Meeting III (Asem) di Seoul, Korea Selatan, yang dihadiri Presiden Abdurrahman Wahid, membahas kemitraan untuk kemakmuran dan stabilitas, serta isu-isu seperti rekonsiliasi Korea, kejahatan transnasional, pencucian uang, HAM, demokratisasi, dan lingkungan.

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar