document online (PDF)

Indonesia Welcomes Improved Cooperation with the IMF and World Bank

Dokumen ini merupakan pembaruan mengenai perekonomian Indonesia pada Februari/Maret 2001. Poin-poin utamanya meliputi:
Kerja sama dengan IMF: Indonesia dan IMF telah mencapai kesepahaman mengenai amandemen Undang-Undang Bank Indonesia, dengan penekanan pada independensi dan akuntabilitas Bank Indonesia. IMF juga mengakui kemajuan Indonesia dalam desentralisasi dan transparansi restrukturisasi perusahaan.
Dukungan AS: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Rizal Ramli bertemu dengan Menteri Keuangan AS Paul O'Neill, yang menegaskan dukungan AS terhadap program pemulihan ekonomi Indonesia.
Peninjauan IAP: Panel Penasihat Internasional Presiden Wahid (IAP) menyoroti pentingnya Indonesia membangun pemulihan ekonomi yang menjanjikan, serta menyerukan peningkatan pemberantasan korupsi.
Kinerja Ekonomi: Dokumen ini menyajikan data tentang pertumbuhan PDB, surplus perdagangan (Januari 2001: US$1,82 miliar), cadangan devisa (28 Februari 2001: US$29,09 miliar), inflasi, dan suku bunga SBI satu bulan.
Strategi Bantuan Bank Dunia: Strategi Bantuan Negara (CAS) baru Bank Dunia untuk Indonesia berfokus pada tingkat pinjaman yang lebih rendah dan pergeseran ke pinjaman konsesional (IDA) untuk program pengentasan kemiskinan, dengan tujuan mengurangi persyaratan pembayaran utang berdaulat.
Program Pemulihan Ekonomi Sepuluh Poin "Indonesia Membangun Kembali":
Peningkatan pendapatan ekspor non-migas: Pemerintah akan menginvestasikan sekitar US$45 juta untuk memperluas dua pelabuhan perikanan besar di Bitung dan Tual.
Akselerasi restrukturisasi perbankan dan swasta: IBRA melanjutkan restrukturisasi utang 13 dari 50 obligor teratas, termasuk Grup Danamon. IBRA juga menjual aset dan menyelesaikan divestasi saham di First Pacific. FSPC menyetujui restrukturisasi utang anak perusahaan Kodel Group. Jakarta Initiative Task Force (JITF) telah menyelesaikan restrukturisasi utang perusahaan senilai US$10,10 miliar.
Pendekatan penciptaan nilai dalam privatisasi aset milik negara: Industri telekomunikasi mulai terbuka untuk persaingan (Telkom dan Indosat mengakhiri cross holdings). PT Pupuk Kaltim berencana untuk berpisah dari PT Pupuk Sriwijaya sebelum IPO.
Rencana privatisasi 2001: Pemerintah berencana memprivatisasi 16 BUMN untuk mencapai target pendapatan Rp 6,5 triliun (US$677 juta), termasuk Indofarma, Pupuk Kaltim, Kimia Farma, Bank Mandiri, Telkom, dan Indosat.
Memenuhi target desentralisasi ekonomi: Pemerintah akan merevisi undang-undang otonomi daerah untuk memberikan kejelasan lebih lanjut.
Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam: Regulasi baru untuk sektor kehutanan membatasi kepemilikan lahan hutan.
Pengembangan UMKM: IBRA meluncurkan kembali Program Khusus Percepatan II untuk debitur ritel dan UMKM dengan pinjaman di bawah Rp 5 miliar.

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

UPDATE ON THE INDONESIAN ECONOMY

No. Panggil

RR.EKO

Penerbit

: The Coordinating Ministry for Economic Affairs, Government of the Republic of Indonesia., 2001

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

English

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

IMF
Ekonomi Indonesia
Privatisasi

Info Detail Spesifik

Dokumen ini merupakan pembaruan mengenai perekonomian Indonesia pada Februari/Maret 2001. Poin-poin utamanya meliputi: Kerja sama dengan IMF: Indonesia dan IMF telah mencapai kesepahaman mengenai amandemen Undang-Undang Bank Indonesia, dengan penekanan pada independensi dan akuntabilitas Bank Indonesia. IMF juga mengakui kemajuan Indonesia dalam desentralisasi dan transparansi restrukturisasi perusahaan. Dukungan AS: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Rizal Ramli bertemu dengan Menteri Keuangan AS Paul O'Neill, yang menegaskan dukungan AS terhadap program pemulihan ekonomi Indonesia. Peninjauan IAP: Panel Penasihat Internasional Presiden Wahid (IAP) menyoroti pentingnya Indonesia membangun pemulihan ekonomi yang menjanjikan, serta menyerukan peningkatan pemberantasan korupsi. Kinerja Ekonomi: Dokumen ini menyajikan data tentang pertumbuhan PDB, surplus perdagangan (Januari 2001: US$1,82 miliar), cadangan devisa (28 Februari 2001: US$29,09 miliar), inflasi, dan suku bunga SBI satu bulan. Strategi Bantuan Bank Dunia: Strategi Bantuan Negara (CAS) baru Bank Dunia untuk Indonesia berfokus pada tingkat pinjaman yang lebih rendah dan pergeseran ke pinjaman konsesional (IDA) untuk program pengentasan kemiskinan, dengan tujuan mengurangi persyaratan pembayaran utang berdaulat. Program Pemulihan Ekonomi Sepuluh Poin "Indonesia Membangun Kembali": Peningkatan pendapatan ekspor non-migas: Pemerintah akan menginvestasikan sekitar US$45 juta untuk memperluas dua pelabuhan perikanan besar di Bitung dan Tual. Akselerasi restrukturisasi perbankan dan swasta: IBRA melanjutkan restrukturisasi utang 13 dari 50 obligor teratas, termasuk Grup Danamon. IBRA juga menjual aset dan menyelesaikan divestasi saham di First Pacific. FSPC menyetujui restrukturisasi utang anak perusahaan Kodel Group. Jakarta Initiative Task Force (JITF) telah menyelesaikan restrukturisasi utang perusahaan senilai US$10,10 miliar. Pendekatan penciptaan nilai dalam privatisasi aset milik negara: Industri telekomunikasi mulai terbuka untuk persaingan (Telkom dan Indosat mengakhiri cross holdings). PT Pupuk Kaltim berencana untuk berpisah dari PT Pupuk Sriwijaya sebelum IPO. Rencana privatisasi 2001: Pemerintah berencana memprivatisasi 16 BUMN untuk mencapai target pendapatan Rp 6,5 triliun (US$677 juta), termasuk Indofarma, Pupuk Kaltim, Kimia Farma, Bank Mandiri, Telkom, dan Indosat. Memenuhi target desentralisasi ekonomi: Pemerintah akan merevisi undang-undang otonomi daerah untuk memberikan kejelasan lebih lanjut. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam: Regulasi baru untuk sektor kehutanan membatasi kepemilikan lahan hutan. Pengembangan UMKM: IBRA meluncurkan kembali Program Khusus Percepatan II untuk debitur ritel dan UMKM dengan pinjaman di bawah Rp 5 miliar.

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar