document online (PDF)

Kliping Media Cetak 21-22 Oktober 2000

Dokumen ini merupakan kumpulan kliping berita dari berbagai media cetak yang diterbitkan pada tanggal 21-22 Oktober 2000. Kliping ini disusun oleh Bagian Hubungan Masyarakat & Protokol Kantor Menko Perekonomian. Isu-isu utama yang dibahas meliputi:
Komitmen CGI dan Ketidakpercayaan Donor: Sidang Consultative Group on Indonesia (CGI) di Tokyo menghasilkan komitmen pinjaman sebesar US$ 5,3 miliar dan hibah US$ 530 juta. Namun, pengamat ekonomi Mohammad Ikhsan (LPEM UI) menilai persyaratan yang menyertai komitmen tersebut menunjukkan ketidakpercayaan donor terhadap Indonesia, bahkan meragukan kemampuan IMF dalam mengawasi Indonesia. Hal ini dianggap sebagai kemunduran di balik "keberhasilan" Menko Perekonomian Rizal Ramli. Ikhsan juga mengkritik pemerintah yang berutang semaksimal mungkin, padahal seharusnya seminimal mungkin dan fokus pada pemeliharaan infrastruktur, bukan pembangunan infrastruktur baru.
Utang Luar Negeri vs. Utang Dalam Negeri: Wakil Ketua Komisi IX DPR Faisal Baasir dan anggota Komisi IX Didi Supriyanto menganggap pinjaman CGI bukan kebanggaan, melainkan memprihatinkan karena akan membebani generasi mendatang dan mendesak penggunaan pinjaman harus atas persetujuan DPR. Mereka juga berpendapat Indonesia tidak perlu lagi berutang dan bisa menarik kembali uang dari debitur atau melakukan privatisasi aset BPPN. Sebaliknya, ekonom CSIS Hadi Soesastro menekankan bahwa menolak utang luar negeri adalah sikap bodoh yang menutup peluang pertumbuhan ekonomi lebih cepat, selama syaratnya baik dan lunak. Hadi malah menilai utang dalam negeri lebih berbahaya karena membebani APBN dengan pembayaran bunga.
Ambivalensi Donor dalam CGI: Artikel Aditya L Djono menyoroti kritik tajam dari delegasi donor (khususnya AS) terhadap pemerintah Indonesia di sidang CGI, terkait penundaan pelepasan saham BCA dan Bank Niaga, kinerja BPPN, privatisasi BUMN, restrukturisasi utang, masalah politik seperti insiden Atambua, reformasi hukum, dan pembatasan kunjungan diplomat/lembaga bantuan. Namun, di sisi lain, para donor tetap berkomitmen memberikan pinjaman, menimbulkan pertanyaan sejauh mana keseriusan kritik mereka. AS bahkan meningkatkan komitmen pinjamannya.
"Privilege" Gus Dur kepada Konglomerat: Keputusan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) untuk menunda proses hukum terhadap tiga konglomerat (Marimutu Sinivasan, Prajogo Pangestu, dan Sjamsul Nursalim) karena peran mereka dalam ekspor nonmigas, dinilai melanggar prinsip good governance dan dikhawatirkan mengganggu pencairan pinjaman IMF dan CGI. Dr. Hadi Soesastro (CSIS) menekankan pentingnya perlakuan yang sama bagi semua debitur BPPN. Koordinator ICW Teten Masduki menganggap alasan Gus Dur tidak masuk akal, dan Deputi Menko Perekonomian Dipo Alam mencoba meluruskan bahwa yang dilindungi adalah usahanya, bukan individunya. Pengamat ekonomi UGM Dr. Revrisond Baswir MBA juga menyatakan penundaan ini akan menghancurkan perekonomian dan membebani rakyat.
Kebocoran Anggaran: Faisal Basri dalam tulisannya menyoroti kebocoran anggaran negara tidak hanya berasal dari utang luar negeri, tetapi juga dari pajak dalam negeri. Ia menekankan pentingnya sistem perencanaan dan penganggaran yang berpedoman pada prinsip good governance, keterbukaan, dan akuntabilitas. Ia juga menyoroti potensi kebocoran dalam proyek yang didanai kredit ekspor dengan tender tidak transparan dan penunjukan mitra lokal kroni.

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

RR.EKO

Penerbit

: Humas Kantor Menko Perekonomian., 2000

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

IMF
Utang Luar Negeri
CGI

Info Detail Spesifik

Dokumen ini merupakan kumpulan kliping berita dari berbagai media cetak yang diterbitkan pada tanggal 21-22 Oktober 2000. Kliping ini disusun oleh Bagian Hubungan Masyarakat & Protokol Kantor Menko Perekonomian. Isu-isu utama yang dibahas meliputi: Komitmen CGI dan Ketidakpercayaan Donor: Sidang Consultative Group on Indonesia (CGI) di Tokyo menghasilkan komitmen pinjaman sebesar US$ 5,3 miliar dan hibah US$ 530 juta. Namun, pengamat ekonomi Mohammad Ikhsan (LPEM UI) menilai persyaratan yang menyertai komitmen tersebut menunjukkan ketidakpercayaan donor terhadap Indonesia, bahkan meragukan kemampuan IMF dalam mengawasi Indonesia. Hal ini dianggap sebagai kemunduran di balik "keberhasilan" Menko Perekonomian Rizal Ramli. Ikhsan juga mengkritik pemerintah yang berutang semaksimal mungkin, padahal seharusnya seminimal mungkin dan fokus pada pemeliharaan infrastruktur, bukan pembangunan infrastruktur baru. Utang Luar Negeri vs. Utang Dalam Negeri: Wakil Ketua Komisi IX DPR Faisal Baasir dan anggota Komisi IX Didi Supriyanto menganggap pinjaman CGI bukan kebanggaan, melainkan memprihatinkan karena akan membebani generasi mendatang dan mendesak penggunaan pinjaman harus atas persetujuan DPR. Mereka juga berpendapat Indonesia tidak perlu lagi berutang dan bisa menarik kembali uang dari debitur atau melakukan privatisasi aset BPPN. Sebaliknya, ekonom CSIS Hadi Soesastro menekankan bahwa menolak utang luar negeri adalah sikap bodoh yang menutup peluang pertumbuhan ekonomi lebih cepat, selama syaratnya baik dan lunak. Hadi malah menilai utang dalam negeri lebih berbahaya karena membebani APBN dengan pembayaran bunga. Ambivalensi Donor dalam CGI: Artikel Aditya L Djono menyoroti kritik tajam dari delegasi donor (khususnya AS) terhadap pemerintah Indonesia di sidang CGI, terkait penundaan pelepasan saham BCA dan Bank Niaga, kinerja BPPN, privatisasi BUMN, restrukturisasi utang, masalah politik seperti insiden Atambua, reformasi hukum, dan pembatasan kunjungan diplomat/lembaga bantuan. Namun, di sisi lain, para donor tetap berkomitmen memberikan pinjaman, menimbulkan pertanyaan sejauh mana keseriusan kritik mereka. AS bahkan meningkatkan komitmen pinjamannya. "Privilege" Gus Dur kepada Konglomerat: Keputusan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) untuk menunda proses hukum terhadap tiga konglomerat (Marimutu Sinivasan, Prajogo Pangestu, dan Sjamsul Nursalim) karena peran mereka dalam ekspor nonmigas, dinilai melanggar prinsip good governance dan dikhawatirkan mengganggu pencairan pinjaman IMF dan CGI. Dr. Hadi Soesastro (CSIS) menekankan pentingnya perlakuan yang sama bagi semua debitur BPPN. Koordinator ICW Teten Masduki menganggap alasan Gus Dur tidak masuk akal, dan Deputi Menko Perekonomian Dipo Alam mencoba meluruskan bahwa yang dilindungi adalah usahanya, bukan individunya. Pengamat ekonomi UGM Dr. Revrisond Baswir MBA juga menyatakan penundaan ini akan menghancurkan perekonomian dan membebani rakyat. Kebocoran Anggaran: Faisal Basri dalam tulisannya menyoroti kebocoran anggaran negara tidak hanya berasal dari utang luar negeri, tetapi juga dari pajak dalam negeri. Ia menekankan pentingnya sistem perencanaan dan penganggaran yang berpedoman pada prinsip good governance, keterbukaan, dan akuntabilitas. Ia juga menyoroti potensi kebocoran dalam proyek yang didanai kredit ekspor dengan tender tidak transparan dan penunjukan mitra lokal kroni.

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar