document online (PDF)

DPR Siap Revisi Undang-Undang yang Disusupi Kepentingan Asing

Artikel ini membahas kesiapan DPR untuk merevisi undang-undang (UU) yang diduga disusupi kepentingan asing. DPR meminta Badan Intelijen Negara (BIN) menyampaikan data resmi terkait UU tersebut. Muncul juga desakan agar pansus, panja DPR, dan wakil pemerintah yang terlibat dalam penggodokan UU bertanggung jawab. Artikel ini merangkum pendapat dari berbagai tokoh, termasuk Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso, Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq, dan ekonom Hendri Saparini. Disebutkan beberapa UU dari masa pemerintahan Presiden KH Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono yang diduga dibiayai atau disusupi kepentingan asing.

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

RR.POL

Penerbit

: Suara Pembaruan., 2010

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Kebijakan Publik
DPR
Revisi UU

Info Detail Spesifik

Artikel ini membahas kesiapan DPR untuk merevisi undang-undang (UU) yang diduga disusupi kepentingan asing. DPR meminta Badan Intelijen Negara (BIN) menyampaikan data resmi terkait UU tersebut. Muncul juga desakan agar pansus, panja DPR, dan wakil pemerintah yang terlibat dalam penggodokan UU bertanggung jawab. Artikel ini merangkum pendapat dari berbagai tokoh, termasuk Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso, Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq, dan ekonom Hendri Saparini. Disebutkan beberapa UU dari masa pemerintahan Presiden KH Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono yang diduga dibiayai atau disusupi kepentingan asing.

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar