document online (PDF)

Kliping Media Cetak 19 September 2000

Revisi MSAA (Master of Settlement and Acquisition Agreement): Pemerintah bersama pimpinan DPR akan membahas revisi MSAA hari ini. Jaksa Agung Marzuki Darusman menyatakan pentingnya revisi untuk pengembalian uang negara dan menegaskan tindakan hukum bagi bankir yang wanprestasi dalam MSAA, serta pelanggar BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit) yang tidak terkait MSAA. Beberapa bankir yang menandatangani MSAA, seperti pemegang saham BCA (Salim Grup) dan BDNI (Sjamsul Nursalim), dinilai wanprestasi karena nilai aset jaminan yang merosot atau belum diserahkan sepenuhnya. Ahli hukum perbankan Pradjoto dan pengamat pasar modal Lin Che Wei mengkritik sikap pemerintah dan DPR yang kian tidak jelas terkait MSAA, mengkhawatirkan adanya suap.
Dampak Bom BEJ dan Pasar Saham: Bursa Efek Jakarta (BEJ) dibuka kembali setelah ditutup dua hari pasca ledakan bom. Meskipun dihadiri tiga menteri ekonomi (Rizal Ramli, Prijadi Praptosuhardjo, Luhut B. Panjaitan) untuk memberikan dukungan, IHSG anjlok 31,058 poin (7,03%) ke level 411,033, terendah sejak Januari 1999, akibat panic selling terutama oleh investor asing. Rupiah sedikit menguat menjadi Rp 8.655 per dolar AS. Menko Perekonomian Rizal Ramli menyatakan penurunan ini bersifat sementara dan pemerintah akan menyiapkan insentif berupa penjualan saham-saham baru dari BUMN dan aset BPPN melalui pasar modal untuk menggairahkan kembali bursa.
Proyeksi Ekonomi Indonesia (ADB dan Bank Dunia): Asian Development Bank (ADB) merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini menjadi 3,5% (turun dari 4%), dengan inflasi 6%. Bank Dunia juga menyatakan pemulihan ekonomi Asia Timur pulih dengan cepat, namun kenaikan harga minyak bisa menghambat pemulihan, terutama bagi negara pengimpor minyak seperti Indonesia.
Harga Minyak dan Subsidi BBM: OPEC belum bisa memenuhi harapan menurunkan harga minyak, meskipun telah menaikkan produksi. Indonesia sendiri kesulitan memenuhi penambahan kuota produksi minyak yang ditetapkan OPEC karena membutuhkan investasi baru. Terkait subsidi BBM, pemerintah membatalkan peningkatan penyaluran subsidi bahan bakar minyak untuk rakyat kecil menjadi Rp 1,1 triliun, dan tetap pada Rp 800 miliar. Dana ini akan disalurkan untuk UKM (Rp 350 miliar), infrastruktur (Rp 250 miliar), dan cash transfer untuk keluarga kurang mampu (Rp 200 miliar).
Utang Luar Negeri dan CGI: Panitia Anggaran DPR menilai rencana pemerintah mendapatkan utang baru US$4,8 miliar dari CGI tidak sesuai dengan semangat mengurangi pinjaman luar negeri yang telah disepakati bersama.
Penerbitan Obligasi Baru: Rencana pemerintah menerbitkan obligasi baru untuk membayar obligasi jatuh tempo dikritik ekonom Umar Juoro (CIDES) dan Hadi Soesastro (CSIS), karena dinilai tidak bijaksana, berpotensi menurunkan peringkat utang Indonesia menjadi selective default, menambah beban, dan mengganggu pemulihan kepercayaan. Disarankan agar windfall profit dari kenaikan harga minyak dimanfaatkan untuk membayar obligasi jatuh tempo.
Pengembangan UKM: Kelompok Kerja (Pokja) UKM yang dibentuk pemerintah diharapkan fokus mencari solusi masalah pemasaran UKM, tidak hanya produksi dan penyaluran modal. ADB akan memberikan bantuan teknis untuk kajian kebijakan UKM.

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

RR.EKO

Penerbit

: Humas Kantor Menko Perekonomian., 2000

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

BLBI
BPPN
MSAA

Info Detail Spesifik

Revisi MSAA (Master of Settlement and Acquisition Agreement): Pemerintah bersama pimpinan DPR akan membahas revisi MSAA hari ini. Jaksa Agung Marzuki Darusman menyatakan pentingnya revisi untuk pengembalian uang negara dan menegaskan tindakan hukum bagi bankir yang wanprestasi dalam MSAA, serta pelanggar BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit) yang tidak terkait MSAA. Beberapa bankir yang menandatangani MSAA, seperti pemegang saham BCA (Salim Grup) dan BDNI (Sjamsul Nursalim), dinilai wanprestasi karena nilai aset jaminan yang merosot atau belum diserahkan sepenuhnya. Ahli hukum perbankan Pradjoto dan pengamat pasar modal Lin Che Wei mengkritik sikap pemerintah dan DPR yang kian tidak jelas terkait MSAA, mengkhawatirkan adanya suap. Dampak Bom BEJ dan Pasar Saham: Bursa Efek Jakarta (BEJ) dibuka kembali setelah ditutup dua hari pasca ledakan bom. Meskipun dihadiri tiga menteri ekonomi (Rizal Ramli, Prijadi Praptosuhardjo, Luhut B. Panjaitan) untuk memberikan dukungan, IHSG anjlok 31,058 poin (7,03%) ke level 411,033, terendah sejak Januari 1999, akibat panic selling terutama oleh investor asing. Rupiah sedikit menguat menjadi Rp 8.655 per dolar AS. Menko Perekonomian Rizal Ramli menyatakan penurunan ini bersifat sementara dan pemerintah akan menyiapkan insentif berupa penjualan saham-saham baru dari BUMN dan aset BPPN melalui pasar modal untuk menggairahkan kembali bursa. Proyeksi Ekonomi Indonesia (ADB dan Bank Dunia): Asian Development Bank (ADB) merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini menjadi 3,5% (turun dari 4%), dengan inflasi 6%. Bank Dunia juga menyatakan pemulihan ekonomi Asia Timur pulih dengan cepat, namun kenaikan harga minyak bisa menghambat pemulihan, terutama bagi negara pengimpor minyak seperti Indonesia. Harga Minyak dan Subsidi BBM: OPEC belum bisa memenuhi harapan menurunkan harga minyak, meskipun telah menaikkan produksi. Indonesia sendiri kesulitan memenuhi penambahan kuota produksi minyak yang ditetapkan OPEC karena membutuhkan investasi baru. Terkait subsidi BBM, pemerintah membatalkan peningkatan penyaluran subsidi bahan bakar minyak untuk rakyat kecil menjadi Rp 1,1 triliun, dan tetap pada Rp 800 miliar. Dana ini akan disalurkan untuk UKM (Rp 350 miliar), infrastruktur (Rp 250 miliar), dan cash transfer untuk keluarga kurang mampu (Rp 200 miliar). Utang Luar Negeri dan CGI: Panitia Anggaran DPR menilai rencana pemerintah mendapatkan utang baru US$4,8 miliar dari CGI tidak sesuai dengan semangat mengurangi pinjaman luar negeri yang telah disepakati bersama. Penerbitan Obligasi Baru: Rencana pemerintah menerbitkan obligasi baru untuk membayar obligasi jatuh tempo dikritik ekonom Umar Juoro (CIDES) dan Hadi Soesastro (CSIS), karena dinilai tidak bijaksana, berpotensi menurunkan peringkat utang Indonesia menjadi selective default, menambah beban, dan mengganggu pemulihan kepercayaan. Disarankan agar windfall profit dari kenaikan harga minyak dimanfaatkan untuk membayar obligasi jatuh tempo. Pengembangan UKM: Kelompok Kerja (Pokja) UKM yang dibentuk pemerintah diharapkan fokus mencari solusi masalah pemasaran UKM, tidak hanya produksi dan penyaluran modal. ADB akan memberikan bantuan teknis untuk kajian kebijakan UKM.

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar