document online (PDF)

Kliping 11 Februari 2004

Dokumen ini merupakan kumpulan kliping berita dari berbagai media massa yang membahas penolakan keras Tim Indonesia Bangkit (TIB) terhadap rencana Kementerian Negara BUMN untuk melakukan strategic sale 51% saham PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI). TIB, yang beranggotakan sejumlah ekonom terkemuka, berargumen bahwa penjualan tersebut akan merugikan negara baik secara ekonomis maupun non-ekonomis. Secara ekonomis, mereka menilai bahwa penjualan yang tergesa-gesa dengan waktu yang ketat akan membuat posisi tawar pemerintah lemah, apalagi BNI masih memiliki obligasi rekapitalisasi senilai Rp44 triliun dan baru saja diterpa kasus Letter of Credit (L/C) fiktif senilai Rp1,7 triliun. Secara non-ekonomis, penjualan mayoritas saham BNI dianggap sebagai tindakan ahistoris karena tidak menghargai sejarah panjang BNI sebagai bank sentral pada masa awal kemerdekaan RI dan mengabaikan kultur kuat BNI. Beberapa artikel juga menyoroti kemungkinan Temasek Holding (Singapura) menjadi calon investor terkuat, serta desakan agar DPR menolak rencana ini dan memberlakukan moratorium privatisasi aset negara hingga terbentuknya pemerintahan baru hasil Pemilu 2004.

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

RR.EKO

Penerbit

: Investor Daily., 2004

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Privatisasi BUMN
Divestasi BNI
Strategic Sale

Info Detail Spesifik

Dokumen ini merupakan kumpulan kliping berita dari berbagai media massa yang membahas penolakan keras Tim Indonesia Bangkit (TIB) terhadap rencana Kementerian Negara BUMN untuk melakukan strategic sale 51% saham PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI). TIB, yang beranggotakan sejumlah ekonom terkemuka, berargumen bahwa penjualan tersebut akan merugikan negara baik secara ekonomis maupun non-ekonomis. Secara ekonomis, mereka menilai bahwa penjualan yang tergesa-gesa dengan waktu yang ketat akan membuat posisi tawar pemerintah lemah, apalagi BNI masih memiliki obligasi rekapitalisasi senilai Rp44 triliun dan baru saja diterpa kasus Letter of Credit (L/C) fiktif senilai Rp1,7 triliun. Secara non-ekonomis, penjualan mayoritas saham BNI dianggap sebagai tindakan ahistoris karena tidak menghargai sejarah panjang BNI sebagai bank sentral pada masa awal kemerdekaan RI dan mengabaikan kultur kuat BNI. Beberapa artikel juga menyoroti kemungkinan Temasek Holding (Singapura) menjadi calon investor terkuat, serta desakan agar DPR menolak rencana ini dan memberlakukan moratorium privatisasi aset negara hingga terbentuknya pemerintahan baru hasil Pemilu 2004.

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar