document online (PDF)

Kliping Berita Media Cetak Senin, 9 Juli 2001

Dokumen ini merupakan kumpulan kliping berita dari berbagai media cetak pada tanggal 9 Juli 2001, yang disusun oleh Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan. Berita-berita utama menyoroti beberapa isu penting, antara lain:
Keinginan Ketua BPSP (Badan Penyelesaian Sengketa Pajak) agar Badan Peradilan Pajak berdiri sendiri, tidak di bawah PTUN.
Bank Indonesia (BI) menunggu kesiapan BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) untuk penetapan status Bank Internasional Indonesia (BII) terkait masalah modal dan diverted tax.
Permintaan Presiden Abdurrahman Wahid dan Menteri Keuangan Rizal Ramli kepada IMF untuk mempercepat pembahasan Letter of Intent (LoI) RI-IMF yang baru, dengan fokus pada masalah makroekonomi dan stabilitas moneter, serta tidak terlalu mencampuri urusan detail mikroekonomi seperti penjualan aset BPPN.
Laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) kepada Ketua DPR mengenai dugaan permintaan "uang rapat" sebesar Rp 325 juta dari BUMN PT Pupuk Kaltim oleh salah satu komisi di DPR.
Bantahan Presiden Direktur PT Jasindo (Amiruddin Riayat) terhadap pernyataan Menteri Keuangan Rizal Ramli mengenai penyalahgunaan wewenang terkait penerbitan surat utang US$ 280 juta.
Tim eksekusi pajak PT Timor Putra Nasional (TPN) yang akan melakukan penyitaan aset setelah memperoleh daftar aset dari BPPN, menyusul putusan kasasi Mahkamah Agung. Kasus pajak TPN ini masih akan berlanjut dengan rencana PK dan gugatan balik ke BPSP.
Pemerintah belum mengabulkan permintaan perbankan untuk menukarkan obligasi rekap bunga tetap (fixed rate) dengan bunga mengambang (variable rate), dan akan menunggu perkembangan ekonomi hingga Oktober 2001.
Dampak kenaikan Harga Jual Eceran (HJE) rokok yang memberatkan pengusaha Sigaret Kretek Tangan (SKT).
Pertemuan para menteri keuangan G-7 di Roma membahas melemahnya ekonomi global, money-laundering, dan keringanan utang bagi negara miskin.
Revisi laporan keuangan perusahaan asuransi oleh Direktorat Asuransi Departemen Keuangan untuk mencantumkan risk based capital (RBC) dan rasio keuangan lainnya.
Penagihan pajak dari transaksi cross ownership saham PT Telkom dan PT Indosat oleh Direktorat Jenderal Pajak.
Operasi Jasindo berjalan normal di tengah kemelut pergantian direksi dan gugatan ke PTUN.
Dirjen Pajak memulai program random post audit untuk wajib pajak.
Isu pencopotan Dirjen Bea Cukai Permana Agung.

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

RR.EKO

Penerbit

: Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan., 2001

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Kebijakan Ekonomi
IMF
Rizal Ramli

Info Detail Spesifik

Dokumen ini merupakan kumpulan kliping berita dari berbagai media cetak pada tanggal 9 Juli 2001, yang disusun oleh Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan. Berita-berita utama menyoroti beberapa isu penting, antara lain: Keinginan Ketua BPSP (Badan Penyelesaian Sengketa Pajak) agar Badan Peradilan Pajak berdiri sendiri, tidak di bawah PTUN. Bank Indonesia (BI) menunggu kesiapan BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) untuk penetapan status Bank Internasional Indonesia (BII) terkait masalah modal dan diverted tax. Permintaan Presiden Abdurrahman Wahid dan Menteri Keuangan Rizal Ramli kepada IMF untuk mempercepat pembahasan Letter of Intent (LoI) RI-IMF yang baru, dengan fokus pada masalah makroekonomi dan stabilitas moneter, serta tidak terlalu mencampuri urusan detail mikroekonomi seperti penjualan aset BPPN. Laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) kepada Ketua DPR mengenai dugaan permintaan "uang rapat" sebesar Rp 325 juta dari BUMN PT Pupuk Kaltim oleh salah satu komisi di DPR. Bantahan Presiden Direktur PT Jasindo (Amiruddin Riayat) terhadap pernyataan Menteri Keuangan Rizal Ramli mengenai penyalahgunaan wewenang terkait penerbitan surat utang US$ 280 juta. Tim eksekusi pajak PT Timor Putra Nasional (TPN) yang akan melakukan penyitaan aset setelah memperoleh daftar aset dari BPPN, menyusul putusan kasasi Mahkamah Agung. Kasus pajak TPN ini masih akan berlanjut dengan rencana PK dan gugatan balik ke BPSP. Pemerintah belum mengabulkan permintaan perbankan untuk menukarkan obligasi rekap bunga tetap (fixed rate) dengan bunga mengambang (variable rate), dan akan menunggu perkembangan ekonomi hingga Oktober 2001. Dampak kenaikan Harga Jual Eceran (HJE) rokok yang memberatkan pengusaha Sigaret Kretek Tangan (SKT). Pertemuan para menteri keuangan G-7 di Roma membahas melemahnya ekonomi global, money-laundering, dan keringanan utang bagi negara miskin. Revisi laporan keuangan perusahaan asuransi oleh Direktorat Asuransi Departemen Keuangan untuk mencantumkan risk based capital (RBC) dan rasio keuangan lainnya. Penagihan pajak dari transaksi cross ownership saham PT Telkom dan PT Indosat oleh Direktorat Jenderal Pajak. Operasi Jasindo berjalan normal di tengah kemelut pergantian direksi dan gugatan ke PTUN. Dirjen Pajak memulai program random post audit untuk wajib pajak. Isu pencopotan Dirjen Bea Cukai Permana Agung.

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar