document online (PDF)

Kliping Media Cetak 14 September 2000

Dokumen ini merupakan kumpulan kliping berita dari berbagai media cetak yang diterbitkan pada hari Kamis, 14 September 2000. Kliping ini disusun oleh Bagian Hubungan Masyarakat & Protokol Kantor Menko Perekonomian. Isu-isu utama yang dibahas meliputi:
Pencairan Pinjaman IMF: Pinjaman IMF tahap berikutnya sebesar 400 juta dollar AS diharapkan cair pekan depan, menyusul pembahasan LoI terbaru oleh dewan direktur IMF. Bank Dunia juga membantah laporan mengenai ancaman pembatalan bantuan finansial akibat kekerasan di Atambua, NTT, namun tetap menyatakan keprihatinan.
Kasus Atambua dan Bantuan Internasional: Menko Perekonomian Rizal Ramli meminta dunia internasional untuk tidak hanya mengkritik tetapi juga membantu penyelesaian masalah kekerasan di Atambua, termasuk pembiayaan relokasi 130.000 pengungsi. Bank Dunia dan ADB disebut tetap berkomitmen membantu pemulihan ekonomi Indonesia, namun menunggu realisasi penyelesaian kasus Atambua dan tindakan hukum terhadap perusuh.
Program Percepatan Pemulihan Ekonomi: Bank Dunia dan pemerintah RI membahas rencana aksi 10 program percepatan pemulihan ekonomi. Indonesia berencana meminta pinjaman baru bersyarat lunak sebesar US$1,2 miliar kepada Bank Dunia melalui fasilitas IDA.
Kontroversi Pengelolaan BUMN: Terjadi silang pendapat antara Menko Perekonomian Rizal Ramli dan Menteri Keuangan Prijadi Praptosuhardjo mengenai kewenangan pengelolaan BUMN. Rizal Ramli mengajukan tiga opsi: di bawah Menko Perekonomian, departemen teknis yang diatur Menkeu, atau badan tersendiri. Perselisihan ini dikhawatirkan mengancam target privatisasi BUMN senilai Rp 6,5 triliun.
Kredit Bermasalah dan Kinerja Perbankan: Bank Indonesia (BI) optimis NPL (kredit bermasalah) perbankan pada 2001 dapat ditekan hingga di bawah lima persen. Kinerja perbankan disebut mulai membaik, namun dana perbankan yang menganggur masih ratusan triliun.
Dampak Ledakan di Gedung BEJ: Ledakan bom di Gedung Bursa Efek Jakarta (BEJ) pada 13 September 2000 menyebabkan kurs rupiah terperosok ke Rp 8.810 per dollar AS dan IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) terpelanting ke titik terendah tahun ini. Perdagangan di BEJ dihentikan selama dua hari.
Kritik terhadap Rizal Ramli: Pengamat pasar uang Fahrial Anwar mengkritik janji Rizal Ramli untuk membawa rupiah ke posisi 7.500 per dolar AS sebagai "palsu", mengingat rupiah justru anjlok akibat kasus Atambua dan bom BEJ.
Cadangan Devisa Kuat dan Fundamental Ekonomi: Kwik Kian Gie, mantan Menko Ekuin, menyerukan agar tidak panik karena cadangan devisa Indonesia sangat kuat (lebih dari US$27 miliar) dan fundamental ekonomi juga kuat.
Diskon Utang UKM Debitur BPPN: Pemerintah memberikan potongan pokok utang (hair cut) sebesar 25 persen bagi debitur usaha kecil menengah (UKM) di bawah Rp 5 miliar yang berada di bawah pengelolaan BPPN, dengan syarat untuk tujuan produktif.
Mekanisme Pengawasan Pungutan Laba BUMN: Rizal Ramli bersikukuh memungut 1 persen laba BUMN untuk Kukesra, KPKU, dan UPPKS, namun belum merumuskan mekanisme pengawasan untuk mencegah kebocoran dana.
Kredit Ketahanan Pangan (KKP): Sebanyak 20 bank siap mengucurkan dana untuk program KKP mulai Oktober 2000. Pemerintah akan memberikan subsidi bunga KKP sebesar 10 persen kepada petani.
Insentif dan Hukuman untuk MSAA: Pemerintah akan menggunakan sistem insentif dan hukuman (stick and carrot) dalam menyelesaikan kewajiban konglomerat yang menunggak utang di BPPN dalam kerangka MSAA.
Pembelian Kembali Perusahaan di BPPN: Menteri Muda Restrukturisasi Perekonomian Cacuk Sudarijanto menyatakan pembelian kembali (buy back) perusahaan-perusahaan yang dikelola BPPN oleh pemilik lama sangat dimungkinkan, namun harus melalui tender terbuka dan transparan.
BLBI "Money Laundering" Model Baru: Direktur Escom Oke F Supit menyatakan dana BLBI yang disalahgunakan dapat dikategorikan sebagai praktik "money laundering" model baru yang lebih berbahaya bagi perekonomian nasional.
APEC Fokus Fasilitasi Perdagangan: Singapura mendesak ekonomi Asia-Pasifik untuk menggeser fokus dari pengurangan tarif ke penyederhanaan dan harmonisasi prosedur untuk meningkatkan arus perdagangan.
PLN Kesulitan Modal: PT PLN akan kesulitan modal jika industri golongan 3-4 tidak segera melunasi tunggakannya yang mencapai Rp 300 miliar.

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

RR.EKO

Penerbit

: Humas Kantor Menko Perekonomian., 2000

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Kebijakan Ekonomi
Rizal Ramli
Bank Dunia

Info Detail Spesifik

Dokumen ini merupakan kumpulan kliping berita dari berbagai media cetak yang diterbitkan pada hari Kamis, 14 September 2000. Kliping ini disusun oleh Bagian Hubungan Masyarakat & Protokol Kantor Menko Perekonomian. Isu-isu utama yang dibahas meliputi: Pencairan Pinjaman IMF: Pinjaman IMF tahap berikutnya sebesar 400 juta dollar AS diharapkan cair pekan depan, menyusul pembahasan LoI terbaru oleh dewan direktur IMF. Bank Dunia juga membantah laporan mengenai ancaman pembatalan bantuan finansial akibat kekerasan di Atambua, NTT, namun tetap menyatakan keprihatinan. Kasus Atambua dan Bantuan Internasional: Menko Perekonomian Rizal Ramli meminta dunia internasional untuk tidak hanya mengkritik tetapi juga membantu penyelesaian masalah kekerasan di Atambua, termasuk pembiayaan relokasi 130.000 pengungsi. Bank Dunia dan ADB disebut tetap berkomitmen membantu pemulihan ekonomi Indonesia, namun menunggu realisasi penyelesaian kasus Atambua dan tindakan hukum terhadap perusuh. Program Percepatan Pemulihan Ekonomi: Bank Dunia dan pemerintah RI membahas rencana aksi 10 program percepatan pemulihan ekonomi. Indonesia berencana meminta pinjaman baru bersyarat lunak sebesar US$1,2 miliar kepada Bank Dunia melalui fasilitas IDA. Kontroversi Pengelolaan BUMN: Terjadi silang pendapat antara Menko Perekonomian Rizal Ramli dan Menteri Keuangan Prijadi Praptosuhardjo mengenai kewenangan pengelolaan BUMN. Rizal Ramli mengajukan tiga opsi: di bawah Menko Perekonomian, departemen teknis yang diatur Menkeu, atau badan tersendiri. Perselisihan ini dikhawatirkan mengancam target privatisasi BUMN senilai Rp 6,5 triliun. Kredit Bermasalah dan Kinerja Perbankan: Bank Indonesia (BI) optimis NPL (kredit bermasalah) perbankan pada 2001 dapat ditekan hingga di bawah lima persen. Kinerja perbankan disebut mulai membaik, namun dana perbankan yang menganggur masih ratusan triliun. Dampak Ledakan di Gedung BEJ: Ledakan bom di Gedung Bursa Efek Jakarta (BEJ) pada 13 September 2000 menyebabkan kurs rupiah terperosok ke Rp 8.810 per dollar AS dan IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) terpelanting ke titik terendah tahun ini. Perdagangan di BEJ dihentikan selama dua hari. Kritik terhadap Rizal Ramli: Pengamat pasar uang Fahrial Anwar mengkritik janji Rizal Ramli untuk membawa rupiah ke posisi 7.500 per dolar AS sebagai "palsu", mengingat rupiah justru anjlok akibat kasus Atambua dan bom BEJ. Cadangan Devisa Kuat dan Fundamental Ekonomi: Kwik Kian Gie, mantan Menko Ekuin, menyerukan agar tidak panik karena cadangan devisa Indonesia sangat kuat (lebih dari US$27 miliar) dan fundamental ekonomi juga kuat. Diskon Utang UKM Debitur BPPN: Pemerintah memberikan potongan pokok utang (hair cut) sebesar 25 persen bagi debitur usaha kecil menengah (UKM) di bawah Rp 5 miliar yang berada di bawah pengelolaan BPPN, dengan syarat untuk tujuan produktif. Mekanisme Pengawasan Pungutan Laba BUMN: Rizal Ramli bersikukuh memungut 1 persen laba BUMN untuk Kukesra, KPKU, dan UPPKS, namun belum merumuskan mekanisme pengawasan untuk mencegah kebocoran dana. Kredit Ketahanan Pangan (KKP): Sebanyak 20 bank siap mengucurkan dana untuk program KKP mulai Oktober 2000. Pemerintah akan memberikan subsidi bunga KKP sebesar 10 persen kepada petani. Insentif dan Hukuman untuk MSAA: Pemerintah akan menggunakan sistem insentif dan hukuman (stick and carrot) dalam menyelesaikan kewajiban konglomerat yang menunggak utang di BPPN dalam kerangka MSAA. Pembelian Kembali Perusahaan di BPPN: Menteri Muda Restrukturisasi Perekonomian Cacuk Sudarijanto menyatakan pembelian kembali (buy back) perusahaan-perusahaan yang dikelola BPPN oleh pemilik lama sangat dimungkinkan, namun harus melalui tender terbuka dan transparan. BLBI "Money Laundering" Model Baru: Direktur Escom Oke F Supit menyatakan dana BLBI yang disalahgunakan dapat dikategorikan sebagai praktik "money laundering" model baru yang lebih berbahaya bagi perekonomian nasional. APEC Fokus Fasilitasi Perdagangan: Singapura mendesak ekonomi Asia-Pasifik untuk menggeser fokus dari pengurangan tarif ke penyederhanaan dan harmonisasi prosedur untuk meningkatkan arus perdagangan. PLN Kesulitan Modal: PT PLN akan kesulitan modal jika industri golongan 3-4 tidak segera melunasi tunggakannya yang mencapai Rp 300 miliar.

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar