document online (PDF)

Kliping Hak Angket BBM

Dokumen ini berisi kumpulan kliping berita dari berbagai media massa nasional yang terbit pada tanggal 19 Juni 2008. Kliping-kliping ini secara umum membahas desakan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menggunakan Hak Angket terkait kebijakan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Tokoh-tokoh nasional seperti Amien Rais, Rizal Ramli, Lily Chadijah Wahid, Rieke Dyah Pitaloka, dan Dita Indah Sari, serta berbagai aktivis dan pengamat ekonomi-politik, tergabung dalam Komite Bangkit Indonesia (KBI) menjadi motor penggerak desakan ini. Mereka juga mengkritik kinerja pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang dinilai gagal menyejahterakan rakyat dan terlalu berpihak pada kepentingan kapitalisme asing. Selain itu, ada kekhawatiran tentang politik uang di DPR yang dapat menggagalkan Hak Angket. Dokumen ini juga menyoroti perdebatan antara Hak Angket dan Hak Interpelasi di DPR.

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

RR.POL

Penerbit

: Kompas., 2008

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Rizal Ramli
Komite Bangkit Indonesia
Hak Angket BBM

Info Detail Spesifik

Dokumen ini berisi kumpulan kliping berita dari berbagai media massa nasional yang terbit pada tanggal 19 Juni 2008. Kliping-kliping ini secara umum membahas desakan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menggunakan Hak Angket terkait kebijakan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Tokoh-tokoh nasional seperti Amien Rais, Rizal Ramli, Lily Chadijah Wahid, Rieke Dyah Pitaloka, dan Dita Indah Sari, serta berbagai aktivis dan pengamat ekonomi-politik, tergabung dalam Komite Bangkit Indonesia (KBI) menjadi motor penggerak desakan ini. Mereka juga mengkritik kinerja pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang dinilai gagal menyejahterakan rakyat dan terlalu berpihak pada kepentingan kapitalisme asing. Selain itu, ada kekhawatiran tentang politik uang di DPR yang dapat menggagalkan Hak Angket. Dokumen ini juga menyoroti perdebatan antara Hak Angket dan Hak Interpelasi di DPR.

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar