document online (PDF)

PP 11/2005 dorong BPS tak independen

Artikel ini membahas mengenai Peraturan Pemerintah (PP) No. 11/2005 tentang koordinasi Badan Pusat Statistik (BPS) dengan Bappenas yang dianggap Tim Indonesia Bangkit (TIB) membuat BPS tidak independen. TIB mendesak DPR untuk mencabut PP tersebut agar BPS lebih kredibel dan independen. Mereka juga menyarankan pembenahan metodologi survei BPS dengan melibatkan akademisi untuk akses database dan pengolahan data. Anggota DPR Max Moein mengakui adanya perbedaan data kemiskinan atau pengangguran versi BPS dengan Bank Dunia.

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

RR.EKO

Penerbit

: Bisnis Indonesia., 2007

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

BPS
independensi
data statistik

Info Detail Spesifik

Artikel ini membahas mengenai Peraturan Pemerintah (PP) No. 11/2005 tentang koordinasi Badan Pusat Statistik (BPS) dengan Bappenas yang dianggap Tim Indonesia Bangkit (TIB) membuat BPS tidak independen. TIB mendesak DPR untuk mencabut PP tersebut agar BPS lebih kredibel dan independen. Mereka juga menyarankan pembenahan metodologi survei BPS dengan melibatkan akademisi untuk akses database dan pengolahan data. Anggota DPR Max Moein mengakui adanya perbedaan data kemiskinan atau pengangguran versi BPS dengan Bank Dunia.

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar